Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • LBH-YLBHI Ungkap Massa Aksi yang Ditangkap Aparat Keamanan Capai 3.337 Orang, 10 Meninggal

    LBH-YLBHI Ungkap Massa Aksi yang Ditangkap Aparat Keamanan Capai 3.337 Orang, 10 Meninggal

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat hingga 1 September 2025, sedikitnya 3.337 orang ditangkap, 1.042 mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, serta 10 orang meninggal dunia akibat tindakan represif aparat kepolisian dan TNI terhadap massa aksi di berbagai daerah dalam menangani demonstrasi.

    “Hingga hari ini LBH-YLBHI mencatat setidaknya 3337 orang ditangkap, 1042 mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, serta 10 Orang Meninggal,” tulis pernyataan resmi LBH-YLBHI, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Organisasi ini menilai pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan aparat untuk menyebarkan ketakutan terhadap warga negara sendiri. Penggunaan kekerasan, tuduhan kriminalisasi, penangkapan massal, penembakan gas air mata hingga ke dalam kampus, serta pengerahan tentara dalam patroli dinilai sebagai bentuk represi sistematis.

    Pasca instruksi Presiden Prabowo pada 31 Agustus 2025 agar aparat melakukan penindakan tegas terhadap massa, intensitas represi dilaporkan meningkat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan disebut mengeluarkan perintah tembak terhadap massa yang masuk ke kantor polisi. 

    Di lapangan, LBH-YLBHI melaporkan penangkapan terjadi di sedikitnya 20 kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Pontianak, dan Sorong. Aparat disebut tidak hanya menangkap massa aksi, tetapi juga warga sekitar lokasi. Selain itu, pengacara publik LBH di beberapa daerah mengalami intimidasi, penangkapan, hingga penganiayaan ketika mendampingi massa yang ditahan.

    YLBHI juga menyoroti adanya pembatasan akses informasi dengan pelarangan liputan media dan pemblokiran konten media sosial, yang dinilai mengganggu hak masyarakat atas informasi sekaligus aktivitas ekonomi.

    Atas berbagai peristiwa itu, LBH-YLBHI menyatakan delapan sikap, di antaranya mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, mengecam penangkapan sewenang-wenang, serta mendesak pemerintah menarik keterlibatan TNI dari penanganan keamanan sipil. LBH-YLBHI juga meminta Kapolri Listyo Sigit mundur dari jabatannya dan memulihkan hak korban kekerasan.

    Selain itu, YLBHI meminta lembaga negara pengawas seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan KPAI melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat.

    “Mendesak Pemerintah untuk tidak abai terhadap berbagai tuntutan rakyat diantaranya terkait dengan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dan kegagalan DPR RI menjalankan fungsinya,” tertulis dalam pernyataan resmi LBH-YLBHI.

  • Tak Dampingi Prabowo di Masa-masa Genting Demo Anarkis, Don Dasco ke Mana?

    Tak Dampingi Prabowo di Masa-masa Genting Demo Anarkis, Don Dasco ke Mana?

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya muncul ke publik, usai berhari-hari dinantikan. Ia terlihat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama dengan ratusan prajurit yang mengamankan DPR dalam gelombang aksi unjuk rasa pada 25-31 Agustus.

    Dasco muncul setelah aksi protes di sejumlah daerah berubah jadi kerusuhan dan penjarahan mereda. Raffi Ahmad terlihat ikut mendamping Dasco di acara makan malam yang digelar Senin (1/9/2025) di halaman Kompleks Parlemen Senayan. Total ada 320 personel pengamanan yang hadir pada kesempatan itu. Mereka terdiri dari 100 prajurit TNI, 200 anggota Polri serta 20 unsur pimpinan.

    Dalam sambutannya, Listyo mengapresiasi anak buahnya yang telah mengamankan aksi dalam sepekan terakhir, terutama dalam menjaga objek vital negara. Listyo mengatakan pengamanan aksi unjuk rasa telah diatur lewat undang-undang. Namun, pengamanan sepanjang prosesnya mengikuti aturan.

    Sebaliknya, Listyo bilang, undang-undang juga mengatur kala ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, polisi berhak membubarkan. Menurut dia, aksi tak boleh dilanjutkan jika ada indikasi penyusup.

    “Oleh karena itu, terkait dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, apalagi sampai merusak, membakar, membuat urban, dan melakukan perusakan-perusakan terhadap fasilitas publik, fasilitas umum, dan khususnya juga terkait dengan perusakan di fasilitas-fasilitas yang ada di tempat objek internasional, tentunya rekan-rekan harus mengambil langkah yang tegas,” katanya, Senin (1/9/2025) malam.

