Dapat Sentimen Negatif di Media Sosial, Kapolri Janji Berbenah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo
menyatakan,
Polri
akan terus melakukan evaluasi kinerja atas banyaknya sentimen negatif yang diperoleh di media sosial.
Sigit menyebutkan, dari 7 juta interaksi terkair Polri di berbagai platform media sosial, 46 persen di antaranya bersentimen negatif, sedangkan 37 persen sentimen positif dan 18 persen sentimen netral.
“Sentimen negatif ini menjadi bagian yang terus kita lakukan perbaikan. Sehingga sentimen-sentimen tersebut tentunya bisa kita kurangi,” kata Sigit dalam acara Rilis Akhir Tahun Polri, Selasa (31/12/2024).
Sigit menuturkan, sentimen negatif terkait Polri yang muncul di media sosial seringkali berkaitan dengan dinamika peristiwa yang terjadi setiap bulannya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya respons cepat dan tindakan nyata dalam menangani isu-isu yang beredar di masyarakat.
“Kami terus menekankan kepada seluruh personel Polri agar terus melakukan pembenahan, melakukan tindakan yang cepat, melakukan responsif yang cepat tanpa harus menunggu hal tersebut menjadi viral,” ujar Sigit.
Kapolri juga menegaskan, ia terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui berbagai pembenahan internal dan tindakan di lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki citra Polri, sekaligus mengurangi sentimen negatif di media sosial.
“Namun demikian, baik viral maupun tidak viral tentunya menjadi kewajiban seluruh anggota kami untuk melaksanakan respons cepat dan melaporkan segera kepada masyarakat,” kata Sigit.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Listyo Sigit Prabowo
-
/data/photo/2024/12/31/6773a3e4cd085.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dapat Sentimen Negatif di Media Sosial, Kapolri Janji Berbenah
-

Mutasi Polri Besar-besaran, 101 Kapolres Digeser Kapolri di Penghujung 2024, Ini Nama-namanya
loading…
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi 101 Kapolres di berbagai wilayah Indonesia di penghujung tahun 2024. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA – Sederet nama Kapolres di berbagai wilayah Indonesia masuk daftar mutasi Polri penghujung tahun 2024. Beberapa di antaranya dimutasi dalam rangka Dikbangti T.A. 2025.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 734 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri di akhir 2024 ini.
Ketentuannya tercantum dalam empat surat telegram (ST), masing-masing bernomor ST/ 2778 /XII/KEP /2024, ST/2775/XII/KEP./2024, ST/ 2777/XII/KEP./2024, dan ST/ 2776 /XII/KEP./2024.
Keempat surat telegram tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Melihat daftarnya, ada sederet nama Kapolres yang masuk. Siapa saja?
101 Kapolres Digeser Kapolri di Penghujung 2024
1. Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Kapolresta Bogor Kota Polda Jabar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri2. Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, dikukuhkan menjadi Kapolres Metro Jakarta Selatan
3. AKBP Suryadi S.I.K. M.H, Kapolres Rembang Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirreskrimum Polda Jateng
4. AKBP Dhanang Bagus Anggoro, Kapolres Magelang Kota Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Rembang
5. Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kapolresta Surakarta Polda Jateng diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit Sim Ditregident Korlantas Polri
-

Kapolri Perintahkan Polisi Gerak Cepat Usut Perkara, Jangan Tunggu Viral!
Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anggotanya agar gerak cepat menindak kasus atau peristiwa yang dilaporkan masyarakat.
Dia menekankan bahwa setiap kasus yang ada harus segera ditindak tanpa harus menunggu mencuat atau viral di media sosial.
“Baik viral maupun tidak viral tentunya menjadi kewajiban seluruh anggota kami untuk melaksanakan respon cepat dan melaporkan segera kepada masyarakat,” ujarnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).
Dia menambahkan upaya itu diharapkan dapat mendongkrak sentimen positif Polri di masyarakat. Apalagi, Sigit mencatatkan bahwa kinerja kepolisian telah meraup sentimen negatif 46%.
Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan sentimen positif yang mencapai 37%. Sementara itu, sentimen netral mencapai 18%.
“Namun demikian, Polri terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap sentimen-sentimen negatif yang ada di media sosial dengan langkah-langkah nyata di lapangan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kepolisian telah menangani 244.975 perkara dari total kasus kejahatan sebanyak 325.150 perkara sepanjang 2024.
-

