Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

    Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama setelah Presiden Prabowo selaku inspektur upacara tiba di Monumen Pancasila Sakti. Di lokasi upacara, kedatangan Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Prosesi upacara diisi di antaranya dengan laporan komandan upacara oleh Kolonel Pnb. M. Amry Taufanny, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para Pahlawan Revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden Prabowo dikutip dari Antara, Rabu (1/10/2025).

    Prosesi berikutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila.

    Selepas itu, pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Prosesi berikutnya pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Selepas itu, prosesi upacara berakhir, Presiden pun meninggalkan mimbar kehormatan. Presiden Prabowo, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, meninjau Monumen Pancasila Sakti.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemudian, ada pula Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

  • Presiden Prabowo pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Presiden Prabowo pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

    Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama setelah Presiden Prabowo selaku inspektur upacara tiba di Monumen Pancasila Sakti. Di lokasi upacara, kedatangan Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Prosesi upacara diisi di antaranya dengan laporan komandan upacara oleh Kolonel Pnb. M. Amry Taufanny, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para Pahlawan Revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden Prabowo.

    Prosesi berikutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila.

    Selepas itu, pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Prosesi berikutnya pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Selepas itu, prosesi upacara berakhir, Presiden pun meninggalkan mimbar kehormatan. Presiden Prabowo, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, meninjau Monumen Pancasila Sakti.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemudian, ada pula Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kolonel Pnb. M. Amry Taufany bertindak selaku komandan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2025 yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu.

    Amry Taufany lahir di Denpasar pada 11 Desember 1981. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002 dan saat ini menjabat Kepala Dinas Operasi Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

    Adapun cadangan komandan upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono, yang lahir di Sidoarjo pada 5 Juli 1979. Dia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2001 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 163/Wirasatya Kodam IX/Udayana.

    Sementara itu, perwira upacara dipercayakan kepada Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa. Perwira tinggi TNI yang lahir di Mempawah pada 8 Juni 1978 itu merupakan lulusan Akademi Militer 1999 dan kini menjabat Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.

    Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

    Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

    Kemudian ada pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Terbitkan Peraturan Baru, Atur soal Penindakan Pelaku Penyerangan Terhadap Polisi – Page 3

    Kapolri Terbitkan Peraturan Baru, Atur soal Penindakan Pelaku Penyerangan Terhadap Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri.

    Regulasi tersebut menjadi pedoman normatif bagi anggota dalam menghadapi ancaman penyerangan yang berpotensi membahayakan jiwa, merusak fasilitas, maupun mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Erdi Chaniago menyampaikan, penerbitan Perkap itu dilandasi kebutuhan untuk memberikan dasar hukum yang jelas, tegas, dan terukur terhadap setiap tindakan penindakan yang dilakukan anggota Polri di lapangan.

    Polri sendiri kerap berhadapan dengan situasi yang mengancam keselamatan diri, keluarga, maupun fasilitas kepolisian, sehingga diperlukan langkah penanganan dan penindakan agar dampaknya tidak semakin meluas.

    Menurutnya, Perkap tersebut bukan hanya sikap reaktif atas satu peristiwa, melainkan pedoman menyeluruh yang bersifat antisipatif dan preventif.

    “Perkap Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan pedoman jelas bagi anggota Polri ketika menghadapi aksi penyerangan. Jadi bukan sekadar merespons satu kejadian, melainkan upaya antisipasi agar tindakan kepolisian di lapangan selalu tegas, terukur, dan sesuai ketentuan hukum,” tutur Erdi kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).

     

  • Blak-blakan di Depan Kapolri, Rocky Gerung: Reformasi Tidak Menghasilkan Demokrasi

    Blak-blakan di Depan Kapolri, Rocky Gerung: Reformasi Tidak Menghasilkan Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut tak pernah ada reformasi Polri sejak kemerdekaan. Yang ada hanya pemisahan antara tentara dan polisi dari ABRI.

