Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Apresiasi Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi III DPR Beri Nilai 9 Untuk Kapolri

    Apresiasi Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi III DPR Beri Nilai 9 Untuk Kapolri

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan nilai 9 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kinerjanya mengamankan Pilkada 2024, termasuk saat hari pencoblosan.

    “Pak kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari satu sampai sepuluh, saya berani kasih nilai sembilan,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di ruangan Komisi III DPR, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Berdasarkan hasil laporan masyarakat dan monitoring aktif Komisi III DPR, kata Habiburokhman, Polri telah bekerja maksimal mulai dari persiapan hingga pencoblosan Pilkada 2024. Pada tahapan persiapan, Polri telah membantu distribusi logistik pilkada dan penyiapan TPS. Pada saat pemungutan suara, Polri juga mampu menjaga ketertiban dari tahapan pencoblosan hingga selesai hitung cepat.

    “Kami menyampaikan sekali lagi bahwa peran Polri sangat maksimal terkait pengamanan Pilkada 2024. Kami harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Listyo Sigit, para kapolda, para kapolres, para kapolsek, para babinkamtibmas,” tegas dia.

    Hanya saja, kata Habiburokhman, Komisi III DPR mencatat setidaknya ada lima peristiwa menonjol terkait pengamanan Pilkada 2024. Pertama, kejadian di Puncak Jaya, Papua Tengah, yaitu bentrokan antara pendukung karena terjadi saling klaim kemenangan.

    “Kami terus pantau kejadian tersebut. Kami anggap respons Polri sudah tepat, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tepat dan terukur,” tutur dia.

    Bentrokan karena saling klaim kemenangan antara paslon juga terjadi di Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kasus terakhir yang menonjol adalah penembakan pelajar di Semarang sehari menjelang pencoblosan Pilkada 2024.

    “Walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang (pencoblosan) di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa kapolres-nya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya karena kapolresnya ini setelah kejadian saya telpon saja, tidak angkat telpon,” pungkas Habiburokhman.

  • Komisi III sebut Polri telah berperan maksimal amankan pilkada

    Komisi III sebut Polri telah berperan maksimal amankan pilkada

    Secara garis besar kami perlu sampaikan bahwa Polri benar-benar maksimal menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya terkait pengamanan pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa secara garis besar Polri telah berperan maksimal dalam pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

    “Secara garis besar kami perlu sampaikan bahwa Polri benar-benar maksimal menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya terkait pengamanan pilkada,” kata Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia pun menyampaikan apresiasi atas peran maksimal seluruh personel Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    “Apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri Listyo Sigit, para Kapolda, para Kapolres, para Kapolsek, para Bhabinkamtibmas,” ucapnya.

    Dia menuturkan peran maksimal Polri atas pengamanan Pilkada 2024 tersebut, mulai dari tahapan persiapan hingga pasca-pemungutan suara pada 27 November 2024.

    “Persiapan artinya membantu distribusi logistik, penyiapan TPS (tempat pemungutan suara), kemudian juga pelaksanaan pencoblosan, menjaga ketertiban terkait pencoblosan, sampai dengan selesainya penghitungan cepat di masing-masing daerah,” ujarnya.

    Dia pun menyatakan pihaknya membuka diri terhadap masukan masyarakat atas penyelenggaraan pengamanan Pilkada 2024 yang saat ini tengah memasuki tahapan proses penghitungan suara berjenjang.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • 1.104 prajurit taruna Akademi TNI/Akpol diwisuda di Akmil Magelang

    1.104 prajurit taruna Akademi TNI/Akpol diwisuda di Akmil Magelang

    Pendidikan dasar integratif bukanlah sekadar konsep, melainkan juga praktik nyata guna menyatukan persepsi dua institusi besar, TNI dan Polri.

    Magelang (ANTARA) – Sebanyak 1.104 prajurit taruna Akademi TNI dan taruna/taruni Akademi Kepolisian (Akpol) mengikuti upacara wisuda di Lapangan Saptamarga Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Mereka terdiri atas 430 taruna Akademi Militer, 200 taruna Angkatan Laut, 149 taruna Akademi Angkatan Udara, dan 325 taruna/taruni Akpol.

    “Mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar integratif selama 4 bulan,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    Pendidikan ini, kata dia, merupakan langkah awal dalam perjalanan karier mereka menuju cita-cita menjadi perwira TNI/Polri yang tangguh berkarakter dan berintegritas dalam mengawal bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045.

    Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pendidikan dasar integratif untuk membentuk prajurit taruna Akademi TNI dan taruna/taruni Akpol menjadi institusi yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan semangat integrasi antara TNI dan Polri yang menjadi fondasi penting, sinergi, dan aktivitas TNI/Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

    Panglima TNI menegaskan bahwa pendidikan dasar integratif bukanlah sekadar konsep, melainkan juga praktik nyata guna menyatukan persepsi dua institusi besar, yaitu TNI dan Polri, guna menghadapi berbagai tantangan bangsa.

    “Selama pendidikan integratif para taruna dan taruni berkesempatan untuk mempelajari potensi dan karakter satu sama lain,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa taruna dan taruni wisuda hari ini adalah awal dari pendidikan lanjutan sebagai seorang taruna dan taruni di akademi TNI dan Akpol yang memerlukan komitmen , kedisiplinan, semangat belajar, dan dedikasi yang lebih tinggi.

    “Jadikan keberhasilan yang diraih saat ini sebagai modal kepercayaan diri dan kepribadian yang tangguh dalam menempuh pendidikan selanjutnya,” pesan Panglima TNI.

    Jenderal TNI Agus Subiyanto berharap mereka dapat terus menjaga dan memupuk semangat dan mentalitas integrasi yang telah tertanam selama pendidikan ini walaupun menempuh pendidikan di tempat yang berbeda.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada mereka untuk meningkatkan motivasi belajar dan berlatih karena keberhasilan hanya milik mereka yang mempersiapkan diri dengan baik serta tidak pernah lelah dalam berusaha.

    Jenderal Pol. Listyo Sigit menuturkan pendidikan dasar integratif kemitraan Akademi TNI dan Akpol yang telah mereka tempuh merupakan wujud penanaman nilai-nilai sinergitas soliditas sejak dini untuk membentuk ikatan emosional yang erat.

    “Hal tersebut sangatlah penting agar kelak para taruna menjadi perwira-perwira muda yang mampu bekerja sama dan bahu membahu dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa serta menyukseskan misi Astacita guna mewujudkan Indonesia sebagai negara kuat, terhormat, dan sejahtera,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Kapolri, taruna harus terus menempa diri guna membentuk karakter unggul sebagai cerminan seorang taruna sejati yang tanggap tanggon dan trengginas serta menamkan sikap prajurit yang berjiwa saptamarga yang berpedoman pada sumpah prajurit dan 8 wajib TNI serta bhayangkara negara yang senantiasa berpegang teguh pada tibrata dan caturprasetya.

    “Tentunya nilai-nilai tersebut harus terpatri kuat dalam diri setiap taruna sebagai fondasi utama, baik selama pendidikan maupun saat menjalani tugas di lapangan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDI-P Minta Polri Kembali ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Irit Bicara, Panglima Bungkam Regional 29 November 2024

    PDI-P Minta Polri Kembali ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Irit Bicara, Panglima Bungkam Regional 29 November 2024

    PDI-P Minta Polri Kembali ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Irit Bicara, Panglima Bungkam
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kepala Kepolisian RI Jenderal
    Listyo Sigit Prabowo
    memberikan tanggapan terkait permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) agar Polri dikembalikan di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.
    Dalam acara wisuda prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) 2024 yang berlangsung di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (29/11/2024), Listyo memaparkan tahapan pendidikan lanjutan untuk 325 lulusan Akpol.
    Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh
    Panglima TNI
    Jenderal TNI
    Agus Subiyanto
    .
    Ketika ditanya mengenai dorongan PDI-P untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Listyo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan.
    “Tanya yang nanya,” ujar Listyo, sebelum meninggalkan sesi wawancara.
    Agus Subiyanto, yang hadir dalam acara tersebut, memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listyo.
    Ketua DPP
    PDIP
    Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan untuk mendorong Polri berada di bawah kendali TNI atau Kemendagri.
    Pertimbangan ini muncul setelah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024 di beberapa wilayah, di mana PDI-P merasa mengalami kekalahan akibat keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka sebut sebagai “parcok” (partai cokelat).
    Deddy menegaskan bahwa “parcok” tidak terlepas dari pengaruh “Jokowisme,” yang dianggapnya masih mengintervensi proses elektoral dalam pilkada serentak, termasuk di Jawa Tengah.
    “Bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi dalam demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjalanan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal partai cokelat,” kata dia dikutip Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Minta Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit

    PDIP Minta Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.

    Mulanya, Deddy menyoroti buruknya budaya politik yang terjadi sejak perhelatan Pilpres 2024 hingga Pilkada 2024, menyebutnya sebagai budaya Jokowisme.

    “Pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme,” katanya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.

