Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Ketua MA Sunarto: Jangan Gadaikan Jabatan Hakim Hanya dengan Ukuran Dolar maupun Rupiah – Page 3

    Ketua MA Sunarto: Jangan Gadaikan Jabatan Hakim Hanya dengan Ukuran Dolar maupun Rupiah – Page 3

     Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan ribuan hakim Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Total ada 1.451 hakim yang diangkat dari empat peradilan.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo tiba di Gedung MA sekitar pukul 10.33 WIB.  Prabowo tampak mengenakan setelan jas dan peci bewarna hitam. Kedatangan Prabowo disambut langsung Ketua MA Sunarto. Ribuan para hakim MA juga kompak bertepuk tangan saat Prabowo memasuki Gedung MA.

    Prabowo lalu menyerahkan Surat Keputusan (SK) Presiden tentang Pengangkatan Hakim kepada 40 hakim yang mewakili empat peradilan. Sementara itu, Ketua MA mengalungkan medali kepada para 40 hakim.

    Sejumlah menteri dan kepala lembaga tampak hadir yakni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

    Kemudian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Ayahnya Bekas Pelatih Prabowo, Sosok Ini Diprediksi bakal jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    Ayahnya Bekas Pelatih Prabowo, Sosok Ini Diprediksi bakal jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    GELORA.CO – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting menilai, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Rudi Darmoko menjadi salah satu calon kuat untuk menduduki kursi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Namanya mencuat dalam wacana skenario pengisian posisi tersebut, terutama karena rekam jejaknya sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian serta kedekatan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Skenario ketiga menurut saya adalah dipilih lulusan-lulusan terbaik dari Akpol, tapi tidak punya irisan dengan Listyo Sigit Prabowo,” kata Ginting dalam podcast bersama Inilah.com, dikutip Jumat (13/6/2025).

    Ia mengatakan bahwa Rudi merupakan lulusan terbaik Akpol 1993, satu angkatan dengan beberapa perwira tinggi lain yang telah lebih dahulu menjabat Kapolda. Namun, menurutnya, karier Rudi justru mandek selama era Listyo Sigit Prabowo.

    “Karirnya saya perhatikan justru terseok-seok di era Listyo Sigit Prabowo. Dia lulusan terbaik, tapi bintang duanya ini baru di era (Presiden) Prabowo. Prabowo menaikkan dia pada bulan November 2024,” ucapnya.

    Dia juga bilang, “padahal beberapa temannya bahkan tiga sampai empat orang sudah menjadi Kapolda. Contohnya Teddy Minahasa itu, kan lulusan 1993 juga. Bahkan lulusan terbaik 1996 sudah jadi Kapolda.”

    Selain itu, ia menyebutkan bahwa Rudi memiliki irisan dengan Prabowo. Sebab, ayah Rudi merupakan pensiunan Letnan Kolonel Infanteri Kopassus.

    “Apa irisannya? Dia ternyata ayahnya adalah pensiunan Letnan Kolonel Infanteri Kopassus. Nah, dia ayahnya adalah bekas pelatihnya Prabowo Subianto,” katanya.

    Faktor lainnya, ayah Rudi, Letkol Inf. Purn. Jumadi juga adalah pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang mana Ketua Umumnya adalah Presiden Prabowo.

    “Rudi sendiri menjadi ketua organisasi pencak silat Harimau Putih atau Macan Bodas,” ujarnya.

    Dengan begitu, ia menilai bahwa proses seleksi calon Kapolri tengah diarahkan untuk memberi ruang promosi lebih lanjut bagi Rudi Darmoko.

    “Mungkin dia butuh waktu sampai digeser, dipromosikan menjadi bintang tiga baru. Jadi, harus agak sabar juga,” ujarnya.

    Ia menyebut, banyak lulusan terbaik dari Akpol dan Akademi Militer justru kurang mendapat perhatian selama pemerintahan Jokowi. “Aneh bagi saya lulusan terbaik 94, 95, 96 aja udah Kapolda. Kok dia, lulusan terbaik, enggak?” ujarnya.

