Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Kompolnas Surati Prabowo Soal Evaluasi Penggunaan Senpi Polisi

    Kompolnas Surati Prabowo Soal Evaluasi Penggunaan Senpi Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai evaluasi penggunaan senjata api (senpi) oleh personel Polri.

    Anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa surat tersebut dikirim sebagai rekomendasi Kompolnas atas terjadinya kasus personel yang menggunakan senpi dengan tidak bertanggung jawab, seperti kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan dan polisi tembak siswa di Semarang, Jawa Tengah.

    “Kami sudah merumuskan saran bijak untuk fenomena penggunaan senjata api ini. Saran bijak ini kami tujukan kepada Pak Presiden dengan satu paradigma bahwa perlunya melakukan suatu evaluasi kebijakan atas penggunaan senjata yang harus lebih humanis,” ujarnya dilansir dari Antara, Jumat (13/12/2024).

    Dia menjelaskan bahwa maksud dari pendekatan humanis adalah terkait dengan menggunakan senjata yang tidak mematikan dalam penanganan kasus, seperti taser.

    Dia juga mengingatkan kembali agar para personel kepolisian untuk mengutamakan pendekatan humanis dalam melakukan tugasnya.

    “Termasuk juga soal pelayanan psikologi untuk kesehatan mental. Sebenarnya, soal pendekatan yang humanis, ini bukan hanya atensi dari Kompolnas, sebenarnya atensi juga dari Pak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo,” kata dia.

    Diketahui, terjadi kasus penggunaan senjata api oleh polisi dengan tidak bertanggung jawab.

    Pada 22 November 2024, terjadi kasus penembakan Kasatreskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar oleh rekan sejawatnya, mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, karena Satreskrim menangkap seorang pelaku tambang galian ilegal.

    Adapun AKP Dadang telah diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak dengan hormat atau PTDH dari kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal pembunuhan berencana oleh Polda Sumatera Barat.

    Selain itu, pada 25 November 2024, seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

    Aipda R, oknum anggota Polrestabes Semarang yang menjadi terduga pelaku penembakan korban GRO, telah dijatuhi sanksi PTDH dan ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara tersebut.

  • Prabowo Panggil Menterinya Bahas Napi, Gibran Buka Rakornas Baznas Tanggap Bencana

    Prabowo Panggil Menterinya Bahas Napi, Gibran Buka Rakornas Baznas Tanggap Bencana

    loading…

    Yusril Ihza Mahendra, Natalius Pigai, dan Supratman Andi Agtas. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai penanganan warga binaan pada Jumat (13/12/2024) siang. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam ratas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri HAM Natalius Pigai.

    “Nanti ada ratas terkait dengan soal penanganan warga binaan,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Supratman menjelaskan hal lainnya yang akan dibahas dalam ratas tersebut adalah mekanisme perpindahan narapidana. Selain itu juga dibahas mengenai pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo.

    “Salah satunya, ya salah satunya. Mekanisme transfer,” kata Supratman.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa dalam ratas tersebut juga hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    “Ada Pak Kapolri mungkin juga ada ada Jaksa Agung juga berkaitan dengan masalah-masalah hukum dan Imigrasi,” kata Yusril.

    Wapres Gibran Buka Rakornas Baznas Tanggap Bencana 2024

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas Tanggap Bencana (BTB) dan Rumah Sehat Baznas (RSB) di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/12/2024).

  • Wapres Gibran ingin Fatayat NU jadi tempat berlindung nyaman perempuan

    Wapres Gibran ingin Fatayat NU jadi tempat berlindung nyaman perempuan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk dapat menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi perempuan.

    Hal itu disampaikan Gibran dalam sambutannya pada acara pembukaan Konferensi Besar Fatayat NU 2024, di Jakarta, Jumat.

    “Terima kasih sahabat-sahabat Fatayat NU, saya titip, mohon Fatayat NU juga dapat menjadi shelter yang nyaman untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik, mental dan seksual yang kadang terlambat tertangani karena tidak adanya laporan,” ujar Wapres Gibran.

    Wapres meminta bantuan Fatayat NU untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap perempuan.

