Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Daftar 52 Anggota Tim Reformasi Polri Besutan Kapolri Listyo Sigit

    Daftar 52 Anggota Tim Reformasi Polri Besutan Kapolri Listyo Sigit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah resmi membentuk tim Transformasi Reformasi Polri secara internal.

    Berdasarkan Surat Perintah (Sprint) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/ 2025 tertanggal 17 September 2025 yang diteken Kapolri Sigit, anggota tim reformasi itu memiliki 52 anggota.

    Tim ini diketuai oleh Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Kemudian, Koorsahli Polri Irjen Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai pelindung tim reformasi Polri dan Wakapolri Dedi Prasetyo sebagai penasihat tim.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tim ini bakal bekerja sama dengan pemerintah atau stakeholders lainnya.

    “Sprin tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan stakeholders terkait melalui pendekatan sistematis untuk mengelola transformasi institusi,” ujar Trunoyudo saat dihubungi, Senin (22/9/2025). 

    Tim ini dibentuk sebagai respons Kapolri Listyo Sigit yang bertujuan untuk melakukan transformasi Polri seperti yang diharapkan masyarakat.

    “Tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan Masyarakat,” pungkasnya.

    Berikut ini daftar lengkap tim reformasi besutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

    1. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Pelindung Tim.

    2. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menjadi Penasihat Tim.

    3. Astamarena Kapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjadi Pengarah Transformasi Bidang Organisasi.

    4. Astamaops Kapolri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran menjadi Pengarah Transformasi Bidang Operasional.

    5. Kabaintelkam Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus menjadi Pengarah Transformasi Bidang Pelayanan Publik.

    6. Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjadi Pengarah Transformasi Bidang Pengawasan.

    7. Kalemdiklat Polri Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menjadi Ketua Tim.

    8. Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menjadi Wakil Ketua I.

    9. Kepala Biro Pembinaan dan Pendidikan dan Latihan (Karobindiklat) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Susilo Teguh Raharjo menjadi Wakil Ketua II.

    10. Staf Ahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri Irjen Pol Kristiyono menjadi Sekretaris I.

    11. Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinkar) SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo menjadi Sekretaris II.

    12. Kepala Bagian Mutasi Jabatan (Kabagmutjab) Robinkar SSDM Polri Kombes Pol Kusworo Wibowo menjadi Sekretaris III.

    13. Akreditor Propam Kepolisian Madya Tingkat II Divpropam Polri Kombes Pol Iman Imanuddin menjadi Anggota.

    14. Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Sprpim Polri Kombes Pol Ferli Hidayat menjadi Anggota.

    15. Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri AKBP Joko Agung Purnomo menjadi Anggota.

    16. Perwira Menengah (Pamen) Spripim Polri AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution menjadi Anggota.

    17. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri Irjen Pol Anwar menjadi Ketua Transformasi Bidang Organisasi.

    18. Wakil Asisten Utama Perencanaan Umum dan Anggaran (Waastamarena) Kapolri Irjen Pol Andik Setiyono menjadi Anggota.

    19. Kepala Biro Pengendalian Personel (Karodalpers) SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan menjadi Anggota.

    20. Kepala Biro Kajian Strategis (Karojianstra) SSDM Polri Brigjen Pol Agoes Soejadi Soepraptono menjadi Anggota.

    21. Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers) SSDM Polri Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto menjadi Anggota.

    22. Kepala Biro Lembaga Tata Laksana (Karolemtala) Stamarena Polri Brigjen Pol Haryadi menjadi Anggota.

    23. Kepala Korps Samapta Bhayangkara (Kakorsabhara) Baharkam Polri Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga menjadi Ketua Transformasi Bidang Operasional.

    24. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Baharkam Polri Irjen Pol Edy Murbowo menjadi Anggota.

    25. Direktur Penindakan (Dirtindak) Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo menjadi Anggota.

    26. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid menjadi Anggota.

    27. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Operasi (Karorenminops) Korbrimob Polri Brigjen Pol Rudy Harianto menjadi Anggota.

    28. Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri Brigjen Pol Deddy Murti Haryadi menjadi Anggota.

    29. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjadi Ketua Transformasi Bidang Pelayanan Publik.

    30. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menjadi Anggota.

    31. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Baintelkam Polri Brigjen Pol Witnu Urip Laksana menjadi Anggota.

    32. Karojianstra Slog Polri Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah menjadi Anggota.

    33. Kepala Biro Perencanaan Kebijakan Strategis (Karojakstra) Stamarena Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan menjadi Anggota.

