Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • NU Gallery sumbang hasil lelang lukisan Kapolri Rp330 juta ke Baznas

    NU Gallery sumbang hasil lelang lukisan Kapolri Rp330 juta ke Baznas

    Penyerahan simbolis hasil lelang lukisan Kapolri, dari perwakilan NU Gallery kepada Baznas RI di Jakarta, Jumat (7/3/2025). ANTARA/HO-NU Gallery

    NU Gallery sumbang hasil lelang lukisan Kapolri Rp330 juta ke Baznas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 08 Maret 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Nusantara Utama (NU) Gallery menyumbangkan hasil lelang lukisan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebesar Rp330 juta kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI. Donasi ini merupakan hasil dari lelang lukisan Kapolri yang dibuat secara simbolis dalam acara Indonesia Painting Exhibition (IPE) 2025 yang digelar oleh NU Gallery di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Lukisan ini merupakan saputan awal dari Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di atas kanvas kosong, yang kemudian disempurnakan oleh pelukis senior Dwi Samuji. Hasil dari lelang ini sepenuhnya diserahkan kepada Baznas RI, dengan harapan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadhan ini,” kata Kepala Administrasi dan Operasional NU Gallery Gus Fairuzzabady, di Jakarta, Sabtu.

    Fairuzzabady juga menyampaikan lelang lukisan ini bertujuan mendukung seniman lokal sekaligus membuktikan seni dapat menjadi jembatan bagi kepedulian sosial. Ia menilai serah terima hasil lelang ini merupakan bagian dari rangkaian pembukaan Indonesia Painting Exhibition (IPE) 2025. NU Gallery akan melanjutkan pameran seni ini selama 7 hari pada 12–18 Maret 2025 di ANTARA Heritage Center (AHC), Jakarta.

    Fairuzzabady juga menekankan NU Gallery dan Baznas RI ke depannya berencana melibatkan para penerima zakat (muzaki) prioritas dari jaringan Baznas RI, agar kegiatan seni ini semakin luas dampaknya bagi pekerja seni dan masyarakat umum.

    “Kami berharap sinergi antara seni dan kegiatan sosial ini bisa terus berlanjut, bahkan berkembang ke skala yang lebih besar. Seni memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan sosial yang kuat dan dapat menjadi alat efektif dalam membangun solidaritas serta mendorong aksi nyata untuk membantu sesama,” tutur Gus Fairuzzabady.

    Sementara Pendiri NU Gallery Muchammad Nabil Haroen menilai lelang lukisan ini memiliki makna mendalam karena tidak hanya memberikan kesempatan bagi kolektor untuk memiliki karya seni yang eksklusif, tetapi juga sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama.

    “Kami berharap hasil lelang lukisan ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Seni bukan hanya tentang keindahan visual, tetapi juga memiliki nilai sosial yang dapat membantu sesama,” ujarnya.

    Adapun Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan dana hasil lelang ini akan digunakan sepenuhnya untuk program sosial Baznas selama bulan Ramadhan, termasuk santunan yatim, bantuan masyarakat kurang mampu, dan program pemberdayaan umat.

    “Kegiatan ini menjadi bukti bahwa seni tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak pencinta seni yang turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti ini,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Sosok Kombes Irwan Anwar: Sudah 2 Pihak Desak Pemecatan, Ditandai Komisi III dan Habiburokhman    – Halaman all

    Sosok Kombes Irwan Anwar: Sudah 2 Pihak Desak Pemecatan, Ditandai Komisi III dan Habiburokhman    – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy.

    Gamma merupakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, yang tewas ditembak oknum polisi bernama Aipda Robig Zaenudin pada 24 November 2024 lalu.

    Kombes Irwan menuai perhatian lantaran dianggap melakukan rekayasa kasus.

    Hingga kini, dua pihak meminta perwira berpangkat melati tiga di pundak itu dipecat.

    Adalah Koordinator Aksi Kamisan Semarang, Natael Bremana, dan Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika.

    Kesan negatif terhadap Kombes Irwan juga dinyatakan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

    Ia menyebut Komisi III DPR RI telah membidik Kombes Irwan.

