Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Prabowo Tiba di Aceh Tinjau Lokasi Banjir, Langsung Peluk Gubernur Mualem

    Prabowo Tiba di Aceh Tinjau Lokasi Banjir, Langsung Peluk Gubernur Mualem

    Berdasarkan informasi dihimpun, Prabowo akan mengunjungi Kabupaten Bireuen. Di sana, dia akan meninjau jembatan rusak akibat banjir serta mengunjungi dapur umum untuk warga terdampak banjir.

    Sejumlah menteri tampak mendampingi yakni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteti ESDM Bahlil Lahadalia. Kemudian, Kepala BNPB Suharyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu sekitar pukul 07.55 WIB.

    Setibanya di Aceh, Prabowo diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Prabowp memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak.

    Selain itu, Prabowo juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

  • Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu pagi, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek jembatan bailey dan meninjau posko pengungsi.

    Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini merupakan kunjungannya yang kedua di Serambi Mekkah untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November 2025.

    Presiden Prabowo turun dari pesawat kepresidenan PK-GRD sekitar pukul 10.30 WIB, setelah pesawat mendarat pukul 10.21 WIB.

    Di apron bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta beberapa pejabat negara naik helikopter kepresidenan Caracal menuju Bireuen.

    Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey yang dipasang di salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh.

    Selepas itu, Presiden juga dijadwalkan mengecek distribusi bantuan, dan posko pengungsi di Bireuen.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selepas dari Bireuen, Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh, dijadwalkan memimpin rapat terbatas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut rencananya diikuti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Genset 250 kWh berhasil didaratkan untuk RS di Takengon

    Genset 250 kWh berhasil didaratkan untuk RS di Takengon

    Jakarta (ANTARA) – Genset listrik mobile PLN berkapasitas 250 kWh berhasil didaratkan oleh helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk rumah sakit di Kota Takengon, Kabupaten Aceh, Tengah, Provinsi Aceh, Sabtu.

    Dalam akun resmi Sekretariat Kabinet, yang dikonfirmasi di Jakarta, genset tersebut diangkut heli BNPB menggunakan metode sling rope, yaitu tali sling dari heli dihubungkan ke boks yang berisi genset dan dibawa menuju Takengon. Pengiriman genset itu diabadikan dalam rekaman video yang disiarkan oleh akun resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI.

    “Takengon, Aceh Tengah, adalah salah satu kabupaten yang jalan daratnya terputus akibat longsor dan jembatan putus di berbagai jalur. PLN dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum, red.) terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” demikian siaran resmi Sekretariat Kabinet.

    Wilayah Takengon di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah menjadi beberapa daerah terdampak bencana yang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, saat dihubungi selepas rapat di Jakarta, menjelaskan instruksi untuk mempercepat pemulihan akses darat di daerah-daerah terdampak bencana, khususnya di Takengon dan Bener Meriah harus dipercepat.

    “Jalur ini harus segera tersambung,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy.

    Dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan pasokan listrik dan BBM harus tersedia dengan cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi di daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Presiden Prabowo memerintahkan agar seluruh akses jalan darat di wilayah terdampak bencana harus segera dipulihkan, jembatan sementara bisa segera jadi, dan listrik harus segera menyala seluruhnya. Selain itu, pasokan BBM harus tersedia cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi, jangan sampai kurang,” ujar Seskab Teddy.

    Rapat terbatas di Hambalang hari ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 6 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 914 jiwa, sementara 389 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyambut baik diangkatnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

    Elly menjelaskan di era Kapolri Listyo Sigit, banyak perjuangan kaum buruh yang terbantu dengan program-program kepolisian yang pro terhadap buruh.

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,” kata Elly dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia mencontohkan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri yang membantu ribuan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

    “Baru di era beliau, kita melihat Desk Ketenagakerjaan Polri. Kita juga melihat pemberangkatan buruh-buruh yang akan mendapatkan pekerjaan baru setelah sebelumnya di PHK,” ujarnya.

    Selain itu, kata Elly, pendekatan kepolisian di bawah Kapolri Listyo Sigit dinilai lebih humanis dan akrab dengan buruh.

    “Bukan hanya dengan satu serikat buruh tertentu, tetapi dengan semua,” ucapnya.

    Ia menilai jika ada yang mengkritik sinergi Kapolri dengan buruh merupakan hal yang biasa dalam hal kebebasan berpendapat.

    “Bagi saya tidak masalah ya sepanjang itu juga tidak melanggar aturan di Kepolisian RI. Justru heran kalau ada pengamat yang mengkritik tokoh yang mau membantu buruh,” ungkap Elly.

    Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

    Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Melawan Batuk dan Diare Pasca-Banjir, Ini Keluhan Terbanyak Warga Tapteng yang Ditangani Tim Medis

    Melawan Batuk dan Diare Pasca-Banjir, Ini Keluhan Terbanyak Warga Tapteng yang Ditangani Tim Medis

    Liputan6.com, Jakarta – Layanan kesehatan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, dipastikan berjalan optimal. Hingga Jumat (5/12/2025), sebanyak 5.700 warga telah mendapatkan pelayanan medis dari tim kesehatan gabungan.

