Tag: Listyo Sigit Prabowo

Jenderal-Jenderal Prabowo Kumpul Ungkap Fakta yang Heboh di Banjir Sumatera

L

OlehLiputanenamDiperbaharui 03 Des 2025, 18:31 WIB

Diterbitkan 03 Des 2025, 17:47 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki negara untuk memulihkan tiga provinsi di Sumatera yang terdampak banjir besar. Hari ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno hingga Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan penjelasan terkait perkembangan penangangan bencana Sumatera.

Menko Pratikno blak-blakan perintah terbaru Prabowo dalam penanggulangan bencana banjir Sumatera. Sementara itu, Kasad Maruli Simanjuntak menjelaskan mengapa personel TNI memutuskan melempar logistik bantuan untuk para korban bencana Sumatera.

27/09/2025 09:45
Komite Reformasi Polri: Bakal Bekerja 6 Bulan, Pelantikan Tunggu Prabowo Nasional 27 September 2025

Komite Reformasi Polri: Bakal Bekerja 6 Bulan, Pelantikan Tunggu Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak akan menjadi lembaga permanen pemerintahan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyadi mengatakan, komite itu bersifat
ad hoc
.
Adapun lembaga
ad hoc
merupakan lembaga yang dibentuk tanpa perencanaan karena alasan mendesak.
“Reformasi Polri itu
ad hoc
,” ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Menurut Bambang, Komite Reformasi Polri hanya akan bekerja selama sekitar enam bulan.
Kemudian, dia menyebut, Komite Reformasi Polri akan diisi sekitar tujuh hingga sembilan orang, termasuk eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Namun, Bambang mengaku, belum mengingat siapa saja sosok yang bakal bergabung dalam komite tersebut selain Mahfud.
“Saya nanti cek lagi, saya takutnya salah kalo saya ngomong. Saya belum cek lagi daftarnya seperti apa ya,” kata Bambang.
Meski nama-nama komisioner sudah dikantongi, mereka belum akan dilantik hingga Presden Prabowo pulang dari perjalanan dinas luar negeri.
“Nunggu presiden datang saja,” ujar Bambang.
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut, Komite Reformasi Polri akan diumumkan pada pertengahan Oktober 2025.
Menurut Yusril, sebagaimana dikatakan Bambang, komite itu akan disahkan setelah Prabowo pulang dari luar negeri.
“Kita tunggu beliau kembali dari luar negeri, dan saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan Oktober (2025) sudah akan diumumkan komisi reformasi kepolisian itu,” kata Yusril di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat.
Komite itu akan diisi sejumlah orang termasuk dirinya sendiri, Mahfud, dan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie.
Meski Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, menurut Bambang, komite bentukan Presiden yang akan menjadi tim utama dalam reformasi institusi kepolisian.
“Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan presiden,” ujar Bambang.
Namun, menurut Bambang, Komite Reformasi Kepolisian dan Tim Transformasi Reformasi Polri akan saling bekerja sama.
Tim bentukan Kapolri yang terdiri dari 47 jenderal dan lima perwira menengah akan membantu komite bentukan Presiden Prabowo.
“Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga kemudian nanti, di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ,” kata Bambang.
Yusril juga menyebut bahwa tim bentukan Presiden dan Kapolri tidak akan saling bertabrakan.
Dia menjelaskan, Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri akan mendukung komite yang dibentuk Presiden.
“Jadi jangan khawatir ada tabrakan, ini pasti akan bekerja itu saling bantu-membantu begitu,” ujar Yusril.
Tim itu akan menggelar kajian guna mengevaluasi Undang-Undang Kepolisian.
“Jadi saya kira, setelah lebih 20 tahun, memang ada baiknya kita review undang-undang yang kita buat tahun 2002 itu menyesuaikan dengan perkembangan sekarang,” kata Yusril.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri bukan dibentuk untuk menandingi Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo.
Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam wawancara khusus pada program Rosi di Kompas TV yang tayang pada Kamis, 25 September 2025.
“Justru ini bentuk respons cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi bentukan Presiden,” kata Listyo Sigit.
“Sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat,” ujarnya lagi.
Kapolri juga menyatakan Tim Transformasi Reformasi Polri akan melibatkan pihak eksternal dalam mengevaluasi kepolisian.
“Jadi sebenarnya kita tetap melibatkan teman-teman dari eksternal, dari pakar untuk memberikan masukan kepada kami,” ujar Listyo Sigit.
Dia menegaskan, tim transformasi itu dibentuk juga sebagai upaya memperbaiki internal kepolisian.
Pihaknya harus menyiapkan anggota-anggota dengan semangat yang sama untuk membuat Korps Bhayangkara lebih baik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 09:22
Pengamat sebut reformasi sudah final, saatnya restorasi Polri

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Boni Hargens mengemukakan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sudah final sejak tahun 2022 sehingga saat ini yang relevan adalah restorasi Polri.

