Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Kapolri :Safari Ramadhan momentum perkuat silaturahim dengan ulama

    Kapolri :Safari Ramadhan momentum perkuat silaturahim dengan ulama

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan Safari Ramadhan merupakan momentum untuk mempererat silaturahim dengan para ulama dan tokoh masyarakat sehingga hubungan sesama manusia semakin baik serta keimanan semakin meningkat.

    “Momen ini diharapkan tidak hanya mempererat silaturahmi tetapi juga meningkatkan keimanan,” kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan hal tersebut saat melakukan Safari Ramadhan di Surabaya Jawa Timur dengan agenda bertemu sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Jawa Timur.

    “Kegiatan ini semakin mempererat silaturahmi jajaran Polri dengan para tokoh ulama dan elemen masyarakat,” katanya.

    Kedatangan Kapolri disambut oleh hadroh polisi santri dan kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama 24 tokoh ulama.

    Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertemu langsung dengan tokoh ulama seperti Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ketua MUl Pusat Anwar Iskandar, Ketua MUI Jatim Mutawakkil Alallah.

    Kemudian Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin), Ketua PW Muhammadiyah Jatim Sukadiono, Ketua FKUB Jatim Hamid Syarif,

    Pengasuh Ponpes Lisboyo Kedisi/Rais Suriyah PWNU Jatim Anwar Mansur, Ponpes Sidogiri Pasuruan Kyai Fuad Nur Hasan, pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Pacet KH Asep Saifuddin Chalim hingga pengurus Masjid Sunan Ampel Surabaya Gus Ahmad Zarduq bin KH Ubaidillah.

    “Kami berharap momen silaturahmi meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1446 H,” kata Jenderal Sigit.

    Selain bertemu para ulama dan tokoh masyarakat, Kapolri juga memberikan santunan kepada 40 anak yatim dari Yayasan Bani Yaqub Surabaya yang hadir.

    Menurut Jenderal Sigit bantuan sosial ini sebagai wujud kepedulian terutama di bulan Ramadhan.

    Menurut dia berbagai bantuan sosial dan bingkisan ini sebagai wujud peduli dan saling membantu, terutama dalam rangka bulan suci Ramadhan.

    “Kami berharap semua ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

    Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

    Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi “Ketupat-2025” dalam Rangka Pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2025 di Lapangan Upacara Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025). 
    Kepada awak media usai acara, Tito menegaskan pentingnya peran
    kepala daerah
    dalam memastikan kelancaran
    arus mudik
    dan menjaga
    stabilitas harga pangan
    menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    Dia menjelaskan, sejak Februari, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah menggelar rapat koordinasi (rakor) secara daring dengan seluruh kepala daerah. 
    Fokus utama dalam rakor tersebut adalah memastikan arus mudik dan arus balik berjalan lancar dan aman. 
    Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
    Tito menilai, kelancaran arus mudik sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah segera memperbaiki jalan yang rusak guna menghindari perlambatan perjalanan.
    “Makanya, dari bulan lalu kami minta untuk semua jalan-jalan berlubang atau banjir diperbaiki supaya tidak terjadi
    slowdown
    atau melambatkan perjalanan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (20/3/2025).
    Selain infrastruktur jalan, Tito juga menyoroti penataan pasar tumpah yang kerap menjadi penyebab kemacetan di jalur utama mudik. 
    Ia mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang telah mengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan transportasi, seperti menata pangkalan delman selama puncak arus mudik dan balik di Jawa Barat.
    Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengawasan di pelabuhan dan bandara, terutama yang dikelola oleh pemerintah daerah. 
    Tito menekankan agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan kapasitas yang dapat memicu kecelakaan.
    “Kami sudah meminta juga untuk masalah SOP-nya (untuk diterapkan dengan ketat). Jangan sampai
    overload
    , terbalik nanti kapal seperti peristiwa (di) Danau Toba, kemudian (perlu) juga menyiapkan pelampung,” tegasnya.
    Di samping kelancaran mudik, Tito juga menekankan pentingnya stabilitas harga pangan.
    Ia menjelaskan, Kemendagri secara rutin mengadakan rapat koordinasi guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman serta mengendalikan laju inflasi.
    “Saat ini, saya kira masalah pangan cukup [terkendali]. Inflasi juga sangat rendah, harga makanan dan minuman relatif terkendali,” katanya.
    Ia mengungkapkan, stok beras nasional dalam kondisi aman. Pasalnya saat ini memasuki puncak panen yang berlangsung hingga April 2025. 
    Ketersediaan jagung juga mencukupi sehingga harga daging ayam dan telur tetap stabil. 
    Meski demikian, Tito meminta kepala daerah tetap waspada dan aktif turun ke lapangan untuk mengecek langsung harga di pasar.
    “Ini adalah ujian pertama (bagi kepala daerah). Jadi, tolong kepada kepala daerah, ujian pertama ini betul-betul kerja keras dengan semua pihak. Ini agar kegiatan liburan di daerah masing-masing terlaksana, khususnya pada
    Lebaran
    2025,” pintanya.
    Adapun Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat-2025 tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. 
    Operasi tersebut bertujuan menjamin keamanan dan kelancaran selama periode mudik dan perayaan Idul Fitri.
    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jatim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Resmikan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Jawa Timur

    Kapolri Resmikan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan operasi Ketupat Semeru 2025 di Lapangan Upacara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/03/2025). Operasi ini ditujukan untuk pengamanan mudik lebaran 2025.