    Dia berharap Konferensi Besar Fatayat NU dapat menghasilkan gagasan dan inovasi strategis.

    Pada kesempatan itu Wapres juga menyatakan bahwa perempuan merupakan tiang negara. Dia mengatakan pemerintahan Kabinet Merah Putih memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor.

    Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah mengatakan Konferensi Besar Fatayat NU diselenggarakan 13-15 Desember 2024.

    Menurut Margaret, dalam konferensi itu, Fatayat NU akan mendiskusikan tiga hal, yakni pertama penguatan kaderisasi Fatayat NU, di mana organisasi akan melahirkan strategi penguatan kaderisasi melalui penetapan buku kaderisasi.

    Kedua, Fatayat NU menyadari belakangan banyak berita kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh karena itu organisasi akan melakukan penguatan fungsi organisasi dalam mendampingi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

    Ketiga, sebagai organisasi keagamaan, Fatayat NU juga akan membahas beberapa penguatan lembaga Fatayat serta meluncurkan gerakan bersama majelis taklim yang diberi nama Fatimah Zahra.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Imparsial Sebut Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun 3 Tahun Terakhir

    Imparsial Sebut Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun 3 Tahun Terakhir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial menyatakan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia telah menurun dalam empat tahun terakhir.

    Direktur Imparsial Ardi Manto menilai turunnya jumlah pelanggaran kebebasan beragama itu menjadi catatan positif kepolisian di bawah era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Hal tersebut tercermin melalui penurunan jumlah kasus atau insiden pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam tiga tahun belakangan ini,” kata Ardi kepada wartawan, Kamis (12/12).

    Ardi merincikan pada tahun 2021 pihaknya mencatat ada sebanyak 28 kasus pelanggaran kebebasan yang terjadi. Jumlah itu kemudian menurun menjasi 23 kasus pada tahun 2022, 18 kasus pada tahun 2023 dan 20 kasus hingga November 2024.

    Namun, ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang tetap harus menjadi perhatian bagi kepolisian untuk dilakukan perbaikan dalam rangka memantapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

    Ardi mendorong agar seluruh jajaran Korps Bhayangkara di pelbagai wilayah dapat mengambil langkah progresif dengan cara penerapan memfasilitasi dialog antar-kelompok agama atau kepercayaan.

    “Beberapa kasus yang mengarah pada terjadinya konflik agama berhasil diredam melalui fasilitasi dialog oleh pihak kepolisian. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada tahun 2021,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengatakan tindakan tegas terhadap anggota yang lalai dalam mencegah kasus pelanggaran kebebasan beragama juga perlu diberlakukan tanpa pandang bulu.

    Ia mencontohkan pemberian sanksi terhadap Kapolres Kulon Progo pada tahun 2023 yang dicopot buntut kasus penutupan Patung Bunda Maria sudah tepat dilakukan.

    Lebih lanjut, Ardi berharap kedepannya Polri juga dapat membentuk satuan unit keamanan berbasis kerukunan di seluruh wilayah dan tidak terbatas pada daerah yang rawan konflik berbasis agama semata.

    “Unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi. Di beberapa daerah Polri melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat,” ujarnya.

    Ardi menegaskan pelbagai terobosan itu menjadi penting agar Polri dapat berperan aktif dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

    Ia mewanti-wanti agar Korps Bhayangkara dapat menjamin hak konstitusi setiap warga negara untuk menikmati hak-hak beragama atau berkeyakinan tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun.

    “Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),” pungkasnya.

    (tfq/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Lemkapi Sorot Munculnya Isu Pergantian Kapolri: Bukan Waktu yang Tepat – Halaman all

    Lemkapi Sorot Munculnya Isu Pergantian Kapolri: Bukan Waktu yang Tepat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai munculnya isu pergantian Kapolri sangat politis.

    Edi mengatakan isu pergantian Kapolri yang digulirkan sejumlah aktivis HAM dan Amnesti Internasional Indonesia secara tiba-tiba membingungkan masyarakat.

    Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta diduga ada misi tertentu di balik digulirkannya isu pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.

    Menurut dia, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk pergantian Kapolri.

    Mengingat saat ini tahapan Pilkada masih belum kelar dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih tinggi.