    Hal ini lantaran menurut  Habiburokhman, Kombes Irwan tak mengangkat panggilan teleponnnya setelah peristiwa penembakan mencuat.

    Tuntut Pemecatan

    Dimulai dari Aksi Kamisan Semarang, sejumlah warga yang bergabung melakukan peringatan 100 hari kematian Gamma di depan Mapolda Jateng pada Kamis (6/3/2025) sore.

    Koordinator Aksi Kamisan Semarang, Natael Bremana, meminta oknum yang diproses tidak hanya Aipda Robig, namun polisi yang terlibat merekayasa kasus kematian Gamma.

    “Institusi Polri sudah cukup lumayan bobrok sehingga perlu direformasi,” tegasnya, Kamis.

    Salah satu oknum yang diduga merekaya yakni Kombes Pol Irwan Anwar yang saat kejadian menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang.

    “Kami menuntut Kapolri untuk melakukan pencopotan mantan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dari anggota kepolisian karena diduga telah melemparkan informasi yang berpotensi menutu-nutupi fakta penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Robig yang merupakan mantan anggotanya,” ungkapnya.

    Permintaan pemecatan juga diharapkan oleh pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika.

    Dari hasil investigasi, ternyata tiga siswa SMK korban penembakan tidak melakukan tawuran.

    Ternyata satu dari tiga korban pada detik-detik terakhir sebelum penembakan sempat mengirimkan pesan WhatsApp ke orang tuanya.

    Korban ini memberitahukan orang tuanya, akan pulang terlambat karena sedang mengantarkan pulang seorang teman ke Gunungpati.

    Fakta ini diungkap LBH Semarang yang melakukan penelusuran ke sejumlah saksi kunci. 

    “Komunikasi ini dilakukan setidaknya 30 menit sebelum kejadian penembakan. Hal ini menjadi pertanda  bahwa korban tidak tawuran,” kata Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, Sabtu (7/12/2024).

    Andhika menyebut, pihaknya telah mendatangi sejumlah saksi kunci, termasuk dua keluarga korban penembakan SA dan AD.

    Hasilnya, ternyata kedua korban tidak melakukan tawuran pada malam kejadian penembakan.

    Keterangan ini diperkuat pula oleh para saksi di lokasi kejadian, malam penembakan sama sekali tidak ada tawuran.

    Bukti pendukung lainnya, kedua korban dikenal sebagai anak yang sangat baik yang jauh dari kenakalan.

    Mereka aktif kegiatan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

    Para korban juga adalah harapan keluarga. 

    Bahkan, ada satu korban selamat merupakan anak yatim yang berprestasi.

    “Melihat kondisi ini, sangat kecil potensinya mereka terlibat dalam klaim-klaim yang dilempar kepolisian ke publik,” ujarnya.

    Andhika menyebut, hasil investigasi ini sekaligus untuk membantah pernyataan awal Kombes Irwan yang mengumumkan ke publik ketiga korban melakukan tawuran dan bagian dari kelompok gangster.

    Melihat hal itu, pihaknya menilai Kombes Irwan telah melakukan tindakan obstruction of justice atau upaya menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. 

    “Kami menuntut agar Kapolrestabes dipecat,” terangnya.

    Ditandai Komisi III

    DITANDAI – Ketua Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, saat ditemui di kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengaku teleponnya tak diangkat Kombes Irwan Anwar setelah peristiwa polisi tembak siswa SMK di Semarang Jawa Tengah mencuat.

    Habiburokhman sependapat, kinerja Kombes Irwan Anwar sebagai Kapolrestabes Semarang harus mendapat evaluasi khusus.

     “Banyak sekali masyarakat yang mengatakan Kapolresnya harus mendapatkan evaluasi khusus,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman pun menyebut, setelah peristiwa Gamma ditembak polisi, Kombes Irwan sulit dihubungi.

    Bahkan, telepon Habiburokhman pun tak diangkat.

    “Kami sependapat juga karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja engak angkat telepon,” ucapnya.

    Komisi III DPR RI pun memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa yang menjadi sorotan publik tersebut.

    Pasalnya, kejadian tersebut bisa merusak citra Polri secara keseluruhan.

