Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Terkait tokoh-tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri, Prasetyo Hadi menyebut salah satunya adalah mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

    Mensesneg mengaku Mahfud MD sudah memberi konfirmasi tentang kesediaanya untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.

    Dia mengatakan anggota komite tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut.

    Diketahui, Mahfud MD beberapa kali aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

    Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Menurut Mahfud MD, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

    Adapun terkait Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Istana menilai bahwa hal tersebut memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia. (fajar)

  • Prabowo Kumpulkan Menko-Gubernur BI di Kertanegara Bahas Stimulus Ekonomi

    Prabowo Kumpulkan Menko-Gubernur BI di Kertanegara Bahas Stimulus Ekonomi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri koordinator (menko), menteri, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam. Dalam pertemuan itu, dia membahas tentang stimulus ekonomi.

    Selain jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat BI, Prabowo juga memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

    “Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menentukan dan memutuskan beberapa stimulus ekonomi yang akan dilaksanakan pemerintah pada pekan depan,” tulis Sekretariat Kabinet melalui unggahan pada akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (13/10/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan optimismenya bahwa kondisi ekonomi nasional akan semakin membaik dengan adanya pertambahan tenaga kerja serta berputarnya roda perekonomian melalui berbagai program.

    Program-program tersebut antara lain mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih dari 11 ribu dapur, pembangunan 350.000 Rumah Subsidi yang sudah terlaksana, pembukaan lahan pertanian, serta perputaran ekonomi dari program-program yang tengah berjalan.

    “Seluruhnya akan terus dikawal dan dipastikan agar semuanya dapat berjalan sesuai target dan rencana,” lanjutnya.

    (shc/ara)

  • Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Oleh:R Haidar Alwi

    SPEKULASI yang dilontarkan purnawirawan TNI Sri Radjasa Chandra tentang adanya “agenda tersembunyi” di balik pertemuan mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 4 Oktober 2025 jelas tidak berdasar.

    Spekulasi tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi persepsi publik terhadap dinamika kenegaraan yang seharusnya dijaga marwah dan rasionalitasnya.

    Menyebut bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo demi mengamankan pintu terakhir di tengah berbagai kasus yang dihadapinya adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta, lebih menyerupai narasi insinuatif yang mengaburkan logika politik dan hukum negara.

    Dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, penunjukan dan pemberhentian Kapolri bukan produk barter politik, tetapi mekanisme formal yang melewati pertimbangan institusional dan etika pemerintahan.

    Pernyataan seperti itu justru mengandung risiko serius terhadap stabilitas opini publik.

    Ia menggeser ruang dialog publik dari argumentasi objektif menuju rumor politis yang menstigmatisasi lembaga negara, terutama Polri, seolah-olah alat politik personal.

    Padahal, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri sedang berupaya keras menjalankan transformasi kelembagaan, menegakkan keadilan restoratif, dan memulihkan kepercayaan publik melalui langkah-langkah profesional dan humanis.

    Menyandarkan opini publik pada spekulasi tanpa bukti hanya memperlemah legitimasi institusi yang tengah berjuang memperbaiki diri.

    Para purnawirawan TNI semestinya menjadi panutan dalam menjaga etika berwacana dan kedewasaan politik di ruang publik.

    Reputasi mereka dibangun dari disiplin militer dan semangat pengabdian pada negara, bukan pada penggiringan opini yang bersifat destruktif.

    Karena itu, sudah selayaknya tokoh-tokoh TNI lebih arif dalam menilai dan menyampaikan pandangan yang menyentuh lembaga-lembaga strategis negara seperti Polri.

    Kritik konstruktif tentu dibutuhkan, tetapi harus berbasis data, disampaikan dengan bahasa yang membangun, bukan dengan insinuasi yang memperuncing persepsi publik.

    Kehati-hatian ini penting agar publik tidak membaca adanya agenda terselubung di balik serangkaian pernyataan yang bernada sinis terhadap Kapolri maupun institusi Polri.

    Bila pola ini terus berulang, bisa muncul kesan bahwa sebagian purnawirawan TNI sengaja digunakan atau dibiarkan menjadi corong untuk melemahkan citra Polri dan pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Situasi semacam itu bukan hanya merugikan Polri, tetapi juga merusak harmoni dan soliditas antar-institusi pertahanan dan keamanan negara (TNI-Polri).

    Dalam konteks relasi sipil-militer modern, tanggung jawab moral para purnawirawan TNI bukan lagi berada pada medan tempur, tetapi pada ruang moral kebangsaan: menjaga agar opini publik tidak disesaki prasangka, menjaga agar negara tetap berdaulat atas kebenaran, bukan atas rumor.

