Tag: Lloyd Austin

  • Bikin Tegang, Kapal Perang AS Sandar Dekat Pangkalan China di Kamboja

    Bikin Tegang, Kapal Perang AS Sandar Dekat Pangkalan China di Kamboja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) dilaporkan bersandar di Kamboja, Senin (16/12/2024). Kapal itu disebut sandar di dekat pangkalan Angkatan Laut China di negara itu.

    Mengutip AFP, kapal perang tersebut adalah USS Savannah. Kapal ini sandar di dekat wilayah Sihanoukville, dengan ketibaannya mendapatkan sambutan daru Angkatan Laut Phnom Penh.

    “Sangat senang bisa kembali, mengembalikan kehadiran AS di sini setelah delapan tahun. Kru kami sangat senang dijamu oleh Kamboja,” kata perwira komandan kapal AS, Daniel A. Sledz.

    Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan pada hari Jumat bahwa kunjungan USS Savannah itu bertujuan untuk memperkuat dan memperluas persahabatan serta mempromosikan kerja sama bilateral. Kapal itu akan sandar selama 5 hari.

    Hubungan Washington dengan Phnom Penh telah memburuk selama bertahun-tahun. Di sisi lain, China menggelontorkan miliaran dolar untuk investasi infrastruktur di bawah mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.

    Sejak 2022, China telah mendanai renovasi pangkalan angkatan laut Ream, sekitar 30 kilometer (20 mil) dari Sihanoukville, yang awalnya dibangun sebagian menggunakan dana AS.

    Washington mengatakan pangkalan Ream dapat memberi Beijing posisi strategis utama di Teluk Thailand dekat Laut Cina Selatan yang disengketakan, di mana hampir 90% perairan itu diklaim China.

    Kapal perang China pertama kali berlabuh di dermaga sepanjang 363 meter (1.190 kaki) itu pada Desember tahun lalu. Dua kapal berlabuh di pelabuhan Sihanoukville pada Mei sebagai bagian dari latihan militer gabungan terbesar Beijing dengan Kamboja.

    Para pemimpin Kamboja telah berulang kali membantah bahwa pangkalan itu akan digunakan oleh kekuatan asing mana pun.

    Walau begitu, pada awal 2017, Kamboja membatalkan latihan gabungan serupa dengan pasukan AS yang telah diadakan selama tujuh tahun sebelumnya.

    Namun upaya untuk memulihkan hubungan AS dan Kamboja masih terus diupayakan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bahkan mengunjungi Kamboja pada bulan Juni lalu.

    Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dan Bridgette Walker dari Kedutaan Besar AS minggu lalu memuji “pemulihan kembali” hubungan militer antara kedua negara.

    (tps/haa)

  • Akui Menderita Imbas Darurat Militer, Menlu Cho Sebut Diplomasi Korsel Hancur: Saya Bimbang

    Akui Menderita Imbas Darurat Militer, Menlu Cho Sebut Diplomasi Korsel Hancur: Saya Bimbang

    ERA.id – Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul mengatakan deklarasi darurat militer menimbulkan kerusakan serius bagi hubungan diplomasi negara. Menlu Cho juga mengaku dia menderita dan berencana mengundurkan diri dari jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Cho saat ia hadir di sidang parlemen, Jumat (13/12). Menlu Cho secara terang-terangan mengatakan deklarasi Presiden Yoon Suk-yeol menghancurkan hubungan diplomasi negara.

    “Saya pikir telah terjadi kerusakan serius. Kami akan mempertahankan aliansi Korea Selatan-AS yang kuat dan fokus pada pemulihan kepercayaan masyarakat internasional,” kata Menlu Cho, dikutip Yonhap News, Jumat (13/12/2024).

    Yoon yang dilarang meninggalkan negara sejak penegak hukum menggelar penyelidikan atas darurat militernya telah menghentikan semua keterlibatan diplomatik tingkat tinggi. Hal ini pun menyebabkan kekacauan politik di Korea Selatan, termasuk perjanjian yang dibatalkan di Seoul oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan delegasi Swedia.

    Meski demikian, Cho mengatakan bahwa ia yakin diplomasi akan kembali ke jalurnya setelah tatanan konstitusional dipulihkan.

    “Yang terpenting adalah memulihkan tatanan konstitusional melalui prosedur yang demokratis, dan menghormati keinginan rakyat untuk memulihkan dan menstabilkan urusan negara,” kata Cho

    Selama pengumuman darurat militer, Menlu Cho dilaporkan tidak merespons panggilan telepon dari Duta Besar AS Philip Goldberg. Saat ditanyai soal itu, Menlu Cho mengatakan bahwa ia tidak ingin menyesatkan sekutunya tentang situasi yang terjadi.

    “Saya merasa lebih penting untuk mempertimbangkan apa yang harus dikomunikasikan kepada AS,” tegasnya.

    Diketahui, Cho adalah salah satu anggota Kabinet yang sangat menentang darurat militer Yoon. Ia mengatakan bahwa sudah berkali-kali memberi tahu Yoon untuk memikirkan kembali keputusannya.

