Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Prabowo di Rapim TNI-Polri: Masa Depan Seluruh Bangsa, Ada di Atas Pundak Saudara – Page 3

    Prabowo di Rapim TNI-Polri: Masa Depan Seluruh Bangsa, Ada di Atas Pundak Saudara – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut memberikan pengarahan secara tertutup di Rapim yang dihadiri ratusan perwira tinggi TNI-Polri itu.

    Prabowo tiba di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 15.21 WIB. Eks Danjen Kopassus itu hadir didampingi sejumlah menteri.

    Hadir dalam rapat para pimpinan TNI-Polri di antaranya, Panglima TNI Jenderal TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir juga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

    Rapim TNI-Polri ini merupakan agenda yang digelar rutin setiap tahun. Rapim tahun ini mengambil tema “Sinergitas TNI-Polri guna mendukung terwujudnya Asta Cita”.

    Dalam sambutan awal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, arahan dari Presiden Prabowo akan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan bangsa kedepan. Harapannya, TNI-Polri bisa memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara.

    “Suatu penghormatan bagi kita semua di tengah-tengah padatnya kegiatan kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan hadir untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada perwira TNI-Polri guna menjadi bekal dalam menghadapi tantangan ke depan, sehingga dapat memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara,” kata Sigit.

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • Prabowo di Rapim TNI-Polri: Masa Depan Seluruh Bangsa, Ada di Atas Pundak Saudara – Page 3

    Prabowo ke TNI-Polri: Kalau Pangkat Jenderal, Harus Berani Beri Nyawa untuk Bangsa dan Negara – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut memberikan pengarahan secara tertutup di Rapim yang dihadiri ratusan perwira tinggi TNI-Polri itu.

    Prabowo tiba di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 15.21 WIB. Eks Danjen Kopassus itu hadir didampingi sejumlah menteri.

    Hadir dalam rapat para pimpinan TNI-Polri di antaranya, Panglima TNI Jenderal TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir juga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

    Rapim TNI-Polri ini merupakan agenda yang digelar rutin setiap tahun. Rapim tahun ini mengambil tema “Sinergitas TNI-Polri guna mendukung terwujudnya Asta Cita”.

    Dalam sambutan awal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, arahan dari Presiden Prabowo akan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan bangsa kedepan. Harapannya, TNI-Polri bisa memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara.

    “Suatu penghormatan bagi kita semua di tengah-tengah padatnya kegiatan kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan hadir untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada perwira TNI-Polri guna menjadi bekal dalam menghadapi tantangan ke depan, sehingga dapat memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara,” kata Sigit.

  • Prabowo di Rapim TNI-Polri: Berani Pakai Pangkat Jenderal Harusnya Berani Beri Nyawa untuk Negara – Halaman all

    Prabowo di Rapim TNI-Polri: Berani Pakai Pangkat Jenderal Harusnya Berani Beri Nyawa untuk Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada acara Rapim TNI-Polri 2025 di Kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (30/1/2025).

    Rapim tersebut diikuti oleh 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri. 

    Di antaranya yakni 49 orang pejabat Mabes TNI, 148 pejabat Mabes Polri, 183 pejabat Utama dan Komandan Satuan TNI Angkatan Darat, 66 orang pejabat Utama dan Komandan Satuan TNI Angkatan Laut, 63 orang pejabat Utama dan Udara, 36 orang Kapolda, 75 orang Pati TNI-Polri di Luar Struktur, dan 11 Tepiksus TNI-Polri.

    Dalam arahannya Prabowo mengatakan pangkat yang disandang jajaran TNI-Polri sekarang ini merupakan bentuk penghormatan dari rakyat.

    “Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat,” katanya.

    Dengan penghormatan yang diberikan rakyat tersebut, kata Prabowo, tentara dan polisi harus siapa mengorbankan jiwa dan raga apabila diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Kalau saudara-saudara berani memakai pangkat jenderal artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” ujarnya.