    Di hari yang sama, Dasco juga terlihat bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan berbagai tokoh agama, ketum parpol dan buruh di Istana Negara. Dua pertemuan ini adalah momentum kemunculan Dasco usai sempat menghilang sejenak dari panggung politik.

    Bukan pertemuan atau acara makan-makannya yang disorot, tapi kehadiran Dasco setelah sempat menghilang jadi daya tariknya. Politikus yang dijuluki ‘Don’ oleh rekan-rekannya di Senayan ini, biasanya tak pernah absen mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan-pertemuan penting.

    Publik sempat mencari-cari, ketika tak melihat Dasco dalam acara jumpa pers Prabowo bersama para ketum partai politik di Istana, Minggu (31/8/2025). Dia juga tak ada ketika Prabowo bertakziah ke rumah duka  Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Kunjungan pada Jumat (29/8/2025) malam, Prabowo didampingi Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan sejumlah menteri lainnya. Begitu juga ketika Prabowo menjenguk korban demo di RS Polri, Senin (1/9/2025) siang, Dasco tak terlihat, yang mendampingi presiden adalah Kapolri Listyo Sigit dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Asal tahu saja, sepanjang perjalanan demonstrasi hingga menjadi kerusuhan dan penjarahan, periode 25-31 Agustus, Dasco terakhir muncul ke publik pada tanggal 26 Agustus. Kala itu, dia memberikan klarifikasi soal tunjangan perumahan anggota dewan Rp50 juta per bulan yang memantik protes besar. Dikatakan, tunjangan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.

    Pernyataan Dasco dinilai blunder oleh politikus senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam. Menurutnya, apa yang disampaikan Dasco hanya permainan kata-kata belaka.

    “Berarti setahun kan berarti berapa? (Rp600 juta untuk 5 tahun). Palsu. Enggak mungkin, tidak mungkin karena anggaran itu sesuai dengan mata anggarannya,” ucapnya dalam sebuah wawancara televisi nasional, Selasa (26/8/2025).

    Mantan anggota DPR selama empat periode ini mempertanyakan apakah anggaran tunjangan perumahan itu sesuai mata anggarannya. “Ada enggak di situ anggaran ini untuk 5 tahun, tertulis gak? Enggak ada. Ini permainan kata-kata,” ujarnya.

    Menanti Suara Merdu Dasco

    Publik menyoroti absennya Dasco dari panggung politik pasca gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu terakhir. Akun PoliTikus di TikTok mempertanyakan keberadaan Dasco. Dalam unggahannya, akun itu menyinggung bahwa saat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai pasca demonstrasi, Dasco justru tak tampak hadir.

    “Media senyap, wajahnya lenyap. Padahal dulu sering jadi tameng politik Prabowo. Rajin tampil di media, lihai meramu strategi dengan gaya ala pahlawan. Tapi akhir-akhir ini, Dasco menghilang entah ke mana,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Keanehan semakin terasa ketika akun Instagram pribadi Dasco kini diprivasi. Publik pun semakin bertanya-tanya soal alasan di balik sikap diamnya.

    Hal senada juga disampaikan pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky yang ikut menyoroti perubahan sikap Dasco. Ia menilai, biasanya Dasco selalu menjadi sosok paling vokal dalam merespons isu politik.

    “Biasa Dasco bernyanyi merdu bisa menyelesaikan persoalan bangsa dalam hitungan jam. Kok tiba-tiba menghilang ditelan hiruk pikuk isu kemarahan rakyat kepada DPR,” kata Uchok, Selasa (2/9/2025).

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Dasco maupun Partai Gerindra mengenai absennya ia dari publik dan sikap diamnya terkait situasi politik nasional. 

  • Bahas Pengamanan Indonesia, Kapolri Ajak TNI, Raffi Ahmad, dan Dasco

    Bahas Pengamanan Indonesia, Kapolri Ajak TNI, Raffi Ahmad, dan Dasco

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama dengan 320 personel pengamanan TNI dan Polri di DPR RI.

    Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, nampak Kapolri duduk bersama dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

    Jajaran PJU Mabes Polri yang hadir mulai dari Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Dankorbrimob Komjen Pol Imam Widodo hingga Astamaops Komjen Fadil Imran.

    Selanjutnya, Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi dan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad juga turut hadir dalam acara ini. 