“Restorasi Polri merupakan penguatan, penyempurnaan, dan pengembalian marwah Polri agar tetap profesional, independen, dan berpihak pada rakyat,” ujar Boni dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, landasan historis tersebut jelas, yakni sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 yang memisahkan Polri dari TNI hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Dengan demikian, jelas Boni, Polri merupakan buah dari reformasi tersebut sehingga berbicara reformasi Polri tidak lagi relevan, tetapi yang dibutuhkan penguatan kelembagaan.

Di sisi lain, Boni, yang merupakan pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), juga menyinggung aksi massa di depan Gedung DPR/MPR RI pada 15 September 2025.

Menurut ia, kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri telah membawa capaian signifikan, mulai dari modernisasi teknologi kepolisian, penguatan pendekatan humanis, hingga penerapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

“Pada era Jenderal Sigit, Polri tidak lagi hanya identik dengan kekuatan bersenjata, melainkan hadir dengan wajah sipil yang humanis, responsif, dan transparan. Ini merupakan wujud nyata restorasi Polri,” katanya.

Kendati demikian, dia menekankan dukungan rakyat sangat krusial untuk menjaga soliditas Polri.

Disebutkan bahwa restorasi Polri berarti meneguhkan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas agar Polri semakin dipercaya rakyat.

Untuk itu, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri tidak boleh digoyahkan oleh narasi spekulatif yang penuh adu domba seperti yang belakangan terjadi.

Adapun terbaru terdapat tuduhan yang menyebut Kapolri melakukan persekusi terhadap calon kapolri pilihan Presiden.

Boni mengatakan isu tersebut hanya upaya adu domba yang sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan seolah-olah terdapat ketegangan antara Presiden dan Kapolri.

Padahal kenyataannya, Presiden dan Kapolri justru solid menjaga stabilitas nasional dan mengawal agenda besar reformasi dan modernisasi Polri.

“Polri harus diperkuat, bukan diguncang. Tuduhan persekusi tanpa dasar hanyalah racun demokrasi yang harus ditolak bersama,” ujar Boni menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/09/2025 20:15
Kapolri Rombak Pejabat Bareskrim, dari Dirtipidum hingga Wakabareskrim

Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2192/IX/KEP./2025 merombak beberapa pejabat di Bareskrim Polri.

Dilansir dari Antara pada Jumat (26/7/2025), berdasarkan salinan Surat Telegram Kapolri terdapat beberapa direktur yang dirotasi ke jabatan baru.

Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, kini menjadi Wakil Bareskrim Polri.

Dia menggantikan Irjen Pol. Asep Edi Suheri yang sebelumnya dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Posisi Dirtipidter Bareskrim Polri yang kosong pun diisi oleh Brigjen Pol. Moh Irhamni yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada PPATK).

Berikutnya, Brigjen Pol. Helfi Assegaf yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, kini menjadi Kapolda Lampung.

Posisi Dirtipideksus Bareskrim Polri pun diisi oleh Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirrekrimsus) Polda Metro Jaya.

Adapun jabatan Dirrekrimsus Polda Metro Jaya yang ditinggalkan akan diisi oleh Kombes Pol. Edy Suranta Sitepu yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, didapuk menjadi Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel).

Jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri yang kosong pun diisi oleh Kombes Pol. Wira Satya Triputra yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Unum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.

“Mutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal yang dinamis dalam tubuh Polri. Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan kedepannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” katanya.

Dia menegaskan bahwa seluruh proses mutasi ini telah melalui pertimbangan matang dan analisis kebutuhan organisasi.

“Mutasi ini tidak hanya sebagai penyegaran, tetapi juga bagian dari transformasi organisasi, operasional, pelayanan, serta pengawasan untuk mewujudkan Polri yang Presisi,” ucapnya.