    Keluhan kesehatan yang paling banyak ditangani meliputi batuk, flu, gatal-gatal, mual, dan diare, yang umum muncul pascabencana.

    Plt Direktur RSUD Pandan, dr. Fadli Syahputra, menyampaikan bahwa RSUD Pandan tetap berfungsi maksimal karena tidak terdampak langsung oleh banjir. Rumah sakit juga menerima dukungan tambahan berupa enam dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU).

    Kepala Dinas Kesehatan Tapteng, Lisnawati Panjaitan, menegaskan bahwa tidak ada kendala berarti dalam pelayanan kesehatan di lapangan, meskipun dua puskesmas sempat terdampak dan kini sudah beroperasi kembali.

    “Kami langsung turun ke rumah-rumah warga dan membentuk posko. Sampai hari ini sudah ada 63 posko kesehatan di seluruh Kabupaten Tapteng,” kata Lisnawati dari Pusat Informasi Kemkomdigi di GOR Pandan, Jumat (5/12/2025).

    Pelayanan diberikan melalui sistem door-to-door, puskesmas, posko kesehatan, hingga layanan rujukan di RSUD Pandan. Untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi, tenaga kesehatan TNI diturunkan menggunakan helikopter.

    “Situasi warga Tapanuli Tengah yang terdampak banjir semua terlayani dengan baik. Di hari kedua setelah bencana, seluruh tenaga kesehatan sudah aktif di titik-titik lokasi banjir,” ujarnya.

     

    Misteri gelondongan kayu yang terbawa hanyut dalam bencana banjir bandang di Sumatra mulai terjawab. Kapolri, Jend. Listyo Sigit Prabowo mengungkap tim di lapangan menemukan bahwa ada bekas mesin gergaji di gelondongan kayu yang terseret banjir.

  • Jaringan Listrik Sumbar Terdampak Bencana Pulih, 100 Persen Sudah Menyala

    Jaringan Listrik Sumbar Terdampak Bencana Pulih, 100 Persen Sudah Menyala

    Liputan6.com, Jakarta – – Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB), Abdul Muhari mengatakan infrastruktur listrik wilayah di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang terdampak bencana telah berfungsi seratus persen. Infrastruktur listrik dinyatakan pulih pada Jumat (5/12/2025).  

    Dia mengatakan, pemulihan jaringan listrik tersebut berada di 19 kabupaten dan kota di wilayah Sumbar. Satu wilayah terakhir yang menyala berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

    “Petugas bekerja keras untuk mengoptimalkan pemulihan jaringan listrik. Pasokan PLN berhasil memulihkan 99,8 persen kelistrikan sejak Senin kemarin 1 Desember 2025,” kata Abdul dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025). 

    Ia merinci, sebanyak 19 kabupaten dan kota yang sudah dipulihkan jaringan listriknya, yaitu Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Agam.

    Sementara itu, penanganan darurat untuk jalan dan jembatan terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di daerah. Dia menyebut, merujuk data hingga Jumat 5 Desember 2025 terdapat sejumlah titik di Sumbar yang terdampak banjir dan tanah longsor. 

    “Dampak terhadap infrastruktur jalan dan jembatan mencakup 30 ruas jalan nasional dan 12 jembatan nasional. Jalan terdampak longsor di 63 titik, sedangkan terdampak banjir di 32 titik,” jelasnya. 

    Misteri gelondongan kayu yang terbawa hanyut dalam bencana banjir bandang di Sumatra mulai terjawab. Kapolri, Jend. Listyo Sigit Prabowo mengungkap tim di lapangan menemukan bahwa ada bekas mesin gergaji di gelondongan kayu yang terseret banjir.

  • Presiden Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka

    Jumat, 7 November 2025 18:02 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Perceptan Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie merangkap anggota dengan anggota Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Idham Aziz, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie (kedua kiri), mantan Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kiri), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan), dan mantan Kapolri Idham Aziz (kanan) mengikuti pelantikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Perceptan Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie merangkap anggota dengan anggota Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Idham Aziz, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analis tekankan inti reformasi Polri terletak pada transformasi budaya

    Analis tekankan inti reformasi Polri terletak pada transformasi budaya

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik senior Boni Hargens menekankan inti dari reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri terletak pada transformasi budaya kerja yang mengakar di seluruh jajaran institusi kepolisian.

    “Dari level paling atas hingga level paling bawah, yang notabene sedang dijalankan Kapolri Listyo Sigit saat ini,” ujar Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Boni menuturkan reformasi Polri yang sejati tidak bisa hanya mengandalkan perubahan struktural atau reposisi personel di level pimpinan. Karena itu, perubahan budaya tersebut harus mencakup tiga pilar utama yang menjadi fondasi kepolisian modern dan demokratis.

    Ia mengatakan pilar pertama, yakni profesionalisme, yang berarti setiap anggota Polri harus memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, sikap kerja yang berorientasi pada hasil, dan dedikasi penuh terhadap berbagai tugas penegakan hukum tanpa pandang bulu.

