Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

    Peresmian program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 100.000 rumah subsidi di Karawang, Jawa Barat.

    “Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar, yang juga menjadi harapan bagi personel Polri,” ujar Sigit dalam sambutannya, Selasa, 4 Maret.

    Pada program tersebut, Polri menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan 14.000 unit di antaranya akan dibangun di wilayah Polda jajaran.

    Bahkan, Sigit meyakini jumlah tersebut bisa melebih target. Asalkan proses pembangunan tak menemui kendala apapun, termasuk cuaca, atau berjalan lancar.

    “Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” jelasnya.

    Program tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sebab, program pembangunan rumah subsidi ini juga didukung berbagai kemudahan, seperti DP nol persen, perizinan cepat, dan pembebasan BPHTB hingga Juli 2025.

    “Sektor properti memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” kata Sigit.

    Kegiatan pelatakan batu pertama tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, dan Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi. Hadir pula Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, serta tamu undangan lainnya.

  • Biaya Proyek ‘Pencitraan’ Polri, 2 Tender Rp21 Miliar!

    Biaya Proyek ‘Pencitraan’ Polri, 2 Tender Rp21 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri sedang melakukan tender 2 proyek  ‘pencitraan’ untuk memoles citra polisi yang banyak disorot karena perilaku aparatnya. Tidak main-main, nilai tender 2 proyek di Divisi Humas Polri itu mencapai Rp21 miliar.

    Polri belakangan ini terus menjadi sorotan. Kasus paling terbaru adalah dugaan intimidasi terhadap duo punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani. Polisi diduga memaksa Sukatani untuk mengklarifikasi dan menarik lagu ‘Bayar..Bayar..Bayar’ yang sejatinya ditujukan untuk mengkritisi perilaku korup yang kerap terjadi di institusi kepolisian.

    Publik merespons negatif langkah kepolisian. Gerakan #kamibersamasukatani menggema di media sosial. Di sisi lain, banyak pihak yang mengkritisi praktik intimidasi terhadap Sukatani dan menganggapnya sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

    “Menciptakan lagu untuk kritik adalah hak asasi manusia,” ujar mantan Ketua MK, Mahfud MD.

    Terlepas dari kasus Sukatani, harus diakui bahwa citra Polri relatif lebih rendah dibandingkan dengan institusi lainnya. Litbang Kompas, yang mempublikasikan hasil temuannya pada Januari lalu, menempatkan TNI sebagai lembaga paling memiliki citra positif. Skornya mencapai 94,2%.

    Hal serupa juga tampak dari temuan Indikator Politik yang menempatkan TNI sebagai lembaga negara yang memiliki kepuasan paling tinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya. Tentu saja, peringkat ini tidak menghitung kepuasan publik terhadap presiden sebagai lembaga negara.

    Tren Citra Lembaga Negara

    Institusi
    Litbang Kompas
    Indikator Politik

    TNI 
    94,2
    94

    Kejaksaan
    70
    83

    KPK
    72,6
    72

    Polri
    65,7
    69

    Sumber: Litbang Kompas, Indikator Politik

    Citra positif TNI itu berbanding terbalik dengan Polri. Skor Polri selalu berada di bawah TNI atau lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK dan kejaksaan. Rendahnya citra positif maupun kepuasan publik terhadap Polri itu dipicu oleh rentetan kasus hukum yang menyeret anggota kepolisian mulai dari penembakan, pemerasan, hingga tindak pidana lainnya.

    Versi Litbang Kompas citra positif hanya di angka 65,7% atau jauh lebih rendah dibandingkan TNI. Indikator memberikan angka yang lebih baik yakni 69%. Meski demikian, tingkat kepuasan publik terhadap Polri versi Indikator tetap lebih rendah dari TNI.