    “Artinya apa? Dia memang disia-siakan oleh Listyo Sigit. Ini jadi contoh juga tidak boleh di TNI lulusan terbaik itu apalagi dia tidak punya rekor kesalahan tidak dijadikan Pangdam,” sambungnya.

    Dia pun mengkritik sistem pembinaan karier TNI dan Polisi di bawah pemerintahan Jokowi. “Ini jadi di eranya Presiden Jokowi menurut saya merit sistem pembinaan karir baik di militer maupun di polisi itu jadi amburadul, hancur lebur,” ujarnya.

    Secara terpisah, Rudi Darmoko sempat bersuara soal namanya yang digadang-gadang bakal jadi Kapolri. Secara tegas dia menyatakan tak tahu menahu soal pergantian pucuk pimpinan Polri. “Wah, kata siapa itu, saya enggak tahu tuh. Saya enggak tahu tuh,” katanya, kepada wartawan pada Selasa (3/6/2025).

    Lebih lanjut, Rudi menjelaskan dirinya hanya menjalankan perintah pimpinan saja. “Saya hanya melaksanakan perintah pimpinan. Itu urusan pimpinan,” ucap dia.

  • Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di X memperlihatkan sejumlah tokoh publik seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sumatera Utara, hingga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep,

    Dalam video berdurasi hampir satu menit tersebut, para tokoh publik itu tampak seperti sedang ditangkap oleh polisi. Video ini telah ditonton lebih dari 150.000 kali, mendapat lebih dari 3.000 tanda suka, dan menuai sekitar 700 komentar.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Gerak Cepat Polisi”

    Namun, benarkah video penangkapan tokoh publik tersebut?

    Unggahan video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran. Faktanya, video tersebut dibuat dengan teknologi AI. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video tersebut adalah hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Di pojok kanan video, terdapat watermark bertuliskan “Pixverse AI”. Pixverse AI merupakan platform yang memungkinkan pembuatan video dari teks, gambar, atau karakter melalui teknologi AI.

    Mengutip informasi dari Indonesia AI Hub, Pixverse menyediakan fitur text-to-video (mengubah teks menjadi video naratif), image-to-video (mengubah gambar statis menjadi video dinamis), dan character-to-video (menciptakan video dari karakter yang dirancang).

    Beberapa gambar dalam video tersebut ternyata identik dengan foto dalam artikel ANTARA berjudul “Bahlil ungkap alasan penghentian sementara operasi GAG Nikel”, “Iriana: Pak Presiden tak pernah cerita soal pemberian tanda kehormatan”, serta “Instruksi Mendagri terbaru pada lanjutan PPKM Jawa-Bali”.

    Selain itu, cuplikan video Wapres Gibran dalam unggahan tersebut diambil dari kanal YouTube “Unboxing Ekonomi Syariah: Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia”. Semua konten visual tersebut telah diedit menggunakan aplikasi Pixverse AI agar tampak seolah-olah memperlihatkan adegan penangkapan para pejabat.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Kirim 700 Buruh Korban PHK ke Perusahaan di Cirebon dan Brebes

    Kapolri Kirim 700 Buruh Korban PHK ke Perusahaan di Cirebon dan Brebes

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberangkatkan sebanyak 700 buruh yang terdampak PHK di Tangerang, Cirebon, dan Garut.

    Dia menyampaikan, ratusan buruh itu bakal bekerja di dua perusahaan Cirebon dan Brebes yakni PT Indonesia Dreamers Sports dan PT Tah Sung Hung. Total, dua perusahaan ini nantinya bisa menyerap 35.000 tenaga kerja.

    “Hari ini secara bertahap kita berangkatkan 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih seribu lagi secara bertahap,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Dia menyampaikan, ratusan buruh ditempatkan di perusahaan dengan sektor yang sama seperti sebelumnya. Artinya, penyerapan tenaga kerja oleh dua perusahaan itu tidak akan memiliki hambatan.

    “Ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk rekan-rekan, khususnya yang memiliki pekerjaan yang hampir mirip,” tambah Sigit.