    Selain itu, masyarakat juga meminta agar Komisi III DPR memberi atensi khusus terhadap peristiwa penembakan tersebut.

    “Kenapa perlu kami angkat, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan, seolah-olah Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif padahal kejadiannya itu di Semarang,” 

    Untuk itu, Komisi III DPR RI memanggil Kombes Irwan Anwar Selasa (3/12/2024).

    Dalam rapat tersebut, Kombes Irwan mengaku siap dievaluasi.

    Kabar Kombes Irwan

    KOMBES IRWAN ANWAR – Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar saat doorstop di Stadion Jatidiri, Semarang usai kericuhan suporter PSIS ketika laga PSIS vs Persis Solo, Jumat (17/2/2023). (Dok. Polda Jateng)

    Kombes Irwan Anwar dimutasi dan tengah mengemban jabatan baru, sesuai edaran telegram Kapolri nomor 2776.XII.KEP.2024.

    Ia kini bertugas sebagai Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan) Polri.

    Sementara, kursi Kapolrestabes Semarang diisi oleh Kombes M Syahduddi.

    Kombes M Syahduddi sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

    Jabatan Kombes Irwan sekarang ditugaskan sebagai ‘Kepala Sekolah’ di STIK Lemdiklat Polri.

    Sebagai informasi, Lemdiklat Polri merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Lemdiklat Polri bertugas untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pengembangan.

    Dikutip dari situs PTIK, Wakil Ketua Bidang Kermadianmas masuk dalam unsur Pelaksana Utama Pimpinan dan Pelayanan Staf.

    Maka dari itu, Tugas Kombes Irwan Anwar sejalan dengan misi dan tujuan STIK Lemdiklat Polri.

    Update Kasus Penembakan Gamma

    Aipda Robig Zaenudin diserahkan Polda Jateng ke Kejaksaan Negeri Semarang pada Kamis (6/3/2025).

    Dokumen kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK bernama Gamma dinyatakan lengkap atau P21. 

    Ayah Gamma, Andi Prabowo, telah menunggu kedatangan tersangka penembakan anaknya, Aipda Robig.

    Andi Prabowo tak kuasa melampiaskan amarahnya saat melihat Aipda Robig menggunakan baju tahanan.

    “Kamu kejam ya membunuh anak saya,” ucapnya, Kamis.

    Setelah Gamma meninggal pada 24 November 2024 lalu, Andi merasa kesepian dan meminta Aipda Robig menerima hukuman maksimal.

    “Sangat berat ya. Saya biasanya tarawih bersama, buka bersama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Andi juga mengkritisi lambatnya proses hukum penembakan Gamma.

    “Kasusnya lambat, tapi kami serahkan kepada aparat untuk segera memprosesnya di pengadilan,” ungkapnya.

    Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Semarang, sidang tewasnya Gamma akan digelar setelah Idul Fitri.

    “Hanya diberi tahu bahwa sidang nanti selepas lebaran, untuk bulan apa belum dikasih tahu,” bebernya.

    Pengacara keluarga Gamma, Zainal Abidin Petir, meminta penyidik untuk tidak mengubah substansi kasus penembakan yang dilakukan Aipda Robig.

    “Substansi kasusnya adalah perilaku Aipda Robig bahwa dia melakukan tindakan brutal membunuh anak di bawah umur,” tegasnya.

    Zainal akan menyiapkan sejumlah saksi dalam persidangan mendatang.

    “Kami yakin kalau keterangan saksi akan kuat tinggal menguatkan mental para saksi,” sambungnya.

    Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan berkas perkara kasus penembakan Gamma telah lengkap.

    “Iya berkas kasus penembakan Gamma sudah P21,” tuturnya.

    Kombes Irwan Anwar adalah seorang perwira menengah (Pamen) Polri yang menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang sejak 2021.

    Sebelum itu, Irwan sempat terlebih dahulu menduduki posisi sebagai Dirreskrimum Polda Sumatra Utara pada 2020.

    Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Februari 1972 ini merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.

    Di Akpol, Irwan satu letting dengan eks Kadiv Propam Polri yang terlibat pembunuhan berencana, yakni Ferdy Sambo.