Polri: Situasi Kamtibmas 2024 Berjalan Kondusif
Jakarta, Beritasatu.com – Polri menyatakan secara umum situasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Indonesia sepanjang 2024 dalam situasi yang kondusif.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan hal itu dalam rilis akhir tahun (RAT) untuk mengevaluasi dan merefleksikan kinerja dan capaian sepanjang tahun 2024 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (31/12/2024).
Paparan tersebut merupakan wujud akuntabilitas dan tranparansi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Polri yang “Presisi”.
Situasi kamtibmas tidak terlepas dari tugas Polri yang didukung seluruh komponen bangsa, baik dalam memelihara stabilitas kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dapat kami laporkan bahwa secara umum stabilitas Kamtibmas Indonesia tahun 2024 dalam situasi yang kondusif,” ujar Sigit dalam paparannya.
Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan situasi Kamtibmas Indonesia pada 2024 dihadapkan dengan kondisi dunia yang dihadapkan dengan tantangan gejolak ekonomi global.
Salah satunya adalah krisis pangan dan energi sebagai dampak perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak awal 2022. Selanjutnya, konflik Israel-Palestina dan Iran, serta konflik Suriah yang turut mengancam stabilitas kawasan serta meningkatkan risiko penyebaran radikalisme berbasis agama.
Di sisi lain, persaingan dagang Amerika Serikat-China juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini karena penerapan kebijakan tarif impor berdampak terhadap perekonomian negara lainnya, termasuk Indonesia.
Sigit melanjutkan, fenomena lain yang menonjol sepanjang 2024 ini adalah super election year dengan lebih dari 60 negara menggelar pemilu pada tahun tersebut. Dengan begitu, setiap presiden terpilih akan memiliki kebijakan baru yang dapat berdampak terhadap hubungan internasional dan ekonomi global.
“Berbagai fenomena tersebut menggambarkan situasi perekonomian dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Seluruh negara di dunia berlomba-lomba melakukan langkah cepat dan adaptif untuk menjaga stabilitas perekonomian negaranya di tengah tekanan gejolak ekonomi global,” paparnya.
Meski menghadapi berbagai tekanan gejolak ekonomi global, perekonomian nasional masih berada pada posisi yang stabil. Hal ini tercermin pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 mencapai 4,95% atau peringkat ke-3 tertinggi di antara negara G-20.
Kemudian, tingkat inflasi November 2024 mencapai 1,55% dan cadangan devisa menembus US$ 150,2 miliar. Atas capaian tersebut, World Competitiveness Ranking 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-27 dunia atau naik 7 peringkat dibandingkan 2023.
Posisi Indonesia dalam Efektivitas Pengendalian Kejahatan
Berdasarkan rilis World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait efektivitas pengendalian kejahatan. Posisinya naik dibandingkan 2023, yang menempati peringkat 44 dengan skor 0,85.Sementara itu, secara umum total kejahatan atau kredit total (CT) pada 2024 mencapai 325.150 perkara. Angka ini menurun 14.387 perkara (4,23%) dibandingkan 2023 sebesar 339.537 perkara.
“Hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara (CC) 2024 sebesar 244.975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan 2023, yakni mencapai 74,25%,” tutur Sigit.
Ditambahkan Sigit, komitmen Polri dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice, yakni sebesar 2.888 perkara (15,89%), dari sebelumnya pada 2023 sebesar 18.175 perkara menjadi 21.063 perkara pada 2024.
Selanjutnya, pada 2024 terdapat 60.278 perkara kejahatan konvensional yang berhasil diselesaikan, mulai dari pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan.
Masih tahun yang sama, setidaknya ada 23.699 perkara dalam kejahatan perempuan, anak maupun kelompok rentan lainnya. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 3.344 kasus atau 12,3% jika dibandingkan 2023.
“Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 12.374 perkara atau 52,2%. Jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan pada 2024, yaitu KDRT sebanyak 11.028 orang,” ujar Listyo.
Di samping itu, Polri juga terus meningkatkan upaya pemberantasan terhadap kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Satgas TPPO Polri. Sepanjang 2024, Polri berhasil menyelesaikan 621 perkara atau naik 331 perkara (114%) dibandingkan 2023, yakni 290 perkara.
Peningkatan jumlah penyelesaian perkara ini juga berpengaruh pada menurunnya angka korban TPPO. Pada 2024, terdapat 1.794 korban atau menurun 1.306 orang (42%) dibandingkan 2023, yakni 3.104 orang.
Sigit mengatakan, kinerja dan capaian Polri sepanjang 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Ke depan, tambahnya, Polri akan terus melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat.
“Kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan-rekan TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh aktivis, LSM, ormas, buruh, rekan-rekan mahasiswa, dan segenap elemen bangsa kami mohon dukungan, doa, pengawasan dan komitmen untuk kami dapat selalu melaksanakan tugas menjadi pelayan setia terhadap masyarakat sebagaimana menuju transformasi Polri yang presisi,” pungkas Sigit.
-

