Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Hampir Rampung, Revisi KUHAP Diserahkan ke DPR Seusai Reses

    Hampir Rampung, Revisi KUHAP Diserahkan ke DPR Seusai Reses

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan, daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hampir selesai dan akan segera diserahkan kepada DPR.

    Sebelum diserahkan, DIM tersebut terlebih dahulu akan diparaf oleh empat institusi utama, yaitu menteri hukum, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto. 

    “DIM-nya sudah hampir rampung, tinggal menunggu tanda tangan dari empat pihak tersebut sebelum kami serahkan ke DPR,” kata Supratman di Jakarta Sabtu (14/6/2025).

    Ia menegaskan, seluruh kementerian/lembaga terkait telah satu suara dalam menyusun DIM sehingga pembahasan di tingkat parlemen diharapkan akan berjalan lancar.

    Supratman menyebutkan, penyusunan revisi KUHAP sudah melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai kalangan. Bahkan, sosialisasi terakhir yang dilakukan berhasil menjaring masukan dari hampir 20.000 peserta, termasuk dari kampus dan berbagai pemangku kepentingan.

    Revisi KUHAP akan segera dibahas di DPR begitu masa sidang kembali dibuka setelah reses berakhir pada 23 Juni 2025. “Mudah-mudahan masa sidang berikutnya sudah bisa mulai dibahas di parlemen,” ujar Supratman.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan elemen mahasiswa untuk menyerap aspirasi pada 17 Juni 2025. “Kami terbuka terhadap seluruh masukan dari masyarakat terkait RUU KUHAP,” tegas Habiburokhman.

  • Pak Listyo 4 Tahun Menjabat Mungkin Sudah Waktunya Diganti

    Pak Listyo 4 Tahun Menjabat Mungkin Sudah Waktunya Diganti

    GELORA.CO – Wacana pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih hangat diperbincangkan. Diketahui, Listyo telah memimpin Korps Bhayangkara selama empat tahun.

    Penasihat Kapolri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, menilai pergantian pucuk pimpinan Polri merupakan hal yang wajar, namun keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau bagi saya itu isu itu biasa ya, karena memang (isu) Kapolri kan sangat menarik sekarang itu diberitakan,” kata Ariyanto dalam program One On One, di SINDOnews TV, Jumat (13/6/2025).

    “Tapi yang jelas Kapolri itu yang mengevaluasi kan Presiden, karena Presiden lah yang mengangkat dan memberhentikan,” sambungnya.

    Ariyanto menjelaskan, evaluasi terhadap Kapolri merupakan wewenang penuh Presiden. Dalam mekanisme pergantian Kapolri, Kompolnas biasanya mengusulkan nama-nama calon yang kemudian dipilih Presiden dan diserahkan ke DPR untuk mendapat persetujuan.

    Secara pribadi dirinya juga mendengar isu pergantian Kapolri ini. Namun masih sebatas isu di lapangan dan kabar tersebut pun telah dibantah pejabat Istana.

    “Saya dengar cuma isu-isu di lapangan aja kan bahwa ini (Kapolri akan diganti) terus dibantah sama orang Istana bahwa nggak ada,” ucapnya.

    Sementara, terkait regenerasi di internal Polri, Ariyanto menilai jika melihat ke belakang, pergantian di tubuh Polri memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, sebelumnya masa jabatan Kapolri hanya berlangsung 4 tahun.

    “Masa jabatan Kapolri rata-rata ya 2-4 tahun. Tapi belakangan ini kan 4 tahun, Pak Listyo sudah 4 tahun. Jadi kalau lihat dari kebiasaan masa itu, mungkin sudah waktunya untuk diganti ya. Tapi untuk diganti atau tidak, itu kan bergantung daripada Presiden,” pungkasnya.

  • Wakapolri Pengganti Komjen Ahmad Dofiri Diharapkan Bisa Terjemahkan Visi Kapolri