    “Saya berulang kali mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, tidak hanya dalam hal dampaknya terhadap kebijakan luar negeri, tetapi karena ini adalah masalah serius yang dapat membatalkan semua yang telah dicapai negara ini selama 70 tahun terakhir,” katanya.

    “Tetapi (presiden) mengatakan bahwa ini mendesak dan dia tidak dapat menariknya kembali,” tambahnya.

    Selain itu, Cho mengatakan bahwa ia diberi sebuah kertas dari Yoon yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai menteri luar negeri ketika darurat militer diberlakukan.

    Namun Cho enggan mengungkapkan apa yang tertulis pada catatan itu karena dia tidak mengingatnya.

    Cho mengakui bahwa sejak darurat militer diumumkan hingga dicabut, dia berada dalam penderitaan yang mendalam dan berpikir untuk mengundurkan diri.

    “Saya bimbang antara keyakinan pribadi saya tentang apakah akan mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri, dan rasa tanggung jawab saya untuk memenuhi tanggung jawab saya,” kata Cho.

  • Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah – Halaman all

    Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah – Halaman all

    Sekutu Amerika Tak Sengaja Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper AS Seharga Rp 478 M di Suriah

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah drone MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika Serikat secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh sekutunya, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di Suriah utara beberapa hari lalu.

    “Insiden penembakan drone secara tidak sengaja yang diperkirakan bernilai US$30 juta (sekitar Rp 478 M) oleh pasukan sahabat militer Amerika Serikat disebabkan oleh pasukan SDF yang beroperasi di wilayah tersebut yang mengidentifikasi pesawat tak berawak tersebut sebagai ancaman,” kata seorang pejabat pertahanan AS kepada media dilansir DSA, Kamis (12/12/2024).

    Drone MQ-9 Reaper beroperasi dalam misi “Operation Inherent Resolve”, yang merupakan kampanye militer dan keamanan melawan kelompok teroris Negara Islam (IS/DAESH), kata pejabat pertahanan AS tersebut.
     
    Jatuhnya drone MQ-9 AS oleh pasukan sekutunya ini pertama kali dilaporkan oleh CNN.

    Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh membenarkan penembakan jatuh drone MQ-9 Reaper milik SDF.

    “Tidak ada perubahan dalam kerja sama dan kemitraan kami dengan SDF dalam memastikan kekalahan ISIS,” kata Singh.

    Sebuah gambar yang muncul di media sosial pada tanggal 9 Desember menunjukkan apa yang tampak seperti puing-puing MQ-9 di Suriah utara.

    Puing Drone Reaper MQ-9 Amerika Serikat yang Jatuh ditembak Pasukan SDF di Suriah.

    Puing-puing itu kemudian dihancurkan dengan sengaja, mungkin oleh anggota militer Amerika Serikat untuk mencegahnya jatuh ke tangan oposisi Amerika.”

    “Angkatan Udara AS telah memulihkan komponen-komponen pesawat dan menghancurkan bagian-bagian pesawat yang tersisa,” kata pejabat itu.

    “Pusat Angkatan Udara AS secara aktif mengevaluasi tindakan yang menyebabkan insiden tersebut dan akan menyesuaikan taktik, teknik, dan prosedur untuk melindungi pasukan AS, koalisi, dan mitra serta aset terkait.”

    Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Jenderal Michael “Erik” Kurilla mengunjungi Suriah dan bertemu dengan para pemimpin SDF dan personel militer AS pada 10 Desember.
     
    Amerika Serikat menempatkan sekitar 900 tentara di Suriah sebagai bagian dari misi dan operasi untuk menghadapi kelompok teroris ISIS dan mencegah kelompok tersebut mendapatkan kembali kekuasaan di wilayah Suriah yang pernah mereka kuasai.

    Puing Reaper MQ-9 yang Jatuh (dsa)

    SDF Terancam Seiring Bergantinya Rezim Suriah

    Dengan adanya perubahan kepemimpinan di Suriah setelah tergulingnya Bashar al-Assad, kelompok Kurdi yang didukung Amerika Serikat mungkin akan terancam, menurut analis, dilansir NBC News.

    Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, telah membantu AS memukul mundur kelompok ISIS selama bertahun-tahun.

    Saat ini, SDF menahan ribuan anggota ISIS.

    Pada hari Selasa (10/12/2024), SDF menerima gencatan senjata dengan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki dan menyerahkan kendali atas kota utara Manbij, benteng Kurdi.

    “Kami telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Manbij dengan mediasi Amerika untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga sipil,” kata komandan umum SDF, Mazloum Abdi, dalam sebuah postingan di X.

    “Para pejuang … akan segera dipindahkan dari daerah itu.”

    “Tujuan kami adalah untuk menghentikan tembakan di seluruh Suriah dan memasuki proses politik untuk masa depan negara ini.”

