Xcloud.id

Tag: Lodewijk F Paulus

  • Hutama Karya akan bahas diskon tarif tol Lebaran

    Hutama Karya akan bahas diskon tarif tol Lebaran

    Ilustrasi: Foto udara Tol Pekanbaru-Dumai di Riau sebagai bagian Jalan Tol Trans Sumatera. (ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj.)

    Hutama Karya akan bahas diskon tarif tol Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – PT Hutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT akan berdiskusi terlebih dahulu dengan para BUJT lain yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) terkait arahan dari pemerintah mengenai penyiapan diskon tarif tol 20 persen selama mudik Lebaran 2025.

    “Perihal rencana pemberian diskon tersebut, Hutama Karya selaku BUJT akan berdiskusi dahulu dengan BUJT lain yang tergabung dengan ATI (Asosiasi Tol Indonesia) termasuk teknis, besaran, hingga Lokasi penerapannya,” ujar EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, nantinya ATI akan menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah terkait diskon tarif tol untuk mudik Lebaran tahun ini.

    “Nantinya ATI yang akan menyampaikan hal tersebut ke Pemerintah,” kata Adjib Al Hakim.

    Sebagai informasi, Wakil Menteri Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus memastikan tiket pesawat dan biaya tol akan diberi diskon untuk para pemudik selama masa Lebaran 2025. Pemberlakuan diskon itu dilakukan demi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat saat mudik.

    “Untuk tol, itu mendapat diskon sebesar 20 persen itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik,” ujar Lodewijk.

    Terkait dengan diskon tarif tol, dia menjelaskan hal tersebut terjadi berkat kesepakatan yang telah didiskusikan oleh lembaga terkait dalam rapat. Mantan Danjen Kopassus ini menjelaskan bahwa diskon tarif tol itu berlaku di 12 ruas jalan yang melintasi wilayah Jawa dan Sumatera.

    Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan sejumlah ruas tol baru akan dibuka demi menopang 12 jalur tol yang akan menjadi jalur utama mudik lebaran. Namun demikian, dia tidak menjelaskan di mana saja ruas tol baru tersebut.

     

    Sumber : Antara

  • Diskon Tarif Tol Bantu Pemudik Saat Lebaran

    Diskon Tarif Tol Bantu Pemudik Saat Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyatakan bahwa rencana pemberian diskon tarif tol sebesar 20% bisa menjadi bantuan bagi pemudik Lebaran, khususnya bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.

    “Saya melihat diskon tarif tol saat Lebaran memang diperlukan. Dengan biaya tol yang lebih rendah, tentu para pemudik sebagai pengguna jalan tol akan lebih terbantu,” ujar Eko dikutip dari Antara, Selasa (25/2/2025).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa diskon tarif tol saat musim mudik juga bisa menjadi bentuk kompensasi bagi pengguna jalan tol yang harus menghadapi kepadatan lalu lintas. Pasalnya, saat arus mudik dan arus balik Lebaran, kondisi lalu lintas cenderung lebih padat dibandingkan hari biasa.

    “Dengan adanya diskon, bisa juga dilakukan rekayasa lalu lintas agar perjalanan mudik lebih lancar. Misalnya, potongan tarif tol diterapkan di luar puncak arus mudik dan arus balik, sehingga bisa mendorong pemudik, terutama dari kalangan menengah ke bawah, untuk berangkat lebih awal,” tambahnya.

    Menurut Eko, kebijakan ini akan sangat membantu pekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso atau pekerja harian di Jakarta, agar dapat pulang ke kampung halaman lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.

    “Diskon tarif tol ini akan memberi dorongan bagi para pemudik, terutama pekerja informal, untuk melakukan perjalanan lebih awal,” ujarnya.

    Meski demikian, besaran diskon tarif tol selama mudik Lebaran perlu dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar pelaksanaannya optimal.

    Dalam rapat koordinasi terkait kesiapan menyambut Ramadan dan Idulfitri 1446 H, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta kementerian dan lembaga terkait membahas berbagai kebijakan, termasuk kelancaran arus mudik dan penerapan diskon tarif tol.

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, yang memimpin pertemuan tersebut menegaskan, pemerintah menjamin kelancaran ibadah Ramadan dan Idulfitri, termasuk terkait arus mudik dan kepastian pemberian diskon tarif tol sebesar 20%.

    “Pemerintah memastikan keamanan dan kelancaran selama Ramadan dan Idulfitri 1446 H, termasuk dalam hal arus mudik dan arus balik. Selain diskon tiket pesawat yang masih dibahas dan diskon tarif tol sudah dipastikan mendapat potongan sebesar 20%. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik,” ujar Lodewijk.

  • Wamenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur jika Masuk Pemerintahan atau Politik

    Wamenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur jika Masuk Pemerintahan atau Politik

    loading…

    Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal perwira TNI aktif harus mundur jika berpolitik atau masuk dalam dunia pemerintahan. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) soal perwira TNI aktif harus mundur jika berpolitik atau masuk dalam dunia pemerintahan. Lodewijk menyebutkan, pemerintah bakal mengevaluasi prajurit TNI aktif yang menempati jabatan sipil.

    “Ya tentunya akan ada evaluasi (TNI yang menempati jabatan sipil),” kata Lodewijk dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

    Ia juga mencontohkan soal jabatan Direktur Utama Bulog yang ditempati Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya. Adapun Novi Helmy saat ini tercatat masih aktif di TNI, dengan posisinya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.

    Dia menuturkan, pemerintah bakal melihat aturan terlebih dahulu apakah jabatan Dirut Bulog harus diduduki oleh sipil saja. “Contoh mungkin seperti Kepala Bulog. Oh apakah dia harus sipil? Kalau rupanya ketentuan di situ ketentuannya sipil, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini (dari TNI),” ujar Lodewijk.

    Menurutnya, persoalan aturan itu sejatinya mudah untuk diikuti. Namun, dia menilai, yang bersangkutan dalam hal ini perwira TNI aktif harus ditanya lebih dulu apakah memilih membaktikan dirinya di sipil atau tetap bertahan di TNI.

    “Sebenarnya gampang. Katakan, ‘Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam hal ini Bulog, atau tetap di TNI? Kalau tetap di TNI, monggo. Kalau mau di Bulog karena ada katakan bisnis itu, maka yang bersangkutan harus pensiun dini. Kita tunggu saja nanti perkembangannya,” jelas dia.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, SBY bercerita tentang dirinya yang menjadi salah satu tim reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

    “Saya jadi di ingat, karena dulu saya waktu masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY di Cikeas, Minggu (23/2/2025).

  • Video Kemenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur Jika Masuk Pemerintahan

    Video Kemenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur Jika Masuk Pemerintahan

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan syarat prajurit TNI terjun ke pemerintahan atau politik yakni mundur dari dunia militer. Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus merespons dengan menyebut akan ada evaluasi terkait hal itu.

  • Wamenko Polkam Bicara Rencana Diskon Harga Tiket Pesawat Hingga Tarif Tol Saat Idul Fitri 2025 – Halaman all

    Wamenko Polkam Bicara Rencana Diskon Harga Tiket Pesawat Hingga Tarif Tol Saat Idul Fitri 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus berbicara terkait rencana diskon harga tiket pesawat hingga tarif tol saat Idul Fitri tahun 2025.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait soal rencana  tersebut.

    “Di antaranya tentunya sejauh mana, diskon untuk tiket pesawat. Diskon tiket pesawat itu berdampak kepada fuel recharge tentunya, kemudian parking fee yang lebih murah, sehingga dengan demikian tentunya tidak ada alasan dari airline untuk tidak menurunkan harga tiket,” kata Lodewijk F Paulus usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    “Ini tentunya masih dikomunikasikan, masih dikoordinasikan seberapa besar penurunan dari tiket. Kalau waktu Nataru itu 10 persen. Kita harapkan mungkin lebih dari 10 persen tentunya setelah dikoordinasikan,” lanjut dia.

    Namun, ia memastikan akan ada diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk Idul Fitri 2025.

    Hal itu, ucap dia, disampaikan pada saat rapat.

    “Yang sudah pasti tadi untuk tol itu mendapat diskon sebesar 20 persen. Itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik,” ungkapnya.

    Dalam rapat tersebut sejumlah pejabat dari sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN turut hadir.

    Mereka di antaranya dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Selain itu, hadir pula pejabat dari Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, TNI, Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BMKG, BNPB, BNPP, BIN, BSSN, Bulog, hingga PT Pertamina Patra Niaga.

    Rapat yang dimulai sekira pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung tertutup.

    Rapat baru usai sekira pukul 18.30 WIB.

    Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal di antaranya pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pada masa Ramadhan dan Idul Fitri, dan kesiapan infrastruktur arus mudik dan balik serta kebijakan tarif tol.

    Selain itu juga soal distribusi BBM, strategi peningkatan wisata, pemberian THR bagi pekerja swasta, dukungan TNI dan bantuan alutsista sarana transportasi, kesiapan pengamanan, hingga informasi prakiraan iklim dan cuaca.

  • Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tarif Tol hingga 20 Persen di Momen Ramadan 2025 – Page 3

    Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tarif Tol hingga 20 Persen di Momen Ramadan 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus memimpin rapat tingkat kementerian terkait persiapan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 2025. Salah satu hasilnya adalah penerapan diskon untuk tiket pesawat hingga tarif tol.