    “Untuk menjaga stabilitas keamanan, Kami melihat untuk tahun 2025, presiden masih membutuhkan sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Edi dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (12/12/2024).

    Edi menilai, Jenderal Listyo Sigit saat ini telah berhasil melakukan berbagai pembenahan dan terobosan pelayanan di institusi Polri.

    Secara umum, kata Edi, kinerja Polri semakin membaik.

    Edi Hasibuan melihat selama menjabat Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri konsisten memberikan penghormatan terhadap HAM dan menghidupkan demokrasi di negeri ini.

    Hal itu terlihat dari adanya lomba kritik yang pedas kepada Polri.

    Kapolri, kata Edi, sempat mengatakan bahwa orang yang berani mengkritik Polri adalah sahabatnya.

    “Kehadiran Kapolri yang kerap kita lihat dalam membantu masyarakat menyampaikan aspirasi selama ini banyak diapresiasi. Namun, ketika ada pihak lain memunculkan isu pergantian Kapolri, lalu banyak pihak mempertanyakannya,” katanya.

    Menurut dia, pergantian Kapolri sepenuhnya adalah hak presiden. Ketika presiden melihat sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit masih dibutuhkan tentu harus dihormati.

    Edi Hasibuan sendiri melihat sosok mantan Kabareskrim Polri itu masih dibutuhkan presiden untuk menjaga kondusifitas dalam internal Polri sendiri.

    Eks anggota Kompolnas ini menilai, mencuatnya isu pergantian Kapolri karena ada kasus penembakan tidak tepat.

    “Jadi jika kasus penembakan dikait-kaitkan dengan pergantian Kapolri menurut saya tidak tepat,” ucapnya

    Edi Hasibuan menegaskan pelaku penembakan adalah oknum.

    “Kinerja Kapolri dan seluruh jajarannya dalam pengamanan Pilpres dan Pilkada yang kondusif diapresiasi banyak pihak,” kata ucapnya.

  • Kalau Kalah Jangan Salahkan Institusi Lain Dong

    Kalau Kalah Jangan Salahkan Institusi Lain Dong

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung pihak yang menduga ada institusi tertentu turut mengintervensi di Pilkada 2024.

    Ia menyampaikan itu dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) di hadapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang turut hadir ke lokasi.

    “Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor, ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya.

    Ia pun meminta kepada pihak yang kalah untuk tak menyalahkan institusi lain.

    “Sudah ada contoh jadi kalau baru kalah sekali jangan menyalahkan institusi lain dong, jangan menyalahkan yg lain, maju terus taunya, yakin usaha sampai,” ucap dia.

    Ia mengatakan Pilkada Serentak 2024 baru saja usai dan menyisakan banyak kenangan bagi Golkar.

    Bahlil menyatakan banyak aspirasi yang menyebut pilkada ini menelan biaya politik yang banyak.

    “Yang hampir suaranya semuanya sama, kok pilkada cost-nya tinggi ya,” ucapnya.

    Bahlil pun menyayangkan hal itu. Ia menyayangkan ada pihak yang bertindak saling menyalahkan seusai pilkada ini.

    Ia pun meminta bagi pemenang pilkada ini untuk tak jemawa, begitu pula bagi mereka yang masih menelan kekalahan untuk tak berkecil hati.

    “Kita ikut motivasi dan daya juang Pak Prabowo [Presiden RI Prabowo Subianto], kalah berkali-kali tapi maju terus, akhirnya menang,” ucapnya.

    Belakangan tengah ramai dugaan keterlibatan polisi menjadi sorotan usai pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Kritik itu terutama lantang disuarakan PDIP dengan menyebutnya sebagai ‘Parcok’.

    Partai cokelat atau Parcok merupakan istilah yang belakangan diasosiasikan dengan aparat kepolisian.

    Bahkan, PDIP mengusulkan mengembalikan Polri di bawah Kemendagri dan TNI. Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyebut usulan itu karena masalah di internal Polri, terutama cawe-cawe mereka di pemilu.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah angkat suara terkait adanya tudingan itu. Ia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke partai yang menyampaikan usul.

