Xcloud.id

Tag: Lodewijk Freidrich

  • Kisah Mualaf Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus, Sempat Ditentang Keluarga dan Disebut Bakal Masuk Neraka

    Kisah Mualaf Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus, Sempat Ditentang Keluarga dan Disebut Bakal Masuk Neraka

    GELORA.CO – SOSOK Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus dalam karier militernya pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus periode 2026-2011. Dia sempat mendapat penentangan saat memutuskan mualaf masuk agama Islam.

    Jenderal Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus lahir pada 27 Juli 1957 di Manado, Sulawesi Utara. Dia diketahui berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Lodewijk kemudian memutuskan menjadi mualaf.

    Dirangkum dari berbagai sumber, kisah awal mula Lodewijk masuk Islam pernah diungkapkannya saat Peresmian Rumah Pemenangan Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI H Lodewijk Freidrich Paulus di Jalan KH Mas Mansyur, Bandar Lampung pada Januari 2019 silam.

    Lodewijk yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar menjawab beragam pertanyaan, termasuk soal perpindahan agama menjadi seorang muslim. Dari situ, diketahui bahwa keputusannya masuk Islam muncul saat dirinya berpangkat mayor.

    “Saya menjadi mualaf (masuk Islam) ketika (berpangkat) Mayor,” ucap Lodewijk, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Dorongan Lodewijk untuk memeluk Islam bermula dari kedekatannya dengan seorang gadis muslim yang saat itu ditaksirnya. Ia adalah Meria Agustina yang kini telah menjadi pendamping hidup di sisi Lodewijk.

    Baca juga: Kisah Jenderal Kopassus Soegito Perintahkan Luhut Pandjaitan Cari Makanan saat Peristiwa Malari

    Sebelum resmi menikah, hubungannya dengan Meria terbilang cukup rumit karena perbedaan agama. Namun, Lodewijk kemudian memberanikan diri untuk menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya.

    Saat keinginan Lodewijk itu disampaikan, tak sedikit dari mereka yang terang-terangan menolak. Bahkan, ada yang menyebutnya akan masuk neraka jika memeluk Islam.

    “Saya (kalau memeluk Islam) dikatakan akan masuk neraka,” kata Lodewijk.

    Selain itu, ada juga yang memperingatkan bahwa karier militernya bisa terhambat jika benar-benar masuk Islam. Hal ini lantaran atasannya saat itu adalah non-Muslim.

    Beragam ancaman dan tantangan itu tak menyurutkan niat Lodewijk untuk menjadi seorang Muslim. Pada akhirnya, ia mantap masuk Islam sekitar dua tahun sebelum menikah.

    Berbanding terbalik dengan ancaman yang dulu pernah dihadapi, Lodewijk setelah menjadi Muslim mengaku bersyukur karena memperoleh banyak nikmat dan kemudahan, termasuk soal kariernya di militer.

    Ia mencontohkan, dari beberapa rekan seangkatannya di militer jebolan Akmil 1981, Lodewijk di antaranya yang paling awal meraih pangkat Kolonel.

    Tak hanya itu, karier militer Lodewijk juga terbilang cemerlang seiring waktu. Kiprahnya sebagai tentara terus menanjak dengan berbagai kepercayaan menduduki posisi strategis.

    Beberapa di antaranya seperti Dansat-81 Kopassus (2001-2003), Danjen Kopassus (2009-2011) hingga Pangdam I/Bukit Barisan (2011-2013). Kemudian, ia menjadi Komandan Kodiklat AD (2013-2015), jabatan yang mengantarkannya meraih pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI.

    Pensiun dari militer, Lodewijk memasuki dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar pada 2016. Ia kemudian dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung I pada Pemilu 2019.

    Pada 30 September 2021, Lodewijk dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Sejak Oktober 2024 lalu, ia juga dipercaya menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir tiba di Istana, dikabarkan bakal jadi Menpora

    Erick Thohir tiba di Istana, dikabarkan bakal jadi Menpora

    Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN Erick Thohir beserta istrinya tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, untuk menghadiri acara pelantikan sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Erick Thohir dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah jabatan itu sempat kosong selama 9 hari. Namun, Erick belum dapat membenarkan informasi mengenai dirinya dilantik sebagai menpora.