    Prabowo juga mengatakan tentara dan polisi adalah bagian dari negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus.

    “Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” kata Prabowo.

    Menurutnya kekuasaan yang diberikan kepada TNI-Polri sangat besar. 

    Rakyat memberikan kepercayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kepada TNI-Polri.

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” katanya.

    Prabowo mengatakan dengan kekuasaan yang diserahkan rakyat kepada TNI-Polri, maka aparat dituntut untuk berdedikasi tinggi. 

    Bahkan pengorbanan yang diberikan aparat TNI-Polri kepada rakyat haruslah besar.

    “Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” katanya.

    Dalam arahannya di acara itu Prabowo juga mengatakan kondisi suatu negara tercermin dari kondisi aparat TNI dan Kepolisiannya.

    “Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara. 

    Selain itu juga merupakan wujud dari penegakan kedaulatan dan eksistensi negara.

    “Undang-undang dasar, undang-undang keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” katanya.

    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan,” imbuhnya.

    Adapun tema Rapim TNI-Polri 2025 adalah “Sinergisitas TNI-Polri Siap Mendukung Asta Cita Guna Terwujudnya Indonesia Emas 2045”.

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan Rapim TNI-Polri telah berlangsung sejak pagi. 

    Di acara itu para peserta mendapat pembekalan atau pengarahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Pembekalan tersebut diharapkan menambah wawasan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Kapolri.

    Di acara tersebut Kapolri juga sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa dalam mendukung ketahanan pangan, TNI-Polri memiliki program pekarangan makan bergizi untuk mendukung program makan bergizi gratis dan pemanfaatan lahan produktif, khususnya padi dan jagung.

    Selain itu juga program rekrutmen personel yang berkompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan masyarakat, dan gizi.

    Tidak hanya itu, sebagai wujud komitmen kami dalam menyelesaikan misi Asta Cita, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online.

    Di sisi lain, TNI-Polri juga aktif terlibat dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, serta Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola untuk menangani berbagai tindak pidana yang menjadi perangai khusus sehingga dapat mencegah kebocoran dan mengoptimalkan penerimaan negara.

  • Prabowo Beri Arahan Tertutup Rapim TNI-Polri 2025 – Page 3

    Prabowo Beri Arahan Tertutup Rapim TNI-Polri 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut memberikan pengarahan secara tertutup di Rapim yang dihadiri ratusan perwira tinggi TNI-Polri itu.

    Prabowo tiba di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 15.21 WIB. Eks Danjen Kopassus itu hadir didampingi sejumlah menteri.

    Hadir dalam rapat para pimpinan TNI-Polri di antaranya, Panglima TNI Jenderal TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir juga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

    Rapim TNI-Polri ini merupakan agenda yang digelar rutin setiap tahun. Rapim tahun ini mengambil tema “Sinergitas TNI-Polri guna mendukung terwujudnya Asta Cita”.

    Dalam sambutan awal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, arahan dari Presiden Prabowo akan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan bangsa kedepan. Harapannya, TNI-Polri bisa memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara.

    “Suatu penghormatan bagi kita semua di tengah-tengah padatnya kegiatan kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan hadir untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada perwira TNI-Polri guna menjadi bekal dalam menghadapi tantangan ke depan, sehingga dapat memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara,” kata Sigit.

     

  • Prabowo Bakal Beri Pengarahan ke TNI dan Polri Hari Ini

    Prabowo Bakal Beri Pengarahan ke TNI dan Polri Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memberikan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada hari ini, Kamis (30/1/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengamini bahwa Prabowo akan memberikan pengarahan dalam agenda Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2025.

    “Bapak Presiden Prabowo akan memberikan Pengarahan di Acara Rapim Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2025 pada pukul 15.30 WIB,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (30/1/2025).

    Lebih lanjut, Yusuf mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan memberikan pengarahan di The Tribrat, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “[Pengarahan dilakukan] Kamis, 30 Januari 2025. Pukul 15.30 WIB di The Tribrata jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terimakasih,” tandas Yusuf.