    (mnf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kapolri Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun

    Kapolri Junjung Tinggi HAM, Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun

    loading…

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut menjunjung tinggi HAM sehingga kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia turun. Foto/istimewa

    JAKARTA – Imparsial menyatakan Polri menjadi salah satu institusi negara yang berperan dalam rangka menjaga Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

    Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan

    “Dalam konteks ini, Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Terkait hal tersebut, Ardi mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat sejumlah capaian positif dalam konteks pemenuhan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. “Hal tersebut tercermin melalui penurunan jumlah kasus atau insiden pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam tiga tahun belakangan ini,” ujar Ardi.

    Imparsial mencatat pada 2021 terdapat 28 kasus, kemudian 2022 sebanyak 23 kasus, di 2023 sebanyak 18 kasus, tahun 2024 hingga November terdapat 20 kasus. Meski begitu, Ardi menuturkan harus tetap ada perbaikan terus-menerus kedepannya untuk semakin memantapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

    Dalam hal ini, Imparsial juga memaparkan bahwa, terdapat beberapa inisiatif lain yang juga progresif yang dilakukan oleh Polri belakangan ini. Diantaranya adalah fasilitasi dialog antar-kelompok agama atau kepercayaan.

    “Beberapa kasus yang mengarah pada terjadinya konflik agama berhasil diredam melalui fasilitasi dialog oleh pihak kepolisian. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada 2021 menyusul adanya kelompok warga yang melakukan penolakan rumah ibadah, atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang lalai dalam mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana yang terjadi terhadap Kapolres Kulonprogo pada tahun 2023,” paparnya.

    Selain itu, Polri dalam tiga tahun belakangan ini juga membentuk unit keamanan berbasis kerukunan di beberapa daerah di Indonesia. Pembentukan unit itu memang masih terbatas hanya pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik berbasis agama atau keyakinan.

    “Unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi. Di beberapa daerah Polri juga melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat,” ucapnya.

    Imparsial berpandangan, penting bagi Polri ke depan untuk merumuskan sebuah kebijakan internal yang dapat menjadi panduan bagi anggota Polri dalam pencegahan dan penanganan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan yang berbasis pada prinsip dan norma hak asasi manusia.

    “Mengingat dalam waktu dekat ini umat Kristiani di Indonesia akan merayakan ibadah Natal, semoga Polri mampu menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk beribadah dengan aman dan tenang,” tutupnya.

    (cip)

  • Polri Disuruh Ganti Pistolnya dengan Senjata Listrik atau Taser, Bagaimana Menurutmu?

    Polri Disuruh Ganti Pistolnya dengan Senjata Listrik atau Taser, Bagaimana Menurutmu?

    ERA.id – Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra mengatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo perlu merealisasikan ide penggunaan kamera badan di tubuh polisi ketika bertugas.

    “Guna mencegah pelanggaran, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan,” ucap Ardi di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Kendati reformasi polisi pasca-1998 telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pemisahan TNI/Polri dan pembentukan lembaga pengawas, yakni Kompolnas RI, sejumlah agenda reformasi yang tersisa belum terlaksana.

    Salah satu agenda tersebut, lanjut dia, adalah mengentaskan kultur kekerasan di tubuh kepolisian.

    Belum lama ini, masyarakat dikejutkan dengan berbagai kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, mulai dari kasus polisi menembak polisi, hingga polisi menembak warga sipil.

    “Menjelang hari HAM saja, Imparsial mencatat ada dua peristiwa excessive use of force (penggunaan kekuatan yang berlebihan) yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus penembakan di Semarang dan di Lampung Timur,” ucap Ardi.

    Kedua peristiwa tersebut menimbulkan tewasnya dua warga sipil. Makanya, menurut Ardi, pimpinan Polri harus mengubah kultur kekerasan itu.

    “Pada titik ini, dalam jangka pendek, Kapolri harus menindak tegas dan mengusut pidana para pelaku secara transparan dan akuntabel,” ucap dia.

    Selain itu, Ardi juga menyampaikan bahwa Kapolri harus melakukan evaluasi terhadap seluruh izin penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Evaluasi tersebut dapat berupa tes mental dan psikologi ulang yang dilakukan secara berkala kepada seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali.