    “Pemerintah menjamin terpenuhinya bahan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan juga perayaan Idul Fitri, termasuk tentunya kami mengecek, ada instruksi presiden atau kebijakan pemerintah dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri ini,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

    “Di antaranya tentunya sejauh mana diskon untuk tiket pesawat,” sambungnya.

    Menurutnya, diskon tiket pesawat akan berdampak kepada bahan bakar hingga tarif parkir yang lebih murah. Dengan begitu, maka tidak ada alasan dari maskapai penerbangan untuk tidak menurunkan harga tiket.

    “Ini tentunya masih dikomunikasikan, masih dikoordinasikan seberapa besar penurunan dari tiket. Kalau waktu Nataru itu 10 persen, kita harapkan mungkin lebih dari 10 persen, tentunya setelah dikoordinasikan. Yang sudah pasti tadi untuk tol itu mendapat diskon sebesar 20 persen, itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik” jelas dia.

     

  • Pemerintah dan DPR Sepakat Inisiasi RUU Keamanan Laut, Draf Tunggu Perintah Prabowo

    Pemerintah dan DPR Sepakat Inisiasi RUU Keamanan Laut, Draf Tunggu Perintah Prabowo

    loading…

    Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dan Komisi I DPR telah bersepakat merancang Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dan Komisi I DPR telah bersepakat merancang Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut . Kesepakatan diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Yusril dan Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus, Selasa (12/2/2025).

    Yusril mengatakan, RUU Keamanan Laut sangat diperlukan sebagai payung hukum pengamanan di perairan Indonesia. Ia akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait hasil kesepakatan rapat merancang UU Keamanan Laut.

    “Nanti setelah kami melapor ke Presiden, bahwa hari ini disepakati kedua Menko dan Komisi I akan menginisiasi draf RUU Keamanan Laut ini. Dan itu harus dimulai dengan perubahan terhadap prolegnas, memasukkan RUU Keamanan Laut sebagai prioritas pembahasan tahun 2024-2029,” kata Yusril saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyatakan bakal menyiapkan draf RUU Keamanan Laut dalam beberapa bulan. Dengan adanya draf RUU itu, ia meyakini, Komisi I DPR RI juga akan siap membahas.

    “Kalau Bapak Presiden menyetujui dan memerintahkan kepada kami di Kemenko Kumham Imipas untuk men-draf RUU ini, insyaallah hanya dalam beberapa bulan, insyaallah sudah dapat dipersiapkan sebuah draf rancangan undang-undangnya untuk disepakati,” tutur Yusril.

    “Dan kalau pemerintah sudah mulai akan mengajukannya, saya kira Komisi I juga sudah siap membahas RUU ini. Karena memang dirasakan sangat penting, kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya tapi coast guard kita sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain, dan itu menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan RUU untuk mengurai tumpang tindih lembaga dan regulasi terkait keamanan di laut. Usulan itu disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR, Selasa (11/2/2025). Yusril mengatakan, RUU Keamanan Laut urgensi dilakukan.

    “Urgensi Pembentukan RUU Keamanan Laut. urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundangan, undang-undang dan peraturan pelaksananya,” kata Yusril.

    (abd)

  • Kemenko Polkam usul UU Keamanan Laut dibuat guna bentuk Coast Guard

    Kemenko Polkam usul UU Keamanan Laut dibuat guna bentuk Coast Guard

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas keamanan laut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Kemenko Polkam usul UU Keamanan Laut dibuat guna bentuk Coast Guard
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 18:36 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan agar Undang-Undang tentang Keamanan Laut dibuat guna membentuk Sea and Coast Guard, sebagai pengganti dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

    Dia mengatakan bahwa undang-undang tersebut diperlukan guna mewujudkan sistem keamanan laut yang lebih komprehensif karena banyaknya instansi yang kini memiliki kewenangan dalam urusan laut.

    “Jadi jangan Bakamla lagi, Sea and Coast Guard Indonesia sebagai leading sector yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan penegakan hukum di laut,” kata Lodewijk saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah melalui kementeriannya merencanakan pembentukan Desk Keamanan Laut, tetapi hal itu perlu didukung dengan undang-undang dan instansi yang fokus.

    Selain itu, dia ingin agar Sea and Coast Guard tersebut memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum di laut. Pasalnya, kata dia, saat ini beragam instansi atau badan memiliki ego sektoral dan merasa sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu.

    Menurut dia, negara mengalami kerugian hampir Rp40 triliun akibat aktivitas ilegal di laut yang diduga dilakukan oleh pihak asing. Sehingga lembaga-lembaga yang ada saat ini belum mampu mengawasi yurisdiksi Indonesia di wilayah laut.

    “Ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini, 13 lembaga punya tugas masing-masing, punya wewenang masing-masing, dan dilindungi oleh undang-undang, dan dari 13 ini 6 diantaranya punya armada punya kapal,” kata dia.

    Adapun Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, guna membahas urgensi instansi tunggal untuk sistem keamanan laut.