    Kegiatan itu akan dihadiri semua unsur pimpinan TNI dan Polri. Di antaranya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

  • Kasus AKBP Bintoro: Pandangan DPR, Kompolnas, Polri, dan Pengamat soal Dugaan Pemerasan – Halaman all

    Kasus AKBP Bintoro: Pandangan DPR, Kompolnas, Polri, dan Pengamat soal Dugaan Pemerasan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, terus bergulir.

    Bintoro bersama dua anggota Polri dan 2 orang sipil digugat Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo dan teregister dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2025/PN.Jkt.SEL.

    Dalam gugatan tersebut, AKBP Bintoro Cs diminta mengembalikan uang senilai Rp 1,6 miliar.

    Arif juga melayangkan permintaan kepada hakim agar Bintoro dan 4 tergugat lainnya mengembalikan mobil hingga motor mewah yang sebelumnya telah dijual.

    AKBP Bintoro menghadapi tuduhan melakukan pemerasan terhadap dua tersangka kasus pembunuhan yang ditanganinya.

    Berikut pendapat sejumlah kalangan mengenai kasus AKBP Bintoro Cs dirangkum, Kamis (301/2/25):

    Anggota DPR dari Gerindra: Jangan Terulang

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, mengingatkan Polri agar menindak tegas anggota yang melanggar hukum demi menjaga marwah institusi.

    Hal ini disampaikan Martin mengenai kasus dugaan pemerasan  KBP Bintoro yang kini telah ditahan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

     Martin menegaskan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

    “Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika terbukti bersalah, anggota Polri yang terlibat harus diproses sebagaimana mestinya,” kata Martin kepada wartawan pada Rabu (29/1/2025).

    “Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang karena tindakan tegas tidak diambil,” ujarnya.

    Dia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo konsisten dalam menindak tegas anggota yang indisipliner tanpa pandang bulu. 

    Polda Metro Jaya: Ada Pihak Lain

    Polda Metro Jaya mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini pada 27 Januari, Polda Metro telah terima laporan polisi LP/B/612 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan saudara PM,” katanya.

    Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH.

    Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami.

    Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu.

    AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar Rp3,5 miliar.

    “Akan tetapi sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor dan saat ini mobil milik korban tak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan Rp 6,5 miliar,” ucapnya.

    Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik.

    Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap memastikan AKBP Bintoro bersama tiga anggota polisi lainnya segera menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan.

    “Tidak terlampau lama lagi (sidang etik, red),” jelasnya.

    Pengamat Duga Sering Terjadi

    Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menduga kasus semacam ini cukup banyak terjadi, tetapi hanya sedikit yang berani melaporkan atau mengungkapkan.

    “Tapi yang mencuat, yang berani speak up (berbicara) hanya beberapa orang, seperti pada kasus DWP. Dan yang berani speak up adalah warga negara asing, seperti itu,” kata Bambang dikutip dari Kompas.TV, Rabu (29/1/2025).

    Oleh karena itu kepolisian memang harus ada pembenahan dalam sistem kontrol karena kalau tidak ada perbaikan dalam sistem kontrol, ini akan terulang-terulang lagi.

    Bambang menambahkan, sebenarnya kepolisian harus membangun sistem informasi proses penyelidikan untuk transparansi.

    Tujuannya, agar masyarakat bisa melihat sejauh mana proses hukum itu dilakukan oleh kepolisian.

    “Kalau tidak, yang muncul ya seperti ini, masyarakat tidak bisa mengontrol, akhirnya muncullah transaksi-transaksi haram seperti ini. Ada yang menyuap, ada yang memeras, seperti itu. Siapa yang memeras atau menyuap, sama-sama tentu adalah tindak pidana,” bebernya.

    Publik, kata dia,  tentu tidak bisa menyudutkan salah satu pihak.

    Oleh karenanya, penyelidikan terkait kasus AKBP Bintoro memang harus dibuka secara transparan.