    “Hasil tes mental dan psikologi yang dilakukan tersebut harus dijadikan dasar apakah anggota kepolisian tersebut diperkenankan menggunakan senjata api atau tidak,” ujar Ardi.

    Kemudian, dalam jangka panjang, untuk mencegah terulangnya fatalitas akibat penggunaan senjata api, Ardi menilai Polri perlu memikirkan pengurangan penggunaan senjata api dan menggantikannya dengan senjata kejut listrik (taser) yang lebih tidak memastikan.

  • Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    Jenderal Pol. Hor. Purn. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jenderal Polisi (Kehormatan) (Purnawirawan) atau Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, SH., M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal Agus Andrianto resmi dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Ia menjadi salah satu dari 5 purnawirawan jenderal Polri yang ditugaskan Prabowo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri, seperti Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Budi Gunawan, Komjen Purwadi Arianto, dan Komjen Suntana.

    Jabatan terakhir Agus Andrianto di Polri sendiri yakni sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri.

    Agus tercatat aktif menjabat sebagai Wakapolri selama 1 tahun pada 2023 hingga 2024.

    Pada Oktober 2024, Agus kemudian mundur sebagai Pati Polri karena mendapat amanah dari Prabowo untuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama di Indonesia.

    Semasa dinasnya di Polri, Agus Andrianto juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim.

    Karier yang cemerlang dan berdedikasi tinggi dalam bertugas di Polri membuat Agus Andrianto mendapat kenaikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kenaikan pangkat itu menjadikan Agus berhasil naik pangkat dari Komisaris Jenderal atau Komjen atau jenderal bintang 3 menjadi jenderal bintang 4.

    Nama Agus Andrianto sendiri sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat tanah air.

    Pelbagai kasus besar yang menyita perhatian publik pernah ditanganinya, salah satunya yakni kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo pada 2022.

    Saat itu, Agus mengumumkan langsung penetapan tersangka terhadap Putri Candrawathi, hingga menjelaskan peran Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan itu.

    Menteri Agus Andrianto dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Jakarta, Senin, (4/11/2024). (HandOut/IST)

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Agus Andrianto lahir di Mlangsen, Blora, Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967.

    Istri Agus yakni bernama Evi Celiyanti dan menganut agama Islam.

    Agus Andrianto dan Eva memiliki 3 orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan.

    Anak pertama Agus Andrianto bernama Andre Azhar yang mengikuti jejaknya sebagai anggota polisi.

    Anak keduanya bernama Starrisya Andhita.

    Sementara anak ketiga yaitu bernama Flowrenia Andhyta.

    Agus Andrianto sendiri merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.

    Ayahnya bernama Sukarsono, seorang PNS di Blora dengan jabatan terakhir camat di Kecamatan Banjarejo, Bloradan, sedangkan ibunya bernama Sri Sudaryati.

    Agus Andrianto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Wakapolri Komjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.

    Sederet pendidikan umum yang pernah ditempuh Agus di antaranya adalah SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, SMA Negeri 1 Blora, dan S2 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

    Sementara sederet pendidikan di kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya adalah Jenderal Pol. (Hor.) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

    Perjalanan karier

    Jenderal Agus Andrianto telah malang melintang berkarier di dalam kepolisian tanah air.

    Beragam jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Agus tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Tangerang (2007), Kapolres Metro Tangerang (2008), Dirreskrim Polda Sumut (2009), dan Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011).

    Jenderal asal Blora ini juga sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (Dalam rangka Dik Sespimti), Kabagbinlatops Robinops Sops Polri (2013), dan Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015).

    Karier Agus makin cemerlang setelah didapuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016.

    Pada 2017, Agus diamanahkan untuk menjabat sebagai Wakapolda Sumatra Utara (Sumut).

    Setelah itu, ia diangkat menjadi Kapolda Sumut pada 2018.

    Pada tahun 2019, Agus Andrianto naik pangkat menjadi polisi jenderal bintang tiga dan ditunjuk untuk menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Kabareskrim Polri pada tahun 2021.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pada tahun 2023, Komjen Agus Andrianto kemudian diangkat menjadi Wakapolri.

    Kasus Agus Andrianto

    Agus Andrianto pernah diisukan terlibat dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong di Kalimantan Timur.