    Dalam momen itu, Kapolri Sigit mengapresiasi anggota maupun prajurit TNI yang telah mengamankan objek vital selama serangkaian aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.

    Dia mengingatkan juga kepada seluruh pasukan bahwa tugas pengamanan ini harus dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Di samping itu, jenderal polisi bintang empat ini meminta agar seluruh pasukan menindak secara tegas dan terukur apabila ada anarkisme.

    “Dan apabila melanggar, tentunya kita boleh untuk membubarkan. Selama ini yang kita jaga adalah bagaimana agar aspirasi masyarakat betul-betul bisa kita kawal dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Sigit dalam arahannya di DPR RI, Senin (1/9/2025) malam.

    Dia juga mengimbau kepada seluruh pasukan agar bisa menjaga dan menghormati kebebasan berpendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UU No.9/1998.

    “Harus menjaga kebebasan umum, harus menjaga nilai-nilai aturan yang ada dan tentunya juga harus tetap menjaga semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat,” pungkasnya. 

  • Top 3 News: Massa Kembali Demo saat DPR Rapat dengan TNI, 5.369 Personel Gabungan Disiagakan – Page 3

    Top 3 News: Massa Kembali Demo saat DPR Rapat dengan TNI, 5.369 Personel Gabungan Disiagakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiwa kembali turun ke jalan untuk menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat pada Senin 1 September 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Polisi menyiagakan 5.369 personel gabungan untuk mengawal jalannya demo di DPR, Senin 1 September 2025. Hal ini seperti disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

    Susatyo menekankan pengamanan demo dilakukan humanis, tanpa senjata api demi memastikan kelancaraan penyampaian aspirasi.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjawab keterkaitan sosok Riza Chalid dengan aksi demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.

    Hal ini usai sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggungah peran Presiden Prabowo Subianto yang berani melawan mafia migas dan membongkar mafia Riza Chalid.

    Listyo tak memberikan jawaban jelas apakah ada kaitannya Riza Chalid dengan aksi demo tersebut. Namun, dia memastikan Polri akan menyelidiki pelaku di lapangan, aktor, dan sosok yang membiayai aksi demo ricuh ini.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Polri menanggapi soal pengamanan rumah pejabat usai terjadi penjarahan di beberapa tempat, mulai dari rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga sejumlah pejabat DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo belum memberikan banyak komentar terkait peristiwa tersebut. Ditanya soal Polri kecolongan aksi penjarahan, dia meminta publik menunggu perkembangan penanganan perkara tersebut lebih lanjut.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 1 September 2025:

    Aksi unjuk rasa di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan. Massa dihalau aparat dengan tembakan gaś air mata. Demo dipicu isu terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi sulit masyarakat.

  • Hoaks! Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Hoaks! Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan foto di TikTok memperlihatkan Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Foto tersebut diberi narasi bahwa setelah rumah Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dijarah, Prabowo meminta rakyat juga menjarah rumah pejabat lain, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Anggota Komisi IX DPR Uya Kuya, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Patrio.

    Narasi dalam unggahan itu berbunyi:

    “Setelah rumah Ahmad Sahroni, Prabowo minta rakyat untuk jarah rumah Bahlil, Eko, Sri Mulyani, dan Uya Kuya hari ini juga.”

    Namun, benarkah Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani?

    Unggahan yang menarasikan Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani. Faktanya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

    Penjelasan:

    Namun, pernyataan tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan Presiden Prabowo yang meminta rakyat melakukan penjarahan.

    Foto yang digunakan dalam unggahan itu sebenarnya berasal dari akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara.

    Dalam unggahan asli, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas insiden demonstrasi pada Kamis (28/08/2025) malam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Pernyataan itu disampaikan dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (29/08/2025).

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

    Ia menyampaikan bahwa Presiden menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar mengambil langkah tegas untuk menjaga keamanan fasilitas pribadi, pejabat, maupun negara.

    “Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada kepala Polri dan panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum,” kata dia, dilansir dari ANTARA.