    “Aliran uang itu ke mana saja, dan pihak yang korban, dalam hal ini memang harus memberikan bukti-bukti yang kuat terkait dengan laporan yang diberikannya.”

    Kompolnas: Perlu Sidang Etik

    Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengungkapkan bahwa sidang etik juga diperlukan untuk menguji kebenaran dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan AKBP Bintoro Cs.

    “Ya, ketika terjadi satu dugaan pelanggaran etik oleh anggota kepolisian, AKBP Bintoro dan rekan-rekannya itu seperti dalam gugatan, ya saya kira memang enggak ada pilihan lain kecuali memang sidang etik di situ. Diuji di situ, diurai di situ,” ungkap Choirul Anam, kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Apabila dalam sidang etik nanti Bintoro terbukti melakukan kesalahan, maka akan ditindak pidana.

    “Jika memang ada perbuatan tercela tersebut dan memang terbukti ada tindak pidana, ya harus dipidana, jelas itu,” tegas Anam.

    Kompolnas, kata Anam, mengingatkan institusi Polri harus tegas menindak setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

    “Kita tidak bisa mentolerir apapun kejahatan dalam bentuk apapun dan ini komitmen Kompolnas sekaligus komitmen kepolisian.”

    “Tindak tegas siapapun anggota yang melakukan pelanggaran, termasuk etik dan pidananya, nah itu kita harapkan,” ungkap dia. 

    Dalam kasus ini, Anam mengaku pihaknya akan melakukan pendalaman sembari menunggu proses pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

    Kompolnas juga mengikuti dan menghormati adanya bantahan dari Bintoro terhadap tudingan yang disangkakan kepadanya.

    “Oleh karenanya, ya sambil menunggu proses juga pengadilan perdata, pengujian di Propam, khususnya terkait bantahan yang juga viral, kami juga memonitoring proses dan menghormati itu dan akan juga melakukan pendalaman,” pungkas Anam.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV

     

  • Jaga Marwah Polri, Anggota DPR Minta Kasus AKBP Bintoro Diusut Transparan  – Halaman all

    Jaga Marwah Polri, Anggota DPR Minta Kasus AKBP Bintoro Diusut Transparan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, mengingatkan Polri agar menindak tegas anggota yang melanggar hukum demi menjaga marwah institusi.

    Hal ini disampaikan Martin mengenai kasus dugaan pemerasan yang melibatkan eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, yang kini telah ditahan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

    Martin menegaskan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

    “Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika terbukti bersalah, anggota Polri yang terlibat harus diproses sebagaimana mestinya,” kata Martin kepada wartawan pada Rabu (29/1/2025).

    Martin menyambut baik langkah Polri menahan para terduga pelanggar. Namun, dia mendorong proses hukum yang akuntabel.

    “Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang karena tindakan tegas tidak diambil,” ujarnya.

    Dia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo konsisten dalam menindak tegas anggota yang indisipliner tanpa pandang bulu. 

    Martin menuturkan bahwa penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.

    Selain itu, kata dia, slogan Polri, Rastra Sewakotama yang berarti “pelayan utama bangsa/rakyat” harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.

    “Polri harus berbenah agar kasus-kasus seperti ini tidak mencoreng citra institusi. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang selama ini meningkat terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran terganggu oleh pelanggaran di tubuh kepolisian,” ucap Martin.

    Martin mengungkapkan bahwa reformasi di tubuh Polri perlu terus dilakukan mengingat banyaknya kasus pelanggaran yang melibatkan oknum kepolisian.

    Diketahui, kasus yang mencuat ini berawal dari dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro terhadap keluarga tersangka kasus pembunuhan dan rudapaksa, yakni Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia. 

    AKBP Bintoro – Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro memberikan keterangan setelah keluarga Brigadir Ridhal Ali Tomi mendatangi lokasi tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara di Jalan Mampang Prapatan IV, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4/2024). Kini AKBP Bintoro terseret kasus pemerasan dan diproses di Propam. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

    Bintoro diduga meminta uang sebesar Rp 5 miliar agar proses penyelidikan terhadap kedua tersangka dihentikan.

    Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya telah menahan Bintoro dan menempatkannya dalam penempatan khusus (patsus) bersama tiga anggota polisi lainnya yang diduga terlibat dalam kasus serupa.

  • 5.000 Buruh Bakal Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025 – Page 3

    5.000 Buruh Bakal Geruduk DPR RI pada 6 Februari 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea mengapresiasi hadirnya desk ketenagakerjaan di kepolisian.

    “Terima kasih atas kepedulian Pak Kapolri terhadap permasalahan-permasalahan buruh selama ini,” kata Andi Gani dalam konferensi pers Launching Desk Ketenagakerjaan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Andi Gani menilai, kaum buruh sering menjuluki Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan sebutan trouble shooter atau problem solving.

    Hal ini karena Kapolri selalu menjadi jembatan dan pemecah masalah jika buruh ada masalah. Kapolri beserta jajaran Kepolisian terus membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan serikat buruh.

    “Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50 ribu buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai,” ungkapnya.

    Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menegaskan, hadirnya Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan ini merupakan sejarah besar bagi buruh.

    “Bahkan, desk ketenagakerjaan di kepolisian ini merupakan satu-satunya didunia. Baru pertama kali dan ada di Indonesia,” tegasnya.

    Ke depan, kata Andi Gani, empat negara di Asia Tenggara mau datang dan belajar ke Indonesia terkait desk ketenagakerjaan di kepolisian ini. Yaitu, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

     

     

  • Perjuangan Fadil Siswa Difabel Jalan Kaki 2 Km ke Sekolah Tiap Hari, Ayah Petani dan Buruh Bangunan

    Perjuangan Fadil Siswa Difabel Jalan Kaki 2 Km ke Sekolah Tiap Hari, Ayah Petani dan Buruh Bangunan

    TRIBUNJATIM.COM – Perjuangan siswa penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan ini menjadi kisah inspiratif.

    Meski dengan keterbatasan fisik, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini semangat menuntut ilmu dengan jalan kaki 2 kilometer ke sekolah tiap hari.

    Kisah ini datang dari Fadil (17).

    Fadil merupakan remaja asal Dusun Kaluku Nangka 2, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kebupaten Pasangkayu Sulawesi Barat (Sulbar).

    Fadil merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, saat ini duduk di bangku kelas 2 SMP.

    Saat ditemui di rumahnya, Senin (27/1/2025), Fadil menceritakan perjuangannya dalam menempuh pendidikan, dengan keterbatasan fisiknya.

    Untuk berangkat ke sekolah sendiri, anak itu selalu diantar jemput oleh ayahnya bernama Muhammad Asri.

    “Kalau tidak ada papaku, biasa temanku yang antar saya,” ujarnya, dikutip dari Tribun Sulbar.

    Akan tetapi, tidak jarang Fadil harus berjalan kaki dari sekolah ke rumahnya, dengan jarak kurang lebih 2 kilometer.

    Di tengah terik matahari, Fadil berusaha berjalan dengan keterbatasan fisiknya, dengan waktu sekitar dua jam untuk sampai ke rumah.

    “Kalau tidak ada yang jemput, saya terpaksa jalan kaki dari sekolah. Dari jam 12, sampai rumah jam 2 siang,” terang Fadil.

    Namun, dia mengaku tetap semangat dalam menggapai impiannya menuntut ilmu.

    Fadil, siswa penyandang disabilitas asal Desa Kaluku Nangka Pasangkayu, butuh uluran tangan, saat ditemui di kediamannya, Senin (27/1/2025). (Tribun Sulbar/Taufan)

    Ayah Fadil seorang petani dan buruh bangunan.

    Dia mengaku, kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus.

    Dia sangat berharap uluran tangan dari pemerintah, sebagai bantuan untuk anaknya.