    Tender Proyek

    Dokumen tender yang diunggah di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik alias LPSE Polri mengungkap bahwa, kedua proyek yang saat ini sedang masuk dalam tahap pasca kualifikasi antara lain program Program Kepolisian Presisi Mengayomi yang direncanakan akan menggunakan anggaran dari APBN 2025. Nilai program tersebut senilai Rp13 miliar.

    Sementara itu, tender proyek kedua bernama program siaran Kepolisian Presisi Melayani. Nilai anggaran untuk program kedua lebih kecil dibandingkan dengan proyek pertama yakni tercatat senilai Rp8,1 miliar.

    Adapun, jika mengacu dokumen tender proyek, Program Kepolisian Presisi Mengayomi nantinya akan dikemas dalam bentuk talk show dan semi dokumenter. Tujuannya, untuk meningkatkan opini positif terhadap Polri melalui edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan.

    Menurut dokumen tender, proyek ‘pecintraan’ itu sejalan dengan dengan program Kapolri terkait ‘Presisi Polri’ terutama dalam isu manajemen media yang pada ujungnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

    “Dengan melakukan pendekatan kepada media, mengelola sosial media, mempublikasikan setiap keberhasilan Polri, merespons cepat dan menetralisir atau menekan berita negatif, serta mengelola trending topic,” demikian dikutip dari dokumen tender, Selasa (4/3/2025).

    Ilustrasi Polisi sedang berjagaPerbesar

    Sementara itu untuk program kedua, yakni program kepolisian presisi melayani, akan menampilkan kinerja atau prestasi setiap satuan kerja alias satker serta satuan wilayah alias satwil Polri. Adapun lewat visualisasi pencapaian tiap satker maupun satwil Polri, dapat menunjukkan prestasi dan kinerja Polri kepada publik.

    “Polisi yang humanis, inspiratif, inovatif, bertanggung jawab, serta penuh dengan kebaikan dan kepedulian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.”

    Bisnis telah menghubungi Kepala Biro Penerangan Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Truno meminta Bisnis untuk menghubungi Kepala Bagian Penerangan Umum Polri. “Silakan ke Kabag Penum.” Namun demikian, Kabag Penum Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, enggan memberikan komentar. “Tidak ada [komentar].”

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Kapolres, Kasatker, dan Kapolda untuk aktif di media sosial. Kapolri bahkan memerintahkan mereka untuk membuat akun guna menerima dan merespons cepat aduan masyarakat.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral karena setelah lewat dua hari, tiga hari, kecenderungannya akan menjadi viral,” katanya akhir Januari lalu.

  • Band Sukatani Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Ngaku Diintimidasi dari Juli 2024 – Page 3

    Band Sukatani Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Ngaku Diintimidasi dari Juli 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Grup Band Sukatani angkat bicara perihal kasus dugaan intimidasi dari polisi hingga diajak menjadi Duta Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lewat akun Instagram resminya.

    “Hallo kawan-kawan, mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik namun masih dalam proses recovery pasca kejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024 lalu. Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” kami unggah melalui media sosial,” tulis unggahan Band Sukatani dikutip Liputan6.com, Senin (3/3/2025).

    Kejadian tersebut disebut telah membuat Band Sukatani mengalami berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil. Namun, adanya dukungan dan solidaritas dari berbagai pihak membuat mereka merasa lebih kuat dan tidak menyerah.

    “Setelah video klarifikasi kami unggah, banyak sekali tawaran-tawaran kepada Twister Angel akibat respon dari adanya pemecatan. Bahkan khususnya kepada Sukatani, tawaran menjadi Duta Polisi dari Kapolri, dengan itu kami menolak dengan tegas tawaran menjadi Duta Kepolisan tersebut,” sambung isi unggahan.

    Menurut Band Sukatani, saat ini ada banyak narasi yang simpang siur terkait dengan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh pihak Yayasan kepada vokalis grup musik tersebut.

    “Kami meluruskan bahwa Twister Angel benar-benar diberhentikan (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh Yayasan tempatnya mengajar dengan alasan Twister Angel termasuk salah satu personel Sukatani Band Punk,” lanjut tulisan di unggahan Instagram.