26/09/2025 13:52
3 Daftar Lengkap Mutasi Polri Terbaru: 4 Kapolda, Wakabareskrim, hingga Komandan Brimob Nasional

Daftar Lengkap Mutasi Polri Terbaru: 4 Kapolda, Wakabareskrim, hingga Komandan Brimob
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 60 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada September 2025.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri, ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, mutasi merupakan bagian dari penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.
“Mutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal yang dinamis dalam tubuh Polri. Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan kedepannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” ujar Trunoyudo, Jumat (26/9/2025).
Salah satunya adalah penunjukan Irjen Ramdani Hidayat menjadi Komandan Korps Brimbob Polri. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Korps Brimbob Polri.
Kemudian ada Brigjen Nunung Syaifuddin sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri.
Nunung yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim, menggantikan Irjen Asep Edi Suheri yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Setelah itu ada Irjen Yuda Gustawan yang sebelumnya menjabat Wakil Kabaintelkam (Wakabaintelkam), kini naik menjadi Kabaintelkam Polri.
Berikut daftar mutasi terbaru di posisi strategis kepolisian:
Berikut rincian mutasi dalam ST/2134/IX/ΚΕΡ./2025 (19 September 2025):
Berikut rincian mutasi dalam ST/2192/IX/ΚΕΡ./2025 (24 September 2025):
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 11:32
Irjen Viktor Theodorus Jadi Kapolda Babel Gantikan Irjen Hendro Pandowo Nasional 26 September 2025

Irjen Viktor Theodorus Jadi Kapolda Babel Gantikan Irjen Hendro Pandowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Viktor Theodorus Sihombing menjadi Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung (Kapolda Babel)
Dalam promosi yang tercatat dalam Surat Telegram Kapolri ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September ini, Viktor Theodorus menggantikan posisi Irjen Hendro Pandowo yang dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Mutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal yang dinamis dalam tubuh Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (26/9/2025).
“Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan kedepannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” ucapnya.
Selain itu, Kapolri juga menunjuk Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Djuhandhani menggantikan posisi Irjen Rusdi Hartono yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.
Tidak hanya itu, Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak juga ditunjuk menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus).
Ade Safri menggantikan posisi Brigjen Pol Helfi Assegaf yang menjadi Kapolda Lampung.
Helfi menggantikan posisi Irjen Pol Helmy Santika yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
Dalam Telegram Rahasia atau TR ini, Kapolri juga menunjuk Brigjen Pol Moh Irhamni menjadi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter).
Irhamni yang tengah bertugas sebagai Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggantikan posisi Brigjen Pol Nunung Syaifuddin yang kini ditunjuk menjadi Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim).
Selain Irhamni, salah satu perubahan penting terjadi di Korps Brimob. Irjen Pol Ramdani Hidayat kini menjabat Dankorbrimob, sementara Brigjen Pol Reza Arief Dewanto menjadi Wadankorbrimob.
Rotasi juga terjadi di Pasukan Gegana, Satuan Intel Brimob, dan jabatan strategis intelijen, termasuk Irjen Pol Yuda Gustawan sebagai Kabaintelkam Polri dan Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna sebagai Wakabaintelkam.
Trunoyudo menegaskan, mutasi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan merupakan bagian dari transformasi menuju Polri yang Presisi.
“Mutasi ini tidak hanya sebagai penyegaran, tetapi juga bagian dari transformasi organisasi, operasional, pelayanan serta pengawasan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 10:34
2 Kapolri Sempat Tanya "Bagaimana Kalau Saya Mundur?", Ini Reaksi Pejabat Polri Nasional

