Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Pemuda Indonesia Center kutuk kericuhan yang timbulkan kerusakan

    Pemuda Indonesia Center kutuk kericuhan yang timbulkan kerusakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemuda Indonesia Center (PIC) mengutuk keras kericuhan yang terjadi saat demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jakarta yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum, pembakaran kendaraan dan penjarahan.

    “Kami dari Pemuda Indonesia Center mengutuk keras dengan adanya sejumlah aksi perusakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bahkan sampai ada penjarahan. Aksi ini jelas sudah keluar dari koridor,” kata Ketua Umum Pemuda Indonesia Center Ahmad Rifaldi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, aksi yang seharusnya bertujuan menolak kenaikan gaji anggota DPR, namun malah meluas dengan penyerangan sejumlah kantor polisi yang terjadi pada Jumat (29/8) malam.

    “Ini sudah jelas aksi yang sudah tidak terarah. Kami duga aksi ini ditunggangi oleh sejumlah oknum massa yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin membuat kericuhan, terutama di wilayah Jakarta,” kata Rifaldi.

    Terkait dengan insiden itu, kata dia, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menindak tegas para pelaku yang membuat anarkis yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

    Sebelumnya, terjadi sejumlah unjuk rasa di Jakarta, termasuk di depan Gerbang Utama DPR/MPR/DPD RI.

    Namun pada Kamis (28/8) malam, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas Kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

    Kericuhan di Pejompongan tersebut terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi.

    Kericuhan pun terus meluas dan terjadi hingga Minggu dini hari di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Mako Brimob Kwitang (Senen) hingga Tanjung Priok.

    Selain itu, rumah milik sejumlah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya serta rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dijarah oleh massa.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Minta TNI-Polri Solid dan Bekerja Sama Jaga Keamanan Masyarakat

    Prabowo Minta TNI-Polri Solid dan Bekerja Sama Jaga Keamanan Masyarakat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet hari ini di Istana Negara, Jakarta. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo memantau situasi keamanan di Tanah Air saat ini.

    “Saya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil dari sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang baru saja kita selesaikan dan yang diutamakan untuk disampaikan kepada media dan diteruskan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Presiden saat ini berada di Tanah Air dan terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah nasional kita, khususnya di Ibu Kota di Jakarta,” kata Sjafrie di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).

    Sjafrie mengatakan Prabowo meminta agar TNI dan Polri tetap solid dan bekerja sama. Arahan ini untuk mencapai keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    “Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya.

    Prabowo juga menugaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tidak ragu mengambil langkah yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Penindakan juga dilakukan bagi pihak yang merusak fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi.

    “Presiden memberikan penegasan agar semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal baik itu dalam bentuk benda fasilitas umum dan harta milik pribadi supaya dilaksanakan satu penindakan dan tegas secara hukum,” tutur dia.

    (rfs/lir)

  • Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir

    Golkar Nonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR RI.

    Keputusan tersebut diteken oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji, dilansir dari Antara, Minggu (31/8/2025). 

    Sarmuji menjelaskan, keputusan tersebut diambil Golkar dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

    “Aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” katanya.

    Selain itu, Sarmuji menyampaikan bahwa Golkar turut berdukacita terhadap meninggalnya warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika memperjuangkan aspirasinya.

    Oleh sebab itu, kata dia, keputusan untuk menonaktifkan Adies Kadir merupakan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Golkar.

    Sebelumnya, pada 25 Agustus 2025, terjadi aksi unjuk rasa di Jakarta, termasuk di depan gerbang utama DPR RI. Aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap tunjangan anggota DPR RI.

    Aksi unjuk rasa kembali terjadi pada 28 Agustus 2025. Namun, pada Kamis (28/8) malam, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

    Kericuhan di Pejompongan tersebut terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi.

    Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Jumat (29/8) dini hari mengungkapkan bahwa ada tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dan berada di dalam rantis tersebut, dan mereka kini masih dalam proses pemeriksaan.

    Insiden yang menewaskan Affan tersebut memicu unjuk rasa susulan yang melibatkan ratusan anggota masyarakat dan sejawat pengemudi ojek daring di depan Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri di Jakarta, Jumat (29/8), mengungkapkan tujuh nama anggota Brimob yang diduga berada dalam rantis yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia, yakni Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju.