    Dia mempertanyakan mengapa tidak mengevaluasi kondisi yang menyebabkan polisi saat ini dibenci oleh rakyat.

    “Reformasi tidak menghasilkan demokrasi. Terjadi perubahan kelembagaan tapi tidak terjadi perubahan nilai berdemokrasi,” kata Rocky Gerung dalam dialog publik yang digelar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Senin, (29/9/2025).

    Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. 

    Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri. 

    Kematian Affan yang dilindas oleh kendaraan taktis pada aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, menyulut amarah masyarakat dari berbagai kalangan. 

    Berbagai tuntutan akan perubahan dan keadilan terus bergulir, salah satunya adalah adanya reformasi Polri.

    Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak akan menjadi lembaga permanen pemerintahan.

    Lembaga ini hanya bersifat ad hoc yakni lembaga yang dibentuk tanpa perencanaan karena alasan mendesak.

    Komite Reformasi Polri akan diisi sekitar tujuh hingga sembilan orang dengan masa kerja enam bulan.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyadi menyatakan nama-nama komisioner sudah dikantongi.

    Pelantikan nama-nama itu menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto. (self/fajar) 

  • Kapolri Gelar Dialog dengan Rocky Gerung hingga Usman Hamid, Bahas Reformasi Polri?

    Kapolri Gelar Dialog dengan Rocky Gerung hingga Usman Hamid, Bahas Reformasi Polri?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan dialog publik dengan sejumlah koalisi masyarakat sipil dan tokoh untuk menerima saran dan kritik untuk institusi.

    Sigit mengatakan pihaknya akan menyerap masukan dari masyarakat sipil itu untuk kebaikan institusi sekaligus menjaga ruang demokrasi Indonesia.

    “Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat Sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan,” kata Sigit di PTIK, Jakarta Senin (29/9/2025).

    Sigit menambahkan forum dialog bersama koalisi masyarakat sipil ini bakal digelar secara berkelanjutan. Dengan begitu, Polri bakal menjadi institusi sesuai harapan masyarakat.

    Adapun, dia juga memastikan bahwa Polri akan terus melakukan perbaikan serta beradaptasi dengan segala bentuk tantangan zaman yang ada. 

    “Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi,” pungkasnya.

    Di samping itu, Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid menyampaikan salah satu pembahasan dari dialog itu yakni berkaitan dengan pembebasan sejumlah aktivis terkait aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.

    “Kami menyampaikan kepada jajaran kepolisian hari ini, termasuk Bapak kapolri, untuk membebaskan para aktivis yang hingga hari ini masih ditahan,” imbuhnya.

    Adapun, Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur mengemukakan bahwa pihaknya telah mendorong agar Polri bisa melakukan perbaikan eksternal maupun internal.

    Salah satunya berkaitan dengan kontrol penyidikan dengan pembaharuan peraturan kepolisian yang belum diperbaharui sejak 2010. 

    Selain itu, YLBHI juga meminta agar Polri bisa mengevaluasi proses perekrutan hingga pendidikan untuk lebih menghargai kebebasan berekspresi.

    “Kita mendorong adanya bagaimana struktur dan program baik dari mulai pendidikan, rekrutmen, kemudian upgrading setiap anggota itu lebih memahami bagaimana protap dan lebih menghargai kebebasan berekspresi, membuka ruang agar teman-teman yang mendorong perubahan itu dijamin dan dilindungi,” tutur Isnur.

    Berikut ini 10 tokoh yang tergabung dalam dialog publik bersama kepolisian pada Senin (29/9/2025) : 

    1. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)

    2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)

    3. Rocky Gerung (Pengamat Politik)

    4. M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)

    5. Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)

    6. Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)

    7. Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)

    8. Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)

    9. Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)

    10. Iftitah Sari (Sekjen / Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform).

  • Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Prabowo minta para profesor benahi kebocoran kekayaan bangsa

    Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain

    Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor dan pakar untuk memanfaatkan kepintarannya dalam memperbaiki sistem agar kebocoran kekayaan bangsa dapat dihentikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

    “Jadi, saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematika lihat data-data, analisa. Masak 25 tahun tidak bisa kita analisa,” kata Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin

    “Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia, ini harus segera kita ubah saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil,” katanya.