    Komandan umum SDF, Abdi Mazloum (YouTube Sky News)

    Pengambilalihan Manbij, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang berakar pada gerakan-gerakan ekstremis, mencerminkan situasi yang berubah dengan cepat di seluruh Suriah, termasuk bagi pasukan Kurdi.

    Israel mengambil kesempatan untuk menghancurkan kapal-kapal angkatan laut Suriah di barat, serta bangunan-bangunan yang terkait dengan senjata kimia di luar Damaskus.

    Jatuhnya Assad dan bangkitnya HTS juga menjadi kabar baik bagi pemerintahan Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Erdogan adalah pendukung utama HTS.

    Erdogan telah lama memandang SDF sebagai “cabang” dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki dan menganggap keduanya sebagai organisasi teroris.

    Sementara itu, suku Kurdi Suriah sejak 2011 telah mempertahankan otonomi mereka di sudut timur laut Suriah yang berbatasan dengan Turki dan Irak.

    Namun kini angin politik telah berubah menentang SDF.

    “Suku Kurdi di Suriah, setelah bertahun-tahun berada dalam pemerintahan otonom, mungkin berada dalam lingkungan yang paling genting dan tidak stabil sejak mereka membangun struktur tersebut,” kata Renad Mansour, peneliti senior program Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga pemikir Chatham House yang berpusat di London.

    Pasukan Kurdi telah membuat kesepakatan dengan beberapa kelompok berbeda selama dekade terakhir, kata Mansour kepada NBC News.

    “Tetapi perubahan besar di Suriah saat ini akan membuat mereka harus merundingkan ulang hal ini, dan kemungkinan besar negosiasi akan dilakukan melalui kekerasan,” tambahnya.

    Maka diperlukan mediasi AS untuk menengahi gencatan senjata antara SDF dan SNA.

    “Kami telah bekerja sama dengan SDF selama beberapa waktu. Pekerjaan itu terus berlanjut,” kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin kepada wartawan di Jepang pada hari Rabu (11/12/2024).

    “Kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dan saya pikir itu akan tetap ada.”

    Namun, pernyataan dari presiden terpilih Amerika Serikat tidak luput dari perhatian para pemimpin SDF.

    “Suriah memang kacau, tetapi Suriah bukan teman kita,” kata Donald Trump dalam sebuah posting di X minggu lalu.

    Ia menambahkan dengan huruf kapital: “Amerika Serikat seharusnya tidak ada hubungannya dengan ini. Ini bukan pertarungan kita. Biarkan saja. Jangan ikut campur!”

    Tanda-tanda awal dari pemerintahan Trump mendatang menunjukkan bahwa akan ada dua aliran pemikiran mengenai Suriah, kata Mansour.

    “Satu kubu mengakui pertarungan bersejarah AS bersama Kurdi melawan ISIS, dan tentu saja kubu lainnya, yang mungkin menjadi tujuan Trump, adalah mencoba keluar dari Suriah,” katanya.

    Diperkirakan ada ribuan anggota ISIS yang ditahan di penjara dan kamp pengungsi internal yang dipantau oleh kelompok Kurdi dan pasukan AS di timur laut Suriah, wilayah yang dulunya merupakan bagian dari wilayah ISIS.

    Jika pemerintahan Trump kali ini lepas tangan mengenai apapun yang terjadi di Suriah, maka pasukan Kurdi akan kehilangan sekutu internasional utamanya.

    Sementara itu, HTS dan sekutunya mendapat dukungan dari Turki dan Erdogan.

    “Sudah ada tanda-tanda bentrokan lebih lanjut. Kobani, di timur laut Manbij, tetap berisiko mengalami perang karena provokasi terus-menerus oleh Turki dan tentara bayarannya,” kata kepala media SDF Farhad Shami kepada NBC News pada hari Rabu.

    4 Kelompok Kunci dalam Konflik Suriah

    Pejuang oposisi Suriah mengatakan mereka telah mengambil alih kota Deir Az Zor di timur laut dari pasukan Kurdi, Rabu (11/12/2024).

    Hal ini menyusul pengumuman gencatan senjata oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki setelah pertempuran selama berhari-hari di sekitar Manbij.

    Mengutip Al Jazeera, ada empat kelompok utama yang bersaing untuk menguasai wilayah Suriah. 

    Mereka adalah:

    1. Pasukan pemerintah Suriah

    Angkatan Darat, pasukan militer utama pemerintah, bertempur bersama Pasukan Pertahanan Nasional, kelompok paramiliter pro-pemerintah.

    Pasukan ini melemah seiring jatuhnya Assad.

    2.  Pasukan Demokratik Suriah (SDF)

    Kelompok ini didominasi suku Kurdi dan didukung Amerika Serikat, menguasai sebagian wilayah Suriah timur.

    3. Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan kelompok oposisi sekutu lainnya.

    HTS adalah pasukan tempur terbesar terkuat di Idlib yang dikuasai oposisi.

    Kelompok inilah yang mengambil peran terbanyak dalam menggulingkan pemerintah Assad.