    Sepanjang berdinas di Polri, Irwan juga sudah pernah menduduki beberapa jabatan strategis.

    Pada 2011, Irwan tercaat pernah menjabat sebagai Kapolres Madiun.

    Ia juga sempat menjabat sebagai Wakapolres Metro Depok pada 2013.

    Karier Irwan Anwar kemudian makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya pada 2016.

    Satu tahun kemudian, ia dipecaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Pada tahun yang sama, calon jenderal bintang 1 ini kemudian ditunjuk menjadi Kapolrestabes Makassar.

    Tak berselang lama, ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidsiber Bareskrim Polri pada 2018.

    Sementara itu, dalam kehidupan pribadinya, Kombes Irwan Anwar memiliki istri yang bernama Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa, keponakan dari eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Di sisi lain, Kombes Irwan Anwar juga pernah menikah dengan anak mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, yakni Rosita Dwi Wahyani.

    Irwan dan Rosita dikaruniai dua orang anak yang bernama Resky Eka Maharani dan Rangga Wirabrata Mahardika.

    Menilik harta kekayaannya, Kombes Irwan Anwar tercatat memiliki total harta sebesar Rp2,8 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkannya pada 28 Februari 2024.

    Berikut daftar harta kekayaan milik Kombes Irwan.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp2.500.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp2.500.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp—-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp8.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp—-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp318.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp—-

    Sub Total Rp2.826.000.000

    II. HUTANG Rp—-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp2.826.000.000

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Butuh 100 Hari Bagi Polda Jateng Lengkapi Berkas Penembakan Gamma Siswa SMKN 4 Semarang: Sudah P21, Kapolrestabes Semarang Akan Berurusan dengan Propam, Dilaporkan Keluarga Gamma Soal Pelanggaran Etik

    (Tribunnews.com/Chrysnha, Faisal Mohay, Wulandari, Rakli) (Tribunjateng.com/ iwan Arifianto)

  • Kakorlantas Evaluasi Sirene Patwal: Sirene Panjang Sebaiknya Dihilangkan

    Kakorlantas Evaluasi Sirene Patwal: Sirene Panjang Sebaiknya Dihilangkan

    Jakarta –

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho siap melakukan evaluasi terhadap penggunaan sirene di kendaraan patroli pengawalan (patwal). Sebab, sirene patwal kerap dikeluhkan pengguna jalan lain.

    Agus mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Agus menyoroti penggunaan sirene patwal yang dianggap mengganggu, terutama saat kondisi jalan sedang padat. Ia pun meminta Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso untuk segera mengevaluasi penggunaan sirene tersebut.

    “Pak Dirgakkum juga mungkin bisa dievaluasi untuk suara-suara sirene. Ini juga salah satu kontribusi negatif ketika pada saat kemacetan ada suara-suara yang mengawal dan lain sebagainya,” ujar Agus seperti dikutip situs resmi Humas Polri.

    Menurutnya, jika memungkinkan penggunaan sirene panjang sebaiknya dihilangkan. Sirene panjang yang mengganggu itu sebaiknya diganti dengan alternatif yang lebih tepat serta tidak mengganggu pengguna jalan lain.

    “Ini banyak sekali saran-saran dan masukan dari masyarakat dan bahkan ini bagian daripada orang tidak suka. Saya terus terang saja, secara pribadi tidak begitu suka dikawal. Ini mungkin bisa kita koreksi,” katanya.

    Meski begitu, perubahan sirene itu perlu melalui kajian lebih lanjut dengan melibatkan tim Korlantas Polri. Evaluasi akan dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan efektivitas tugas pengawalan.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menyoroti penggunaan sirene di jalan. Menurut Sigit, suara sirene dari patwal sebaiknya diganti dengan cara yang lebih diterima masyarakat. Selain itu, untuk pengawalan juga diharapkan lebih selektif. Bila keperluan tak mendesak tidak perlu memberikan prioritas yang justru berujung melanggar peraturan lalu lintas.