    “Dulu pernah ada bantuan dari Dinas Sosial sekitar 1,8 juta per tiga bulan, tapi terkahir di tahun 2018 lalu, tapi sampai sekarang sudah tidak ada lagi,” terangnya.

    Saat ini, dia sangat membutuhkan sepeda motor untuk mengantar jemput Fadil ke sekolah.

    “Karena saya hanya punya satu motor, jadi kalau motor itu saya pakai, terpaksa Fadil jalan kaki ke sekolah,” tambahnya.

    Meski begitu, Fadil juga dikenal memiliki bakat dalam bernyanyi.

    Bahkan dia juga sering ikut lomba bernyanyi hingga di tingkat kabupaten.

    Sementara itu, sosok Nur Fatia Azzahra, gadis difabel yang kini jadi calon polwan viral di media sosial.

    Gadis 22 tahun ini berhasil menjadi siswa Sekolah Polisi Wanita (Sespolwan).

    Ia dinyatakan lolos dan memenuhi syarat mengikuti pembentukan Bintara Polri 2024 jalur disabilitas.

    Nur pun menceritakan perjuangannya.

    Fatia yang merupakan seorang tunadaksa mengaku, nasihat orang tuanya lah yang membuatnya kuat.

    Saat duduk di bangku sekolah dasar (SD), Nur Fatia Azzahra pernah menjadi korban bullying atau perundungan.

    “Waktu SD saya pernah mengalami bullying dikarenakan saya tidak bisa olahraga voli, bully-an verbal,” katanya di Sepolwan RI, Ciputat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (19/2024), dikutip dari Tribunnews.

    Dulu saat menjadi korban perundungan, Nur Fatia Azzahra hanya bisa menangis dan menceritakan itu kepada orang tuanya.

    “Saya cuma bisa nangis dan kasih tahu orang tua kalau saya itu kenapa di-bully sama teman,” ujar Fatia.

    Saat bercerita, Nur Fatia Azzahra selalu mengingat pesan kedua orang tuanya agar tidak usah minder dan malu.

    Justru, Nur Fatia Azzahra diberikan semangat agar bisa membuktikan bahwa dirinya pun bisa berkembang dan berprestasi.

    Fatia bercerita, ayahnya seringkali mengajak ke luar rumah untuk sekadar bermain.

    Bahkan, ayahnya pula yang mendorong Fatia untuk berani merantau.

    “Dan alhamdulillah selalu dilatih ayah di depan rumah seperti diajak bermain bulu tangkis, diajak main voli.”

    “Meskipun tidak hebat, tapi akhirnya saya bisa mainnya. Ayah selalu memberikan gambaran terkait perantauan. Ayah bilang, merantau akan membuat kamu lebih berkembang,” jelas Fatia.

    Sang ayah, kata Nur Fatia Azzahra, pernah mengajaknya merantau dari Bangka ke Jambi. 

    Bekal pengalaman dari sang ayah-lah yang kemudian membuat Nur Fatia Azzahra menemukan banyak hal baru dan menjadi lebih mandiri.

    Ia pun berjuang agar bisa hidup setara sebagai penyandang disabilitas.

    “Sejak SMA saya pernah ikut ayah kuliah S2 di Jambi. Ayah memberikan gambaran soal kehidupan di perantauan.”

    “Alhamdulillahnya sampai saat ini saya merasa banyak hal yang membuat saya mandiri selama merantau,” terang Fatia.

    Perempuan asli Bangka Belitung (Babel) ini menjelaskan didikan orangtua menjadikan membentuk dirinya menjadi perempuan yang bertekad kuat.

    Contoh, meski Fatia disabilitas, namun dia bersekolah di umum.

    “Saya difabel dari lahir. Saya disekolahkan di sekolah reguler.”

    “Saya di SD Islam terpadu, dan SMP-SMA di negeri. Saya kuliah merantau ke Jogja, di UII Fakultas Psikologi,” ucap Fatia.

    Untuk diketahui, Polri melalui Biro Pengendalian Personel SSDM Polri merekrut 16 penyandang disabilitas pada penerimaan Bintara Tahun Anggaran 2024 ini. 