    4. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki atau beraliansi dengan Turki

    Tentara Nasional Suriah (SNA) adalah pasukan pemberontak yang didukung Turki di Suriah utara.

    Berikut peta yang menunjukkan kendali teritorial berbagai kelompok di Suriah per 11 Desember 2024.

    lihat foto
    Peta Suriah dan kelompok-kelompok yang berkuasa. 11 Desember 2024

     

     

    (oln/shlv/DSA/tribunnews/*)

  • Apa yang Terjadi Setelah Rezim Assad Jatuh dan Milisi Kuasai Suriah?

    Apa yang Terjadi Setelah Rezim Assad Jatuh dan Milisi Kuasai Suriah?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kelompok milisi berhasil menumbangkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar Al Assad usai menguasai Istana Kemerdekaan di Damaskus pada akhir pekan lalu.

    Ketua milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) Abu Mohammad Al Julani mendeklarasikan kemenangan itu pada Minggu (8/12).

    “Hati saya menginginkan momen ini. Tak ada satupun rumah tangga di Suriah yang tak tersentuh perang,” kata Al Julani, dikutip CNN.

    Rezim Assad yang ambruk membuat warga Suriah bersuka cita. Namun, beberapa juga khawatir dengan transisi pemerintahan yang berpotensi tak berjalan damai.

    Lalu, apa yang terjadi setelah rezim Assad jatuh?

    CNN melaporkan perubahan kekuasaan di Suriah masih penuh ketidakpastian. Hingga kini, tak jelas seperti apa sistem pemerintahan baru di Suriah atau bagaimana sistem akan berjalan.

    Julani sempat berusaha meyakinkan warga Kristen dan Kurdi Suriah soal pemerintahan di bawah dia. Namun, HTS memiliki rekam jejak perlakuan kasar ke musuh atau lawan politiknya.

    HTS juga mengklaim mereka lebih moderat dan tak lagi berafiliasi dengan kelompok ekstremis Al Qaeda sejak lama.

    Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga tak bisa memprediksi apa yang terjadi di Suriah usai Assad tumbang.

    Menurut dia, insiden itu menunjukkan bahwa rakyat Suriah ingin kekuasaan yang demokratis.

    “Yang tak dipimpin rezim otoritarian,” ungkap SBY saat wawancara dengan CNN Indonesia pada Senin.

    Jika dibiarkan terlalu lama, kekosongan kekuasaan bisa berakibat buruk.

    Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan ISIS bisa “memanfaatkan” momen tersebut.

    Sebagai upaya pengalihan kekuasaan, Julani sempat bertemu Perdana Menteri Suriah yang akan lengser Mohammad Ghazi Al Jalali di Damaskus.

    Perdana Menteri pemerintahan Keselamatan HTS, yang mengelola Idlib, Mohammed Al Bashir juga hadir dalam pertemuan tersebut.

    Pertemuan itu terekam dalam video yang dirilis HTS pada Senin (9/12). Rapat ini berlangsung usai Al Jalali berjanji akan bekerja sama dengan para milisi

    “Dan mendukung transisi fungsi pemerintahan yang lancar dan sistematis serta menjaga fasilitas,” kata dia dalam rekaman yang beredar.

    Saat ini Suriah telah menunjuk Mohammed Al Bashir sebagai perdana menteri sementara.

    (isa/bac)

  • Populer Internasional: Pidato Kemenangan Al-Julani – Rusia Habiskan Uang Rp 3.000 T untuk Perang – Halaman all

    Populer Internasional: Pidato Kemenangan Al-Julani – Rusia Habiskan Uang Rp 3.000 T untuk Perang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kompilasi berita populer Tribunnews di kanal internasional terangkum di sini.

    Berhasil menggulingkan pemerintah Bashar al-Assad, pemimpin kelompok pemberontak Suriah, Abu Mohammad al-Julani menyampaikan pidato kemenangannya.

    Soal perang lainnya di Eropa, Pentagon menyebut Rusia menghabiskan Rp 3000 triliun untuk perang.

    Di sisi lain, AS memberi bantuan sekitar Rp 2900 triliun untuk Ukraina.

    Selengkapnya, berikut berita populer internasional dalam 24 jam terakhir.

    1. Dari Masjid Umayyah di Damaskus, Pidato Kemenangan Al-Julani Berisi Pesan ke Iran, AS, dan Israel

    Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Julani (Daily News Egypt)

    Dalam perjalanan panjangnya dari seorang pejuang muda Al-Qaeda dua dekade lalu, menjadi pemimpin pemberontak di Suriah yang menganut toleransi sektarian, Abu Mohammad al-Julani punya banyak waktu untuk merencanakan dan menyempurnakan narasinya.