    “Suara itu juga menjadi masalah. Sirene yang terlalu melengking dan model suaranya yang bising itu, itu juga mengganggu. Jadi mungkin gunakan suaranya yang lebih pas lah, misalkan dim kah, suara-suara yang membuat masyarakat bisa di satu sisi ‘oke nih ada kegiatan pengawalan’, namun di sisi lain juga tidak terlalu mengusik,” kata Sigit pada Maret 2023 lalu.

    (rgr/din)

  • Polri Dirikan Dapur Lapangan 24 Jam untuk Korban Banjir PGP Bekasi

    Polri Dirikan Dapur Lapangan 24 Jam untuk Korban Banjir PGP Bekasi

    Jakarta –

    Jajaran Brimob Polri mendirikan dapur lapangan untuk membantu masyarakat yang terdampak kebanjiran di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi. Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo menyebut dapur lapangan ini disiapkan 24 jam untuk seluruh korban banjir.

    “Sebagaimana instruksi Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seluruh personel Polri langsung bergerak cepat membantu masyarakat yang menjadi korban banjir. Di antaranya membangun dapur lapangan dengan menyediakan makan buka Puasa,” kata Dedi kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Penyerahan makanan siap saji kepada masyarakat tersebut dibantu oleh Ketua RT setempat.

    Sementara, untuk Dapur Lapangan Batalyon D Sat Brimob Polda Metro Jaya menyediakan 300 porsi makan siap santap untuk berbuka Puasa kepada masyarakat.

    Menurut Dedi, dapur lapangan ini disiapkan untuk masyarakat selama 24 jam penuh. Hal ini untuk juga membantu masyarakat yang membersihkan rumahnya usai kebanjiran.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Mobil dapur lapangan ini menyiapkan makan untuk berbuka Puasa kepada seluruh warga perumahan Pondok Gede Permai dan dapur dibuka 24 jam. Untuk ditujukan kepada warga yang sedang berkonsentrasi membersihkan rumah masing-masing,” ujar Dedi.

    Dalam hal ini, masyarakat sangat senang dan antusias dalam menerima makanan siap santap. Mengingat, kesibukan masyarakat membersihkan rumah masing-masing karena banjir. Dapur lapangan Brimob membantu dalam menyalurkan makanan.

  • Irjen Ribut Hari Wibowo Lulusan Akpol Tahun Berapa? Salah Satu Kapolda Angkatan Termuda

    Irjen Ribut Hari Wibowo Lulusan Akpol Tahun Berapa? Salah Satu Kapolda Angkatan Termuda

    loading…

    Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjadi sorotan terkait video klarifikasi band Sukatani. Bahkan, banyak orang penasaran terhadap latar belakang jenderal polisi bintang 2 itu. Foto: Ist

    JAKARTA – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjadi sorotan terkait video klarifikasi band Sukatani. Bahkan, banyak orang penasaran terhadap latar belakang jenderal polisi bintang 2 itu.

    Irjen Ribut belum lama ini menuai kontroversi setelah pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendorong Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memeriksa Kapolda Jateng.

    Pemeriksaan itu disebabkan munculnya permintaan maaf band Sukatani asal Purbalingga atas lagunya berjudul Bayar Bayar Bayar. Permintaan maaf karena dua personel band punk tersebut diduga mendapat intimidasi dari anggota Ditressiber Polda Jateng.

    Diketahui, Ribut diangkat sebagai Kapolda Jateng menggantikan Ahmad Luthfi yang dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan kemudian saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah.

    Penunjukan Ribut menjadi Kapolda Jateng didasarkan akan pengalamannya yang cukup banyak di wilayah hukum Polda Jateng. Dia pernah menjabat Kapolres Salatiga (2014), Kapolres Tegal (2015), dan Kapolresta Surakarta (2017).

    Irjen Ribut Hari Wibowo Angkatan Akpol 1996Ribut yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 ini membuatnya menjadi salah satu Irjen termuda yang menjabat Kapolda.

    Dalam daftar Kapolda yang aktif menjabat saat ini berasal dari angkatan 1989, 1990, 1991, dan 1993.

    Kapolda dari Akpol 1996 lainnya yakni Jhonny Edison Isir yang menjabat Kapolda Papua Barat. Adapun lulusan Akpol 1995, Alfred Papare menjabat Kapolda Papua Tengah.