    Dalam budaya Jokowisme, Deddy menyebutkan akibat ambisi Jokowi itu akhirnya mereka menggerakkan instrumen aparat kepolisian atau yang disebut Partai Cokelat demi bisa menjalankan sisi gelap demokrasi.

    “Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal ‘partai cokelat’,” jelas Deddy.

    Bahkan, kata Deddy, intervensi partai cokelat di Pilkada 2024 ini telah disinggung dalam rapat Komisi II dan Komisi III DPR RI.

    Ia mengatakan, pergerakan aparat kepolisian atau yang disebut Partai Cokelat ini bergerak sudah berdasarkan komando.

    Ia pun menuding pihak yang memberikan komando dibalik itu semua adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” katanya. 

    Atas dasar itu, ia meminta agar Listyo bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya.

    “Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita,” ujarnya. 

    Selain itu, ia juga meminta kepada pendukung Prabowo agar bisa mendesak presiden untuk mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan untuk memutus syahwat Jokowi.

    “Kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo,” jelasnya.

    “Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa Presiden Prabowo,” ujarnya.

  • PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal sisi gelap demokrasi RI, seperti dari cawe-cawe Jokowi hingga Partai Coklat (Parcok). 

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa menurut PDIP, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah Ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi” tutur Hasto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

    Kemudian, para ketua DPP mulai menjelaskan soal ‘kegelapan demokrasi’ yang dimaksud secara bergantian. Contohnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menuturkan soal kecurangan Bobby Nasution.

    “Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat, bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa,” terangnya.

    Djarot kemudian menyebutkan soal intimidasi parcok kepada pemerintah desa di Sumatra Utara untuk menjadi timses di pemungutan suara dan oknum di polsek untuk mengamankan suara. Mereka juga tak berani bercerita.

    Kemudian, ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menuturkan bahwa ia menemukan sejumlah anomali yang terjadi di Pilkada Banten, yakni pada pasangan Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi.

    Diungkapkan olehnya, Atas arahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Basarah akan bersikap atas anomali-anomali yang diberikan dengan melakukan legal action.

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus juga menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi. Ia mengatakan bahwa Listyo adalah orang yang paling bertanggungjawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya,” ucap Deddy.

    Dia juga menuturkan bahwa di dalam DPR, baik pada Komisi II maupun pada Komisi III sudah mensinyalir hal ini.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” ucapnya.

    Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan Adian Napitupulu juga sempat menuturkan soal potensi kerugian negara lantaran adanya politik uang pada Pilkada 2024. Dikatakan, dia mendeteksi politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

  • Lemkapi harap Polri dan TNI tak lengah amankan pilkada hingga selesai

    Lemkapi harap Polri dan TNI tak lengah amankan pilkada hingga selesai

    Persatuan dan kesatuan selalu menjadi hal yang paling utama dan kita berdoa agar seluruh pelaksanaan pemilu bisa diterima oleh seluruh pihak

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mengharapkan agar Polri dan TNI tidak lengah mengamankan seluruh tahapan pilkada hingga selesai setelah sukses menyelenggarakan pemungutan suara dengan aman dan damai pada Rabu (27/11).

    Edi meminta seluruh jajaran Polri dan TNI serta aparat penegak hukum untuk tidak lengah dan fokus dalam pengamanan pilkada serentak 2024 ini.

    “Harus cepat bertindak dan bersikap profesional mengantisipasi konflik pilkada yang bisa muncul sewaktu- waktu di tengah masyarakat,” katanya.

    “Kita sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri dan TNI serta dukungan seluruh masyarakat hingga pungutan pilkada 2024 berjalan aman dan kondusif,” kata dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri tetap mewaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pascapungutan suara pada Pilkada 2024, Rabu (27/11).

    Kapolri mengatakan pengamanan akan difokuskan pada wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sebagaimana yang telah dipetakan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri maupun dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Kapolri menyerukan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga persatuan agar tahapan Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai hingga ditetapkan kepala daerah terpilih.