    34. Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi menjadi Ketua Dukungan TIK.

    35. Kepala Biro Teknologi dan Komunikasi (Karotekkom) Div TIK Polri Brigjen Pol Indarto menjadi Anggota.

    36. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri Irjen Pol Abdul Karim menjadi Ketua Transformasi Bidang Pengawasan.

    37. Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri Irjen Pol Merdisyam menjadi Anggota.

    38. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri Brigjen Pol Yudo Hermanto menjadi Anggota.

    39. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Itwasum Polri Brigjen Pol Ucu Kuspriyadi menjadi Anggota.

    40. Inspektur Wilayah III (Irwil III) Itwasum Polri Brigjen Pol Herukoco menjadi Anggota.

    41. Kepala Biro Provos (Karoprovos) Divpropam Polri Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak menjadi Anggota.

    42. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto menjadi Ketua Bidang Lembaga Pendidikan (Lemdik).

    43. Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Lemdiklat Polri Irjen Pol Midi Siswoko menjadi Anggota.

    44. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mohamad Syaripudin menjadi Anggota.

    45. Dosen Kepolisian Utama Tingkat II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Umar Surya Fana menjadi Anggota.

    46. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjadi Ketua Bidang Humas/Manajemen Media.

    47. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjadi Anggota.

    48. Kepala Biro Multimedia (Karomulmed) Divhumas Polri Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menjadi Anggota.

    49. Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing menjadi Ketua Bidang Regulasi.

    50. Kepala Biro Bantuan Hukum (Karobankum) Divkum Polri Brigjen Pol Veris Septiansyah menjadi Anggota.

    51. Karokermaluhkum Divkum Polri Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan menjadi Anggota.

    52. Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Singgamata menjadi Anggota.

  • Kapolri Resmikan Tim Reformasi Polri, Komjen Chryshnanda jadi Ketua

    Kapolri Resmikan Tim Reformasi Polri, Komjen Chryshnanda jadi Ketua

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meneken surat perintah (sprin) terkait pembentukan tim reformasi Polri secara internal.

    Berdasarkan sprin yang dilihat Bisnis, Tim Reformasi Polri bentukan Kapolri ini dipimpin oleh Komjen Chryshnanda Dwilaksana selaku Kepala Lemdiklat Polri.

    Sementara itu, Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak ditunjuk menjadi Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo diangkat sebagai Wakil Ketua II.

    Tim reformasi Polri ini secara total memiliki 52 anggota, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit sebagai pelindung tim dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat. Pembentukan tim ini tertuang dalam Nomor: Sprin/2749 /IX/TUK.2.1./2025.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tim ini merupakan bentuk responsibilitas dan akuntabilitas kapolri dalam melakukan transformasi Polri seperti yang diharapkan masyarakat.

    “Tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan Masyarakat,” ujar Trunoyudo dalam keterangan resmi, Senin (22/9/2025). 

    Trunoyudo menambahkan bahwa melalui surat perintah ini juga tim bentukan Kapolri ini juga bakal bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya untuk mencapai tujuan pembentukan tim transformasi reformasi Polri.

    “Sprin tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan stakeholders terkait melalui pendekatan sistematis untuk mengelola transformasi institusi,” pungkasnya.

  • Lawatan ke 4 Negara, Prabowo Akan Kembali ke RI 27 September

    Lawatan ke 4 Negara, Prabowo Akan Kembali ke RI 27 September

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan lawatan ke Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada dan Belanda. Prabowo dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 27 September mendatang.

    Prabowo bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025), pukul 23.30 WIB. Prabowo menggunakan pesawat kepresidenan PK-GIG dalam lawatannya kali ini.

    Sejumlah pejabat mendampingi keberangkatan Prabowo. Mereka ialah Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kasetpres Ariyo Windutomo dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan Prabowo memulai rangkaian lawatannya dengan menyambangi Osaka, Jepang. Di sana, Prabowo akan menghadiri gelaran Osaka Expo dan mengunjungi Pavilion Indonesia.

    “Sebelum ke New York, beliau akan singgah dulu di Osaka, mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke New York,” kata Sugiono di Lanud Halim sebelum ikut mendampingi kegiatan luar negeri presiden.

    Dari Jepang, Prabowo bertolak ke New York, AS. Prabowo dijadwalkan tiba di New York pada 23 September untuk menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB.

    “Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini,” jelas Sugiono.