  • Golkar nonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR

    Golkar nonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR.

    Keputusan tersebut diteken oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta, 31 Agustus 2025.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Sarmuji menjelaskan keputusan tersebut diambil Golkar dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat.

    “Aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan Golkar berdukacita terhadap meninggalnya warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika memperjuangkan aspirasinya.

    Oleh sebab itu, kata dia, keputusan untuk menonaktifkan Adies Kadir merupakan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Golkar.

    Sebelumnya, pada 25 Agustus 2025, terjadi aksi unjuk rasa di Jakarta, termasuk di depan gerbang utama DPR RI. Aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap tunjangan anggota DPR RI.

    Aksi unjuk rasa kembali terjadi pada 28 Agustus 2025. Namun pada Kamis (28/8) malam, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

    Kericuhan di Pejompongan tersebut terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi.

    Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Jumat (29/8) dini hari mengungkapkan bahwa ada tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dan berada di dalam rantis tersebut, dan mereka kini masih dalam proses pemeriksaan.

    Insiden yang menewaskan Affan tersebut memicu unjuk rasa susulan yang melibatkan ratusan anggota masyarakat dan sejawat pengemudi ojek daring di depan Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.

    Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri di Jakarta, Jumat (29/8), mengungkapkan tujuh nama anggota Brimob yang diduga berada dalam rantis yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia, yakni Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Situasi Memanas Bikin Prabowo Persilakan TNI-Polri Bertindak Tegas… Nasional 31 Agustus 2025

    Situasi Memanas Bikin Prabowo Persilakan TNI-Polri Bertindak Tegas… Nasional 31 Agustus 2025

    Situasi Memanas Bikin Prabowo Persilakan TNI-Polri Bertindak Tegas…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eskalasi demonstrasi yang kian memanas dan menjalar ke sejumlah daerah akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan.
    Dari Hambalang, Prabowo memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, memberi perintah tegas agar aparat segera mengendalikan situasi.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan, langkah tegas tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
    “Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus untuk tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,” kata Sigit, Sabtu (30/8/2025).
    Menurut Sigit, sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam dua hari terakhir sudah mengarah ke tindakan anarkis, bahkan pidana.
    “Mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran. Dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan cenderung mengarah ke peristiwa pidana,” ungkap dia.
    Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
    “Penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun, tentu ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain, harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Sigit.
    Sigit berharap langkah tegas TNI-Polri bisa membuat masyarakat lebih tenang.
    “Dan tentunya kita berharap, kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada,” kata dia.
     
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
    Imbauan tersebut ia sampaikan usai dipanggil Presiden Prabowo bersama Kapolri dan sejumlah menteri ke Hambalang.
    “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri,” kata Agus.
    Panglima juga mengajak masyarakat mengedepankan dialog ketimbang aksi anarkis.
    “Masalah yang ada mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri,” ujar Agus.
    Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 bermula dari kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.
    Namun, situasi memanas setelah terjadi insiden tewasnya pengemudi ojek
    online
    , Affan Kurniawan (21), yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
    Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak, pada Jumat (29/8/2025).
    Sehari setelahnya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban digelar di Jakarta dan sejumlah daerah.
    Sejak itu, demonstrasi meluas dan berlangsung kurang kondusif.
    Massa yang marah melakukan pembakaran fasilitas umum hingga penyerangan ke sejumlah titik, termasuk markas aparat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minim Penerangan, Aksi Massa di Mako Brimob Kwitang Masih Berlangsung Megapolitan 30 Agustus 2025

    Minim Penerangan, Aksi Massa di Mako Brimob Kwitang Masih Berlangsung Megapolitan 30 Agustus 2025

    Minim Penerangan, Aksi Massa di Mako Brimob Kwitang Masih Berlangsung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aksi unjuk rasa di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, kembali berlanjut hingga Sabtu (30/8/2025) malam. Hingga pukul 21.30 WIB, massa masih berupaya masuk ke area markas.
    Pantauan
    Kompas.com,
    kericuhan pecah saat massa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian.
    Massa melemparkan bom molotov, petasan, batu, hingga pecahan kaca ke arah Mako Brimob. Salah satu pohon di depan markas ikut terbakar akibat lemparan bom molotov.
    Sebagai respons, polisi menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Sementara itu, pasukan TNI tampak berjaga di kawasan permukiman warga yang berada tepat di seberang Mako Brimob.
    Dua ambulans melintas di sekitar lokasi, meski belum dapat dipastikan apakah di dalamnya terdapat korban atau tidak.
    Situasi semakin kacau karena minimnya penerangan. Hingga pukul 21.37 WIB, suara ledakan bom molotov masih terdengar dari arah Hotel Corvel, Kramat, Kwitang.
    Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sehari sebelumnya, Jumat (29/8/2025).
    Massa menuntut keadilan bagi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek
    online
    yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob saat aksi di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
    Peristiwa maut itu disaksikan langsung oleh banyak peserta aksi dan terekam dalam sebuah video. Rekaman tersebut menyebar luas di media sosial hingga memicu kemarahan pengemudi ojek online serta warga.
    Sejak itu, massa berbondong-bondong mendatangi Mako Brimob Kwitang untuk menuntut pertanggungjawaban.
    Hingga kini, tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat sudah ditahan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menemui keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). 

    Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada mengatakan, pertemuan tersebut membahas tantangan kebangsaan dan upaya menjaga situasi tetap kondusif di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah.

    Adapun, sejumlah ormas yang hadir antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Nasrullah menilai langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena memperkuat komunikasi di tengah meningkatnya ketegangan. Menurutnya, pertemuan ini adalah sinyal positif untuk memperkuat komunikasi antar-elemen bangsa kala ketegangan memanas.

    “Keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua, dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak ormas Islam berperan aktif menjaga ketertiban dan menghindari eskalasi konflik. PII menyatakan dukungannya terhadap ajakan tersebut serta mengimbau kader, aktivis, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. 

    “Kepada seluruh elemen bangsa, mari kita jaga bersama suasana yang kondusif. Kita kembalikan segala perbedaan pendapat kepada koridor hukum dan konstitusi. Aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum dan negara bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran. Mari kita wujudkan perdamaian melalui dialog dan persaudaraan,” kata Nasrullah.

    Adapun, sejak Kamis (28/8), gelombang aksi protes marak di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Demonstrasi yang awalnya menolak tunjangan rumah anggota DPR RI beralih fokus setelah insiden kendaraan taktis Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online hingga tewas.

    Nasrullah pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut agar memberikan keadilan bagi keluarga korban atas meninggalnya Affan Kurniawan.

    “Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas peristiwa ini agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan,” imbuhnya.

    Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah diwakili Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, sedangkan NU diwakili Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya juga tercatat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.

    Selain berdialog dengan ormas, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Hambalang untuk membahas langkah pengendalian situasi.

  • Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

    Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Makassar, Basri Lampe, angkat bicara soal tragedi meninggalnya seorang Ojek Online (Ojol), karena kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi Kamis (28/8/2025) malam. 

    Basri Lampe menilai, atas kejadian tersebut Kapolri sebagai Pimpinan tertinggi dianggap gagal memimpin pengamanan massa aksi. Seharusnya massa aksi dilindungi dan dijamin keamanannya, namun terjadi yang tidak diinginkan dalam hal melindas seorang ojol.

    “Maka dari itu kami dari Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, telah melakukan kajian hukum. Bahwa atas meninggalnya saudara Affan seorang Ojol, pelaku dalam hal ini anggota Brimob wajib diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Basri Lampe.

    Selain itu, Basri Lampe menjelaskan bahwa Kapolri dalam hal ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Pimpinan tertinggi Polri wajib bertanggung jawab.

    “Sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan anggotanya maka wajib mengundurkan diri, dan jika tidak mengundurkan diri, maka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri,” tegas Basri kepada awak media, Sabtu (30/8/2025).

    “Ini demi kebaikan bangsa dan negara kita cintai, karena kemarahan massa aksi atas meninggalnya seorang Ojol tidak bisa dibendung lagi. Terbukti, mulai dari kemarin sampai tadi malam berbagai daerah massa melakukan aksi sampai terjadi pengrusakan fasilitas umum, seperti Markas Polrestabes Jakarta Timur, di Makassar Gedung DPRD dibakar dan berbagai daerah lainnya. Jadi untuk meredam kemarahan publik sikap yang terbaik Bpk Listyo Sigit Prabowo harus mundur secara terhormat sebagai Kapolri,” tutupnya.

  • Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

    Tujuh Polisi yang Melindas Affan Bakal Diperiksa Secara Cepat dan Maraton

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)  menyampaikan bahwa dalam waktu satu minggu ke depan akan melaksanakan sidang etik terhadap tindakan 7 anggota yang melindas pengemudi ojek online atau ojol Affan Kurniawan pada Kamis (28/8/2025).

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan para anggota kepolisian yang terlibat dalam peristiwa tersebut telah ditangani oleh divisi Profesi dan Pengamanan penanganan Polri (PROPAM) secara cepat dan maraton.

    “Kadiv Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu satu minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025)

    Hal ini, lanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan untuk memprosesnya secara pidana apabila ditemukan unsur tersebut.

    Tak hanya itu, pihaknya juga sudah membuka ruang bagi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Komnas HAM agar dapat mengakses dan mengikuti proses tersebut.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa ketujuh polisi ini terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Adapun, mereka telah ditempatkan selama 20 hari di Penempatan Khusus (Patsus).

    Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim menerangkan, tujuh anggota yang telah ditetapkan Propam melanggar kode etik kepolisian, berada di dalam kendaraan taktis (Rantis) saat itu. 

    Tepat berada di sebelah kursi sopir adalah Kompol C. Sementara pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut yaitu Bripka R, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi yaitu Kompol C.

    Sementara itu, lima orang lainnya, duduk di bagian belakang mobil. Mereka adalah Aipda R, Briptu D, Briptu M, Bharaka J, dan Bharaka Y. Dengan begitu, Kompol C merupakan anggota kepolisian dengan pangkat tertinggi saat itu.

  • Partai Buruh Akan Laporkan Anggota DPR yang Melukai Hati Rakyat ke MKD Nasional 30 Agustus 2025

    Partai Buruh Akan Laporkan Anggota DPR yang Melukai Hati Rakyat ke MKD Nasional 30 Agustus 2025

    Partai Buruh Akan Laporkan Anggota DPR yang Melukai Hati Rakyat ke MKD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, berencana melaporkan para anggota DPR-RI yang dinilai menjadi pemicu aksi unjuk rasa besar-besaran yang masih berlangsung hingga hari ini, Sabtu (30/8/2025).
    Mereka akan dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) karena dinilai telah melukai hati masyarakat yang merupakan pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi.
    “Saya ulangi, Partai Buruh akan menjumpai Majelis Kehormatan Dewan atau MKD, mohon diterima minggu depan untuk melaporkan para anggota DPR-RI yang telah melukai hati rakyat, yang telah mencederai hati rakyat,” ucapnya dalam konferensi pers, Sabtu.
    Said Iqbal mengatakan, beberapa di antaranya adalah anggota dewan yang mengatakan rakyat tolol dan berjoget-joget.
    “Anggota DPR yang mengkalkulasi tunjangan perumahan Rp 3 juta per hari, anggota DPR RI yang bilang rakyat jelata,” ucapnya lagi.
    Laporan ini, kata Said, akan dilayangkan pada Rabu, 3 September 2025, bersama dengan koalisi serikat pekerja.
    Said menjelaskan, laporan ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan dan menurunkan ketegangan di tingkat akar rumput.
    “Ini juga cara kami untuk menurunkan tensi,” katanya.
    Untuk diketahui, aksi unjuk rasa tersebut merupakan kekecewaan masyarakat atas kenaikan pendapatan anggota DPR-RI di saat perekonomian sedang lesu.
    Salah satu tragedi yang menyebabkan peristiwa demonstrasi masih terus terjadi adalah kematian seorang ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob.
    Dalam sebuah video amatir yang beredar di media sosial, mobil rantis bertuliskan Brimob tampak melaju cepat saat warga tengah berhamburan.
    Mobil lapis baja itu lantas melindas seorang pengendara ojek online yang tengah berusaha lari dari kerumunan.
    Peristiwa itu membuat massa yang semula bubar kembali mengerubungi mobil rantis.
    Belakangan, pengendara ojek tersebut dikabarkan meninggal dunia.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa tersebut dan menyesali kejadian itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.