    Namun begitu, pemecatan itu disebut dilakukan tanpa memberikan ruang dan kesempatan bagi sang vokalis untuk dimintai keterangan. Bahkan, dalam surat pemecatan yang diterima tidak menjelaskan apakah keikutsertaan sebagai personel Band Sukatani sebagai pelanggaran berat.

    Kemudian terkait pentas di Slawi, Tegal, hal itu murni bentuk tanggung jawab Band Sukatani dalam rangka memenuhi janji tetap melakukan pertunjukan sesuai kontrak yang disepakati jauh hari, sebelum kasus pembredelan lagu “Bayar Bayar Bayar”.

    “Kami paham bahwa apa yang baru saja kami alami dan dukungan luas dari kawan-kawan semua membuat semua pihak yang berbuat salah pada kami tiba-tiba mau terlihat baik. Jika ada yang berkepentingan dalam acara di Tegal kemarin, itu sudah di luar kuasa kami, dan pada saat itu juga kami tidak minta pengawalan khusus dari pihak kepolisian,” beber Band Sukatani.

    Sementara untuk pentas di Sleman, adalah gigs yang digerakkan oleh teman-teman Band Sukatani di Jogja dan sekitarnya, sebagai ajang untuk bersilaturahmi, saling memberikan dukungan, dan berbagi energi. Mereka pun berterima kasih untuk semua yang sudah hadir dan menguatkan.

    “Terima kasih untuk dukungan kawan-kawan dimanapun kalian berada. Sehingga membuat kami yakin, kami tidak sendirian. Kami mengabarkan bahwa saat ini kami menambah satu kekuatan baru kami akan berjalan bersama dengan LBH Semarang-YLBHI. Sampai jumpa di pentas-pentas berikutnya,” tutup Band Sukatani.

     

  • Anak Flexing di Medsos, Kapolda Kalsel Ternyata Belum Lapor LHKPN

    Anak Flexing di Medsos, Kapolda Kalsel Ternyata Belum Lapor LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawan didesak untuk patuh dan taat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    KPK memastikan bahwa Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan belum pernah melaporkan LHKPN kepada KPK selama menjabat sebagai anggota Polri hingga saat ini. 

    “Betul, belum lapor LHKPN,” tutur Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (2/3).

    Rosyanto Yudha Hermawan dilantik Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolda Kalimantan Selatan pada 29 November 2024, jabatan sebelumnya adalah Wakapolda Kalimantan Selatan.

    “Akun LHKPN di Polda, baru aktif Desember 2024. Sehingga batas akhir lapor 31 maret 2025.” kata Budi.

    Dia mengimbau kepada para wajib lapor LHKPN untuk segera melaporkan harta kekayaannya, secara patuh, baik patuh dalam ketepatan waktu maupun patuh dalam kelengkapan isiannya.

    “Seluruh laporan yang diterima kami akan dilakukan analisis administratif, kemudian dipublikasikan, agar masyarakat juga bisa mengaksesnya sebagai bentuk tranparansi seorang pejabat publik,” ujarnya.

    Viralnya aksi pamer kemewahan yang telah dilakukan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan berawal dari unggahan foto perayaan ulang tahun anak kandungnya Ghazyendha yang tersebar di media sosial.

    Selain itu, gaya hidup mewah Ghazyendha juga menjadi sorotan publik, yang terlihat dari berbagai unggahan dirinya yang menunjukkan aktivitas naik jet pribadi, mengenakan barang-barang mewah, dan belanja dengan total mencapai lebih dari Rp1 miliar.

  • Polri Pastikan Rekrutmen Taruna Akpol 2025 Transparan, Hasil Tes Seluruh Peserta Diumumkan

    Polri Pastikan Rekrutmen Taruna Akpol 2025 Transparan, Hasil Tes Seluruh Peserta Diumumkan

    JAKARTA – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo memastikan rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun ini berjalan transparan.

    Transparansi lantaran setiap peserta dapat melihat langsung hasil tes, baik dirinya maupun calon taruna yang lain.

    “Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. Lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama: selesai, nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat,” kata Dedi dalam keterangannya, Minggu 2 Februari, disitat Antara.

    Menurut dia, rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis telah dilakukan sejak bertahun-tahun. Panitia seleksi sengaja menayangkan nilai atau skor pada setiap tes agar calon taruna bisa saling mengoreksi diri.

    “Calon taruna ketika dia merasa nilai tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi ke panitia. Mereka juga sudah tahu bobot nilai akademis berapa, psikologi berapa, jasmani berapa. Calon taruna itu bisa menghitung sendiri dengan sistem yang terbuka ini,” ujarnya.

    Untuk itu, Dedi mengimbau masyarakat agar tidak memercayai calo atau siapa pun yang menjanjikan masuk sebagai anggota kepolisian dengan imbalan uang. Dia pun menegaskan ancaman pidana bagi pelaku penipuan.

    “Sudah banyak kasus masyarakat tertipu, sudah memberikan sejumlah uang, anaknya gagal (lolos Akpol),” katanya.

    Dedi menjelaskan per hari Jumat 28 Februari, jumlah pendaftar daring taruna Akpol telah mencapai 8.016 orang. Secara keseluruhan, jumlah pendaftar pada rekrutmen anggota Polri, baik Tamtama, Bintara, Akpol ialah 116.732 orang.

    Sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, jalur untuk masuk Akpol hanya ada satu, yakni jalur reguler. Dengan begitu, rekrutmen diharapkan melahirkan taruna yang benar-benar mampu menjalani proses pendidikan dan pelatihan selama dengan baik.

    “Sesuai arahan pimpinan, tahun ini sama seperti tahun lalu, tidak dilakukan dikotomi lagi, atau friksi-friksi jalur rekpro, jalur reguler, jalur kuota khusus,” ucap Dedi menekankan.

    Di sisi lain, gambaran proses dan metode seleksi perlu diketahui masyarakat agar dipahami bahwa seleksi anggota Polri hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri selama mengikuti tahapan seleksi.

    “Kepada seluruh jajaran kami minta terus mengedukasi masyarakat bahwa seleksi anggota Polri itu kuncinya kemampuan diri sendiri. Persiapan yang matang, latihan serius, itu kuncinya,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa tahapan tes Akpol di tingkat panitia daerah ialah sebagai berikut:

    a. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif

    b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif

    c. Tes psikologi tahap I sistem tes berbantuan komputer atau computer assisted test (CAT), penilaian kuantitatif dan kualitatif

    d. Tes akademik tahap I, sistem CAT dengan penilaian kuantitatif meliputi:

    – Pengetahuan umum (termasuk Undang-Undang Kepolisian)

    – Wawasan kebangsaan (UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan kewarganegaraan)

    – Tes penalaran numerik

    – Bahasa Indonesia

    e. Tes EKG dengan penilaian kualitatif

    f. Uji kemampuan jasmani (kesamaptaan A, B, dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

    g. Sidang penetapan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II

    h. Pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif

    i. Pendalaman PMK dan Tes psikologi tahap II sistem wawancara dengan penilaian kualitatif

    j. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif

    k. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah

    Sementara itu, tahapan tes Akpol di tingkat panitia pusat ialah sebagai berikut:

    a. Pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif

    b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dan II dengan penilaian kualitatif

    c. Pemeriksaan mental dan ideologi dengan CAT

    d. Tes akademik meliputi tes potensi akademik (TPA) dengan Bahasa Inggris menggunakan CAT, penilaian kuantitatif

    e. Tes psikologi wawancara dengan penilaian kualitatif

    f. Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif

    g. Tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

    h. Pemeriksaan penampilan dengan penilaian kualitatif

    i. Sidang terbuka kelulusan tingkat pusat.

  • Band Sukatani Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Lemkapi: Kami Paham Mereka Ingin Tetap Independen – Halaman all

    Band Sukatani Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Lemkapi: Kami Paham Mereka Ingin Tetap Independen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyoroti langkah grup band Sukatani menolak tawaran menjadi duta Polri dari Kapolri.

    Edi Hasibuan mengatakan langkah yang diambil grup band Sukatani harus dihormati.

    “Kita hormati sepenuhnya apapun yang menjadi keputusan kelompok band Sukatani. Mereka sepertinya ingin tetap eksis dan independen di depan penggemarnya,” kata Edi Hasibuan kepada Tribunnews.com, Minggu (2/3/2025).

    Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini melihat langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani, agar grup musik punk tersebut bisa ikut berperan membenahi dan memajukan Polri.

    Selain itu, ajakan Kapolri juga sebagai bagian dari keterbukaan Polri untuk menerima segala masukan masyarakat.

    Menurut mantan anggota Kompolnas ini, siapa pun yang memberikan masukan bahkan mengkritik Polri dengan keras sekali pun, mereka akan tetap menjadi sahabat Polri.

    “Kami melihat Kapolri mengajak kelompok Band Sukatani ini sebagai bentuk keterbukaan Polri. Polri bukanlah institusi yang antikritik dan sebaliknya sangat terbuka dikritik. Siapapun boleh ikut memberikan masukan dan mengkritik Polri untuk kemajuan institusi,” ucapnya.

    Menurut Edi Hasibuan, pihaknya sangat memahami ketidaksediaan  Band Sukatani demi untuk menjaga independensinya sebagai salah satu band nasional yang kini memiliki banyak penggemar.

    “Kita paham dan kita hormati putusan Band Sukatani. Kami juga yakin Polri pasti memahaminya,” ucap pemerhati kepolisian ini.

    Edi pun menyoroti dugaan intimidasi oknum kepolisian kepada Band Sukatani.

    Ia masih meragukan apakah ada oknum anggota Polda Jawa Tengah yang berani melakukan intimidasi.

    “Bila isu intimidasi itu ada, tentu semua harus dibuktikan secara hukum,” katanya.

    Sukatani Tolak Jadi Duta Polri 

    Grup Punk asal Purbalingga Sukatani  sebelumnya viral karena merilis lagu Bayar Bayar Bayar.

    Akibat lagu tersebut, personel Sukatani mengaku mendapat intimidasi dari Polisi hingga akhirnya mengeluarkan pernyataan minta maaf.

    Sukatani juga menghapus lagu milik mereka dari platform berbagi lagu dan menariknya dari pasaran.

    Namun akibat tekanan Polisi tersebut, lagu Bayar Bayar Bayar justru viral dan mendapat atensi masyarakat.

    Mendapat sorotan, Kapolri Jenderal Listyo mengatakan tak masalah dengan lagu tersebut dan mengatakan Polri tidak anti kritik.

    Buntutnya, polisi justru menawarkan Sukatani jadi duta polisi.

    Terbaru, Sukatani memberikan pernyataan pada Sabtu (1/3/2025).

    Melalui unggahan di akun Instagram @sukatani.band, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Lutfi dan Novi Citra Indriyati, mengungkapkan bahwa mereka masih dalam proses pemulihan setelah mengalami tekanan dan intimidasi sejak Juli 2024.

    “Hallo kawan-kawan, mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik namun masih dalam proses recovery pascakejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024 lalu,” tulis Sukatani dalam unggahan tersebut.

    Band asal Purbalingga, Jawa Tengah ini mengaku menerima tekanan dari pihak kepolisian, yang akhirnya mendorong mereka untuk mengunggah video klarifikasi terkait lagu mereka yang sempat viral.

    “Tekanan dan intimidasi dari kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ kami unggah melalui media sosial,” lanjut mereka.

    Mereka juga mengungkapkan mengalami kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil.

    Namun, dukungan dari masyarakat membuat mereka tetap bertahan menghadapi situasi tersebut.

    Dilan, kru Band Sukatani, membenarkan bahwa tekanan terhadap para personel berawal dari upaya pencarian oleh intel yang dilakukan secara tidak langsung.

    “Setahuku intel nyariin cuma nggak langsung ke yang bersangkutan, model mereka nanyain ke temen-temen, bikin suasana seakan-akan mereka sedang dicari-cari. Hal itu bener-bener awal-awal membuat ketakutan,” ungkap Dilan.

    Di tengah tekanan yang mereka alami, Sukatani mengaku sempat ditawari menjadi Duta Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Namun, mereka menolak tawaran tersebut dengan tegas.

    “Bahkan khususnya kepada Sukatani, tawaran menjadi Duta Polisi dari Kapolri, dengan itu kami menolak dengan tegas tawaran menjadi Duta Kepolisian tersebut,” tulis mereka. (Tribunnews.com/ adi/ kompas.com)

  • Berbuat Salah Tiba-tiba Mau Terlihat Baik

    Berbuat Salah Tiba-tiba Mau Terlihat Baik

    PIKIRAN RAKYAT – Band Punk Sukatani yang belakangan mencuri perhatian menolak dijadikan Duta Kepolisian oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan tegas, Sukatani mengaku tak ingin berurusan dengan pihak yang sudah banyak merugikan mereka.

    Melalui unggahan di Instagram, pada Sabtu, 1 Maret 2025, Sukatani yang terdiri atas sepasang suami istri itu, mengungkapkan kabar mereka usai diintimidasi polisi sejak Juli 2024.

    “Kawan-kawan, Mau mengabarkan bahwa kami dalam keadaan baik, namun masih dalam proses recovery pasca kejadian bertubi yang selama ini kami hadapi sejak Juli 2024 lalu. Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan,” ujar mereka, dikutip Minggu, 2 Maret 2025.

    Mereka terang-terangan mengaku bahwa video klarifikasi dan permintaan maaf atas lagu yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” adalah hasil intimidasi yang panjang.

    “Kejadian tersebut membuat kami mengalami berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmaterial,” ucapnya menambahkan.

    Sukatani juga menjelaskan meluruskan narasi-narasi terkait dengan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh pihak Yayasan kepada vokalis Sukatani, Twister Angel alias Novi Citra Indriyati.

    Dijelaskan bahwa Twister Angel benar-benar diberhentikan atau kena PHK sepihak oleh Yayasan tempatnya mengajar dengan alasan yang bersangkutan termasuk salah satu personel Sukatani Band Punk.

    “Namun, pemecatan tersebut dilakukan tanpa memberikan ruang dan kesempatan bagi Twister Angel untuk dimintai keterangan. Bahkan, dalam surat pemecatan yang diterima, sama sekali tidak dijelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani dianggap sebagai pelanggaran berat,” kata unggahan itu.

    Sukatani menegaskan, pengawalan khusus dari pihak kepolisian di sejumlah acara mereka itu di luar kuasa mereka, sebab tak pernah ada permintaan penjagaan sama sekali.

    Dua personel band tersebut juga menekankan bahwa mereka lebih memilih menggandeng pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat, dibandingkan Polri. Mereka tak ingin kejadian ini dimanfaatkan oleh polisi untuk mengais simpati publik setelah apa yang mereka alami.

    “Terima kasih untuk dukungan kawan-kawan dimanapun kalian berada, sehingga membuat kami yakin kami tidak sendirian. Kami mengabarkan bahwa saat ini kami menambah satu kekuatan baru dan kami akan berjalan bersama dengan LBH Semarang-YLBHI. Sampai jumpa di pentas-pentas berikutnya,” ujarnya.

    “Kami paham bahwa apa yang baru saja kami alami dan dukungan luas dari kawan-kawan semua membuat semua pihak yang berbuat salah pada kami tiba-tiba mau terlihat baik,” tutur mereka. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anak Kapolda Kalsel Pamer Kemewahan, DPR Desak Kapolri Beri Teguran

    Anak Kapolda Kalsel Pamer Kemewahan, DPR Desak Kapolri Beri Teguran

    Anak Kapolda Kalsel Pamer Kemewahan, DPR Desak Kapolri Beri Teguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan teguran kepada Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawa.
    Permintaan ini muncul setelah anak
    Kapolda Kalsel
    ,
    Ghazyendha Aditya Pratama
    , viral di media sosial karena memamerkan
    gaya hidup mewah
    .
    “Anak pejabat polisi tidak pantas memamerkan gaya hidup mewah, itu tindakan yang memalukan,” kata Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/3/2025).
    Viralnya aksi pamer kemewahan tersebut berawal dari unggahan foto-foto perayaan ulang tahun Kapolda Kalsel yang diunggah di akun media sosial milik Ghazyendha.
    Perayaan yang berlangsung mewah itu langsung menuai kritik, sindiran, dan hujatan dari netizen.
    Selain itu, gaya hidup mewah Ghazyendha juga menjadi sorotan publik, yang terlihat dari berbagai unggahan dirinya yang menunjukkan aktivitas naik jet pribadi, mengenakan barang-barang mewah, dan belanja dengan total mencapai lebih dari Rp 1 miliar.
    Abdullah menegaskan, seorang pejabat polisi seharusnya bisa mengatur keluarganya agar tidak memperlihatkan gaya hidup mewah di ruang publik.
    “Keluarga pejabat negara tidak pantas membangga-banggakan kekayaan,” tegasnya.
    Ia menambahkan, pejabat polisi dan keluarganya harus menunjukkan hidup sederhana, terutama di tengah masyarakat yang sedang menghadapi efisiensi anggaran.
    “Apalagi di tengah kondisi negara sedang melakukan efisiensi anggaran. Maka tidak pantas keluarga pejabat polisi pamer kemewahan,” imbuh Abdullah.
    Politikus PKB ini juga menilai wajar jika masyarakat merasa marah ketika melihat anak polisi yang memamerkan kehidupan mewah.
    Hal ini memunculkan berbagai dugaan dan pertanyaan mengenai sumber kekayaan tersebut, termasuk berapa gaji pejabat polisi dan bagaimana anak tersebut bisa memiliki begitu banyak uang.
    “Akhirnya sang ayah yang menjadi sasaran kekesalan dan kemarahan masyarakat,” kata Abdullah.
    Sebagai respons terhadap insiden ini, Abdullah meminta Kapolri untuk memberikan teguran keras kepada Kapolda Kalsel terkait perilaku anaknya yang telah memamerkan gaya hidup mewah.
    “Ini juga menjadi pelajaran bagi pejabat polisi yang lain agar tidak suka
    flexing
    karena itu akan merusak citra polisi,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kami Tolak Tawaran Kapolri jadi Duta Polisi

    Kami Tolak Tawaran Kapolri jadi Duta Polisi

    PIKIRAN RAKYAT – Band Sukatani akhirnya buka suara usai viral video permintaan maaf kepada polisi terkait lagu ‘Bayar Bayar Bayar’. Band tersebut menyampaikan kabar terbaru terkait intimidasi lewat akun Instagram resminya pada Sabtu 1 Maret 2025.

    Sebelumnya, viral lagu Bayar Bayar Bayar yang mengkritik aparat kepolisian di sejumlah tempat yang justru meminta bayaran untuk setiap kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku tidak masalah dengan kritik yang disampaikan.

    “Tidak ada masalah. Mungkin ada miss, namun sudah diluruskan. Polri tidak antikritik, kritik sebagai masukan untuk evaluasi, dalam menerima kritik, tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan,” ucapnya pada Jumat, 20 Februari 2025.