    Saat itu, Ismail Bolong memberikan pernyataan bahwa ada setoran Rp6 miliar yang mengalir kepada Kabareskrim Polri.

    Isu itu mencuat pasca Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana.

    Namun, Agus Andrianto membantah tuduhan keterlibatannya dirinya dalam kasus tambang batu bara ilegal Ismail Bolong itu.

    Dalam kasus tersebut, Ismail Bolong juga telah memberikan klarifikasinya.

    Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Agus Andrianto dengan tambang ilegal tersebut.

    Selain itu, Agus juga sempat menjadi sorotan karena tingkah laku istrinya yang kerap pamer harta di media sosial.

    Harta kekayaan

    Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan dengan total mencapai Rp24,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 20 November 2024.

    Harta terbanyak Agus berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, Bandung, hingga Tangerang yang mencapai Rp21,6 miliar.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Agus Andrianto.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.689.684.446

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/306 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1015 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 805 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

    5. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp. 88.200.000

    7. Tanah Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

    8. Tanah Seluas 39 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 628.000.000

    9. Bangunan Seluas 142 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.747.134.446

    10. Tanah Seluas 3560 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 712.000.000

    11. Tanah Seluas 1674 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 418.500.000

    12. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 44.800.000

    13. Tanah Seluas 7660 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 957.500.000

    14. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.750.000

    15. Tanah Seluas 1591 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 556.850.000

    16. Tanah Seluas 729 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.150.000

    17. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

    18. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.800.000

    19. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 650.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 685.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 900.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 193.754.152

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 24.118.438.598

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 24.118.438.598

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • Mendagri ajak Polri dan pemda sukseskan agenda nasional

    Mendagri ajak Polri dan pemda sukseskan agenda nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pemerintah daerah (pemda) untuk berkolaborasi dalam menyukseskan agenda nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

    Seruan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber di Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memaparkan materi bertajuk “Kebijakan dan Strategi Kemendagri dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri”.

    “Kemendagri adalah pembina dan pengawas pemda, (bekerja sama) dengan Polri untuk mendukung agenda nasional. Kita tahu bahwa Bapak Presiden selalu nomor satu diulang-ulang, tadi juga sama diulang lagi beliau, swasembada pangan nomor satu,” kata Tito.

    Kedua adalah swasembada energi, termasuk energi terbarukan. Ketiga, hilirisasi.

    Keempat, program makan bergizi gratis. Kelima, perubahan bagi masyarakat yang kurang mampu.

    Dalam mendukung hal tersebut, dia mengingatkan Polri, Pemda, dan pihak terkait untuk menjaga stabilitas politik. Sebab, tanpa adanya stabilitas politik, agenda-agenda tersebut jelas akan terganggu.

    “Nomor satu adalah stabilitas politik dan keamanan. Tanpa ada stabilitas politik, maka pasti tidak akan aman. Sekarang kita lihat kasus yang ada di Korea, kasus di Syria. Itulah stabilitas politik. Terjadi pertarungan politik yang berimbas kepada masalah keamanan. Kalau sudah enggak aman, ya otomatis pembangunan enggak jalan, investor enggak datang,” jelasnya.

    Adapun tema Apel Kasatwil 2024, “Peran Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri,” sejalan dengan pesan Mendagri tersebut.

    Sementara itu, Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana evaluasi tahunan Polri sepanjang 2024.

    “Guna menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif, agar mampu memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan, serta penegakan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat,” tambah Listyo.

    Apel yang berlangsung pada 11–12 Desember 2024 ini diikuti oleh 571 peserta, termasuk 27 Perwira Tinggi Pejabat Utama Mabes Polri, 36 Kapolda, dan 508 Kapolres.

    Dirinya menegaskan komitmen Polri untuk menjaga stabilitas nasional serta mendukung misi Astacita guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Adapun aksi nyata Polri meliputi pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, pemberantasan narkoba, serta mendukung program swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan produktif.

    “Kami laporkan bahwa Polri juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi serta penertiban dan penindakan pelaku illegal mining yang menyebabkan kebocoran negara,” pungkasnya.

    Acara ini turut dihadiri Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024