    Selain Ribut dan Jhonny Edison Isir, lulusan Akpol 1996 yang telah menyandang pangkat Irjen yakni Herry Heryawan yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Menteri Dalam Negeri.

    Sebagai Pati Polri bintang 2 Ribut memiliki riwayat pendidikan mumpuni. Setelah lulus Akpol, dia melanjutkan pendidikannya ke PTIK hingga lulus tahun 2004.

    Dia juga menyelesaikan pendidikan di Sespimmen (2010) dan Sespimti (2020). Pria asal Magetan ini juga mengikuti beberapa pelatihan seperti Daspa Lantas (1997), Kibi Elementary (1997), Kibi Advance (1998), serta Assessment Kapolres (2013).

    (jon)

  • Baharkam Polri Terjunkan 200 Personel Bantu Evakuasi Banjir di Bekasi

    Baharkam Polri Terjunkan 200 Personel Bantu Evakuasi Banjir di Bekasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemelihara Keamanan (Korpolairud Baharkam) Polri mengerahkan 200 personel untuk membantu evakuasi banjir di Bekasi hingga Jakarta.

    Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Yassin Kosasih mengatakan ratusan personel itu disebar di 8 titik di antaranya Perumahan Jati Rasa, Jati Asih, Pondok Gede Permai, dan Kebon Pala.

    “Hari ini ada 200 personel, kami upayakan besok juga 200 personel ditambah, juga dilengkapi dengan peralatan [SAR],” ujarnya di Mako Korpolairud Baharkam Polri, Rabu (5/3/2025).

    Dia menambahkan, berdasarkan pantauan sementara hingga saat ini kondisi wilayah Babelan, Bekasi masih terendam banjir. Di samping itu, menurutnya, personel di wilayah tersebut masih terbilang minim.

    Oleh karena itu, Yassin menyatakan bahwa pihaknya akan mengarahkan personel hingga alat SAR tambahan untuk membantu penanganan di Babelan, Bekasi.

    “Daerah Babelan ini nanti akan menjadi prioritas kita untuk mengerahkan personel dan peralatan karena terlihat rumah-rumah masih banyak yang terendam,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk membantu penanganan banjir tersebut.

    “Di antaranya ada Polda Jawa Barat, kemudian juga Polda Metro dan kemudian juga dari satuan yang ada di Mabes Polri, ada Polairud, kemudian ada Korps Brimob, Korps Sabhara, dan tentunya Korlantas,” tutur Trunoyudo.

  • 100.000 Rumah Subsidi untuk Polri, Sahroni Minta Polisi Fokus Kerja dan Tak Korupsi

    100.000 Rumah Subsidi untuk Polri, Sahroni Minta Polisi Fokus Kerja dan Tak Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan 100.000 rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Menurut Sahroni, langkah tersebut merupakan bentuk perhatian negara kepada para anggota yang telah mengabdikan dirinya.

    Sahroni berharap langkah tersebut membuat para polisi fokus bekerja dan tidak melakukan korupsi karena negara telah menyediakan fasilitas termasuk fasilitas rumah.

    “Negara menjamin kesejahteraan anggota Polri dengan memberikan rumah, pendidikan, kesehatan, dsb. Makanya anggota harus fokus kerja dan jangan berbuat yang tidak-tidak. Jangan ada lagi oknum yang coba-coba korup, berbuat intimidatif, dan hal-hal lainnya yang mencoreng nama baik institusi. Selalu jaga amanah profesi dan ayomi masyarakat secara profesional,” ujar Sahroni di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Sahroni juga berharap nantinya rumah subsidi tersebut dapat diterima oleh jajaran yang memang membutuhkan. Pasalnya, memang tidak sedikit polisi yang belum memiliki tempat tinggal.

    “Saya harap nantinya rumah subsidi tersebut bisa diberikan kepada jajaran yang tepat. Mereka-mereka yang memang perlu mendapat perhatian lebih secara ekonomi, tidak pernah membuat pelanggaran, dan selalu bekerja profesional,” tutur dia.