    “Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, red.) telepon saya diminta hadir untuk menghadap Pak Presiden,” kata Erick menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Erick tiba di Istana sekitar pukul 14.30 WIB. Dia hadir mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan kopiah hitam dan dasi biru muda. Setelan jas dengan dasi biru muda kerap menjadi “dress code” para pejabat negara saat mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

    Di Istana, Erick tiba bersama istrinya, yang mengenakan baju kurung berwarna kuning. Istrinya Erick menolak berkomentar saat ditanya wartawan, dan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada suaminya.

    Upacara pelantikan menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada Rabu sore. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih telah hadir untuk mengikuti prosesi pelantikan, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula beberapa pejabat yang dikabarkan akan dilantik hari ini, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, politisi PKB Farida Farichah, dan mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, dan politisi Partai Demokrat Afriansyah Noor.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang reshuffle, para menteri tiba di Istana dengan jas dan dasi biru

    Jelang reshuffle, para menteri tiba di Istana dengan jas dan dasi biru

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang, dengan mengenakan jas hitam, peci hitam dan dasi biru, menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    ‎Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu sekitar pukul 13.32 WIB. Usai turun dari mobil, Tito terlihat mengenakan peci hitam melengkapi aturan seragam yang biasa dikenakam para menteri saat pelantikan anggota kabinet di Istana Negara, Jakarta.

    ‎Tito pun membenarkan informasi mengenai pelantikan, termasuk Menko Polkam.

    ‎”Saya dengar ada (pelantikan) Menko Polkam, sebagai mendagri saya kan di bawah koordinasi,” kata Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan tanpa menyebutkan nama Menko Polkam pilihan Presiden RI.

    ‎Setelah Tito, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga tiba di Istana dengan setelan jas hitam dan dasi biru.

    ‎”Rapat…rapat,” katanya singkat.

    ‎Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    ‎Sejumlah tokoh yang dikabarkan akan dilantik, antara lain Afriansyah Noor dan Rohmat Marzuki.

    ‎Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru sekitar pukul 15.00 WIB.

    ‎Informasi lainnya yang beredar, tetapi belum terkonfirmasi secara resmi, Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago dikabarkan bakal dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu itu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    ‎Djamari dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai menko polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam sesalkan kebijakan Bupati Pati soal kenaikan pajak

    Kemenko Polkam sesalkan kebijakan Bupati Pati soal kenaikan pajak

    Sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menyesalkan kebijakan pemerintah daerah dan Bupati Pati yang menaikkan nilai pajak sehingga membuat masyarakat resah.

    “Sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Minggu.

    Menurut Lodewijk, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan pajak dan hajat hidup orang banyak.

    Kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak membuat gaduh publik.

    Lodewijk melanjutkan, pihaknya akan terus mengawasi setiap perkembangan dan gejolak politik yang terjadi di Pati.

    Dirinya juga menghormati proses panitia khusus (Pansus) mengenai hak angket yang bertujuan untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

    Kemenko Polkam, lanjut Lodewijk, juga akan memantau seluruh kepala daerah lain agar tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh masyarakat.

    “Setiap hari kita monitor dan ada bagian-bagian Kedeputian kita monitor terkait dengan ini. Ada beberapa ya memang kabupaten, kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama ya tentunya kita ingatkan mereka,” kata Lodewijk

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati (13/8).

    Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

    Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan ancaman geopolitik global yang kian kompleks.

    Mulai dari krisis Laut China Selatan hingga fluktuasi harga minyak akibat perang Rusia-Ukraina, memberi tekanan besar terhadap ekonomi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dalam situasi tersebut dunia usaha Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh, yakni stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum.

    “Stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum adalah syarat utama dalam membangun iklim usaha dan investasi yang sehat di Indonesia. Jika kita gagal menjaga iklim usaha dan stabilitas nasional, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari para investor yang sudah susah payah kita bangun selama dua dekade terakhir,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi pembekalan Retret KADIN 2025 oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (8/8). Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, para pengurus pusat KADIN Indonesia serta para ketua KADIN provinsi dan asosiasi di bawah KADIN.

    Bamsoet menjelaskan kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat arus keluar dana asing mencapai Rp 28,6 triliun selama kuartal pertama 2025.

    Lemahnya Rupiah menekan biaya impor bahan baku industri, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi terhadap sektor riil. Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan dunia usaha membutuhkan keyakinan.