    Selanjutnya, Prabowo akan melanjutkan kunjungan ke Ottawa, Kanada. Prabowo akan meneken kesepakatan kerja sama ekonomi Indonesia-Canada CEPA.

    “Selanjutnya beliau akan berangkat dalam perjalanan kembali ke Jakarta dan singgah di Ottawa, Kanada, untuk melakukan kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Indonesia-Canada-CEPA itu pada tanggal 24, rencananya,” ujarnya.

    Setelah itu, Prabowo bertolak ke Belanda dari Kanada. Prabowo akan melakukan kunjungan kepada Raja Belanda Willem Alexander dan PM Belanda Dick Schoof.

    “Kemudian dari Ottawa beliau akan ke Belanda, rencananya akan diterima oleh Raja dan Acting Perdana Menteri Belanda, dan setelah itu akan kembali ke Tanah Air,” kata Sugiono.

    Setelah rangkaian kunjungan 4 negara, Prabowo direncanakan kembali ke Tanah Air pada akhir September.

    “Mungkin 26-27 (September),” katanya.

    (fca/azh)

  • Lawatan ke 4 Negara, Prabowo Akan Kembali ke RI 27 September

    Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Terbang ke AS Malam Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Amerika Serikat (AS) malam ini. Prabowo akan berpidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 mendatang.

    Pantauan detikcom, Jumat (19/9/2025), Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 23.10 WIB. Prabowo menggunakan pesawat kepresidenan PK-GIG.

    Sejumlah pejabat yang mendampingi keberangkatan Prabowo, yakni Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kasetpres Ariyo Windutomo dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana.

    “Pada malam hari ini, Bapak Presiden akan bertolak memulai rangkaian kunjungannya ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Persekatan Bangsa-Bangsa yang ke-80,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono sebelum ikut mendampingi kegiatan presiden.

    Sugiono menjelaskan tema sidang umum PBB kali ini memperbarui kembali semangat multilateralisme terkini. “Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini,” kata Sugiono.

    Sugiono mengatakan Prabowo akan tiba di AS pada 23 September. Di New York, Prabowo disebut akan menghadiri sejumlah agenda.

    “Utamanya nanti ada agenda tentang two state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York,” lanjut dia.

    Sugiono menjelaskan rangkaian kunjungan Prabowo diawali ke Jepang, kemudian AS, lalu ke Kanada dan Belanda. Ia mengatakan Prabowo direncanakan kembali ke Tanah Air pada akhir September.

    “Mungkin 26-27 (September),” katanya.
    Diketahui, Sidang Umum Ke-80 PBB telah dibuka pada 9 September 2025. Dua minggu kemudian, akan digelar Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.

    Kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB bakal menjadi kali pertama Presiden RI menghadiri forum tersebut dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

    (fca/wnv)

  • Menkeu Ungkap Subsidi Listrik Akan Dikurangi, Tarif Listrik Naik?

    Menkeu Ungkap Subsidi Listrik Akan Dikurangi, Tarif Listrik Naik?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan pemerintah berupaya mengurangi subsidi listrik untuk masyarakat. Purbaya mengatakan rencana ini dibicarakan dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

    “Waktu di Hambalang kemarin, ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik utamanya, dengan waktu itu dibicarakan tentang penggunaan PLTS surya ya,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Purbaya menyebut anggaran subsidi listrik masih cukup tinggi. Dengan begitu, pemerintah masih terus mengembangkan teknologi agar biaya penggunaan listrik bisa menjadi lebih murah.

    “Tapi kita lihat masih agak sedikit terlalu tinggi harganya. Nanti sedang dicarikan teknologi yang baru maupun effort-effort supaya harga produksinya itu mendekati harga yang murah sekarang, atau subsidi-nya mengecil atau betul-betul hilang gara-gara itu,” katanya.

    Purbaya menjelaskan teknologi yang dimaksud salah satunya ialah pemutakhiran PLTS dan sumber daya energi baru terbarukan.

    “Jadi sedang dicari teknologi PLTS yang bagus. Dan nggak tutup kemungkinan juga memakai sumber-sumber energi baru terbarukan yang lebih murah dibanding yang ada sekarang. Jadi sedang dicari yang ada di tangan PLTS Surya, tapi masih dihitung peningkatan efisiensinya,” katanya.

    Meski begitu, Purbaya memastikan pengurangan subsidi tak akan berdampak pada tarif listrik naik. Dia menegaskan orientasi pemerintah ialah menekan beban anggaran subsidinya.