    Tidak mengherankan jika al-Julani memilih Masjid Umayyah di Damaskus, bukan sebuah studio televisi, atau istana presiden, melainkan sebuah tempat yang memiliki kepentingan keagamaan yang tinggi, yang berusia 1.300 tahun dan salah satu masjid tertua di dunia, sebagai lokasi menyampaikan pidato kemenangan seusai menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

    “Pidato Al-Julani adalah sebuah pesan. Itu adalah pesan kepada semua pihak yang membawanya ke tampuk kekuasaan, mendorong pejuang Hay’at Tahrir al-Sham dengan kecepatan luar biasa di seluruh Suriah untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad,” tulis laporan khaberni mengutip dari CNN, Senin (9/12/2024).

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Mengapa Bashar Assad Tumbang Begitu Cepat? Ke Mana Bantuan Militer Iran saat Ibu Kota Damaskus Jatuh

    Runtuhnya kekuasaan Bashar Al Assad di Suriah tentu merupakan pukulan berat bagi Teheran.

    Kejatuhan Assad dipastikan melemahkan “Poros Perlawanan” yang diinisiasi Iran untuk melawan Amerika, Israel dan sekutunya di Timur Tengah.

    Kejatuhan Suriah juga bisa diartikan hilangnya jalur distribusi senjata Iran untuk Hizbullah di Lebanon. Mungkin juga Hamas di Gaza.

    Selama empat dekade terakhir, Iran telah mencurahkan pikiran militer terbaiknya, miliaran dolar, dan persenjataan canggih untuk sebuah proyek besar — ​​melawan kekuatan AS dan Israel di Timur Tengah melalui apa yang disebutnya sebagai “poros perlawanan.”

    Namun di sisi lain, kejatuhan Assad menyisakan banyak pertanyaan, terutama soal dukungan Iran dan Rusia mempertahankan sekutu tradisional mereka.

    Ke mana Iran? Mengapa Damaskus jatuh begitu cepat?

    Arya, pegiat media sosial Iran yang “concern” terhadap isu-isu di Timur Tengah, memberikan analisis yang berbeda dibanding kebanyakan analis dari Barat terkait jatuhnya Damaskus begitu cepat.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Pentagon Sebut Rusia Habiskan Uang Rp 3.000 T Untuk Perang, Tapi AS Beri Rp 2.902 T Untuk Ukraina

    Amerika Serikat menyebut Rusia telah membakar dana 200 miliar dolar AS atau setara Rp 3.000 triliun untuk peperangan melawan Ukraina.

    Pada sisi lain, AS sendiri telah membantu Kiev sebesar 183 miliar dolar atau Rp 2.902 triliun untuk berperang melawan Moskow.

    Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan bahwa Rusia telah jor-joran menggelontorkan dananya untuk menguasai tetangganya, Ukraina.

    Angka tersebut belum bantuan setelahnya yang terus mengucur ke Kiev, belum ditambah dari bantuan dari para sekutu Barat yang jumlahnya juga tidak sedikit.

    “Rusia telah membayar harga yang sangat mahal atas kebodohan (Presiden Vladimir) Putin. Rusia telah menderita sedikitnya 700.000 korban sejak Februari 2022. Rusia telah menyia-nyiakan lebih dari 200 miliar dolar AS,” kata Kepala Pentagon ini dikutip dari Kyiv Independen, Senin (9/12/2024).

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Siluman F-35 dan F-22 AS Bukan Lagi Ancaman Serius, Rusia Klaim Telah Miliki Rudal Pembunuhnya

    Amerika Serikat dan sekutunya di NATO sangat membanggakan jet tempur F-35 yang disebut-sebut sebagai pesawat yang mampu menjelajahi angkasa tanpa ketahuan.

    Dengan teknologi siluman, pesawat tersebut kini menjadi jet perang andalan sejumlah negara para sekutu AS.

    Bahkan Negeri paman Sam tersebut juga memiliki jet tempur lainnya yaitu F-22 yang diklaim tidak diperjualbelikan ke negara lain.

    Dikutip dari Bulgarianmilitary.com, Rusia menyatakan tidak lagi menggunakan teknologi siluman untuk ‘membunuh’ dua jet tempur yang sangat mahal tersebut.

    Diberitakan oleh banyak media, Angkatan Udara AS mengklaim jet tempur F-35 Lightning II adalah pesawat tempur generasi kelima milik Angkatan Udara AS dengan kemampuan melebihi rata-rata.

    Jet tempur ini memiliki kemampuan siluman yang mumpuni, komputasi yang canggih, jangkauan senjata luas, dan sistem misi dan sensor jarak jauh beresolusi tinggi.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    loading…

    Park Yong-han, Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow. Foto/Dok. SINDOnews

    Park Yong-han
    Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow

    KOREA UTARA telah mengancam tatanan keamanan di Asia Timur Laut dengan pengembangan senjata nuklir ilegal selama beberapa dekade. Korea Utara juga memasok senjata ke Rusia, yang menginvasi Ukraina, dan baru-baru ini mulai terlibat langsung dalam perang dengan mengirimkan pasukan khusus.