    “Yang punya catatan baik seperti itu yang harus diprioritaskan. Yang banyak tingkah nanti dulu, enak aja. Ini subsidi untuk mereka yang betul-betul mengabdi kepada masyarakat dan negara, bukan untuk mereka yang suka cari gara-gara,” kata Sahroni menambahkan.

    Lenin lanjut, Sahroni berharap pembangunan rumah untuk jajaran Polri ini dapat tersebar secara merata, hingga daerah perbatasan dan terluar.

    “Pembangunan 100.000 unit rumah ini juga harus merata, tidak boleh hanya di kota-kota besar saja. Perhatikan juga jajaran yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pengabdian mereka besar untuk negara,” pungkas Sahroni.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan program 100.000 rumah subsidi untuk jajaran polisi merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Polri, kata Listyo, menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di seluruh Indonesia dengan 14.000 unit di antaranya akan dibangun di wilayah jajaran polda.

  • Kapolri Targetkan Pembangunan 100 Ribu Rumah Subsidi Polri di 2025 – Page 3

    Kapolri Targetkan Pembangunan 100 Ribu Rumah Subsidi Polri di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat pada Selasa, 4 Maret 2025. Targetnya, akan ada 100 ribu rumah subsidi yang dibangun sepanjang tahun 2025 ini.

    “Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanan Bapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri,” tutur Listyo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Listyo merinci, untuk tahap pertama dilakukan pembangunan 14.500 rumah, hingga nantinya memenuhi target dalam periode 2025 mencapai 100 ribu unit.

    “Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

    “Harapan kita, program ini berjalan engan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah,” sambungnya.

    Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara turut berterima kasih kepada Kapolri atas dukungannya membantu program 3 juta rumah subsidi.

    “Terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini,” ujar Ara.

    “Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya Rp8 juta ke bawah,” lanjut dia.

    Ara memastikan, pemerintah akan menggelar program gratis PPN bagi rumah yang nilainya di bawah Rp2 miliar.

    “Apa yang diberikan pemerintahan Presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis,” Ara menandaskan.

  • Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

    Peresmian program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 100.000 rumah subsidi di Karawang, Jawa Barat.

    “Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar, yang juga menjadi harapan bagi personel Polri,” ujar Sigit dalam sambutannya, Selasa, 4 Maret.

    Pada program tersebut, Polri menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan 14.000 unit di antaranya akan dibangun di wilayah Polda jajaran.

    Bahkan, Sigit meyakini jumlah tersebut bisa melebih target. Asalkan proses pembangunan tak menemui kendala apapun, termasuk cuaca, atau berjalan lancar.

    “Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” jelasnya.

    Program tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sebab, program pembangunan rumah subsidi ini juga didukung berbagai kemudahan, seperti DP nol persen, perizinan cepat, dan pembebasan BPHTB hingga Juli 2025.

    “Sektor properti memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” kata Sigit.

    Kegiatan pelatakan batu pertama tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, dan Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi. Hadir pula Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, serta tamu undangan lainnya.

  • Biaya Proyek ‘Pencitraan’ Polri, 2 Tender Rp21 Miliar!

    Biaya Proyek ‘Pencitraan’ Polri, 2 Tender Rp21 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri sedang melakukan tender 2 proyek  ‘pencitraan’ untuk memoles citra polisi yang banyak disorot karena perilaku aparatnya. Tidak main-main, nilai tender 2 proyek di Divisi Humas Polri itu mencapai Rp21 miliar.

    Polri belakangan ini terus menjadi sorotan. Kasus paling terbaru adalah dugaan intimidasi terhadap duo punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani. Polisi diduga memaksa Sukatani untuk mengklarifikasi dan menarik lagu ‘Bayar..Bayar..Bayar’ yang sejatinya ditujukan untuk mengkritisi perilaku korup yang kerap terjadi di institusi kepolisian.

    Publik merespons negatif langkah kepolisian. Gerakan #kamibersamasukatani menggema di media sosial. Di sisi lain, banyak pihak yang mengkritisi praktik intimidasi terhadap Sukatani dan menganggapnya sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

    “Menciptakan lagu untuk kritik adalah hak asasi manusia,” ujar mantan Ketua MK, Mahfud MD.