    Adapun, Sigit juga menyampaikan bahwa pelepasan buruh ini merupakan hasil dari kerja sama kepolisian bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemenaker. 

    Kala itu, korps Bhayangkara dan Kemenaker telah bersepakat membuat Desk Ketenagakerjaan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di kalangan buruh.

    “Dan harapan kita, kita bisa menuntaskan dari permasalahan buruhnya sampai mengkomunikasikan sehingga mereka mendapatkan lapangan kerja yang baru,” pungkasnya.

  • Wakapolri Ahmad Dofiri Segera Pensiun, Mabes Polri Belum Dapat Calon Pengganti

    Wakapolri Ahmad Dofiri Segera Pensiun, Mabes Polri Belum Dapat Calon Pengganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri masoh belum mengantongi nama untuk mengganti Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri yang akan memasuki masa pensiun.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan jenderal bintang tiga untuk menggantikan Dofiri.

    “Wakapolri bulan ini memang memasuki masa pensiun dan saat ini sedang dipersiapkan calon-calon terbaik yang sudah berpangkat bintang 3 atau yang memenuhi syarat untuk menggantikan Wakapolri,” ujarnya di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini proses pemilihan Wakapolri itu masih berproses. Di samping itu, nama-nama jenderal bintang tiga yang masuk bursa calon Wakapolri belum bisa diungkapkan oleh Sandi.

    Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan nama calon Wakapolri ketika sudah menemukan sosok yang pas untuk mengisi jabatan orang nomor dua di Korps Bhayangkara itu.

    “Masih dikumpulkan. Kalau memenuhi syarat baru akan disampaikan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Ahmad Dofiri pada Rabu (13/11/2025). Pelantikan itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Adapun, Ahmad Dofiri telah menggantikan menggantikan Agus Andrianto yang telah ditarik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

  • Percuma Kita Punya Polisi Hebat, Koruptor Bajingan ke Pengadilan Lolos

    Percuma Kita Punya Polisi Hebat, Koruptor Bajingan ke Pengadilan Lolos

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti masalah korupsi di Indonesia. Prabowo geram karena masih banyak koruptor yang lolos dari jerat hukum. 

    Prabowo meminta kepada para hakim baru di Mahkamah Agung, agar tidak mudah goyah dalam mengadili perkara.

    “Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos,” kata Prabowo dalam pengukuhan hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (12/6).

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam acara ini. Mereka hanya tersenyum mendengar ucapan dari Prabowo ini.

    Eks Danjen Kopassus itu lantas mengungkapkan rasa mirisnya atas situasi tersebut. Menurutnya, perlu hakim yang penuh integritas yang tidak buta akan materi.

    “Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan tidak bisa dibeli,” tuturnya.

    Selain itu, untuk meningkatkan integritas hakim, Prabowo memutuskan untuk menaikkan gaji para hakim. 

    “Rakyat Indonesia sangat bergantung sama hakim, dan saya sebagai mandataris saya sadar itu dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya. Saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia,” ucap Prabowo.

    Prabowo mengatakan, kenaikan gaji paling tinggi diberikan kepada hakim junior. Ia bilang, kenaikan gaji hakim junior naik 280 persen.

    “Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ujarnya.

    “Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling awal,” tutur dia.