    Penyimpangan ini tidak hanya memperburuk ancaman di Eropa tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan di Asia Timur Laut. Ada berbagai alasan dan kebutuhan bagi Asia Timur Laut serta komunitas internasional yang berharap menjaga perdamaian untuk menghentikan penempatan pasukan Korea Utara dan solidaritas ilegal antara Korea Utara dan Rusia.

    Pada awal Oktober lalu, pasukan khusus Korea Utara mulai bergerak untuk membantu Rusia berpartisipasi dalam perang di Ukraina. Pada 18 Oktober, Badan Intelijen Nasional pemerintah Korea Selatan mempresentasikan berbagai bukti bahwa Korea Utara telah memulai mempersiapkan pengerahan pasukan.

    Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga mengatakan pada 23 Oktober bahwa ada bukti pasukan Korea Utara berada di Rusia. Hari berikutnya, pada 24 Oktober, Uni Eropa mengkritik penempatan pasukan Korea Utara sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Dan tindakan permusuhan tersebut akan memiliki konsekuensi serius. Pada hari yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan penolakannya terhadap tambahan kekuatan militer di Ukraina.

    Keterlibatan Korea Utara dalam perang tersebut semakin dalam. Korea Utara tidak hanya menyediakan senjata kepada Rusia. Pada awal Agustus, puluhan pejabat militer dan perwira Korea Utara muncul di medan perang di Ukraina.

    Mereka mengunjungi lokasi peluncuran misil KN-23 yang disediakan Korea Utara untuk Rusia. Selain itu, kemungkinan dan kekhawatiran tentang penempatan pasukan telah muncul dalam berbagai cara karena hubungan antara Korea Utara dan Rusia semakin erat.

    Juni lalu, Korea Utara dan Rusia mengadakan pertemuan di Pyongyang yang menghasilkan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pasal 4 perjanjian tersebut memberikan dasar untuk dukungan militer dalam menanggapi tindakan agresi bersenjata secara bersama.

    Korea Utara mengungkapkan melalui media pemerintahnya bahwa Kim Jong-un telah mengamati pelatihan perang khusus pada bulan September. Diduga bahwa Kim Jong-un melakukan inspeksi saat Korea Utara mulai bersiap secara serius untuk penempatan pasukan.

  • Ribuan Tentara Korut di Rusia Segera Masuki Perang Ukraina

    Ribuan Tentara Korut di Rusia Segera Masuki Perang Ukraina

    Suva

    Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut ribuan tentara Korea Utara (Korut) yang berkumpul di Rusia akan “segera” memasuki pertempuran melawan Ukraina. Tentara-tentara Pyongyang itu dilaporkan menyatu dengan formasi pasukan militer Moskow.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (23/11/2024), menyebut sekitar 10.000 tentara Korut diyakini kini bermarkas di Kursk, wilayah perbatasan Rusia, di mana mereka “diintegrasikan ke dalam formasi Rusia”.

    “Berdasarkan apa yang telah mereka dapatkan dalam pelatihan, cara mereka diintegrasikan ke dalam formasi Rusia, saya sepenuhnya memperkirakan akan melihat mereka terlibat dalam pertempuran segera,” kata Austin saat berbicara kepada wartawan saat singgah di Fiji, negara kepulauan di Pasifik.

    Austin mengatakan dirinya “belum melihat laporan signifikan” mengenai pasukan Korut yang “terlibat secara aktif dalam pertempuran” sejauh ini.

    Para pejabat pemerintah Korea Selatan (Korsel) dan kelompok penelitian setempat melaporkan pada Kamis (21/11) waktu setempat bahwa Rusia telah memasok rudal anti-pesawat, memberikan minyak dan bantuan ekonomi sebagai imbalan atas pengiriman pasukan Korut ke Moskow.

    Penasihat keamanan utama Korsel Shin Won Sik menyebut Seoul mendeteksi “peralatan dan rudal anti-pesawat yang bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan udara Pyongyang yang rentan” telah dikirimkan ke Korut.

    Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Lammy, seperti dikutip BBC, pasokan minyak itu merupakan “pembayaran” untuk persenjataan dan pasukan yang dikirimkan Pyongyang ke Moskow.

  • Presiden Prabowo dan jalan kolaborasi

    Presiden Prabowo dan jalan kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – “Kolaborasi selalu lebih baik dari konfrontasi.”

    Pernyataan sederhana itu menjadi menarik dan kuat maknanya ketika terlontar dari seorang tokoh bernama Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

    Terlebih pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan di sela rangkaian kunjungan kenegaraannya bertemu pemimpin-pemimpin dunia.

    Prabowo di antaranya berkunjung ke China pada tanggal 8-10 November 2024 untuk bertemu Presiden China Xi Jinping.

    Kepala Negara kemudian melanjutkan kunjungan ke Wachington DC, Amerika Serikat 11-13 November 2024 untuk bertemu Presiden Joe Biden.

    Prabowo juga menghadiri KTT APEC, KTT G20 dan mengunjungi Inggris.

    Dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam, AS, Presiden Prabowo sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

    Prabowo Subianto pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo juga merupakan Menteri Pertahanan. Pertemuan Prabowo dengan Austin, merupakan pertemuan dua sahabat.

    Dalam pertemuan itu Prabowo membicarakan hal-hal aktual bersama Austin, termasuk bertukar informasi serta pandangan.

    Prabowo pun menegaskan Indonesia ingin bekerja sama dengan semua pihak. Indonesia menghormati semua kekuatan, namun Indonesia juga akan tetap mempertahankan kedaulatannya.

    Prabowo menyatakan memilih untuk selalu mencari peluang bekerja sama. Prabowo juga percaya kolaborasi dan kerja sama, selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik.

    Indonesia telah mendeklarasikan diri mengusung politik bebas aktif, yang mengacu kepada pendekatan diplomasi dengan menjaga kedaulatan, kebebasan dan kepentingan nasional, dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengikuti salah satu blok kekuatan tertentu.

    Menempuh jalan konflik tidak sesuai dengan politik bebas aktif tersebut, dan bertentangan pula dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat yang bunyinya:

    “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

    Kendati demikian, jalan kolaborasi tentu tidak datang dengan sendirinya. Kolaborasi memerlukan kepercayaan dari masing-masing pihak yang patut diupayakan, dan oleh karena itu RI perlu memelihara hubungan baik dengan semua pihak.

    Atas dasar itu pula Prabowo Subianto dalam amanahnya sebagai seorang Kepala Negara berusaha memelihara hubungan baik dengan seluruh kekuatan di dunia, dengan memenuhi undangan kehormatan dari sejumlah kepala negara.

    Semua negara yang didatangi Prabowo, tentu saja menghargai pilihan politik bebas aktif Indonesia tersebut.

    Dalam kunjungannya ke Peru menghadiri KTT APEC 2024, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kolaborasi antar semua pihak untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

    Saat berbicara dalam forum APEC CEO Summit 2024 di sela KTT APEC 2024 Peru, Kepala Negara menekankan optimismenya bahwa meskipun saat ini dunia sedang mengalami ketegangan geopolitik, namun demi kepentingan kemanusiaan Prabowo percaya para pemimpin negara-negara besar di dunia, pada analisa terakhir, akan selalu memilih jalan untuk kebaikan bersama.

    Rivalitas tentu akan terus menjadi sebuah sejarah, dan akan selalu ada persaingan di dunia. Namun saat ini dunia seolah menjadi lebih kecil dengan munculnya berbagai terobosan teknologi.

    Terobosan-terobosan teknologi yang luar biasa itu menuntut para pemimpin untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih akomodatif.

    Sebab kekuatan teknologi selain dapat membawa kemajuan yang signifikan bagi kehidupan manusia, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia dengan sangat cepat.

    Oleh sebab itu Presiden Prabowo mengedepankan jalur kolaborasi, keterlibatan, komunikasi, serta negosiasi.

    Negosiasi sendiri pada gilirannya akan membawa kemakmuran bagi seluruh bangsa. Sebab kemakmuran hanya bisa datang dari adanya perdamaian, dan perdamaian bisa dicapai dengan adanya pemahaman. Sedangkan pemahaman sendiri muncul karena adanya keterlibatan semua pihak untuk bernegosiasi.

    Kini di tengah jalan kolaborasi itu, tinggal bagaimana Indonesia dapat menjaga posisinya sebagai negara yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa atau kelompok lain—atau dalam kalimat lugas yang pernah disampaikan Prabowo, “Indonesia tidak mau menjadi kacung bangsa lain.”

    Kolaborasi kabinet

    Jalan kolaborasi juga ditempuh Presiden Prabowo di dalam kabinet.

    Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto diisi oleh kolaborasi berbagai kekuatan politik.

    Hampir seluruh perwakilan partai yang ada di parlemen mengemban peran dalam susunan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto.

    Prabowo juga melibatkan banyak generasi muda terbaik bangsa masuk dalam kabinet, termasuk juga tokoh-tokoh partai-partai non-parlemen.

    Jalan kolaborasi di kabinet merupakan langkah tepat yang dapat ditempuh, asalkan diiringi dengan ketegasan Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang mandat rakyat dalam memimpin jajarannya.

    Beruntung, ketegasan itu sudah ditunjukkan Prabowo Subianto sejak awal dirinya dilantik. Dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna perdana, akhir Oktober 2024 lalu, Prabowo menyampaikan dengan jelas dan tegas terkait batasan yang mesti dipegang teguh dalam kabinet.

    Kepala Negara berpesan, semua kekuatan politik yang ada dalam kabinet tentu memiliki kepentingan politiknya masing-masing, namun ketika sudah berbicara tentang bangsa dan negara, seluruh anggota kabinet dan pemerintahan harus menyepakati kepentingan nasional.

    Kerja-kerja pemerintahan juga digenjot Prabowo dengan sistem gotong-royong. Ia tidak mendelegasikan satu tugas tertentu kepada menteri tertentu. Semua wajib bekerja sama.