    Klaim: Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir? Nasional 2 September 2025

    Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir? Nasional 2 September 2025

    Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menengarai adanya keterlibatan mafia di balik kerusuhan pada saat unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Mafia itu disebut sengaja menggerakkan perusuh di sejumlah titik unjuk rasa guna melakukan pembakaran dan mengganggu kehidupan masyarakat.
    Saat menjenguk korban unjuk rasa di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025), Prabowo mengatakan, aparat keamanan telah mengantongi indikasi adanya pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa beberapa waktu terakhir.
    “Semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita tidak akan ragu-ragu,” kata Prabowo.
    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun, saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka,” imbuh Presiden.
    Adapun unjuk rasa yang berlangsung beberapa waktu terakhir ditengarai oleh beberapa hal. Mulai dari sikap dan anggota DPR yang dinilai nirempati terhadap kondisi publik soal tunjangan yang mereka terima, hingga kematian driver ojek online, Affan Kurniawan, usai dilindas rantis Brimob Polri.
    Namun, aksi penyampaian pendapat yang semula berlangsung damai, justru diciderai oleh aksi sekelompok perusuh yang diduga sengaja diturunkan ke berbagai titik unjuk rasa.
    Presiden Prabowo pun menyebut berbagai aksi pembakaran instansi negara hingga gedung DPRD, bukan merupakan bagian dari penyampaian aksi damai yang hendak dilakukan masyarakat, tetapi dilakukan oleh sekelompok pihak yang berniat membuat kerusuhan. 
    “Kita lihat di banyak tempat gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar,” kata Prabowo.
    “Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar dia.
     
    Seturut dengan pernyataan Presiden soal dugaan keterlibatan mafia di balik kerusuhan pada saat unjuk rasa, para menteri Kabinet Merah Putih mengunggah dukungan kepada Prabowo.
    Mereka memakai caption yang serupa dalam unggahannya, yang mana mereka memuji Prabowo karena berani melawan mafia.
    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, misalnya. Dia mengunggah gambar Prabowo bernuansa hitam-putih dengan teks di dalamnya yang memuat nama “Reza Chalid”.
    Terlepas dari kemungkinan penulisan nama yang disengaja atau sekadar saltik (typo), namun dalam konteks pemberitaan penanganan kasus korupsi yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), publik biasa mengenal nama “Riza Chalid”.
    ”
    Kami bersamamu Pak Presiden,
    ” tulis Sakti dalam keterangan gambar unggahannya itu, di akun Instagram-nya, @Swtrenggono, Minggu (31/8/2025).
    Begini bunyi teks di atas gambar Prabowo yang sedang hormat itu (redaksi tidak menyunting salah ejaan dan penulisan yang ada pada unggahan asli):
    Dear Mr. President
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia beras.
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia minyak goreng.
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas.
    Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya.
    Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan Negara.
    Tidak pernah ada pendahulu melawan korupsi di BUMN.
    Tidak pernah ada pendahulu yang pernah berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai-partai yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN.
    Tidak pernah ada orang-orang pintar yang sekarang bersuara, sok berada di barisan rakyat membuka semua masalah-masalah di BUMN padahal mereka pernah berada di dalam BUMN.
    Kenapa di saat semua itu Bapak buka dan mulai bersih-bersih, semakin Bapak yang diserang?
    A post shared by Sakti Wahyu Trenggono (@swtrenggono)
     
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Abdul Kadir Karding juga menyampaikan konten serupa pada 31 Agustus 2025.
    Teks yang dicantumkan di atas gambar sama dengan teks yang dicantumkan di gambar unggahan Sakti Wahyu Trenggono, hanya saja foto Prabowo yang diunggah Karding sedikit berbeda dari unggahan Sakti Wahyu Trenggono.
    Karding memberikan keterangan di gambar unggahannya di akun Instagram-nya, @abdulkadirkarding itu.
    “
    Sebagai Menteri, saya berdiri bersama Presiden Republik Indonesia. Tugas kami adalah memastikan agenda ‘bersih-bersih’ ini terus berjalan, bukan mundur karena tekanan,
    ” tulis Karding.
    Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata, Zita Anjani, yang juga putri dari Ketua Umum PAN dan Menko Bidang Pangan, Zukifli Hasan, juga mengunggah gambar senada di akun Instagram-nya, @zitaanjani, 31 Agustus 2025.
    ”
    Kami bersamamu pak… Stay strong Mr. President,
    ” tulis Zita dalam keterangan gambar unggahannya.
    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, akan menindak siapa pun pelaku yang berbuat kerusuhan pada saat unjuk rasa beberapa waktu terakhir, berdasarkan bukti yang dimiliki.
    Sigit menyampaikan itu usai ditanya awak media ihwal ada atau tidaknya peran Riza Chalid di balik kerusuhan yang terjadi.
    “Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan,” ujar Sigit menanggapi, saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
    Sigit mengatakan, polisi akan bergerak berdasarkan data yang didapat untuk menginvestigasi kerusuhan yang terjadi pada waktu belakangan ini. Dia pun menegaskan bahwa polisi bakal terus mencari siapa pelaku yang membiayai kerusuhan yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
    “Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari,” imbuhnya
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, naik pangkat polisi korban ricuh demo-Prabowo tak akan mundur