    “Dan keyakinan itu tumbuh dari komitmen negara dalam menjaga kepastian hukum, keamanan, iklim politik yang stabil, serta transparansi kebijakan,” kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

    Bamsoet menjelaskan negara harus siap menghadapi ancaman siber, kelangkaan energi, dan ketegangan lintas batas. Untuk itu, ketahanan ekonomi nasional harus dibangun di atas fondasi pertahanan nasional yang kokoh. Baik dari segi militer, energi, pangan, hingga keamanan digital. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan struktural.

    Selain mendorong proyek strategis nasional, pemerintah juga membangun sistem pertahanan ekonomi melalui perluasan pasar ekspor, penguatan logistik nasional, dan pengamanan energi nasional. Menurut Bamsoet, KADIN terus mendorong pelaku usaha untuk memperkuat manajemen risiko.

    “Mitigasi risiko bukan sekadar formalitas ISO atau pelatihan teknis. Ini kunci keberlanjutan bisnis,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Karena ancaman bisa datang kapan saja, dari mana saja,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Kemenko Polkam: Diplomat Indonesia bertugas berdasarkan Astacita

    Kemenko Polkam: Diplomat Indonesia bertugas berdasarkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus meminta para diplomat bertugas sesuai dengan Astacita yang menjadi pedoman Presiden Prabowo Subianto.

    Pedoman Astacita itu harus menjadi pedoman para calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk meningkatkan eksistensi NKRI di negara lain.

    Lodewijk dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan salah satu program Astacita yang harus dijalankan para diplomat, yakni meningkatkan perekonomian negara.

    “Para duta besar dapat lebih berperan aktif melakukan diplomasi ekonomi guna mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen,” katanya.

    Hal tersebut, kata Lodewijk, dapat dilakukan dengan membangun hubungan diplomatis dengan negara sahabat.

    Selain itu, pendekatan ekonomi pun dapat dilakukan para diplomat agar dapat membuahkan kesempatan investasi ataupun sistem dagang yang menguntungkan Indonesia.

    Selain itu, Lodewijk juga berharap para diplomat mampu berperan untuk mewujudkan target Presiden Prabowo dalam meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh dunia sesuai Global Power Index ke peringkat 29 pada tahun 2029.

    “Kemenko Polkam sebagai salah satu unsur pemerintah pusat sangat mengharapkan bapak/ibu calon Dubes LBBP RI dapat menjadi perwakilan terbaik yang dapat mencerminkan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia di tataran dunia internasional,” tutup Lodewijk.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Bijih Bauksit Kepri, Negara Bakal Urusi Emas dan Nikel di Kalimantan-Sulawesi – Page 3

    Usai Bijih Bauksit Kepri, Negara Bakal Urusi Emas dan Nikel di Kalimantan-Sulawesi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sekitar 2 juta ton bijih bauksit dari bekas penyimpanan (stockpile) di Kepulauan Riau, untuk nantinya dilakukan pelelangan. Inisiatif serupa nantinya bakal diterapkan di wilayah lain untuk komoditas tambang lain, semisal emas hingga nikel.

    Sekertaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Sesjamintel) Kejagung Sarjono Turin mengatakan, penyitaan 2 juta ton bijih nikel di Kepri merupakan pilot project. Ia pun telah memetakan tempat lain seperti di Pulau Kalimantan dan Sulawesi untuk dilakukan aksi serupa.

    “Kita upayakan dalam rangka menindaklanjuti asta cita pak Presiden, setelah di sini rampung, kita akan bergerak lagi ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi,” kata Sarjono, Senin (28/7/2025).

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamentan Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menambahkan, penyitaan aset tambang untuk dijadikan barang milik negara (BMN) ini dilakukan kepada stockpile yang terbengkalai. Akibat kebijakan larangan ekspor bahan mentah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

    Tidak hanya bijih bauksit saja, Lodewijk memaparkan daerah-daerah seperti di Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku Utara juga punya aset-aset tambang seperti emas, mangan, hingga nikel yang bisa diambilalih oleh pemerintah.

    “Ada proses hukum selanjutnya di situ. Sehingga pada gilirannya tibalah seperti ini. Jadi itu ada emas, mungkin ada mangan dan sebagainya, nikel itu banyak banget. Seperti tadi di Kalimantan, di Maluku Utara ada, di Ternate dan Halmahera,” ungkapnya.

    “Itu oleh Jaksa Agung dan Desk (PPDN) akan meninjau ulang. Karena model ini kan sudah bagus, jadi model bagaimana menggarap komoditi-komoditi yang terbelengkalai selama ini karena peraturan baru yang diterapkan,” sambungnya.