    Wakapolri Pengganti Komjen Ahmad Dofiri Diharapkan Bisa Terjemahkan Visi Kapolri

    Wakapolri Pengganti Komjen Ahmad Dofiri Diharapkan Bisa Terjemahkan Visi Kapolri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Posisi Wakapolri akan segera kosong karena Komjen
    Ahmad Dofiri
    memasuki masa pensiunnya pada bulan ini atau Juni 2025.
    Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, Wakapolri yang baru haruslah sosok yang dapat menerjemahkan visi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Perannya (Wakapolri) adalah menerjemahkan visi misi Kapolri menjadi kebijakan harian. Jadi, kalau ada kebijakan Kapolri yang tidak tepat, itu terjadi karena Wakapolrinya juga lemah,” ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (13/6/2025).
    Bambang menilai, posisi Wakapolri krusial untuk menentukan arah
    Polri
    sebagai suatu organisasi.
    Ia menyinggung sejumlah nama yang pernah mengisi posisi tersebut, seperti Adang Daradjatun, Jusuf Manggabarani, Makbul Padmanegara, hingga Oegroseno.
    Lanjutnya, pengganti Ahmad Dofiri haruslah seorang personel senior di Polri yang diharapkan dapat melakukan konsolidasi internal dengan cepat.
    “Dibutuhkan sosok senior dan bijak sehingga bisa melakukan konsolidasi dengan cepat,” ujar Bambang.
    Di samping itu, sosok Wakapolri yang baru harus memiliki karakter yang kuat untuk membangun fondasi Polri di masa depan.
    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, Polri tengah menyiapkan sejumlah nama yang sudah berbintang tiga untuk mengisi posisi Wakapolri yang akan ditinggalkan Komjen Ahmad Dofiri.
    “Wakapolri bulan ini memang memasuki masa pensiun dan saat ini sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang 3 atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri,” ujar Sandi di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Sandi sendiri belum bisa mengungkap nama-nama polisi bintang 3 yang akan mengisi posisi Wakapolri.
    “Saat ini sedang dalam proses. Nama yang disusun nanti Pak Kapolri akan menyampaikan,” ujar Sandi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MA Sunarto: Jangan Gadaikan Jabatan Hakim Hanya dengan Ukuran Dolar maupun Rupiah – Page 3

    Ketua MA Sunarto: Jangan Gadaikan Jabatan Hakim Hanya dengan Ukuran Dolar maupun Rupiah – Page 3

     Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan ribuan hakim Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Total ada 1.451 hakim yang diangkat dari empat peradilan.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo tiba di Gedung MA sekitar pukul 10.33 WIB.  Prabowo tampak mengenakan setelan jas dan peci bewarna hitam. Kedatangan Prabowo disambut langsung Ketua MA Sunarto. Ribuan para hakim MA juga kompak bertepuk tangan saat Prabowo memasuki Gedung MA.

    Prabowo lalu menyerahkan Surat Keputusan (SK) Presiden tentang Pengangkatan Hakim kepada 40 hakim yang mewakili empat peradilan. Sementara itu, Ketua MA mengalungkan medali kepada para 40 hakim.

    Sejumlah menteri dan kepala lembaga tampak hadir yakni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

    Kemudian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Ayahnya Bekas Pelatih Prabowo, Sosok Ini Diprediksi bakal jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    Ayahnya Bekas Pelatih Prabowo, Sosok Ini Diprediksi bakal jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    GELORA.CO – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting menilai, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Rudi Darmoko menjadi salah satu calon kuat untuk menduduki kursi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Namanya mencuat dalam wacana skenario pengisian posisi tersebut, terutama karena rekam jejaknya sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian serta kedekatan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Skenario ketiga menurut saya adalah dipilih lulusan-lulusan terbaik dari Akpol, tapi tidak punya irisan dengan Listyo Sigit Prabowo,” kata Ginting dalam podcast bersama Inilah.com, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Ia mengatakan bahwa Rudi merupakan lulusan terbaik Akpol 1993, satu angkatan dengan beberapa perwira tinggi lain yang telah lebih dahulu menjabat Kapolda. Namun, menurutnya, karier Rudi justru mandek selama era Listyo Sigit Prabowo.

    “Karirnya saya perhatikan justru terseok-seok di era Listyo Sigit Prabowo. Dia lulusan terbaik, tapi bintang duanya ini baru di era (Presiden) Prabowo. Prabowo menaikkan dia pada bulan November 2024,” ucapnya.

    Dia juga bilang, “padahal beberapa temannya bahkan tiga sampai empat orang sudah menjadi Kapolda. Contohnya Teddy Minahasa itu, kan lulusan 1993 juga. Bahkan lulusan terbaik 1996 sudah jadi Kapolda.”

    Selain itu, ia menyebutkan bahwa Rudi memiliki irisan dengan Prabowo. Sebab, ayah Rudi merupakan pensiunan Letnan Kolonel Infanteri Kopassus.

    “Apa irisannya? Dia ternyata ayahnya adalah pensiunan Letnan Kolonel Infanteri Kopassus. Nah, dia ayahnya adalah bekas pelatihnya Prabowo Subianto,” katanya.

    Faktor lainnya, ayah Rudi, Letkol Inf. Purn. Jumadi juga adalah pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang mana Ketua Umumnya adalah Presiden Prabowo.

    “Rudi sendiri menjadi ketua organisasi pencak silat Harimau Putih atau Macan Bodas,” ujarnya.

    Dengan begitu, ia menilai bahwa proses seleksi calon Kapolri tengah diarahkan untuk memberi ruang promosi lebih lanjut bagi Rudi Darmoko.

