Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Presiden: Indonesia akan bangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini

    Presiden: Indonesia akan bangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini agar para nelayan bangga menjadi tulang punggung bangsa sebagai produsen pangan.

    “Kita akan bangun dalam waktu yang secepatnya, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan,” kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.

    Upaya ini dilakukan agar para nelayan dapat kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa karena menjadi produsen makanan, seiring kehidupan nelayan yang harus semakin baik.

    Jika setiap desa ada sekitar dua ribu kepala keluarga (KK), lanjutnya, maka terdapat 10 ribu warga dengan asumsi satu KK terdiri dari bapak, ibu dan tiga anak. Setelah dikalikan dengan 1.100 desa, maka akan ada 10 juta nelayan penerima manfaat yang dinilai bakal hidup dengan baik.

    “Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita,” kata Presiden.

    Program ini bukanlah bantuan langsung tunai (BLT) atau bagi-bagi uang, tetapi meminjamkan dana yang kemudian dicicil oleh para nelayan mengingat mereka bakal memperoleh pendapatan dari program tersebut, katanya, menegaskan.

    “Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjamin uang, mereka akan bayar cicil kembali kepada pemerintah karena mereka akan menghasilkan nilai,” kata Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir di Gedung Nusantara. Beberapa yang hadir adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

    “Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara mengatakan diperlukan dukungan semua elemen bangsa agar ekonomi nasional tetap stabil dan efektif di tengah situasi global yang semakin menantang.

    “Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif,” ujar Prabowo.

    Presiden menilai, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan dari Sabang sampai Merauke demi mewujudkan cita-cita bangsa.

    “Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.

    Ia juga mengatakan bahwa prinsip “My Country First” menjadi semakin dominan seiring dengan perubahan tata kelola dunia.

    “Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip ‘My Country First’ menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu pula, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    “Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka, red.) yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden Prabowo menjelaskan ketangguhan merupakan fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” kata Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir.

    “Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15–16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya,” kata Puan saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan, setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.

    Puan menegaskan, tindak lanjut rekomendasi tersebut tidak sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional.

    “Bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif,” imbuhnya.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak terlibat dalam bisnis tambang ilegal, termasuk perwira tinggi aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri.
    Prabowo mewanti-wantu bahwa ia adalah seseorng yang punya latar belakang sebagai tentara sehingga tahu betul pola permainan di lapangan, tak terkecuali yang melibatkan aparat di belakangnya.
    “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah saya tahu. Apalagi saya ini senior tentara, mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Prabowo awalnya mengungkap data bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
    Oleh sebab itu, Prabowo memastikan bahwa akan menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal, tanpa pandang bulu.
    “Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo,disambut riuh tepuk tangan hadirin.
    Dalam kesempatan itu, dia pun secara langsung meminta dukungan seluruh anggota MPR dan partai politik untuk memberantas praktik tersebut.
    Bahkan, Prabowo mengingatkan kader Partai Gerindra, partai yang dia pimpin, agar jangan main-main dengan tambang ilegal.
    “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau Anda terlibat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” kata dia.
    Prabowo mengaku telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar melibatkan pasukan dari luar wilayah tambang ilegal ketika melakukan penertiban.
    Strategi itu disiapkan untuk menghindari adanya pengaruh lokal ketika penertiban tambang ilegal hendak dilakukan.
    “Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun (atau tambang) itu,” ucap dia.
    Prabowo menambahkan, pemerintah tetap akan memberi ruang bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang.
    Jika tambang itu benar dikelola rakyat, dia membuka peluang untuk melegalkannya dengan cara membentuk koperasi.
    “Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan. Kita atur, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    GELORA.CO -Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat pada Sidang Tahunan MPR 2025 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Pada pidato pembukaan sidang tahunan, Ketua MPR Ahmad Muzani tidak menyebut nama Megawati. Dia hanya menyampaikan sambutan kedatangan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, Muzani juga menyebut nama-nama wakil presiden (wapres) terdahulu yang hadir dalam sidang tahunan ini antara lain Wapres ke-6 RI Try Soetrisno; Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla; Wapres ke-11 RI Boediono; Wapres ke 13 RI Ma’ruf Amin serta sejumlah menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih.

    Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara. Adapun, menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang. hadir antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Menteri Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono.

    Selain itu ada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan beberapa menteri-menteri lainnya.

  • Polres Metro Jakpus sediakan 2,5 ton beras pada GPM Polri

    Polres Metro Jakpus sediakan 2,5 ton beras pada GPM Polri

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menyediakan sebanyak 2,5 ton beras dalam rangka gerakan pangan murah (GPM) Polri untuk membantu warga dalam mendapatkan komoditas itu dengan harga terjangkau.