    Kemarin, naik pangkat polisi korban ricuh demo-Prabowo tak akan mundur

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (1/9), mulai dari Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kenaikan pangkat bagi anggota Polri yang menjadi korban ricuh demo hingga Presiden menegaskan tidak akan mundur menghadapi aksi-aksi anarkis.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat kepolisian yang menjadi korban dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Demo ricuh, Kapolri sebut ikuti bukti saat ditanya andil Riza Chalid

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat ditanya mengenai andil Riza Chalid dalam kericuhan aksi massa yang di antaranya ada pembakaran dan penjarahan menyebut Polri bergerak sesuai bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan.

    “Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik (kesimpulan, red.) dari fakta yang kita dapat, akan kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari tahu,” kata Listyo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di RS Polri Kramat Jati, Jakarta

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Wakil Panglima respons soal anggota BAIS yang ditangkap saat demo

    Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merespon soal beredarnya informasi anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) yang ditangkap anggota Brimob di tengah kerumunan masa aksi demonstran.

    Menurut Tandyo, pihak terkait seharusnya tidak membongkar identitas anggota intelijen yang tertangkap.

    “Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” kata Tandyo kepada awak media di gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. PDIP minta maaf soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta maaf soal Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yakni Deddy Sitorus dan Sadarestuwati yang turut disorot dan dikritik oleh publik terkait sikapnya yang dilakukan beberapa waktu lalu.

    Dia mengatakan bahwa hal yang disampaikan oleh Deddy Sitorus atau hal yang dilakukan Sadarestuwati akan menjadi pelajaran etika bagi PDIP. Menurut dia, tokoh publik harus menyampaikan kata-kata yang berempati dan bersimpati terhadap rakyat.

    “Saya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Respons aksi anarkis, Prabowo: Demi Allah saya tak akan mundur

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Kunjungi Mako Brimob Kwitang, Apresiasi Jajaran Siaga Saat Kericuhan

    Kapolri Kunjungi Mako Brimob Kwitang, Apresiasi Jajaran Siaga Saat Kericuhan

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Markas Komando (Mako) Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta. Jenderal Sigit mengapresiasi jajarannya siaga melakukan pengamanan saat kericuhan.

    Dalam kunjungan itu, Kapolri didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Dankorbrimob Polri Komjen Imam Widodo, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Jenderal Sigit menegaskan Brimob telah menunjukkan kesigapan dalam melakukan pengamanan.

    “Saya ucapkan terima kasih, dalam waktu empat hari tetap berjuang mempertahankan markas, meskipun menghadapi berbagai macam aksi rusuh. Saya bangga rekan-rekan bisa mempertahankan markas kebanggaan ini,” ujar Jenderal Sigit dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

    Jenderal Sigit juga menegaskan bahwa Polri menghormati kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, ia mengingatkan aksi yang berujung pada pembakaran, penjarahan, dan penyerangan terhadap aparat bukanlah bentuk penyampaian pendapat.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Mako Brimob Kwitang, Jakarta. (dok.Polri) Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Mako Brimob Kwitang, Jakarta. (dok.Polri)

    “Yang terjadi kemarin bukan menyampaikan pendapat, karena tidak ada orasi, mereka datang langsung menyerang, membakar, menjarah. Saya anggap itu pelanggaran pidana, karena telah membakar, menjarah hingga menyebabkan beberapa orang terluka” ujarnya.

    “Pertahankan markas kalian dengan sebaik-baiknya. Haram hukumnya markas sampai jebol” imbuhnya.

    Jenderal Sigit mengingatkan anggota Brimob untuk bisa membedakan antara pengunjuk rasa yang sah dengan perusuh. Dia menegaskan hak-hak pengunjuk rasa tetap dijamin, tetapi tidak ada toleransi terhadap perusuh.

    (wnv/eva)

  • Kapolri Dalami Penyebab Kematian Mahasiswa Amikom Yogya

    Kapolri Dalami Penyebab Kematian Mahasiswa Amikom Yogya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan kasus kematian mahasiswa Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama saat mengikuti aksi unjuk rasa, Minggu (31/8/2025).