    Maka, kebijaksanaan dalam berbicara tentang institusi negara adalah bentuk tertinggi dari patriotisme.

    (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

  • HAI Polisikan Akun Medsos yang Sebut Putra Kapolri Terlibat Tambang Ilegal!

    HAI Polisikan Akun Medsos yang Sebut Putra Kapolri Terlibat Tambang Ilegal!

    GELORA.CO –  Haidar Alwi Institute melaporkan akun media sosial yang diduga menyebar hoaks melalui postingan Anak Kapolri Terlibat Tambang Ilegal di Facebook.

    Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institut (HAI) bersama tim hukum mendatangi Bareskrim Polri, Kamis, 9 Oktober 2025. 

    Kedatangan HAI untuk melakukan konsultasi laporan akun media sosial (medsos) terkait pencemaran nama baik dan hoaks.

    Adapun postingan yang dimaksud yaitu sebuah akun Facebook Sentosa Kuprol menulis putra Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terlibat tambang ilegal di Maluku Utara.

    “Disebutkan oleh akun Facebook inisial SK dan beberapa akun lainnya,” ujar tim hukum Haidar Alwi Institute Riski Syah Putra Nasution di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025. 

    Dia mengatakan, polisi telah menyatakan bahwa apa yang diunggah akun Facebook (FB) itu telah memenuhi unsur pidana. Polisi menyebut akun FB tersebut juga memenuhi unsur penyebaran hoaks.

    “Kita konsultasi ke kepolisian, masuk unsurnya,” ucapnya. Hanya saja, berdasarkan hasil konsultasi untuk laporan pencemaran nama baik harus dilaporkan sendiri oleh yang bersangkutan. “Kami disarankan agar korban langsung yang membuat laporan polisi karena nama dia langsung yang dituduh di situ,” kata Riski.

    Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbaru disebutkan dalam Pasal 27A bahwa yang bisa melaporkan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah korban sendiri.

    Direktur Haidar Alwi Institute Sandri Rumanama menegaskan akan memproses hukum persoalan ini. Hal itu guna menimbulkan efek jera pelaku sehingga tak berbicara atau sembarang menuduh melalui unggahan media sosial.

    “Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kami menjaga martabat institusi Polri,” ucapnya.

  • Sosok Brigjen Ahrie Sonta, Mantan Ajudan Prabowo jadi Salah Satu Jenderal Termuda di Polri – Page 3

    Sosok Brigjen Ahrie Sonta, Mantan Ajudan Prabowo jadi Salah Satu Jenderal Termuda di Polri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nama Ahrie Sonta menjadi satu dari 27 perwira Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat. Ahrie Sonta resmi pecah bintang menjadi bintang satu atau berpangkat Brigjen pada Senin (6/10/2025) malam.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, integritas, dan pengabdian para perwira tinggi tersebut terhadap institusi dan negara.

    “Kenaikan pangkat ini bukan sekadar simbol kehormatan, tapi juga amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Sandi dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

    Ahrie Sonta menjadi salah satu polisi yang menjadi jenderal termuda di Korps Bhayangkara. Dia mendapatkan pangkat Jenderal bintang satu pada usia 44 tahun.

    Nama Ahrie Sonta mulai dikenal publik saat terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ahrie Sonta menjadi ajudan dari unsur Polri. Sementara, 4 ajudan Presiden Prabowo lain berasal dari 3 matra Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Rekam jejaknya di kepolisian maupun latar belakang Pendidikan juga cukup mentereng hingga dipercaya menjadi Sekpri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

     

  • Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.

    “Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” kata Gibran dalam sambutannya pada kegiatan tanam jagung serentak di Kabupaten Tangerang, Rabu.

    Gibran mengatakan sejalan dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.

    Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusi bersama,” katanya.

    Menurut Wapres, langkah kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan pemenuhan kekuatan pangan nasional.

    Kendati demikian, upaya serupa yakni dengan terus menggenjot kegiatan penanaman komoditi pangan di seluruh wilayah dapat dipertahankan dengan baik agar tujuan utama dalam penguatan swasembada bisa terealisasi.

    “Ini sudah ada lebih dari 30.000 gabungan kelompok tani dan total produksinya sudah mencapai 2,8 juta di kuartal ketiga ini. Apalagi di Banten ini banyak pabrik, pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga berpesan kepada lembaga terkait khususnya Bulog dan Kementerian untuk terus mendukung para petani melalui inovasi, terobosan hingga mempermudah kebutuhan pupuk dan bibit tanaman.

    Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan tanam jagung serentak di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Wapres Gibran tiba di lokasi penanaman sekitar pukul 08.56 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Gubernur Banten Andra Soni serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

    Setibanya di lokasi penanaman jagung, Wapres menerima laporan dari beberapa pejabat Polri dan pemerintah daerah setempat tentang gambaran umum progres hasil pertanian, lahan, varietas tanaman, dan metode penanaman.

    Selanjutnya, ia melakukan kegiatan penanaman jagung hibrida yang merupakan jenis jagung dengan ketahanan genetis alami terhadap penyakit bulai yang dapat menghemat biaya produksi dengan menggunakan traktor.

    Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian dan sembako dari Polri untuk masyarakat sekitar.

    Kemudian, Wapres turut meninjau beberapa stand hasil olahan pertanian dan hasil produk usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) khas daerah Kabupaten Tangerang serta menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin secara gratis.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri gelar tanam jagung kuartal IV guna dukung swasembada pangan

    Polri gelar tanam jagung kuartal IV guna dukung swasembada pangan

    “Khusus hari ini, dengan dipimpin Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal IV pada 3.861 hektare lahan di seluruh wilayah Indonesia,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri menggelar penanaman jagung kuartal IV secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung swasembada pangan.

    Penanaman ini dimulai secara simbolis dengan dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dengan didampingi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Desa Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

    “Khusus hari ini, dengan dipimpin Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal IV pada 3.861 hektare lahan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kapolri dilansir dari keterangan dikonfirmasi.

    Kapolri menyebut, secara khusus di Banten, penanaman jagung dilaksanakan pada lahan seluas 208 hektare. Sementara itu, pada pusat lokasi kegiatan, penanaman dilakukan pada lahan seluas 50 hektare.

    Pemimpin Korps Bhayangkara itu menyebut, dalam penanaman jagung kuartal IV ini, Polri memberdayakan 602.208 petani yang tergabung dalam 30.548 kelompok tani di seluruh Indonesia.

    “(Diberdayakan) untuk turut serta mengelola lahan siap tanam,” katanya.

    Adapun dalam proses penyerapan hasil panen, Kapolri menyebut bahwa fokus utama diarahkan untuk mendukung penyerapan jagung oleh Bulog sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan nasional.

    “Pada hari ini kami akan memberangkatkan sebanyak 1.268 ton jagung untuk diserap oleh Bulog di seluruh Indonesia. Khusus Provinsi Banten, pemberangkatan ke gudang Bulog mencapai 160 ton,” ujarnya.

    Selain itu, kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) terus diperkuat untuk memastikan penyerapan dapat berjalan optimal dan merata.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri Nasional 8 Oktober 2025

    Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri Nasional 8 Oktober 2025

    Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding meminta Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk menyingkirkan praktik militeristik dan politik praktis yang masih tersisa di tubuh kepolisian.
    Sudding menilai, sejatinya ada tiga hal penting yang perlu segera menjadi prioritas kerja Komite Reformasi Polri.
    Pertama, transparansi dan akuntabilitas internal agar publik memiliki akses terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, dan mekanisme penindakan.
    “Kedua, demiliterisasi dan depolitisasi. Polri perlu menyingkirkan praktik militeristik dan keterlibatan politik praktis yang masih tersisa sejak era ABRI,” ujar Sudding dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
    Selain itu, lanjut Sudding, perubahan budaya organisasi juga harus menjadi fokus dalam agenda reformasi Polri.
    Perubahan budaya tersebut mencakup pola pendidikan, etika pelayanan publik, dan sikap aparat terhadap masyarakat.
    “Reformasi harus menyasar pola pendidikan, etika pelayanan publik, serta sikap aparat terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan,” terang Sudding.
    Politikus PAN itu mengingatkan, reformasi hanya bisa terwujud jika komite diberi kewenangan mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi, dan praktik operasional Polri, bukan sekadar menjadi simbol formalitas.
    “Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” kata Sudding.
    Menurut Sudding, keberhasilan reformasi Polri tidak boleh hanya diukur dari laporan administratif atau pencitraan politik, tetapi juga dampak nyata terhadap perlindungan hak warga dan kepastian hukum.
    “Komite Reformasi Polri harus menjadi instrumen kontrol yang efektif, menutup celah sejarah reformasi 1998 yang belum tuntas,” kata Sudding.
    “Dan tentunya harus memastikan Polri mampu menjalankan fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara profesional,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan meresmikan Komite Reformasi Polri dan melantik sembilan orang anggotanya pada pekan ini.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden.
    “Minggu depan. Iya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” ujar Prasetyo, usai Upacara HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Sejumlah nama disebut akan bergabung dalam komite tersebut, di antaranya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, eks Menko Polhukam Mahfud MD, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
    Prasetyo menegaskan, komite bentukan presiden berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang telah dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di internal kepolisian.
    Namun, keduanya akan bekerja dengan semangat yang sama untuk memperbaiki institusi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Unggah Potret SBY dan Kapolri Duduk Bersama, Ferdinand Hutahaean: Bikin Penasaran Banyak Orang