    “Melalui GPM ini, kami ingin meringankan beban warga dengan menyediakan beras berkualitas harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pihaknya menyediakan sebanyak 2,5 ton beras untuk warga, dengan perkiraan jumlah pembeli mencapai 300 orang.

    Susatyo mengatakan, program ini merupakan bentuk dukungan Polri dalam membantu ketersediaan pangan masyarakat.

    Ia menambahkan, kegiatan tersebut tidak sekadar penyaluran beras murah, tetapi juga bentuk kepedulian Polri terhadap kehidupan warga sehari-hari.

    “Bagi kami, kebahagiaan bukan hanya saat masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau, tetapi juga ketika kami melihat senyum mereka saat membawa pulang kebutuhan pokok untuk keluarga,” ujarnya.

    Pada program ini, warga dapat membeli beras murah seharga Rp55 ribu per karung berisi lima kg. Setiap KTP mendapatkan jatah maksimal dua karung, dengan proses pembelian melalui pendataan, pembayaran dan pengambilan beras di lokasi.

    Sebelumnya, Polri menyalurkan 2.424 ton beras dalam acara peluncuran (kick off) puncak GPM secara serentak di Indonesia.

    “Hari ini kami melaksanakan ‘kick off’ Gerakan Pangan Murah serentak sampai 16 Agustus 2025,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara.

    Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, ribuan ton beras tersebut disalurkan di 1.552 titik dengan penerima manfaat sebanyak 484.977 orang.

    “Jadi, hari ini, baik beras, kemudian gula dan minyak, semua dijual dengan harga sesuai harga standar Bulog,” katanya.

    Hingga Rabu (13/8), sambung Kapolri, telah disalurkan 5.706 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di 4.705 titik.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk rapat membahas isu-isu strategis, termasuk di antaranya situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan rapat terbatas itu berlangsung tertutup diikuti oleh sejumlah pejabat seperti Kapolri Jenderal  Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn.) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Dalam rapat yang sama, Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengikuti rapat terbatas tersebut.

    Presiden Prabowo, dalam rapat tersebut, mendengarkan laporan dari jajarannya mengenai situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional, serta isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dilansir ANTARA, Selasa, 12 Agustus.

    Selepas rapat bersama Presiden, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut dirinya melaporkan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis per 11 Agustus 2025. Dadan menyebut realisasi APBN untuk MBG per hari ini mencapai Rp8,2 triliun.

    Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan.

    Dadan kemudian menjelaskan Rp8,2 triliun yang digelontorkan untuk MBG itu difokuskan untuk mengintervensi asupan gizi kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di berbagai daerah Indonesia.

    BGN sendiri menargetkan hingga akhir Agustus 2025 ada 8.000 SPPG beroperasi, terutama yang dibiayai oleh APBN, dengan target penerima sampai dengan mendekati 20 juta.

    “Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan mengungkap strateginya untuk mencapai target mendekati 20 juta penerima MBG pada akhir Agustus 2025.

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dirinya turut hadir dalam rapat dengan Perum Bulog bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga membahas strategi pemerintah terkait distribusi beras.

    “Ya, tadi bahasannya juga khusus Bulog ya. Ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan distribusi beras,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Namun, Dadan menegaskan bahwa teknis distribusi beras bukan menjadi ranah kewenangan BGN.

    “Tapi bukan wilayah saya untuk menjawab,” tandas Dadan.

    Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

    “Hadir diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” ujar Teddy.

    Meski berlangsung secara tertutup, Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Teddy.

  • Badan Gizi Catat 14 Ribu Dapur MBG Baru Dibangun Tanpa APBN, TNI-Polri hingga BIN Ikut jadi Mitra – Page 3

    Badan Gizi Catat 14 Ribu Dapur MBG Baru Dibangun Tanpa APBN, TNI-Polri hingga BIN Ikut jadi Mitra – Page 3

    Saat ini, kata Dadan, sejumlah pemilik restoran, kafe, katering, bahkan hotel ada yang memilih untuk berubah fungsi menjadi SPPG dan ikut menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Jadi, juga banyak sekarang ini restoran, kafe, kemudian katering, bahkan ada hotel yang berubah fungsi dari melayani customer umum, (menjadi) melayani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mengirimkan makanan ke berbagai penerima manfaat. Jadi, kalau satu restoran biasanya melayani mungkin ya sekitar 500 pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi, dan tidak ada satu pun yang parkir di restoran tersebut. Jadi, makanan dikirim ke sekolah, atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui (busui), dan anak balita. Itu yang saya laporkan (kepada Bapak Presiden, Red.),” ujar Dadan pula.

    Kepala BGN bersama sejumlah pejabat lainnya seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn) M Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, mengikuti rapat terbatas mengenai keamanan dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Rapat itu berlangsung tertutup.