    Prabowo menegaskan tekadnya bersama jajaran pemerintahan untuk menyelamatkan kekayaan bangsa yang selama ini banyak hilang sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

    Presiden menyebut Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi menghadapi persoalan kebocoran kekayaan yang luar biasa.

    Menurutnya, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa adalah korupsi. Kepala Negara menekankan pentingnya langkah tegas dalam memberantas praktik tersebut. Prabowo yakin bahwa rakyat tidak lagi menginginkan pemimpin yang korup.

    “Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh, rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita tajam dan sekarang ada teknologi, rakyat punya gadget/gawai, saudara-saudara,” ucapnya.

    Prabowo menilai persoalan kebocoran bukan hanya disebabkan perilaku individu, tetapi juga kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan.

    Menurutnya, dengan mengamankan kekayaan yang dimiliki, uang yang dimiliki negara akan cukup. Uang tersebut akan diinvestasikan dengan baik agar dapat menyejahterakan rakyat.

    “Sehingga kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah supaya akan dinikmati oleh rakyat kita. Supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat kita, itu tekad kita, itu tekad kita dan saya yakin kita sampai ke sana,” ujar Presiden.

    “Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain,” imbuhnya.

    Kepala Negara menambahkan pemerintah telah mulai menguasai kembali aset-aset negara bersama TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya, sesuai amanat UUD 1945 yang menjadi sumpah jabatannya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung banyaknya profesor dan pejabat dalam Kabinet Merah Putih.

    Presiden menyebut sejumlah menteri yang bergelar S3, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Prabowo menegaskan dengan kapasitas intelektual yang dimiliki jajarannya, sudah seharusnya sistem yang menyebabkan kebocoran kekayaan bangsa dapat dibenahi.

    “Luar biasa itu semua. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Berbeda Partai dengan Gubernur Jakarta, Prabowo: Tak Ada Masalah, Saya Bisa Kerja Sama – Page 3

    Berbeda Partai dengan Gubernur Jakarta, Prabowo: Tak Ada Masalah, Saya Bisa Kerja Sama – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan seharusnya para menteri Kabinet Merah Putih dapat memperbaiki sistem di Indonesia saat ini. Terlebih, kata dia, banyak menteri di kabinet yang bergelar profesor atau lulusan S3.

    Prabowo menyebut beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang lulusan S3. Mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    “Saya lihat di sini banyak profesor ini. Banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Perry S3, Yassierli S3, siapa lagi itu, AHY S3? Luar biasa kau. Pak Tito S3? Pak Kapolri s3? Luar biasa itu semua,” kata Prabowo saat menghadiri akad massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Begitu banyak (lulusan) S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu. Ya ini adalah salah sistem,” sambungnya.

  • Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sekaligus penyerahan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Gelaran akad massal ini dilakukan secara hybrid, tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Dengan lokasi kegiatan berpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    Prabowo mengatakan, ini jadi momen perdana hadir dalam seremoni peresmian di sektor perumahan selama hampir 1 tahun menjabat sebagai RI 1.

    “Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Prabowo.

    Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

  • Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo menyebut ribuan siswa yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) menjadi perhatian dan akan dicarikan penanganan terbaik.

    Ditanya awak media setelah melawat 7 hari ke sejumlah negara, Presiden menyebut akan segera memanggil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pejabat yang bertanggung jawab.

    “Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).

    Saat yang sama, Presiden menyebut pihaknya berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. “Kita harus waspada,” katanya.

    Menurut Prabowo, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah memastikan anak-anak yang sulit akses makanan memiliki makanan yang lumayan bergizi. “Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi untuk memberi makan sehat. Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi ya,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.