    Program mewujudkan swasembada pangan misalnya. Tugas itu dipikul bersama antara kementerian terkait, dengan koordinasi yang jelas.

    Mulai dari program cetak sawah hingga intensifikasi lahan semua dilakukan bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

    Begitu pula dengan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu strategi vital pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan.

    Semua jajaran kabinet wajib menyukseskan program yang menjadi investasi terbesar bangsa itu. Makna investasi di sini tentu saja bukan dalam ukuran material, melainkan investasi SDM generasi penerus bangsa yang kelak akan meneruskan kepemimpinan bangsa ke depan.

    Tentu saja Presiden Prabowo sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Namun setidaknya seluruh rakyat dapat ikut berkolaborasi mengawal program-program pemerintahan sepanjang program itu positif dan bertujuan demi kesejahteraan bangsa.

    Indonesia negara besar. Indonesia negara gotong-royong. Sudah saatnya bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia atas kemampuannya berdiri di atas kaki sendiri dengan cara bekerja sama dan berkolaborasi.

    Copyright © ANTARA 2024

  • AS Tiba-tiba Tarik Kapal Induknya dari Timur Tengah, Kenapa?

    AS Tiba-tiba Tarik Kapal Induknya dari Timur Tengah, Kenapa?

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mengumumkan penarikan satu-satunya kapal induk mereka, yang beberapa waktu terakhir disiagakan di perairan Timur Tengah. Namun, Washington menekankan bahwa militernya masih memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi berbagai ancaman dan segala kemungkinan di kawasan itu.

    Penarikan kapal induk AS yang bernama USS Abraham Lincoln itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (20/11/2024), diumumkan oleh Pentagon atau Departemen Pertahanan AS pada Selasa (19/11) waktu setempat.

    Pentagon menyatakan bahwa USS Abraham Lincoln telah meninggalkan area tanggung jawab Komando Pusat AS atau CENTCOM pada akhir pekan dan memasuki area Armada ke-7 di kawasan Indo-Pasifik.

    Awal bulan ini, AS mengumumkan pengerahan kapal penghancur rudal balistik tambahan, skuadron jet tempur dan pesawat tanker, serta beberapa pesawat pengebom jarak jauh B-52, ke kawasan tersebut sebagai persiapan dimulainya keberangkatan USS Abraham Lincoln.

    USS Abraham Lincoln tiba di Timur Tengah pada Agustus lalu, setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memerintahkan kapal induk itu untuk mempercepat transitnya guna menggantikan kapal induk AS lainnya, USS Theodore Roosevelt dan kelompok tempurnya, dalam mempertahankan kehadiran di kawasan.

    Langkah itu dilakukan saat AS meningkatkan pengerahan aset dan pasukan ke kawasan itu, menyusul ancaman dari Iran dan proksinya untuk membalas Israel yang menewaskan pemimpin Hamas dan Hizbullah dalam serangan di Teheran dan Beirut.

    Iran akhirnya menyerang Israel dengan ratusan rudal balistik dan drone pada 13 April dan 1 Oktober lalu, yang dibalas oleh Tel Aviv dengan serangan udara terhadap Teheran. Rentetan aksi saling serang itu tampaknya belum akan berakhir, dengan Iran telah mengancam akan kembali membalas serangan Israel.

  • Prabowo dan Lloyd Austin bahas isu Gaza dan Laut Tiongkok Selatan

    Prabowo dan Lloyd Austin bahas isu Gaza dan Laut Tiongkok Selatan

    Tangkapan layar – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Washington, D.C. Rabu (13/11/2024) waktu setempat. ANTARA/Andi Firdaus

    Prabowo dan Lloyd Austin bahas isu Gaza dan Laut Tiongkok Selatan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 November 2024 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin membahas sejumlah isu strategis global, termasuk konflik di Gaza dan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, Rabu waktu setempat.

    “Ya kami bahas itu,” kata Presiden Prabowo usai pertemuan keduanya di Washington, D.C. diikuti dalam jaringan (daring) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis.

    Perihal konflik di Gaza, Presiden RI memandang penting mencari solusi damai dengan mengusung pendekatan solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan ketegangan antara Palestina dan Israel.

    “Saya tetap menyarankan two-state solution, sebenarnya mereka juga setuju,” katanya.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan harapannya agar gencatan senjata segera dapat tercapai untuk mengakhiri kekerasan yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut. Terkait dengan topik Laut Tiongkok Selatan, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara serta ingin bekerja sama dengan semua pihak.

    “Laut Tiongkok Selatan kami bahas. Saya katakan, kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tetapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” katanya.

    Presiden Prabowo menegaskan tentang pentingnya kolaborasi dan kerja sama internasional untuk menjaga perdamaian serta menghindari konfrontasi yang bisa memperburuk situasi. Prabowo juga menekankan bahwa membangun saling percaya dan saling menghormati antarnegara sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis di kawasan setempat.

    “Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi, kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak,” kata Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara