Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Jaksa Agung dan Kapolri Beri Arahan Cegah Korupsi di Retret Kepala Daerah

    Jaksa Agung dan Kapolri Beri Arahan Cegah Korupsi di Retret Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah dihadirkan menjadi pemateri dalam kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam arahannya, Burhanuddin menekankan kepada kepala daerah soal pentingnya upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dalam kepemimpinan daerah. 

    “Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi ekonomi dan sosial bangsa. Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus menjadikan integritas dan transparansi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

    Burhanuddin menambahkan, pihaknya telah memiliki upaya pencegahan korupsi. Salah satunya, melalui penerapan asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengelolaan anggaran daerah.

    Selain itu, dia juga menyoroti soal tingginya biaya politik dalam Pilkada yang berpotensi menimbulkan praktik politik balas budi yang merugikan negara.

    “Tidak ada tempat aman bagi koruptor. Kejaksaan berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Siapa pun dan dari partai mana pun, jika terbukti melakukan korupsi, maka akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

    Di samping itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan juga materi soal pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih.

    Sebab, dengan adanya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi maka hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Sigit.

    Dalam kesempatan itu, Sigit juga telah membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan memberikan nomor teleponnya. 

    Pasalnya, langkah ini diharapkan agar para kepala daerah bisa menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan dengan mudah.

  • Soal Sukatani, Menteri HAM: Kebebasan Hanya Bisa Dibatasi UU dan Putusan Pengadilan

    Soal Sukatani, Menteri HAM: Kebebasan Hanya Bisa Dibatasi UU dan Putusan Pengadilan

    Soal Sukatani, Menteri HAM: Kebebasan Hanya Bisa Dibatasi UU dan Putusan Pengadilan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    mengatakan, tidak semestinya ada pembatasan terkait kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh band
    Sukatani
    dan lagunya “Bayar Bayar Bayar”.
    Pigai mengatakan, ekspresi apa pun memang boleh dibatasi, tapi pembatasnya juga harus jelas yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
    “Kalau ada tanpa pembatasan menurut undang-undang dan keputusan pengadilan, maka tidak memiliki kebenaran untuk melakukan pembatasan. Atau pelarangan. Itu prinsip dasar hak,” kata Natalius Pigai saat ditemui di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
    Pigai menjelaskan, tidak boleh ada lembaga mana pun yang membatasi kebebasan berekspresi.
    Dia menegaskan kembali bahwa hanya amanat undang-undang dan putusan pengadilan yang menyatakan peristiwa itu dilarang yang boleh ditindak.
    “Oleh karena itulah, dalam semangat koridor, negara sudah pasti memastikan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap setiap ekspresi, setiap rakyat Indonesia,” ujar Pigai.
    Diketahui, grup
    band Sukatani
    asal Purbalingga, Jawa Tengah, menjadi pusat perhatian setelah mengeluarkan permintaan maaf kepada institusi Polri.
    Permintaan maaf ini terkait dengan lagu mereka yang berjudul “Bayar Bayar Bayar”, yang sempat viral dengan lirik kontroversial menyebutkan “bayar polisi”.
    Dalam pernyataannya, band ini mengungkapkan bahwa lagu tersebut diciptakan sebagai kritik terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar aturan.
    Dalam sebuah unggahan di Instagram, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy, mewakili band, menyampaikan permohonan maaf atas lirik kontroversial dalam lagu tersebut.
    “Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’,” kata Ufti pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Bersamaan dengan permintaan maaf itu, band Sukatani juga mengumumkan bahwa mereka telah menarik lagu tersebut dari berbagai platform digital.
    Menurut mereka, lagu yang sempat viral dengan lirik “bayar polisi” tersebut seharusnya merupakan bentuk kritik terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar peraturan.
    “Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’, yang memiliki lirik ‘bayar polisi’,” ujar Ufti.
    Setelah viral, Sukatani mendapat tawaran menjadi duta Polri.
    Tawaran ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan resmi pada Minggu, 23 Februari 2025.
    Listyo Sigit menyatakan, ajakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menerima kritik untuk perbaikan institusi.
    “Nanti kalau
    Band Sukatani
    berkenan, akan kami jadikan juri atau Band Duta untuk Polri. Mereka bisa terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta evaluasi berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” ujar Listyo Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan Oknum TNI Serang Mapolres Tarakan, Menko Polkam: Masih Muda, Biasa Ribut Regional 26 Februari 2025

    Puluhan Oknum TNI Serang Mapolres Tarakan, Menko Polkam: Masih Muda, Biasa Ribut Regional 26 Februari 2025

    Puluhan Oknum TNI Serang Mapolres Tarakan, Menko Polkam: Masih Muda, Biasa Ribut
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com 
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan merespons insiden penyerangan Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara, oleh oknum TNI.
    Menurutnya, kejadian tersebut berawal dari kesalahpahaman yang melibatkan anggota polres dengan anggota Bantuan Penugasan (BP) Satuan Tugas Yonif 614/RJP Tarakan di tempat hiburan.
    “Masih pada muda, kan, biasa ribut,” ujar Budi di sela acara retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
    Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan aksi pemukulan dan perusakan di Mapolres Tarakan, termasuk ruang Kepala Polres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang berantakan.
    Budi mengaku telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan permasalahan ini.
    “Bagi yang bersalah akan ditindak. Kerusakan sedang diperbaiki. Pemeliharaan soliditas tetap dilakukan,” ucap Budi.
    “Saya jamin bahwa soliditas TNI-Polri tetap terjaga,” sambungnya.
    Senada dengan Budi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa solidaritas antara TNI dan Polri tetap terjaga meski ada insiden ini.
    “Kami tentunya sepakat dengan Panglima untuk terus menjaga dan meningkatkan akreditasi,” kata Listyo, Selasa (25/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional

    Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian, BRI Group Semakin Optimis Perkuat Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Rabu (26/2) di The Gade Tower (Kantor Pusat Pegadaian), Jakarta. Peresmian ini menjadi milestone pentingperjalanan Pegadaian yang merupakan Perusahaan Anak BRI (BRI Group) dan tergabung dalam Holding Ultra Mikro bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan BRI sebagai induk, sedangkan BSI juga masih terasosiasi dengan BRI dimana BRI memiliki porsi kepemilikan saham di BSI sebesar 15%. Pegadaian sendiri telah dapat melayani bisnis bank emas (bullion services) yang diantaranya simpanan emas, pembiayaan/pinjaman emas, titipan emas, dan perdagangan emas.

    Peresmian itu ditandai dengan memasukkan batangan emas ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo Subianto. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia,” kata Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo Subianto berharap adanya bank emas dapat meningkatkan PDB sekitar Rp 245 triliun, membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 1,8 juta, memperkuat devisa, dan membantu menghemat devisa negara karena emas akan dikelola di dalam negeri dari hulu hingga hilir.

    Acara peresmian layanan bank emas ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Jaya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, serta Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

  • Kapolri Tegaskan Hubungan Polri dan TNI Tetap Solid Usai Insiden di Polres Tarakan

    Kapolri Tegaskan Hubungan Polri dan TNI Tetap Solid Usai Insiden di Polres Tarakan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan hubungan antara TNI dan Polri tetap harmonis meskipun sempat terjadi insiden penyerangan di markas Polres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada Senin (24/2/2025).

    “Saya kira Pangdam (Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha) dan Kapolda (Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hary Sudwijanto) sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI dan Polri tetap solid serta terus bekerja sama dalam menjaga dan mengawal negeri ini,” ujar Jenderal Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/1/2025) dikutip dari Antara.

    Ia menegaskan bentrokan TNI dengan polisi tersebut tidak akan mengganggu hubungan baik antara kedua institusi sebagai aparat penegak hukum yang bekerja sama dalam menjaga keamanan nasional.

    Lebih lanjut, kapolri mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kekompakan dan sinergi antara TNI dan Polri.

    “Selama ini kami telah menjalankan berbagai program bersama, termasuk mengawal kebijakan pemerintah, menjaga ketahanan pangan, serta menjalankan tugas di lapangan. Ke depan, sinergi dan solidaritas ini harus terus diperkuat,” jelasnya.

    “Saya kira masing-masing komandan sudah memahami hal ini. Kami pun sepakat dengan panglima TNI untuk terus menjaga serta meningkatkan kerja sama yang telah terjalin,” tambahnya.

    Sebelumnya, pada Senin (24/2/2025) malam, terjadi insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara, yang melibatkan beberapa oknum prajurit TNI dari Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP.

  • Kapolri: Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Kapolri: Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Magelang (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi menjadi modal besar majukan bangsa.

    “Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Kapolri Sigit, saat menjadi narasumber pada pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2), sebagaimana dikutip Rabu.

    Kapolri mengatakan kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh beragam aspek, salah satunya melalui stabilitas keamanan di suatu daerah.

    Ia menuturkan Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Di sisi lain, penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri. Hal ini termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online.

    Ia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum.

    “Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri Ajak Kepala Daerah Ikut Jaga Kamtibmas, Termasuk Berantas Judi Online

    Kapolri Ajak Kepala Daerah Ikut Jaga Kamtibmas, Termasuk Berantas Judi Online

    loading…

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan kepada media usai menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025) malam. FOTO/BINTI MUFARIDA

    MAGELANG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Kepala Daerah untuk ikut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh berbagai aspek, salah satunya melalui stabilitas keamanan di suatu daerah.

    Listyo menegaskan bahwa Polri berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi.

    “Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” kata Listyo saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025) malam.

    Di sisi lain, Kapolri mengatakan penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat bukan hanya tugas utama Polri, namun kepala daerah juga berperan penting. Bahkan, kata Listyo, berbagai kasus kriminal hingga judi online juga harus diberantas. Dia pun berharap, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan tersebut.

    “Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” katanya.

    (abd)

  • Anggota DPR minta Polri tindak tegas pelaku yang intimidasi Sukatani

    Anggota DPR minta Polri tindak tegas pelaku yang intimidasi Sukatani

    Anggota Komisi III DPR Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-DPR

    Anggota DPR minta Polri tindak tegas pelaku yang intimidasi Sukatani
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 17:54 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Polri untuk menindak tegas pelaku yang diduga mengintimidasi band Sukatani, hingga personel band tersebut meminta maaf karena lagu `Bayar Bayar Bayar` yang berisi kritikan terhadap polisi.

    Jika tidak, menurut dia, isu tersebut bisa berpeluang menambah sentimen negatif dari publik kepada Korps Bhayangkara tersebut, karena dituding melindungi anggotanya yang telah diduga mengintimidasi band beraliran punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, itu.

    “Dugaan intimidasi yang dilakukan anggota polisi dari Polda Jawa Tengah ini terhadap anggota band Sukatani hingga mereka membuka topeng sebagai personalnya di atas panggung dan meminta maaf kepada polisi, adalah tanda tanya besar,” kata Abdullah di Jakarta, Senin (24/2).

    Di Tengah indeks demokrasi yang menurun, dia mengingatkan agar anggota polisi tidak reaktif dan represif terkait kritik yang ditujukan kepada kinerja mereka.

    Dalam konteks lagu yang mengkritik oknum polisi yang melakukan pelanggaran, menurut dia, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Sukatani. Jauh sebelumnya, kata dia, kritikan itu juga pernah dilakukan oleh pemusik hingga pesohor, seperti Iwan Fals, Pandji Pragiwaksono, The Brandals, dan lainnya.

    “Anggota polisi mesti paham, bahwa kebebasan berekspresi yang disampaikan melalui bermusik adalah hak warga negara yang mesti dilindungi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, bukan malah sebaliknya,” ucap dia.

    Selain itu, menurut dia, kontroversi itu justru akan merugikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya sudah menegaskan bahwa pengkritik keras Polri adalah sahabat bagi Polri.

    Menurut dia, Listyo telah menyatakan pihaknya tidak anti-kritik dan siap melakukan perbaikan pada tubuh Polri, dengan memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar dan hadiah untuk mereka yang berprestasi.

    Dia mengatakan pernyataan Kapolri itu sudah disampaikan berulang-ulang. Di sisi lain, Kapolri pun sudah membuktikannya, dengan menyelenggarakan lomba stand up comedy dan mural untuk mengkritisi kinerja kepolisian.

    “Dari situ, saya mengusulkan agar Polri juga dapat membuat festival musik yang isinya mengkritisi kinerja kepolisian,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Siapa Rosan Roeslani? Profil CEO Danantara, Peringkat 87 Orang Terkaya di Indonesia Menurut Forbes

    Siapa Rosan Roeslani? Profil CEO Danantara, Peringkat 87 Orang Terkaya di Indonesia Menurut Forbes

    PIKIRAN RAKYAT – Rosan Perkasa Roeslani ditunjuk menjadi Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.

    Ia adalah Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Kabinet Merah Putih, menjabat sejak Kabinet Indonesia Maju pada Agustus 2024.

    Pihaknya didampingi Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO). Berikut profil dan harta kekayaan Rosan Roeslani CEO Danantara.

    Profil Rosan Roeslani

    Rosan Perkasa Roeslani lahir di Jakarta, 31 Desember 1968. Ia meraih gelar BA di bidang Administrasi Bisnis dari Oklahoma State University, Amerika Serika (AS) tahun 1993 dan MBA di Antwerpen European University di Belgia pada 1996.

    Rosan Perkasa membangun usahanya sendiri di bidang penasihat keuangan bersama Sandiaga Salahuddin Uno dan Elvin Ramli, dengan perusahaan PT Republik Indonesia Funding atau Finance Indonesia tahun 1997.

    Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) periode 2015-2020, memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh berpengaruh sektor ekonomi Indonesia di dunia bisnis.

    Sebelum terjun ke pemerintahan, Rosan Roeslani dipercaya Presiden Jokowi saat itu sebagai Duta Besar ke-21 Indonesia untuk AS 2021-2023.

    Rosan juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I dan juga ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.

    Posisi Penting yang Pernah Dijabat Rosan Roeslani

    – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia (2015-2020)

    – Ketua Satgas Omnibus Law (2019)

    – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin (2019)

    – Chief de Mission (CDM) Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo (2020)

    – Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2021-2023)

    – Wakil Menteri BUMN (2024)

    – Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran (2023-2024).

    Harta Kekayaan Rosan Roeslani

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Rosan tercatat Rp860,71 miliar per akhir 2023.

    Forbes menempatkan Rosan Perkasa Roeslani di peringkat ke-87 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 450 juta dolar AS tahun 2021.

    Ia akan memimpin Badan Pelaksana sebagai CEO Danantara, yang nantinya juga dibentuk Komite Risiko, Komite Investasi dan Portofolio, Divisi Audit Internal, Sumber Daya Manusia (SDM) dan CEO Office.

    Peluncuran Danantara menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis Indonesia, bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan Astacita yakni visi besar membawa perekonomian ke level yang lebih tinggi lewat investasi berkelanjutan dan inklusif.

    Pihaknya akan didampingi Dewan Pengawas (Dewas) yang diisi beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Dewas dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua.

    Jabatan Anggota Dewas ldiisi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dewan Penasihat dan Oversight & Accountability Committee.

    Presiden Prabowo akan melibatkan penasihat skala global yang bisa berasal dari negara lain seperti AS, Inggris, China, India dan lainnya yang mempunyai keahlian bisnis dan/atau berlatar belakang politik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sukatani Jadi Duta Polri? Pengamat: Hanya Gimmick Pencitraan

    Sukatani Jadi Duta Polri? Pengamat: Hanya Gimmick Pencitraan

    Malang (beritajatim.com) – Band punk rock asal Purbalingga, Sukatani, kembali menjadi sorotan setelah lagu mereka yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” menuai polemik. Video permintaan maaf dari dua personel band ini kepada institusi Polri yang diunggah di media sosial pada Kamis (20/2/2025) lalu menambah panas isu ini.

    Menariknya, dalam video tersebut, personel yang selama ini menutupi identitas mereka akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara mengejutkan mengajak band Sukatani menjadi duta Polri. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya perbaikan institusi dan pencegahan perilaku menyimpang di tubuh Polri. Bahkan, Kapolri menyatakan bahwa Sukatani bisa menjadi duta atau juri dalam program yang berkaitan dengan reformasi kepolisian.

    Namun, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa upaya menjadikan Sukatani sebagai duta Polri lebih mengarah ke pencitraan ketimbang perbaikan substansial. Menurutnya, tanpa diiringi perbaikan kinerja, kontrol yang ketat, serta penegakan aturan terhadap personel yang melanggar, langkah ini hanya sekadar strategi untuk meredam kritik.

    “Kalau hanya menjadikan Sukatani sebagai duta Polri tanpa ada transparansi dan reformasi nyata, itu hanya gimik semata,” ujar Bambang kepada beritajatim.com, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, Bambang juga menyoroti cara Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus ini. Ia menilai proses penyelidikan jauh dari profesionalitas karena tidak didasarkan pada prosedur yang jelas.

    “Harus ada dasar hukum yang kuat. Pelanggaran apa yang dilakukan band Sukatani? Jika dikaitkan dengan UU ITE, pasal mana yang dilanggar? Penyelidikan tidak boleh asal dilakukan tanpa adanya surat resmi atau dasar hukum yang sah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengkritik langkah aparat yang diduga melakukan intimidasi terhadap personel band tersebut. “Jika penyidik sampai mengejar mereka ke Banyuwangi, ini sudah berlebihan. Itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Band ini hanya menyampaikan kritik terhadap realitas sosial,” tambahnya.

    Bambang mengingatkan bahwa tanpa adanya konsistensi dan transparansi dalam reformasi kepolisian, pengangkatan duta Polri hanya menjadi formalitas belaka. Ia menegaskan kritik dari band seperti Sukatani tetap harus diteruskan, sementara kepolisian juga harus melakukan introspeksi agar bisa mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata masyarakat.

    “Polri harus memperbaiki kinerjanya secara nyata, bukan hanya sekadar strategi komunikasi untuk meredam kritik. Jika reformasi benar-benar dilakukan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya,” pungkasnya. [dan/beq]