    Sigit menyatakan bahwa pihaknya bakal melakukan pendalaman untuk membuat terang penyebab kematian Rheza saat mengikuti demo tersebut.

    “Ya saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman meninggalnya karena apa,” ujar Sigit di RS Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Sebelumnya, dikutip dari Harian Jogja, Ayahanda Rheza, Yoyon Surono mengatakan dirinya mendapatkan informasi bahwa Rheza berada di RSUP Dr Sardjito.

    Setibanya di RS, Yoyon melihat anaknya sudah terbaring dengan luka seperti sayatan dan jejak sepatu pada perut. Bagian kepala Rheza terluka, kaki dan tangannya pun lecet. Selain itu bagian leher Rheza tampak seperti patah.

    Kendati demikian, Yoyon tak mau mengambil langkah autopsi. “Nggak, saya nggak mau autopsi,” ujar Yoyon.

    Dia juga mengakui bahwa kepolisian sudah sempat meminta agar melakukan autopsi, namun keluarga sudah pasrah menerima keadaan.

    “Kepolisian minta autopsi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, cuma kami dari keluarga sudah pasrah, apapun yang terjadi ini musibah begitu saja. Jadi kami enggak mau autopsi,” pungkasnya.

  • Kapolres Demak Terima Kedatangan HMI untuk Sampaikan Aspirasi

    Kapolres Demak Terima Kedatangan HMI untuk Sampaikan Aspirasi

    Jakarta –

    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Demak menggelar audiensi dengan Kapolres Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha. Ari Cahya menerima kedatangan mahasiswa dan siap mengawal serta meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah.

    Audiensi itu digelar di Aula Mapolres Demak, Senin (1/9/2025) sore tadi. Dalam pertemuan ini, HMI menyampaikan 10 tuntutan terkait isu-isu nasional.

    “Mahasiswa datang menyampaikan aspirasi, dan kami akan mengawal serta meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah secepat-cepatnya,” ujar Ari Cahya.

    Dari 10 tuntutan yang disampaikan, ada satu poin yang ditolak oleh Kapolres yang berisi desakan agar Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatan Kapolri. Ari menjelaskan bahwa hal itu bukan wewenangnya.

    “Saya tidak bisa menyetujui dan tidak bisa menandatangani terkait pencopotan Kapolri, karena itu bukan ranah saya sebagai staf langsung, karena Kapolri adalah pimpinan tertinggi kami di Polri. Kami seluruh anggota Polda Jateng dan Polres Demak Satya Haprabu,” jelas Ari Cahya.

    “Kita akan mengawal apakah sudah ditindaklanjuti apa belum. Kalau tidak ditindaklanjuti, kita akan ke sini lagi untuk melakukan audiensi lagi,” ujarnya.

    Zidan juga berharap Polres Demak aktif turun ke masyarakat untuk menyampaikan pesan damai. Dengan begitu, menurutnya, akan menarik simpati masyarakat terhadap Polri.

    Adapun 10 tuntutan yang disampaikan HMI sebagai berikut:

    1. Mendorong pengesahan RUU perampasan asset terhadap koruptor dan revisi RUU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    2. Adili seadil-adilnya pembunuh Affan Kurniawan seberat beratnya. Negara harus menanggang biaya hidup keluarga dari Affan Kurniawan.

    3. Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri.

    4. Reformasi partai politik dan kinerja kepolisian yang profesional, harus berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan membela kepentingan penguasa.

    5. Reformasi perpajakan yang lebih adil dan meminta pemerintah menerapkan pajak progresif kepada orang kaya dan membatalkan kenaikan PBB.

    6. Jaga ketertiban masyarakat dari penjarahan yang terjadi (boleh marah tapi jangan hilang arah) dan hentikan kegiatan salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tindak represif dari aparat kepolisian.

    7. Selidiki dengan jelas beberapa kasus pembakaran fasilitas umum yang terjadi dan penjarahan yang terjadi karena terindikasi disengaja dan terorganisir.

    8. Meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan gaji, tunjangan DPR, dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan juga memohon kepada Presiden Prabowo untuk terus berani dan istiqomah dalam mengungkapkan, menangkap, dan mengadili para koruptor.

    9. Pecat wakil rakyat yang toxic kepada masyarakat dan benahi seluruh institusi publik secara serius.

    10. Meminta masyarakat Kabupaten Demak untuk menghindari segala bentuk provokasi, agar tercipta Demak rukun damai.

    (whn/eva)