    “Mungkin dia butuh waktu sampai digeser, dipromosikan menjadi bintang tiga baru. Jadi, harus agak sabar juga,” ujarnya.

    Ia menyebut, banyak lulusan terbaik dari Akpol dan Akademi Militer justru kurang mendapat perhatian selama pemerintahan Jokowi. “Aneh bagi saya lulusan terbaik 94, 95, 96 aja udah Kapolda. Kok dia, lulusan terbaik, enggak?” ujarnya.

    “Artinya apa? Dia memang disia-siakan oleh Listyo Sigit. Ini jadi contoh juga tidak boleh di TNI lulusan terbaik itu apalagi dia tidak punya rekor kesalahan tidak dijadikan Pangdam,” sambungnya.

    Dia pun mengkritik sistem pembinaan karier TNI dan Polisi di bawah pemerintahan Jokowi. “Ini jadi di eranya Presiden Jokowi menurut saya merit sistem pembinaan karir baik di militer maupun di polisi itu jadi amburadul, hancur lebur,” ujarnya.

    Secara terpisah, Rudi Darmoko sempat bersuara soal namanya yang digadang-gadang bakal jadi Kapolri. Secara tegas dia menyatakan tak tahu menahu soal pergantian pucuk pimpinan Polri. “Wah, kata siapa itu, saya enggak tahu tuh. Saya enggak tahu tuh,” katanya, kepada wartawan pada Selasa (3/6/2025).

    Lebih lanjut, Rudi menjelaskan dirinya hanya menjalankan perintah pimpinan saja. “Saya hanya melaksanakan perintah pimpinan. Itu urusan pimpinan,” ucap dia.

  • Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di X memperlihatkan sejumlah tokoh publik seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sumatera Utara, hingga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep,

    Dalam video berdurasi hampir satu menit tersebut, para tokoh publik itu tampak seperti sedang ditangkap oleh polisi. Video ini telah ditonton lebih dari 150.000 kali, mendapat lebih dari 3.000 tanda suka, dan menuai sekitar 700 komentar.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Gerak Cepat Polisi”

    Namun, benarkah video penangkapan tokoh publik tersebut?

    Unggahan video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran. Faktanya, video tersebut dibuat dengan teknologi AI. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video tersebut adalah hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Di pojok kanan video, terdapat watermark bertuliskan “Pixverse AI”. Pixverse AI merupakan platform yang memungkinkan pembuatan video dari teks, gambar, atau karakter melalui teknologi AI.

    Mengutip informasi dari Indonesia AI Hub, Pixverse menyediakan fitur text-to-video (mengubah teks menjadi video naratif), image-to-video (mengubah gambar statis menjadi video dinamis), dan character-to-video (menciptakan video dari karakter yang dirancang).

    Beberapa gambar dalam video tersebut ternyata identik dengan foto dalam artikel ANTARA berjudul “Bahlil ungkap alasan penghentian sementara operasi GAG Nikel”, “Iriana: Pak Presiden tak pernah cerita soal pemberian tanda kehormatan”, serta “Instruksi Mendagri terbaru pada lanjutan PPKM Jawa-Bali”.

    Selain itu, cuplikan video Wapres Gibran dalam unggahan tersebut diambil dari kanal YouTube “Unboxing Ekonomi Syariah: Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia”. Semua konten visual tersebut telah diedit menggunakan aplikasi Pixverse AI agar tampak seolah-olah memperlihatkan adegan penangkapan para pejabat.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Kirim 700 Buruh Korban PHK ke Perusahaan di Cirebon dan Brebes

    Kapolri Kirim 700 Buruh Korban PHK ke Perusahaan di Cirebon dan Brebes

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberangkatkan sebanyak 700 buruh yang terdampak PHK di Tangerang, Cirebon, dan Garut.

    Dia menyampaikan, ratusan buruh itu bakal bekerja di dua perusahaan Cirebon dan Brebes yakni PT Indonesia Dreamers Sports dan PT Tah Sung Hung. Total, dua perusahaan ini nantinya bisa menyerap 35.000 tenaga kerja.

    “Hari ini secara bertahap kita berangkatkan 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih seribu lagi secara bertahap,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Dia menyampaikan, ratusan buruh ditempatkan di perusahaan dengan sektor yang sama seperti sebelumnya. Artinya, penyerapan tenaga kerja oleh dua perusahaan itu tidak akan memiliki hambatan.

    “Ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk rekan-rekan, khususnya yang memiliki pekerjaan yang hampir mirip,” tambah Sigit.

    Adapun, Sigit juga menyampaikan bahwa pelepasan buruh ini merupakan hasil dari kerja sama kepolisian bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemenaker. 