    “Tujuannya kan itu. Kalau subsidi berkurang bukan dinaikin harganya, dicari sumber-sumber penghasil listrik yang costnya murah,” ujarnya.

    Diketahui Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (18/9) kemarin. Prabowo memimpin rapat terbatas membahas isu-isu strategis di bidang pertanian, energi dan infrastruktur.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan rapat juga membahas isu sektor energi, salah satunya memperluas jangkauan listrik di kawasan pedesaan dengan tenaga sel surya. Presiden Prabowo disebut menginstruksikan Danantara agar membuat prototipe listrik di pedesaan dalam 3-5 bulan ke depan.

    (fca/azh)

  • Menerka Nasib Kapolri Listyo Sigit saat Prabowo Gencarkan Reformasi Polri

    Menerka Nasib Kapolri Listyo Sigit saat Prabowo Gencarkan Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan pembentukan tim reformasi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian republik Indonesia alias Polri.

    Tim reformasi Polri ini mencuat ke publik pasca aksi unjuk rasa berujung ricuh di sejumlah titik di Indonesia. Dalam kericuhan itu, banyak pihak yang mengkritisi tindakan aparat yang dinilai represif.

    Puncaknya, kemarahan publik terhadap institusi Polri muncul setelah kejadian pelindasan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan oleh mobil Brimob yang berujung tewas pada Kamis (28/9/2025).

    Alhasil, dari yang tadinya aksi demonstrasi yang berfokus terkait tunjangan DPR, namun berbalik arah terhadap Polri yang menjadi target aksi unjuk rasa.

    Markas kepolisian di sejumlah daerah, termasuk markas Brimob di Kwitang, Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri tak luput dari target aksi demonstrasi.

    Dalam hal ini, muncul tuntutan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melepaskan jabatannya. Kala itu, Sigit tak terlalu ambil pusing terkait tuntutan tersebut. Sigit menyatakan sebagai prajurit, dirinya menyerahkan semuanya kepada Presiden RI. Menurutnya, soal jabatan merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Isu Pergantian Kapolri 

    Tak berhenti disitu, sorotan publik tetap tertuju kepada pemegang kursi Tribrata 1 itu. Pasalnya, isu terkait pergantian Kapolri Sigit kemudian mencuat ke publik usai adanya informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri.

    Bahkan, dalam isu itu secara eksplisit bahwa pengganti Kapolri Sigit adalah jenderal berinisial S dan D. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.

    “Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.

    Namun demikian, meskipun itu telah dibantah Istana, isu pergantian Kapolri ini masih terus bergulir di media massa. Banyak tebak-tebakan sosok jenderal pengganti Kapolri.

    Komjen Suyudi misalnya. Dia saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, mantan Kapolda Banten itu langsung membantah isu terkait dirinya yang disebut akan menggeser Listyo Sigit.

    “Saya sedang fokus melaksanakan tugas di BNN RI, tolong dukung saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa berita itu tidak benar,” ujar Suyudi di kantornya, Senin (15/9/2025).

    Selain Suyudi, setidaknya ada 25 perwira tinggi berpangkat Komjen alias jenderal bintang tiga yang bisa menduduki orang nomor satu di institusi Polri.

    Dari 25 itu mengerucut sejumlah nama yang di gadang-gadang menjadi Kapolri seperti Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kabareskrim Komjen Syahardiantono, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada hingga Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Pembentukan Tim Reformasi Polri 

    Di samping isu pemilihan Kapolri, tim pembentukan reformasi Polri juga saat ini tengah menjadi isu hangat. Keseriusan Prabowo dalam pembentukan tim ini tercermin dari pengangkatan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.

    Dofiri yang juga eks Wakapolri, kini telah dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) serta Reformasi Kepolisian.

    Usai menghadiri pelantikan itu, Dofiri menyampaikan bahwa dirinya belum menghadap Presiden untuk membicarakan detail langkah maupun struktur tim reformasi polisi. Pasalnya, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Prabowo.

    “Kita kan masih nunggu biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” kata Dofiri di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Adapun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian segera rampung. 

    Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan penyusunan tim tersebut dan rencananya akan diumumkan dalam pekan ini.

    “Ditunggu, nanti akan segera diumumkan,” kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Prasetyo menjelaska  gagasan pembentukan komite ini lahir dari keinginan Presiden untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan di tubuh Polri. Menurutnya, langkah tersebut wajar dilakukan terhadap seluruh institusi negara.

    Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari pembentukan tim reformasi Polri. Namun demikian, dia menekankan bahwa Polri bakal sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo.

    “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan,” ujarnya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Dia memastikan juga Polri akan selalu menerima masukan atau kritik untuk perbaikan institusi menuju lebih baik. Dengan demikian, masukan tersebut dapat terus mengevaluasi kinerja Polri agar menjadi institusi keamanan yang diharapkan oleh masyarakat.

    Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan reformasi Polri bisa menjadi waktu yang pas untuk memperbaiki fungsi dan peran kepolisian di masyarakat. 

    Rafly menuturkan bahwa saat ini, banyak anggota kepolisian yang menempati banyak jabatan strategis. Menurutnya, urgensi reformasi Polri adalah menempatkan fungsi anggota polri sesuai ketentuannya.

    “Fungsi Polri itu kan ada tiga, pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu penegakan hukum. Fungsi-fungsi itu tidak mesti disatukan di dalam satu naungan. Bisa dipisahkan karena wataknya yang bisa berbeda,” katanya kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).

    Misalnya, kata dia, bidang penegakan hukum bisa beririsan dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum. Rafly menilai Polri masih lekat dengan militeristik yang diwariskan saat pemisahan dengan militer di zaman orde baru.

    Dia menyebutkan reformasi Polri juga sebagai upaya melepaskan kesan militeristik di tubuh kepolisian. Pasalnya kedua instansi memiliki doktrin yang berbeda. 

    Dalam hal ini, fungsi Polri untuk pengamanan sipil, sedangkan militer menjaga keamanan negara yang disiapkan untuk berperang. Adapun, reformasi Polri belum bisa menjadi indikator untuk meningkatkan kualitas kerja dan perbaikan citra di masyarakat, karena hal itu bergantung pada anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

  • Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan: Tolong Berbakti Lagi

    Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan: Tolong Berbakti Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat istimewa kepada masing-masing satu purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penganugerahan tersebut dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).

    Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 84/TNI Tahun 2025 dan Nomor 85/POLRI Tahun 2025 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa, Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Sementara itu, pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dianugerahkan kepada Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri.

    Prosesi penganugerahan diawali dengan pembacaan Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih. Selanjutnya, Kepala Negara secara langsung melakukan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru kepada kedua penerima anugerah.

    Dalam sambutannya usai prosesi penganugerahan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan pemberian pangkat kehormatan kepada keduanya merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepala Negara juga memandang bahwa dedikasi dan pengorbanan keduanya telah memperlihatkan kesetiaan yang patut menjadi teladan.

    “Untuk itu dalam menghadapi tugas yang akan datang, di mana saya atas nama negara, dan bangsa masih minta kerelaan saudara untuk masih berbakti kepada negara dan bangsa walaupun saudara sudah berhak untuk istirahat sebagai warga negara,” katanya.

    Dengan khidmat, kedua purnawirawan menerima penganugerahan tersebut dari Presiden Prabowo. Dengan penganugerahan ini, Presiden pun berpesan agar keduanya tetap menjaga kehormatan TNI dan Polri.

    “Untuk memberi sesuatu kekuatan terhadap pengabdianmu, saya telah putuskan untuk memberi pangkat istimewa berupa jenderal bintang 4. Untuk itu, saudara harus menjaga kehormatan korps jenderal dan menjaga kehormatan TNI dan Polri untuk selanjutnya,” tandasnya.

    Turut hadir dalam penganugerahan tersebut yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi R., dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, serta para Kepala Staf Angkatan.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat istimewa jenderal kehormatan penuh kepada Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri.

    “Jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa jenderal kehormatan penuh kepada Bapak Jenderal Djamari Chaniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Dofiri,” kata Prasetyo.

    Menurutnya, keputusan ini diambil Presiden setelah melalui banyak pertimbangan dan penilaian dari berbagai pihak.

    “Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi, baik di TNI Angkatan Darat maupun di Kepolisian,” jelasnya.

    Prasetyo menambahkan, Presiden Ke-8 RI itu mendapatkan masukan dari beragam sumber sebelum memutuskan penganugerahan tersebut.

    Dia tak menampik bahwa masukan juga bersumber termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan kedua tokoh tersebut.

    “Presiden kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan. Banyak penilaiannya, dan kemudian Bapak Presiden merasa mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan, baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusinya,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Reformasi Polisi, Kapolri Listyo Sigit Siap Ikuti Masukan Komite dan Penasihat Presiden

    Reformasi Polisi, Kapolri Listyo Sigit Siap Ikuti Masukan Komite dan Penasihat Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa institusi Polri selalu terbuka terhadap masukan, saat ditanyai wartawan terkait reformasi polisi.