    Mereka terdiri dari 3 siswa Bintara perempuan dan 13 laki-laki.

    Rekrutmen kelompok disabilitas menjadi anggota organik merupakan kebijakan inklusif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi menuturkan Jenderal Sigit yakin penyandang disabilitas mampu melakukan pekerjaan kepolisian.

    “Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP).”

    “Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan.”

    “Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, ‘Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri,” tutur Dedi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Kompolnas Soroti Proses Pemeriksaan yang Dilakukan Propam Terhadap AKBP Bintoro – Halaman all

    Kompolnas Soroti Proses Pemeriksaan yang Dilakukan Propam Terhadap AKBP Bintoro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah memonitoring kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah yang dilakukan eks Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terhadap anak pengusaha. 

    Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam membenarkan bahwa kasus dugaan pemerasan ini tengah diusut oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya.

    “Ya kami sudah melakukan monitoring beberapa hari terakhir ini namun belum melakukan pendalaman, tentu saja kami akan melakukan pendalaman memberikan atensi terhadap kasus ini,” katanya dikonfirmasi Selasa (28/1/2025).

    Anam berujar AKBP Bintoro pun sudah diperiksa Propam Polda Metro dan Paminal Polda Metro Jaya. 

    Proses pemeriksaan ini menjadi salah satu yang dipantau Kompolnas.

    “Ini juga penting dan kita akan melakukan monitoring terhadap proses ini. Proses oleh Propam ini,” ungkap dia.  

    Anam menambahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tengah menguji gugatan perdata terhadap AKBP Bintoro, sejumlah anggota polisi lain serta warga sipil. 

    Gugatan itu masuk pada 6 Januari 2025 Sehingga memang Kompolnas menghormati proses itu dan mengapresiasi proses itu.

    Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyoroti kasus dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap anak pengusaha.

    Menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu menurunkan tim Porpam Polri untuk memeriksa dugaan  pemerasan senilai Rp 20 Miliar.

    IPW dalam siaran persnya menyebut mantan Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro telah melakukan pemerasan.

    “Kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota Polri berpangkat pamen itu dapat mencoreng institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (26/1/2025).

    IPW mendesak propam Mabes Polri menelusuri secara mendalam penyalahgunaan wewenang dan segera memproses hukum pidana dan kode etik.

    Tim yang diturunkan tersebut harus mampu menguak perbuatan dugaan pidana pemerasannya dan menerapkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan menelusuri aliran dana pemerasan tersebut.

    IPW berkeyakinan bahwa uang hasil pemerasan Rp 20 Miliar itu tidak dilakukan untuk kepentingannya sendiri. 

    Uang tersebut dipastikan mengalir ke beberapa pihak.

    Eks Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro (Istimewa)

    “Kalau pihak kepolisian mau menegakkan aturan sesuai perundangan maka tidak sulit untuk membongkar perbuatan AKBP Bintoro,” imbuh Sugeng.

    Dia menilai bahwa dudah menjadi pekerjaan sehari-hari bagi penyidik untuk melaksanakan pasal TPPU bagi masyarakat.

    Diketahui kasus ini mencuat setelah adanya gugatan perdata dari pihak korban pemerasan terhadap AKBP Bintoro tertanggal 6 Januari 2025 lalu. 

    Korban menuntut pengembalian uang Rp 20 Miliar beserta aset yang telah disita secara tidak sah dari kasus pembunuhan dengan tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto anak dari pemilik Prodia.

    Tersangka dijerat melalui laporan polisi bernomor: LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Jaksel dan laporan nomor: LP/B/1179/IV/2024/SPKT/Polres Jaksel. 

    Dari kasus ini, AKBP Bintoro yang saat itu menjabat Kasatreskrim Polres Jaksel meminta uang kepada keluarga pelaku sebesar Rp 20 Miliar serta membawa mobil Ferrari dan motor Harley Davidson dengan janji menghentikan penyidikan.