    Kala itu, korps Bhayangkara dan Kemenaker telah bersepakat membuat Desk Ketenagakerjaan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di kalangan buruh.

    “Dan harapan kita, kita bisa menuntaskan dari permasalahan buruhnya sampai mengkomunikasikan sehingga mereka mendapatkan lapangan kerja yang baru,” pungkasnya.

  • Wakapolri Ahmad Dofiri Segera Pensiun, Mabes Polri Belum Dapat Calon Pengganti

    Wakapolri Ahmad Dofiri Segera Pensiun, Mabes Polri Belum Dapat Calon Pengganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri masoh belum mengantongi nama untuk mengganti Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri yang akan memasuki masa pensiun.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan jenderal bintang tiga untuk menggantikan Dofiri.

    “Wakapolri bulan ini memang memasuki masa pensiun dan saat ini sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang 3 atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri,” ujarnya di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini proses pemilihan Wakapolri itu masih berproses. Di samping itu, nama-nama jenderal bintang tiga yang masuk bursa calon Wakapolri belum bisa diungkapkan oleh Sandi.

    Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan nama calon Wakapolri ketika sudah menemukan sosok yang pas untuk mengisi jabatan orang nomor dua di Korps Bhayangkara itu.

    “Masih dikumpulkan. Kalau memenuhi syarat baru akan disampaikan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Ahmad Dofiri pada Rabu (13/11/2025). Pelantikan itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Adapun, Ahmad Dofiri telah menggantikan menggantikan Agus Andrianto yang telah ditarik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

  • Percuma Kita Punya Polisi Hebat, Koruptor Bajingan ke Pengadilan Lolos

    Percuma Kita Punya Polisi Hebat, Koruptor Bajingan ke Pengadilan Lolos

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti masalah korupsi di Indonesia. Prabowo geram karena masih banyak koruptor yang lolos dari jerat hukum. 

    Prabowo meminta kepada para hakim baru di Mahkamah Agung, agar tidak mudah goyah dalam mengadili perkara.

    “Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos,” kata Prabowo dalam pengukuhan hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (12/6).

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam acara ini. Mereka hanya tersenyum mendengar ucapan dari Prabowo ini.

    Eks Danjen Kopassus itu lantas mengungkapkan rasa mirisnya atas situasi tersebut. Menurutnya, perlu hakim yang penuh integritas yang tidak buta akan materi.

    “Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan tidak bisa dibeli,” tuturnya.

    Selain itu, untuk meningkatkan integritas hakim, Prabowo memutuskan untuk menaikkan gaji para hakim. 

    “Rakyat Indonesia sangat bergantung sama hakim, dan saya sebagai mandataris saya sadar itu dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya. Saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia,” ucap Prabowo.

    Prabowo mengatakan, kenaikan gaji paling tinggi diberikan kepada hakim junior. Ia bilang, kenaikan gaji hakim junior naik 280 persen.

    “Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ujarnya.

    “Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling awal,” tutur dia.

  • 3 Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal Nasional

    3 Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal Nasional

    Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan melibatkan lembaga
    pengawas eksternal
    dalam proses penanganan perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Hal ini disampaikan Sigit menanggapi adanya sejumlah pihak yang mengatakan tidak percaya dengan hasil penelitian Bareskrim
    Polri
    atas ijazah milik Jokowi.
    “Terkait dengan proses pelaporan ijazah, tentunya Polri akan bekerja profesional. Terkait dengan
    legal standing
    dan sebagainya, kami akan libatkan dari pihak eksternal untuk bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri,” ujar Sigit saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Sigit mengatakan pengawas eksternal ini akan dapat melihat dan menguji kinerja Polri dalam melakukan penanganan perkara.
    Pelibatan pengawas eksternal ini diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab Polri terkait dengan penelitian terhadap
    ijazah Jokowi
    .
    “Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal sehingga kemudian apabila Polri mengambil langkah, proses selanjutnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya lagi.
    Diberitakan, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan bahwa penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dihentikan.
    Hal ini diputuskan setelah Bareskrim menyelesaikan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah Jokowi.
    Hasil uji labfor menyatakan ijazah eks Kepala Negara itu identik dengan pembanding rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
    “Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
    Djuhandhani menjelaskan penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah Sarjana Kehutanan atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1985.
    Ijazah itu juga sudah diuji secara laboratorium berikut sampel pembanding dari tiga rekan seangkatan Jokowi.
    “Telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari tiga rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” ungkap dia.
    Meski Bareskrim Polri sudah mengumumkan hasil penelitiannya, sejumlah pihak masih belum puas dan menuntut pemeriksaan dilakukan lebih mendalam.
    Salah satu pihak yang meragukan hasil penelitian Polri ini adalah Roy Suryo dan sejumlah tokoh dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.