Kombes Donald Disidang Etik Kasus Pemerasan WNA di Konser DWP
Jakarta, CNN Indonesia —
Kompolnas menyatakan eks Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simanjuntak menjadi salah satu terduga pelanggar yang disidang etik, pada Selasa (31/12) hari ini.
“Iya Direktur (Kombes Donald P Simanjuntak disidang etik) sebagai pelanggar,” ujar Komisioner Kompolnas Chairul Anam kepada wartawan lewat pesan singkat.
Anam menyatakan Donald disidang etik bersama dua Perwira Menengah (Pamen) lainnya di Gedung TNCC Mabes Polri. Salah satunya, kata dia, merupakan Kasubdit yang bertugas di Polda Metro Jaya.
Propam Polri sebelumnya dikabarkan menggelar sidang pelanggaran etik terhadap 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia hari ini.
Kabar pelaksanaan sidang etik itu turut dikonfirmasi oleh Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Sidang digelar oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung TNCC Mabes Polri.
“Iya benar, Sesuai pada Komitmen Pimpinan Polri melalui Div Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas dan hari ini mulai di sidang etik,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Total warga negara Malaysia yang menjadi korban dugaan pemerasan saat menonton DWP 2024 mencapai 45 orang.
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan kepada WN Malaysia oleh 18 polisi tersebut mencapai Rp2,5 miliar. Ia menambahkan saat ini para pelaku juga telah menjalani penempatan khusus (Patsus) di Propam Polri.
Di sisi lain, Karim mengatakan saat ini pihaknya juga masih terus mendalami motif aksi pemerasan tersebut. Pasalnya hal itu dilakukan oleh anggota dari satuan kerja yang berbeda.
Karim juga mengaku belum bisa mengungkap apakah para pelaku memang saling terkoordinasi atau melakukan aksi pemerasan secara masing-masing sesuai satuannya.
Ia mengatakan saat ini penyidik Propam Polri masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton untuk menggali peran dari anggota tingkat Polsek, Polres, hingga Polda dalam kasus tersebut.
(tfq/gil)
[Gambas:Video CNN]
-

Pemerasan Warga Malaysia, Kombes Donald Parlaungan Disidang Etik
loading…
Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dikabarkan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus dugaan pemerasan 45 warga negara (WN) Malaysia. Foto/Instagram @ditresnarkoba_pmj
JAKARTA – Tiga polisi menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus dugaan pemerasan 45 warga negara (WN) Malaysia saat menonton gelaran internasional Djakarta Warehouse Project (DWP). Salah satunya mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak .
“Direktur, (salah satu yang diperiksa),” kata Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam saat dikonfirmasi, Selasa (31/12/2024).
Selain itu, Anam mengatakan, satu polisi lainnya yang disidang etik ialah seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Narkoba Polda Metro Jaya. Namun, dia tak merinci identitas, terlebih ada tiga Kasubdit di Polda Metro.
Kemudian, satu terduga pelanggar lainnya tak terinfo. Namun, Anam memastikan ketiga polisi terduga pelanggar yang disidang berpangkat perwira menengah (pamen). “Iya pamen,” katanya.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pun membenarkan adanya sidang etik hari ini, namun tak merinci berapa jumlah personel Polri yang menjalani sidang hari ini.
“Iya benar (sidang etik hari ini),” kata Trunoyudo saat dikonfirmasi, Selasa (31/12/2024).
Truno mengatakan, sesuai komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melalui Div Propam Polri akan menindak tegas anggota yang melanggar aturan. Adapun pemberian sanksi tegas itu akan dilakukan dalam sidang etik yang digelar hari ini.
“Hari ini mulai di sidang etik, secara simultan serta berkesinambungan berproses sidang etik serta dipantau oleh Kompolnas,” katanya.
(abd)
-

Eks Dirresnarkoba Kombes Donald Jalani Sidang Etik Kasus DWP Hari Ini (31/12)
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan salah satu oknum anggota yang disidang etik kasus Djakarta Warehouse Project atau DWP 2024 adalah Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak.
Donald Simanjuntak merupakan mantan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba). Dia dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjabat sebagai analis kebijakan madya bidang binmas Baharkam Polri.
“Iya, [eks] Dir [Donald Parlaungan],” ujar Komisioner Kompolnas, Choirul Anam kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).
Selain Donald, Anam juga menyampaikan dua oknum anggota yang diperiksa lainnya adalah eks Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dan satu anggota lainnya.
“Kasubdit dan [satu lainnya],” kata Anam.
Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang tersebut merupakan komitmen tegas dari Polri untuk menindak tegas oknum anggota.
Dia menambahkan proses sidang etik ini bakal dipantau secara langsung oleh komisi kepolisian nasional (Kompolnas).
“Iya benar, sesuai pada Komitmen Pimpinan Polri melalui Div Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas,” tambahnya.
Sebagai informasi, sebanyak 45 WNA Malaysia diduga telah menjadi korban pemerasan oleh belasan oknum anggota kepolisian.
Belasan anggota itu terdiri dari satuan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Total, uang yang telah dikumpulkan oleh oknum anggota yang melakukan pemerasan dalam perhelatan DWP mencapai Rp2,5 miliar.
-