    Berdasarkan hasil temuan Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI, banyaknya instansi yang memiliki kewenangan di laut justru menyulitkan karena menimbulkan masalah koordinasi dan sinergi.

    Sumber : Antara

  • Wamen Polkam Usul Bentuk Sea And Coast Guard untuk Amankan Laut

    Wamen Polkam Usul Bentuk Sea And Coast Guard untuk Amankan Laut

    Wamen Polkam Usul Bentuk Sea And Coast Guard untuk Amankan Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam)
    Lodewijk F Paulus
    mengusulkan pembentukan
    Sea and Coast Guard
    Indonesia.
    Lembaga tersebut nantinya harus menjadi
    leading sector
    yang bertanggung jawab dalam koordinasi
    penegakan hukum
    , serta menjaga keamanan dan keselamatan di laut.
    “Perlu dibentuk
    sea and coast guard
    , jadi jangan Bakamla lagi.
    Sea and coast guard
    Indonesia sebagai
    leading sector
    yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan penegakan hukum di laut, menjaga keamanan dan keselamatan sesuai tataran kemampuan yang diberikan,” ujar Lodewijk dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).
    Menurut Lodewijk, lembaga baru tersebut harus diberikan kewenangan penuh dalam penegakan hukum di laut, agar sistem
    keamanan maritim
    Indonesia lebih efektif dan terintegrasi.
    “Jangan seakan-akan hanya koordinasi, nanti bukan
    coast guard
    yang keluar, tapi Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). Padahal sudah dievaluasi Bakorkamla tidak bisa atau tidak berfungsi dengan baik,” kata Lodewijk.
    “Diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk penegakan hukum di laut. Diberi kewenangan yang sekarang saya katakan itu mereka tidak punya,” sambungnya.
    Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu berpandangan bahwa Bakamla tidak memiliki landasan hukum untuk menindak pelanggaran hukum di laut.
    Dia pun menyinggung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang tidak selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
    Menurut Lodewijk, di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa kewenangan penegakan hukum di laut diberikan kepada instansi tertentu seperti TNI AL, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
    “Artinya, kalau Perpres ini dibawa ke katakan JR (judicial review) pasti langsung gugur karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau Undang-Undang Dasar 1945, itu yang jadi dilema untuk kita,” ucap Lodewijk.
    Atas dasar itu, Lodewijk berharap pembentukan
    sea and coast guard
    dibarengi dengan penyusunan regulasi yang jelas, terutama soal pemberian kewenangan penuh dalam hal koordinasi dan penegakan hukum.
    “Diperlukan satu regulasi khusus yang bersifat tunggal dan integratif untuk mengatur tata kelola di laut. Pertama, perlu dirumuskan rancangan undang-undang tentang keamanan laut,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Misa Malam Natal di Gereja Immanuel Dijaga Polisi Hingga TNI, Jalan Pejambon Ramai Lancar – Halaman all

    Misa Malam Natal di Gereja Immanuel Dijaga Polisi Hingga TNI, Jalan Pejambon Ramai Lancar – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lalu lintas di depan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Immanuel Jakarta jelang misa malam Natal di Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar, Selasa (24/12/2024) pukul 17.40 WIB. 

    Terlihat aparat kepolisian hingga TNI berjaga di luar area Gereja Immanuel Jakarta.

    Selain itu, personel Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun diterjunkan mengatur arus lalu lintas.

    Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan unit mobil ambulans dari kepolisian pun disiagakan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan jemaat melakukan ibadah malam Natal 2024.

    Polres Metro Jakarta Pusat turut mendirikan posko pengamanan di area dalam sebelah kanan pintu gerbang Gereja Immanuel. 

    Sebagai informasi, ibadah misa natal sesi pertama di Gereja Immanuel dijadwalkan dimulai pukul 18.00 WIB. 

    Sekitar pukul 17.10 WIB, rombongan dari beberapa menteri kabinet Merah Putih pun meninjau lokasi.

    Mereka di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan dan wakilnya Lodewijk F Paulus, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

    Budi Gunawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat dan berharap para jemaat dapat menjalankan ibadah malam Natal secara hikmat dan nyaman.

    “Kami mengucapkan selamat menjalankan misa suci natal, semoga membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua,” kata Budi Gunawan.

    Sebagai informasi GPIB Immanuel Jakarta menggelar misa atau ibadah malam natal dalam dua sesi.

    Sesi pertama dimulai pukul 18.00 WIB yang dipimpin Pendeta Abraham Ruben Persang, dengan tema liturgi ‘Kesederhaan Natal Kristus Membawa Kesukacitaan Besar bagi Dunia’.

    Kemudian sesi kedua mengangkat tema yang sama, digelar pukul 21.00 WIB, dipimpin Pendeta Artomilka Lia Persang Bara.