    Sukatani ngaku mendapat intimidasi dari polisi

    Band Sukatani menyampaikan pihaknya mendapat intimidasi polisi akibat lagu Bayar Bayar Bayar yang viral. Band asal Banjarnegara itu menyebut sampai harus recovery pascakejadian bertubi-tubi sejak Juli 2024.

    “Tekanan dan intimidasi dari Kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul “Bayar, Bayar, Bayar” kami unggah melalui media sosial. Kejadian tersebut membuat kami mengalami berbagai kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil,” ujarnya.

    Video permintaan maaf itu justru direspons dengan dukungan luas bagi Sukatani. Salah satunya adalah tawaran kepada Novi Twister Angel yang dipecat dari sekolah tempatnya bekerja, SD IT Mutiara Hati Banjarnegara. Pemecatan ini diduga juga akibat intimidasi pihak kepolisian.

    Tolak tawaran menjadi Duta Polisi

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo sempat menawarkan Sukatani untuk menjadi duta polisi berkaitan dengan lagu Bayar Bayar Bayar tersebut. Band itu dengan tegas menyatakan tidak bersedia menerima tawaran itu.

    “Bahkan khususnya kepada Sukatani, tawaran menjadi Duta Polisi dari Kapolri, dengan itu kami menolak dengan tegas tawaran menjadi Duta Kepolisian tersebut,” tulisnya.

    Selain itu, band ini juga mengaku tidak meminta pengawalan polisi secara khusus dalam konser di Slawi, Tegal beberapa waktu terakhir. Konser itu tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kontrak yang sudah disepakati.

    “Jika ada yang berkepentingan dalam acara di Tegal kemarin, itu sudah di luar kuasa kami, dan apda saat itu juga kami tidak minta pengawalan khusus dari pihak kepolisian,” ujarnya.

    Demikian pengakuan band Sukatani atas intimidasi dari polisi terkait lagu viral Bayar Bayar Bayar. Band asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini juga menolak tawaran dari Kapolri untuk menjadi duta polisi, tawaran itu bahkan ditolak dengan tegas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Viral Anak Kapolda Kalsel Diduga Flexing, DPR Minta Kapolri Panggil dan Tegur Ayahnya – Page 3

    Viral Anak Kapolda Kalsel Diduga Flexing, DPR Minta Kapolri Panggil dan Tegur Ayahnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sorotan publik terhadap gaya hidup mewah keluarga pejabat Polri semakin mencuri perhatian, salah satunya terkait viralnya perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Inspektur Jenderal Rosyanto Yudha Hermawan, yang diunggah oleh anaknya Ghazyendha Aditya Pratama.

    Tak hanya itu, anaknya juga disoroti setelah dirinya kedapatan flexing di media sosial. Di mana dalam gambar tangkapan layar yang tersebar, Ghazyendha kedapatan naik jet pribadi dan melakukan transaksi hingga miliaran rupiah.

    Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan teguran kepada Kapolda Kalsel tersebut. 

    “Anak pejabat polisi tidak pantas memamerkan gaya hidup mewah. Itu tindakan yang memalukan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (2/3/2025).

    Abdullah menegaskan seorang pejabat polisi seharusnya bisa mengatur keluarganya, baik dan anak-anaknya agar tidak memperlihatkan hidup mewah. Keluarga pejabat tidak pantas membangga-banggakan kekayaan di ruang publik.

    Menurutnya, pejabat polisi dan keluarganya harus tetap memperlihatkan hidup sederhana di tengah masyarakat.  Sebab, pejabat adalah pelayan rakyat yang mendapatkan gaji dari rakyat.

    “Apalagi di tengah kondisi negara sedang melalukan efisien anggaran. Maka tidak pantas keluarga pejabat polisi pamer kemewahan,” bebernya.