    Menurutnya, hal ini termasuk dari penasihat khusus presiden maupun komite yang akan dibentuk untuk reformasi kepolisian.

    “Dari dulu kan kita selalu terbuka, apalagi dengan komite, dengan penasihat presiden. Tentunya kita akan membuka ruang untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Karena berkaitan dengan hal tersebut terus kita lakukan,” ujar Listyo saat menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    Ketika ditanya soal kemungkinan adanya rekomendasi dari tim reformasi yang mencakup pemberhentian pejabat di tubuh Polri, Listyo menegaskan bahwa institusinya siap tunduk pada keputusan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. 

    “Saya kira Polri ini kan prajurit, tegak lurus,” tegas Listyo Sigit.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berjanji untuk melakukan reformasi polisi saat bertemu tim Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan tokoh-tokoh masyarakat sekaligus keagamaan.

    Menanti Sinyal Reformasi Polisi dari Prabowo

    Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, menegaskan bahwa langkah awal pembentukan tim reformasi kepolisian masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Usai menghadiri pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (17/9/2025), Dofiri menyampaikan bahwa dirinya belum menghadap Presiden untuk membicarakan detail langkah maupun struktur tim reformasi polisi.

    “Belum, masih belum. Baru mau menghadap beliau,” kata Dofiri kepada wartawan.

    Ketika ditanya soal kemungkinan pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam tim, Dofiri menyatakan hal itu belum dapat dipastikan karena timnya sendiri belum resmi terbentuk.

    “Kan belum terbentuk,” ujarnya singkat saat ditanyai tentang reformasi polisi.

    Mengenai fokus reformasi yang akan dijalankan, Dofiri juga menekankan pentingnya menunggu instruksi resmi dari Presiden.

    “Kita kan masih nunggu biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” jelas mantan Kapolda DIY itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya telah memberi sinyal akan membentuk tim khusus reformasi polisi dalam beberapa pekan ke depan. Dofiri ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden untuk ikut merumuskan arah perbaikan di tubuh Polri.

  • Presiden Prabowo jenguk polisi yang cedera pascakericuhan unjuk rasa

    Presiden Prabowo jenguk polisi yang cedera pascakericuhan unjuk rasa

    Senin, 1 September 2025 18:10 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berjalan usai menjenguk polisi yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025). Presiden menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat kericuhan saat unjuk rasa di Jakarta dan meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat luar biasa kepada anggota yang terluka. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk polisi yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025). Presiden menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat kericuhan saat unjuk rasa di Jakarta dan meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat luar biasa kepada anggota yang terluka. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Yusril mengaku belum dengar Presiden siapkan pengganti Kapolri

    Yusril mengaku belum dengar Presiden siapkan pengganti Kapolri

    Itu kewenangan presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mendengar kabar soal Presiden Prabowo Subianto yang telah menyiapkan nama pengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Menurut Yusril, apabila terdapat nama pengganti Kapolri yang telah dipersiapkan Presiden, biasanya diputuskan sendiri tanpa bertanya kepada orang lain, termasuk dirinya.

    “Itu kewenangan presiden,” kata Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Yusril menjelaskan pergantian Kapolri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden berwenang mengganti Kapolri dengan mengajukan nama calon Kapolri baru ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Setelah DPR menyetujui, kata Yusril, presiden baru akan melantik Kapolri baru tersebut. “Tentu saja presiden biasanya memberikan satu nama atau dua nama,” tuturnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun memahami bahwa saat ini isu terkait hal tersebut sudah ramai di media sosial maupun media massa. Namun, hal itu tergantung pada pertimbangan kepala negara.

    “Kapan atau diganti atau tidak kan pertimbangannya pertimbangan Presiden,” kata Rikwanto di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (16/9).

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa upaya reformasi Polri yang diwacanakan pemerintah dan isu pergantian Kapolri merupakan hal yang berbeda.

    “Reformasi itu kan bicara lembaga, tubuh. Kalau Kapolri kan bicara pimpinan, pimpinan itu kan haknya Presiden,” kata purnawirawan Inspektur Jenderal Polisi itu.

    Menurut ia, pemerintah pun nantinya akan membentuk tim untuk membahas reformasi Polri, baik tim eksternal maupun internal dari Polri.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.