Polri deradikalisasi 8.118 napiter sepanjang tahun 2024
“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 eks anggota JI di Sura
Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah meradikalisasi 8.118 narapidana terorisme (napiter) sepanjang tahun 2024.
“Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah,” ucapnya dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Dikatakan oleh Kapolri bahwa upaya deradikalisasi yang merupakan salah satu langkah soft approach yang dilaksanakan agar para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.
Adapun dalam penanggulangan terorisme dengan cara hard approach, Kapolri menegaskan bahwa kepolisian selalu mengedepankan preventive strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya.
“Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 202 tersangka yang diamankan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kapolri menerangkan bahwa untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.
“Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin kerja sama dengan 11 kementerian/ lembaga maupun stakeholder luar negeri dan enam kementerian/lembaga dalam negeri,” ujarnya.
Beberapa kementerian/lembaga dalam negeri itu adalah Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Dirjen Dukcapil Kemendagri, PT KAI, dan PT Pertamina.
Pada Selasa ini, Polri menggelar acara Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa PJU Polri, salah satunya adalah Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri, anggota Kompolnas, anggota KPU, dan beberapa tamu undangan lainnya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024 -

Kapolri Ungkap Alasan Sentimen Negatif Netizen kepada Polisi
Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap alasan sentimen netizen ke polisi mayoritas bernada negatif. Hal tersebut dia sampaikan dalam rilis akhir tahun Mabes Polri pada Selasa (31/12/2024).
“Evaluasi terhadap kinerja Polri kami lakukan melalui berbagai cara, termasuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap sentimen pada media sosial,” ujarnya kepada wartawan Selasa (31/12/2024).
Listyo memerinci, sepanjang 2024, ada 7.128.944 interaksi netizen yang membahas polisi melalui platform Twitter hingga Tiktok.
Mayoritas interaksi tersebut bernada negatif ke polisi. Interaksi tersebut mencapai angka hingga 46% dari total interaksi.
“Sebanyak 2.569.975 interaksi atau 37% dari total interaksi medsos tentang Polri, sedangkan sentimen netral sebanyak 1.247.484 interaksi atau 18%,” ungkapnya terkait sentimen negatif netizen terhadap polisi.
Menurut Listyo, banyaknya interaksi negatif terhadap polisi di medsos dipengaruhi adanya kasus yang menjerat polisi.
Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut. Kata Listyo, hal tersebut menjadi masukan bagi jajarannya.
Meskipun demikian, menurut Listyo, hal tersebut bukan sebuah alasan bagi Polri untuk menyerah atau berhenti berbenah.
“Sebaliknya, tantangan ini menjadi pemicu bagi institusi untuk terus memperkuat integritas dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian,” pungkasnya terkait sentimen negatif netizen terhadap polisi.
-

Dukung Program Prabowo, Polri Akan Rekrut Ahli Pertanian dan Gizi
loading…
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024). FOTO/RIANA RIZKIA
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri bakal membuka rekrutmen personel Polri yang ahli di bidang pertanian hingga gizi. Perekrutan ini guna mendukung swasembada pangan dan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam rangka mendukung Program Bapak Presiden RI terkait swasembada pangan dan makan bergizi gratis, Polri akan melakukan rekrutmen jalur bintara untuk kompetensi khusus pertanian, gizi, perikanan, peternakan, dan kesehatan masyarakat,” kata Kapolri dalam rilis akhir tahun (RAT) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).
Upaya ini, kata Listyo Sigit, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Terutama, dalam swasembada pangan dan program makan bergizi gratis.
Sebelumnya, Sigit juga telah mengatakan hal serupa untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
“Memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri,” bunyi keterangan resmi, dikutip Selasa (29/10/2024).
Terkait langkah Polri mendukung program swasembada pangan, Sigit memaparkan bahwa, untuk mempercepat hal itu, akan dilaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pertanian.
“Kemudian, di tingkat Polda dan Polres bisa bersinergisitas dengan pihak terkait lainnya,” katanya.
Di sisi lain, Sigit mengatakan, terkait program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah, Polri akan melakukan rekrutmen ahli-ahli yang memahami gizi melalui jalur SIPSS atau Bakomsus.
(abd)