    “Persatuan dan kesatuan selalu menjadi hal yang paling utama dan kita berdoa agar seluruh pelaksanaan pemilu bisa diterima oleh seluruh pihak,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 10 Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung Nasional

    10 Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung Nasional

    Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    kembali meminta jajarannya di
    Kabinet Merah Putih
    yang hadir dalam acara Puncak Peringatan
    Hari Guru nasional
    di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024) untuk bernyanyi.
    “Sebagai penutup, saya ingin, karena di Indonesia gubernur, menteri, jenderal itu selalu dihormati, selalu dikasih pelayanan yang baik, sekali-kali menteri, jenderal, harus menghibur. Bagaimana? Setuju?” kata Prabowo saat menutup sambutannya, Kamis sore.
    Prabowo lantas meminta jajarannya untuk naik ke atas panggung. Di sana, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Lalu, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau
    Mayor Teddy
    yang namanya berkali-kali diteriakkan oleh para guru juga diminta Prabowo untuk ikut bernyanyi bersama.
    “Saya minta para menteri yang memiliki kemampuan menyanyi untuk naik di sini,” kata Prabowo lagi.
    Kemudian, para menteri hingga pejabat tinggi turut naik ke atas panggung untuk bernyanyi. Tiga di antaranya adalah Teddy, Sri Mulyani, dan Listyo Sigit.
    Lagu pertama yang dinyanyikan adalah Hymne Guru.
    Tak beberapa lama, nama Teddy kembali diteriakkan oleh para guru yang membuat Prabowo bertanya-tanya.
    “Kok kalian senang sekali sama Teddy, gimana, sih,” tanya Prabowo.
    Selanjutnya, nyanyian terus berlanjut. Lagu-lagu dengan tema hari guru dinyanyikan silih berganti, yakni lagu berjudul “Pergi Belajar”, “Kasih Ibu”, dan “Indonesia Jaya”.
    Acara lalu ditutup dengan penampilan band Wali yang membawakan sejumlah lagu andalannya.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Usai Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 – Page 3

    3 Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Usai Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah pernyataan usai terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 27 November 2024.

    Salah satunya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, terdapat sejumlah wilayah yang rawan terjadinya gangguan pada saat proses perhitungan suara Pilkada 2024 atau setelahnya.

    Hal tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring pengamanan Pilkada 2024 bersama Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    “Kemudian kita tetap waspada, pasca dari hasil penghitungan nanti, khususnya di wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi pantauan kita terkait dengan yang kerawanannya tinggi di beberapa titik,” kata Sigit di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, Rabu 27 November 2024.

    Menurut Listyo Sigit, Polri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada berlangsung. Beberapa wilayah itu, kata dia, khususnya daerah yang hanya memiliki dua paslon saja.

    “Beberapa titik yang sudah dikeluarkan oleh Baintelkam maupun dari Bawaslu dan beberapa tambahan yang ada dua paslon,” sebut Sigit.

    Selain itu, dia pun memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia berlangsung aman, damai, dan kondusif. Dia mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan.

    “Dari hasil pemantauan bersama melalui posko pengamanan, situasi secara umum masih relatif aman dan terkendali,” papar Listyo Sigit.

    Berikut sederet pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dihimpun Tim News Liputan6.com:

     

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut menjadi pedoman polisi dalam menangani kasus terkait UU ITE…

  • DPR Batal Panggil Kadiv Propam Polri Soal Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

    DPR Batal Panggil Kadiv Propam Polri Soal Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, DPR batal memanggil Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim pada hari ini, Kamis (28/11/2024), terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

    Selain kadiv Propam Polri, Komisi III DPR sebenarnya juga memanggil kapolda Sumatera Barat (Sumbar) dan kapolres Solok Selatan soal kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumbar.

    Habiburokhman mengatakan, pertemuan tersebut ditunda ke Senin (3/12/2024) pekan depan karena semua pihak termasuk anggota Komisi III DPR sedang mengawal Pilkada 2024.

    “Senin, Senin nih, pada liburan pilkada semua nih,” ujar Habiburokhman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR akan memanggil Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Kamis ini. Pemanggilan terkait dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

    “Kami hari Kamis setelah pilkada, kami akan memanggil kapolda Sumbar, kapolres Solok Selatan, dan kadiv Propam Mabes Polri untuk membahas masalah ini,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat jumpa pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR akan mendalami pemantauan penggunaan senjata anggota polisi yang dilakukan oleh Propam Mabes Polri. Dia juga ingin mengetahui mekanisme pemberian senjata ke anggota polisi.

    “Kami juga ingin tahu, bagaimana pemantauan kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical checkup-nya dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun atau seperti apa,” pungkas Habiburokhman.

    Peristiwa polisi tembak polisi terjadi pada Jumat (22/11/2024), yang dilakukan Kabag Ops AKP Dadang Iskandar. Ia menembak Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar di Mapolsek Solok Selatan. Penembakan tersebut membuat AKP Ulil Riyanto tewas dan AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri.

    Polri juga sudah resmi memutuskan AKP Dadang Iskandar dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) seusai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam kasus polisi tembak polisi itu.