  • 3 Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal Nasional

    3 Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal Nasional

    Hasil Penelitian Ijazah Jokowi Masih Disangsikan, Kapolri: Kita Libatkan Pengawas Eksternal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan melibatkan lembaga
    pengawas eksternal
    dalam proses penanganan perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Hal ini disampaikan Sigit menanggapi adanya sejumlah pihak yang mengatakan tidak percaya dengan hasil penelitian Bareskrim
    Polri
    atas ijazah milik Jokowi.
    “Terkait dengan proses pelaporan ijazah, tentunya Polri akan bekerja profesional. Terkait dengan
    legal standing
    dan sebagainya, kami akan libatkan dari pihak eksternal untuk bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri,” ujar Sigit saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Sigit mengatakan pengawas eksternal ini akan dapat melihat dan menguji kinerja Polri dalam melakukan penanganan perkara.
    Pelibatan pengawas eksternal ini diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab Polri terkait dengan penelitian terhadap
    ijazah Jokowi
    .
    “Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal sehingga kemudian apabila Polri mengambil langkah, proses selanjutnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya lagi.
    Diberitakan, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan bahwa penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dihentikan.
    Hal ini diputuskan setelah Bareskrim menyelesaikan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah Jokowi.
    Hasil uji labfor menyatakan ijazah eks Kepala Negara itu identik dengan pembanding rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
    “Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
    Djuhandhani menjelaskan penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah Sarjana Kehutanan atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1985.
    Ijazah itu juga sudah diuji secara laboratorium berikut sampel pembanding dari tiga rekan seangkatan Jokowi.
    “Telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari tiga rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” ungkap dia.
    Meski Bareskrim Polri sudah mengumumkan hasil penelitiannya, sejumlah pihak masih belum puas dan menuntut pemeriksaan dilakukan lebih mendalam.
    Salah satu pihak yang meragukan hasil penelitian Polri ini adalah Roy Suryo dan sejumlah tokoh dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Ungkap Alasan Buruh Sritex Belum Masuk Program Desk Tenaga Kerja

    Kapolri Ungkap Alasan Buruh Sritex Belum Masuk Program Desk Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan alasan buruh Sritex (SRIL) belum masuk dalam skema penyelamatan Desk Ketanagakerjaan.

    Dia mengungkap, terkait dengan buruh Sritex yang terdampak PHK bakal dilanjutkan melanjutkan pekerjaannya di tempat yang sama. Pasalnya, perusahaan yang dinyatakan pailit itu disebut akan memiliki pengelola yang baru.

    “Untuk Sritex berbeda lagi, karena memang Sritex kedepannya akan terus dilanjutkan, diperkerjakan di perusahaan tersebut, walaupun mungkin nanti dengan nama baru, karena memang pengelolaannya juga diambil alih,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Namun demikian, Sigit enggan menjelaskan lebih detail terkait nasib eks buruh Sritex tersebut. Sebab, nantinya bakal ada pengumuman resmi dari pihak-pihak terkait “Akan ada pengumuman resmi kalau itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Desk Ketenagakerjaan hasil kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan itu telah memberangkatkan 700 buruh ke dua perusahaan di Cirebon dan Brebes.

    Adapun, dua perusahaan Cirebon dan Brebes yakni PT Indonesia Dremers Sports dan PT Tah Sung Hung nantinya bisa menyerap tenaga kerja secara total sebesar 35.000 buruh.

    Secara bertahap, kata Sigit, buruh yang terdampak PHK sebelumnya akan kembali disalurkan oleh desk ketenagakerjaan secara bertahap. “Dan kami minta untuk Desk Ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama, saat ini ada 2.600 yang kita siapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial,” pungkas Sigit.

  • Polwan Bakomsus Kesehatan Masyarakat Bripda Ledya: Fokus Cegah Stunting

    Polwan Bakomsus Kesehatan Masyarakat Bripda Ledya: Fokus Cegah Stunting

    Jakarta –

    Bripda Ledya Margaretha Sihotang, lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat asal Polda Sumatera Utara, kini resmi bergabung sebagai Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Perempuan berusia 23 tahun ini menjadi bagian dari program rekrutmen Polri dalam mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Ledya menyoroti masalah stunting pada anak. Dia pun menegaskan ilmu kesehatan masyarakat berfokus pada pencegahan penyakit, sehingga dia akan menitikberatkan komunikasi dengan masyarakat terkait cara-cara meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

    “Jurusan ini mempelajari cara pencegahan penyakit serta pendekatan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya kuratif, tapi fokus pada pencegahan dan pemecahan masalah kesehatan masyarakat,” ujar Ledya dalam siaran pers Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai bagian dari Bakomsus, Ledya akan bertugas di masyarakat melalui fungsi Binmas Polri. Ia akan melakukan pembinaan langsung kepada warga, terutama dalam upaya pencegahan stunting, peningkatan kesehatan lingkungan, serta edukasi kesehatan.