    Terlepas dari kasus Sukatani, harus diakui bahwa citra Polri relatif lebih rendah dibandingkan dengan institusi lainnya. Litbang Kompas, yang mempublikasikan hasil temuannya pada Januari lalu, menempatkan TNI sebagai lembaga paling memiliki citra positif. Skornya mencapai 94,2%.

    Hal serupa juga tampak dari temuan Indikator Politik yang menempatkan TNI sebagai lembaga negara yang memiliki kepuasan paling tinggi dibandingkan dengan lembaga lainnya. Tentu saja, peringkat ini tidak menghitung kepuasan publik terhadap presiden sebagai lembaga negara.

    Tren Citra Lembaga Negara

    Institusi
    Litbang Kompas
    Indikator Politik

    TNI 
    94,2
    94

    Kejaksaan
    70
    83

    KPK
    72,6
    72

    Polri
    65,7
    69

    Sumber: Litbang Kompas, Indikator Politik

    Citra positif TNI itu berbanding terbalik dengan Polri. Skor Polri selalu berada di bawah TNI atau lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK dan kejaksaan. Rendahnya citra positif maupun kepuasan publik terhadap Polri itu dipicu oleh rentetan kasus hukum yang menyeret anggota kepolisian mulai dari penembakan, pemerasan, hingga tindak pidana lainnya.

    Versi Litbang Kompas citra positif hanya di angka 65,7% atau jauh lebih rendah dibandingkan TNI. Indikator memberikan angka yang lebih baik yakni 69%. Meski demikian, tingkat kepuasan publik terhadap Polri versi Indikator tetap lebih rendah dari TNI.

    Tender Proyek

    Dokumen tender yang diunggah di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik alias LPSE Polri mengungkap bahwa, kedua proyek yang saat ini sedang masuk dalam tahap pasca kualifikasi antara lain program Program Kepolisian Presisi Mengayomi yang direncanakan akan menggunakan anggaran dari APBN 2025. Nilai program tersebut senilai Rp13 miliar.

    Sementara itu, tender proyek kedua bernama program siaran Kepolisian Presisi Melayani. Nilai anggaran untuk program kedua lebih kecil dibandingkan dengan proyek pertama yakni tercatat senilai Rp8,1 miliar.

    Adapun, jika mengacu dokumen tender proyek, Program Kepolisian Presisi Mengayomi nantinya akan dikemas dalam bentuk talk show dan semi dokumenter. Tujuannya, untuk meningkatkan opini positif terhadap Polri melalui edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan.

    Menurut dokumen tender, proyek ‘pecintraan’ itu sejalan dengan dengan program Kapolri terkait ‘Presisi Polri’ terutama dalam isu manajemen media yang pada ujungnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

    “Dengan melakukan pendekatan kepada media, mengelola sosial media, mempublikasikan setiap keberhasilan Polri, merespons cepat dan menetralisir atau menekan berita negatif, serta mengelola trending topic,” demikian dikutip dari dokumen tender, Selasa (4/3/2025).

    Ilustrasi Polisi sedang berjagaPerbesar

    Sementara itu untuk program kedua, yakni program kepolisian presisi melayani, akan menampilkan kinerja atau prestasi setiap satuan kerja alias satker serta satuan wilayah alias satwil Polri. Adapun lewat visualisasi pencapaian tiap satker maupun satwil Polri, dapat menunjukkan prestasi dan kinerja Polri kepada publik.

    “Polisi yang humanis, inspiratif, inovatif, bertanggung jawab, serta penuh dengan kebaikan dan kepedulian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.”

    Bisnis telah menghubungi Kepala Biro Penerangan Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Truno meminta Bisnis untuk menghubungi Kepala Bagian Penerangan Umum Polri. “Silakan ke Kabag Penum.” Namun demikian, Kabag Penum Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, enggan memberikan komentar. “Tidak ada [komentar].”

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Kapolres, Kasatker, dan Kapolda untuk aktif di media sosial. Kapolri bahkan memerintahkan mereka untuk membuat akun guna menerima dan merespons cepat aduan masyarakat.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral karena setelah lewat dua hari, tiga hari, kecenderungannya akan menjadi viral,” katanya akhir Januari lalu.