    Unggah Potret SBY dan Kapolri Duduk Bersama, Ferdinand Hutahaean: Bikin Penasaran Banyak Orang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, turut merespons momen kebersamaan antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Ferdinand membagikan foto yang menampilkan SBY dan Kapolri duduk berdampingan dengan mengenakan seragam loreng.

    “Bikin penasaran banyak orang,” kata Ferdinand di trheads, Rabu (8/10/2025).

    Foto tersebut ramai dibicarakan warganet lantaran muncul tak lama setelah viralnya video yang memperlihatkan momen Listyo Sigit tampak tidak disalami oleh SBY dalam sebuah acara.

    Kini, potret keduanya yang duduk berdampingan itu seolah menjadi penegasan bahwa hubungan di antara mereka baik-baik saja.

    Dalam foto yang beredar, tampak SBY mengenakan seragam loreng berwarna hijau muda, sementara Kapolri mengenakan seragam loreng bernuansa gelap.

    Momen tersebut memunculkan beragam komentar dari netizen.

    Tidak sedikit yang menilai kemunculan foto itu menjadi jawaban atas isu renggangnya hubungan keduanya, sementara sebagian lainnya menyebut unggahan Ferdinand sukses mencuri perhatian publik.

    Sebelumnya, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

  • PD Tepis Narasi di Video Viral, Tegaskan SBY dan Kapolri Akrab di HUT TNI

    PD Tepis Narasi di Video Viral, Tegaskan SBY dan Kapolri Akrab di HUT TNI

    Jakarta –

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akrab dalam rangkaian puncak HUT TNI di Monas beberapa waktu lalu. SBY dan Kapolri sempat mengobrol berdua di holding room acara.

    Hal ini disampaikan elite Demokrat Jansen Sitindaon saat dikonfirmasi mengenai video SBY yang tampak melewati Kapolri saat bersalaman. Jansen menyebut momen yang terekam dalam video viral tersebut hanya situasional saja. Jansen menegaskan SBY dan Kapolri berjumpa dan mengobrol akrab di holding room acara.

    “Situasional aja itu. Mungkin terlewat. Namanya ramai begitu. Dan di momen yang sepersekian detik itu juga Pak Sigit juga mungkin lupa atau sungkan menjulurkan tangannya sehingga tidak terpantau Pak SBY waktu lewat,” kata Jansen, Senin (7/10/2025).

    Sebagai bukti, Jansen membagikan foto momen keakraban SBY dan Kapolri Jenderal Sigit. Foto tersebut memotret momen SBY dan Kapolri duduk berdampingan sembari mengobrolkan sesuatu.

    Dalam foto lain tampak Wapres Gibran Rakabuming ikut menyimak obrolan SBY dan Kapolri. Di seberang SBY, Kapolri dan Gibran, ada Wapres ke-6 Try Sutrisno.

    Jansen meminta momen sepersekian detik seperti dalam video viral itu tidak diperpanjang menjadi isu liar. Dia menegaskan tak ada masalah antara SBY dan Jenderal Sigit.

    “Jangan dari kejadian yang sepersekian detik jadi ditarik kesimpulan ada masalah. Karena memang semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Jadi semuanya baik-baik saja. Tidak seperti yang terlihat di video yang sepersekian detik itu,” tegas Jansen.

    Senada, Wasekjen Demokrat Syahrial Nasution menegaskan tak ada isu apapun di antara SBY dan Jenderal Sigit. Dia menegaskan SBY dan Jenderal Sigit bahkan bercengkerama di holding room Monas.

    “Sebelum beredar video viral Pak SBY seolah-olah tidak menyalami Kapolri, Pak SBY dan Kapolri lama bercengkerama di holding room Monas menjelang acara HUT TNI,” kata Syahrial.

    (gbr/tor)