    Kedua, transparansi, yang mengharuskan Polri untuk membuka diri terhadap pengawasan publik dan menjalankan setiap proses dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

    Kemudian pilar ketiga, lanjut Boni, yaitu akuntabilitas, yang berarti setiap tindakan dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

    Ia pun berharap Komite Percepatan Reformasi Polri untuk bergerak cepat dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dalam rangka menciptakan celah berbahaya bagi masuknya intervensi politik.

    Menurut ia, apabila proses reformasi tidak dijalankan secara terbuka dan akuntabel, ruang untuk agenda tersembunyi menjadi sangat lebar.

    “Reformasi Polri harus dijaga agar tidak dibajak oleh kepentingan politik. Independensi Polri sebagai institusi penegak hukum adalah jaminan demokrasi yang harus dilindungi,” ungkapnya.

    Transparansi, kata Boni, juga penting dijalankan Komite Percepatan Reformasi Polri agar tidak terjebak dalam siklus analisis yang tidak berujung tanpa menghasilkan aksi konkret karena bekerja tidak cepat dan tidak transparan.

    Boni menjelaskan hal itu bisa menjadi fenomena paralysis of analysis atau kelumpuhan analisis karena terlalu banyak waktu dihabiskan untuk mengkaji, menganalisis, dan mendiskusikan masalah tanpa pernah sampai pada tahap implementasi solusi.

    Iaa mengingatkan potensi tersebut bisa sangat merugikan karena agenda reformasi sebenarnya sudah berjalan progresif di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Dikhawatirkan hal itu justru menghambat dan membuat reformasi yang sudah bergulir mandek di tengah jalan.

    Selain itu, ia menambahkan masyarakat yang telah menanti perubahan nyata bisa semakin kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam mereformasi institusi kepolisian.

    “Kepercayaan publik yang terus menurun akan menciptakan jurang pemisah antara masyarakat dengan institusi penegak hukum. Padahal kedua pihak seharusnya bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkeadilan,” ucap Boni.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tidak Bisa Dipidana, Tim Reformasi Polri Desak Kapolri Bebaskan Aktivis Lingkungan

    Tidak Bisa Dipidana, Tim Reformasi Polri Desak Kapolri Bebaskan Aktivis Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mengingatkan aktivis lingkungan yang memperjuangkan haknya tidak bisa dipidana atau digugat perdata.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menyampaikan aturan itu diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

    “Bunyi pasal itu ya, setiap orang ya yang memperjuangkan ya hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dipidana atau digugat perdata,” ujar Jimly di posko reformasi Polri, Jakarta, dikutip Jumat (5/12/2025).

    Dia menambahkan, beleid itu sudah secara eksplisit melindungi para aktivis atau partisipasi publik yang memperjuangkan hak atas lingkungan. Adapun, aturan ini juga dikenal dengan UU Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).

    “Sesungguhnya pasal ini ya Anti-SLAPP itu mulai di undang-undang lingkungan tapi perspektif paradigmanya itu kepada semua aktivis yang berpartisipasi, partisipasi publik itu sebetulnya dilindungi,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, kata Jimly, tim reformasi Polri besutan Prabowo telah merekomendasikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar bisa membebaskan Adetya Pramandira atau Dera dan Fathul Munif.

    Sebagaimana diketahui, Dera dan Munif ditangkap usai meninggalkan Kantor Walhi di Jawa Tengah pada Kamis (27/11/2025) dini hari. Keduanya diduga ditangkap lantaran berkaitan dengan unjuk rasa berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025.

    “Lalu yang kedua orang bernama Dera dan Munif. Tanggal 27 kemarin ditahan, ditangkap oleh polda Jawa Tengah. Dia adalah aktivis lingkungan hidup tetapi pada waktu dia ditangkap atau kemudian dibawa dan ditahan itu. Dia diberitahu dia sudah tersangka dalam kasus kerusuhan Agustus,” ujar anggota komisi percepatan reformasi Polri, Mahfud MD.

  • Kapolri Temukan Bekas Gergaji pada Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra

    Kapolri Temukan Bekas Gergaji pada Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menemukan bekas gergaji mesin pada kayu gelondongan yang ditemukan pascabanjir di Sumatra.

    Sigit menyatakan bekas gergaji itu ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan awal dari tim yang telah mengecek langsung temuan kayu gelondongan di lokasi.

    “Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari chainsaw ya,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).

    Namun, Sigit tidak menjelaskan lebih jauh ihwal temuan bekas gergaji pada kayu tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa bekas gergaji itu bakal menjadi bahan pendalaman oleh penyelidik.

    Di samping itu, pimpinan tertinggi Polri ini juga telah memerintahkan agar tim penyelidik menyusuri daerah sungai dari hulu ke hilir untuk membuat terang perkara ini.

    “Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, gelondongan kayu telah ditemukan setelah banjir. Temuan itu membuat publik marah kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Gelondongan kayu ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting. Adapun, Kemenhut sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.