Kapolri Sempat Tanya “Bagaimana Kalau Saya Mundur?”, Ini Reaksi Pejabat Polri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ternyata sudah sempat bertanya kepada para pejabat dan anggota Polri perihal pengunduran dirinya.
Akan tetapi, Sigit mengeklaim, para pejabat dan anggota Polri ini keberatan.
Hal tersebut disampaikan Sigit dalam
program Rosi
di Kompas TV, Kamis (25/9/2025) malam.
“Itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, ‘bagaimana kalau saya mundur?’ Namun dari mereka juga banyak yang keberatan. Dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini, sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang karut-marut, dan kemudian saya mundur, saya tidak tanggung jawab,” ujar Sigit.
“Karena bagi saya, saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan moril mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi,” sambung dia.
Lalu, Sigit turut mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif mengenai nasib para ‘pembantunya’.
Dia menekankan, mereka hanyalah prajurit yang tegak lurus terhadap arahan Presiden.
“Setelah itu tentunya prerogatif Presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang menjadi perintah Presiden,” tegas Sigit.
Saat ditanya kenapa tidak mundur dari Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab moril, Sigit menyebut pengunduran dirinya malah akan memperkeruh suasana.
Apalagi, menurut Sigit, bawahannya di Polri membutuhkan figur yang bertanggung jawab di momen krusial seperti kerusuhan Agustus 2025 lalu.
“Ya karena memang kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab. Dan saat itu kita sudah dalam diskusi yang sebaiknya bagaimana. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya siap mengambil risiko apapun, dan saya siap dicopot. Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat utama saat itu. Sebelum kemudian saya mengambil langkah dan perintah untuk anggota berani mengambil langkah tegas,” papar dia.
Sigit meyakini, pengunduran dirinya dari Kapolri tidak akan menyelesaikan masalah saat itu.
Dia yakin masalah akan semakin parah jika dirinya mundur dari Kapolri.
“Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan, dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena kita juga mendengar masyarakat banyak yang ketakutan, ada yang kondisinya kemudian sangat khawatir akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mereka tidak inginkan,” beber Sigit.
“Dan saat itu yang dibutuhkan adalah kehadiran Polri yang bisa hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dan itu bisa dilakukan kalau Polri mampu kembali bangkit dan melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat dia menciptakan stabilitas kamtibmas. Dan itu akhirnya menjadi hal yang harus saya lakukan,” imbuh dia.
Sebagai informasi, pada akhir Agustus 2025, terjadi demo di berbagai wilayah Indonesia.
Demo itu berujung ricuh, terutama ketika kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri melindas seorang driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan sampai tewas di Jakarta.
Walhasil, kerusuhan makin menjadi-jadi. Massa bahkan melakukan pembakaran fasilitas umum dan gedung DPRD di mana-mana.
Selain itu, massa juga menyerang Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat, yang menjadi markas pusat dari para pelaku pelindas Affan.
Tidak hanya itu, massa turut menjarah rumah dan toko-toko swalayan.
Rumah para pejabat dan anggota DPR tidak luput dari aksi penjarahan tersebut.
Di saat situasi memanas seperti itulah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak mundur oleh publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 05:42
Kapolri Ungkap Moril Polisi Jatuh Saat Penjarahan dan Kerusuhan Pecah dalam Demo Agustus 2025 Nasional 25 September 2025

Kapolri Ungkap Moril Polisi Jatuh Saat Penjarahan dan Kerusuhan Pecah dalam Demo Agustus 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan bahwa moril polisi sempat jatuh ketika terjadi kerusuhan dan penjarahan di mana-mana pasca-demo Agustus 2025 lalu.
Sebab, ada anggapan bahwa polisi tidak bisa berbuat apa-apa kala itu, sehingga penjarahan dan pembakaran gedung DPRD terjadi begitu saja.
“Ya mungkin Mba Rosi boleh berasumsi. Tapi di sisi saya, saya melihat bahwa peristiwa yang ada harus segera kita tindak lanjuti,” ujar Sigit dalam
program Rosi
di Kompas TV, Kamis (25/9/2025) malam.
“Dan langkah yang paling utama adalah, mohon maaf, peristiwa yang ada itu sempat menjatuhkan moril anggota saya,” sambungnya.
Sigit menjelaskan, saat itu tugas utamanya adalah bagaimana dirinya membangkitkan moril anggotanya kembali.
Ketika polisi bangkit, kata dia, maka mereka bisa kembali melaksanakan tugasnya.
“Sehingga tugas saya saat itu adalah bagaimana mengembalikan moril anggota supaya bangkit kembali, dan segera bisa melaksanakan tugasnya. Dan saat itu, itu yang kita lakukan,” tegas Sigit.
Walhasil, Sigit menyampaikan, polisi bisa membuat situasi di masyarakat kembali normal.
Meski begitu, Sigit menekankan polisi tetap waspada, supaya kerusuhan serupa tidak terjadi lagi ke depannya.
“Sehingga kemudian moril anggota kembali bangkit, kita bisa segera pulihkan. Dan mungkin sekarang kita lihat bahwa kondisi sudah normal, namun kita tetap waspada, jangan sampai hal ini berulang kembali,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 22:38
Soal Tragedi Penjarahan dan Kerusuhan Agustus, Kapolri: Polisi Sempat Hanya Bisa Bertahan Nasional 25 September 2025