    “Nantinya, saya akan ditempatkan di desa atau kelurahan. Saya akan melakukan pendekatan dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung. Saya kemudian akan mengajak masyarakat melakukan gerakan-gerakan untuk meningkatkan kesehatan dan pencegahan stunting,” ungkapnya.

    Ledya menyoroti masalah kesehatan seperti hipertensi di kampung halamannya, serta tingginya angka stunting yang ia temui saat kuliah di Jawa. Ia berharap kehadiran personel Bakomsus di tengah masyarakat bisa memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan kesehatan nasional.

    Ledya mengaku awalnya tahu informasi soal pendaftaran Bakomsus Polri untuk Ketahanan Pangan dan MBG melalui brosur online yang dibagikan temannya di grup WhatsApp. Dia merasa tertarik karena kebutuhan Polri akan anggota baru berkaitan dengan jurusannya yang diampunya di bangku perguruan tinggi.

    “Pada saat itu rekan saya, teman kuliah saya dahulu, mengirimkan di group chat Whatsapp dan saya melihat ada brosur online penerimaan Polri. Kebetulan ada jurusan saya juga yaitu kesehatan masyarakat,” kata Ledya.

    “Banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan selama menjalani pendidikan di Bintara Polwan, mulai dari ilmu-ilmu kepolisian. Namun, pembentukan karakter yang saya dapatkan adalah tanggung jawab, disiplin, peningkatan moral, empati terhadap sesama, penanganan emosi, dan tentunya banyak belajar mengenai soft skill yang dilatih di Sekolah Polisi Wanita ini,” tutup Ledya.

    Diketahui, rekrutmen bakomsus Ketahanan Pangan dan MBG dilakukan oleh Bagian Penyediaan Personel Staf Sumber Daya Manusia (Bagdiapers SSDM) Polri sejak November 2024. Proses rekrutmen berlangsung sepanjang Desember 2025.

    Polri menetapkan persyaratan pendaftar Bakomsus Pertanian, Peternakan, dan Perikanan mulai lulusan SMK, D3, D4, hingga sarjana. Lalu untuk Bakomsus Ahli Gizi dan Kesehatan Masyarakat syarat pendidikan D4 dan sarjana.

    Sebelumnya diberitakan, penerimaan anggota Polri jalur Bakomsus Pertanian, Perikanan, Peternakan, Ahli Gizi, dan Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu strategi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mempercepat tercapainya misi Swasembada Pangan dan terlaksananya program Makan Bergizi Gratis dengan optimal.

    Swasembada Pangan merupakan salah satu Asta Cita dalam Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pun program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam rangka memperbaiki kualitas kesehatan anak-anak Indonesia agar tumbuh SDM-SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    (yld/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Prabowo saksikan pengukuhan 1.451 hakim Mahkamah Agung

    Presiden Prabowo saksikan pengukuhan 1.451 hakim Mahkamah Agung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Kamis.

    Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas biru dan peci hitam tiba di Gedung MA sekitar pukul 10.34 WIB yang disambut langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non Yudisial Suharto.

    Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua MA Sunarto.

    Presiden Prabowo kemudian melakukan prosesi wisuda secara simbolis kepada 40 hakim terpilih dari masing-masing peradilan.

    Presiden juga menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) dan melakukan pengalungan medali.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden dalam pengukuhan ribuan hakim ini, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang tiba lebih dahulu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, hakim baru yang akan dikukuhkan sebanyak 1.451 orang dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

    Dari 1.451 hakim yang dikukuhkan, sebanyak 40,7 persen merupakan perempuan.

    Di penghujung acara, Presiden Prabowo juga memberikan arahan dan sambutan kepada ribuan hakim yang sudah dikukuhkan.

    Untuk diketahui, pengukuhan hakim 2025 ini dilakukan setelah lima tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim karir terakhir dilakukan pada 2020.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.