Soal Tragedi Penjarahan dan Kerusuhan Agustus, Kapolri: Polisi Sempat Hanya Bisa Bertahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa polisi sempat dalam kondisi hanya bisa bertahan ketika tragedi kerusuhan dan penjarahan terjadi pada akhir Agustus dan awal September 2025 lalu.
Apalagi, peristiwa kerusuhan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di satu titik saja.
“Ya yang jelas memang peristiwa itu terjadi di mana-mana, hampir serentak dan itu membuat Polri saat itu sempat dalam kondisi hanya bertahan,” ujar Sigit dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (25/9/2025).
Sigit menjelaskan, akibat kejadian tersebut, dia pun menggelar rapat di lingkungan Polri.
Dia memutuskan bahwa polisi harus segera bertindak, mengingat masyarakat sudah banyak mengeluhkan dan mengkhawatirkan situasi keamanan dan ketertiban.
“Sehingga kemudian saat itu polisi mengambil langkah, polisi bertindak tegas, polisi harus mengambil alih situasi yang ada, dan segera mengembalikan situasi sehingga kembali normal,” jelasnya.
Sigit mengeklaim bahwa polisi hanya butuh waktu dua hari untuk membuat situasi kembali normal.
“Yang pasti, kata dia, situasi serupa seperti tragedi kerusuhan 1998 ini tidak boleh terjadi kembali. Saat itu dalam waktu 2 hari, situasi yang ada bisa kembali normal. Dan tentunya ini menjadi evaluasi kita bahwa ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi,” imbuh Sigit.
Sebagai informasi, setelah demo pada Agustus 2025 lalu, kerusuhan di sejumlah daerah pecah.
Di antaranya terjadi penjarahan, pembakaran fasilitas umum, bahkan gedung DPRD.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 22:30
Kapolri: Seberapa Hebat Pun Komite Dibentuk, Kalau Enggak Mau Mereform Kita Sendiri, Percuma! Nasional 25 September 2025

Kapolri: Seberapa Hebat Pun Komite Dibentuk, Kalau Enggak Mau Mereform Kita Sendiri, Percuma!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri harus dilakukan dari dalam, bukan semata-mata diserahkan kepada komite bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Listyo saat menanggapi skeptisisme publik mengenai pembentukan tim akselerasi transformasi Polri oleh institusi Korps Bhayangkara tersebut.
“Jadi saya kira kalau kita enggak mereform diri kita sendiri, tentunya seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita enggak mau mereform kita sendiri ya percuma,” kata Listyo dalam program
Rosi Kompas TV
, Kamis (25/9/2025).
Kapolri menjelaskan, tim akselerasi dibentuk untuk menumbuhkan komitmen dan semangat yang sama di internal Polri agar siap melakukan transformasi dan perbaikan.
“Jadi justru dengan kita bentuk tim yang kemudian mempunyai semangat yang sama untuk melakukan reform, melakukan transformasi perbaikan, tentunya ini menjadi penting,” kata Listyo.
“Karena semangatnya ini kemudian menjadi sama dengan apa yang menjadi harapan dan kebijakan dari Presiden pada saat membentuk komite. Dan juga, saya pikir ini yang menjadi harapan publik,” ucapnya.
Listyo menekankan, niat baik dan keseriusan dari dalam tubuh Polri sangat menentukan keberhasilan agenda reformasi Polri.
“Sekali lagi, reform harus dilakukan dari dalam oleh kita. Niat baik kita harus memiliki semangat untuk perbaikan terhadap institusi,” kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
“Begitu kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki niat yang sama, tentunya semua yang menjadi keputusan kebijakan strategis yang ada di komisi reformasinya Bapak Presiden itu bisa berjalan,” ucapnya.
Namun, Kapolri mengingatkan bahwa sebaliknya, jika Polri tidak memiliki komitmen untuk berubah, maka upaya reformasi akan sia-sia.
“Tapi sebaliknya, kalau dari kita enggak ada niat tersebut ataupun kami tidak dalam posisi yang siap untuk direform, ya semuanya percuma,” kata Listyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 22:07