    Jenderal Listyo Sigit mengatakan, operasi pengamanan mudik lebaran 2025 ini akan melibatkan 164.298 personel gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, Pramuka, dan instasi lain.

    “Operasi akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama dimulai hari ini untuk 8 Polda prioritas. Sementara pada 26 Maret mendatang apel akan dilakukan di 28 Polda lainnya,” kata Listyo.

    Listyo memprediksi nantinya puncak arus mudik akan terjadi pada 28-30 Maret 2025. Sementara arus balik diperkirakan akan terjadi sejak 5-7 April 2025. Untuk memastikan kegiatan mudik masyarakat aman dan nyaman, pihaknya sudah menyediakan 2.835 posko yang terdiri dari 1.738 pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu untuk mengamankan 126.736 objek pengamatan.

    “Durasi Operasi Ketupat Semeru 2025 bervariasi, antara 14 hingga 17 hari, bergantung pada kondisi di masing-masing Polda,” tuturnya.

    Berbagai rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan, termasuk pengaturan perjalanan kendaraan sumbu tiga, ganjil genap, contraflow, dan one way untuk mengantisipasi kepadatan.  Masyarakat dapat menghubungi hotline 110 untuk informasi dan pengaduan.

    “Nanti petugas akan selalu siap dan siaga dalam waktu 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini sebagai komitmen kami untuk pelayanan mudik lebih baik ke masyarakat,” pungkas Listyo. (ang/kun)

  • Kapolri: Arus mudik di 28 Maret dan arus balik di 5 April

    Kapolri: Arus mudik di 28 Maret dan arus balik di 5 April

    “Prediksi puncak arus mudik akan terjadi kemungkinan di antara tanggal 28 sampai 30 Maret dan puncak arus balik kemungkinan antara tanggal 5 dan 7 April 2025,”

    Surabaya (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan puncak arus mudik 2025 diprediksi terjadi 28 Maret dan arus balik mudik diprediksi terjadi 5 April.

    “Prediksi puncak arus mudik akan terjadi kemungkinan di antara tanggal 28 sampai 30 Maret dan puncak arus balik kemungkinan antara tanggal 5 dan 7 April 2025,” ujar Kapolri, di Surabaya, Kamis.

    Ia menyampaikan dalam Operasi Ketupat ini melibatkan seluruh stakeholder seperti TNI, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, hingga Pramuka. Jumlah personel yang diturunkan sebanyak 164 ribu.

    “Jumlah 164.298 personel gabungan,” ujar Kapolri.

    Kapolri juga menyampaikan ada 2.835 posko yang disiagakan yang terdiri 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, 309 pos terpadu. Sebanyak 126 ribu objek akan diamankan.

    “Yang kita amankan ada 126.736 objek pengamanan mulai dari Masjid, lokasi salat id, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara dan objek wisata,” ujar Kapolri.

    Polri juga menyiagakan layanan hotline untuk pengaduan arus mudik. Jenderal Sigit berharap pelayanan mudik 2025 semakin baik.

    “Saluran hotline 110 sehingga masyarakat yang ingin mengadukan hal-hal terkait masalah pelayanan mudik bisa dihubungi. Nanti petugas 24 jam memberikan pelayanan sehingga kita harapkan pelayanan mudik 2025 ini bisa semakin baik,” tutur Kapolri.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi tindak ormas minta THR ke pengusaha di Pelabuhan Tanjung Priok

    Polisi tindak ormas minta THR ke pengusaha di Pelabuhan Tanjung Priok

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing didampingi Kasat Reskrim AKP I Gede Puti Ngurah Krisha Narayana. ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Polisi tindak ormas minta THR ke pengusaha di Pelabuhan Tanjung Priok
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Polres Pelabuhan Tanjung Priok bakal menindak tegas para oknum dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke pengusaha di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Aksi pemaksaan tersebut merupakan tindak pidana dan bisa diproses secara hukum,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan penindakan ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait dengan ormas-ormas ini yang meminta uang THR dengan cara pemerasan

    “Ini tentunya ini melanggar pidana dan kami akan langsung proses hukum,” kata dia.

    Martuasah meminta agar para pengusaha tidak memberikan THR kepada ormas yang memaksa. Ia meminta agar para pengusaha bisa melaporkan ke polisi apabila mendapat pemerasan dari oknum ormas.

    “Pengaduan itu bisa dilakukan melalui telepon ke nomor 110 atau langsung ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • 164.298 personel gabungan dikerahkan amankan mudik Lebaran 2025

    164.298 personel gabungan dikerahkan amankan mudik Lebaran 2025

    “Jalur arteri juga tetap menjadi perhatian dengan penempatan personel serta pos-pos pengamanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, baik di jalur tol maupun jalur arteri,”

    Surabaya (ANTARA) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 164.298 personel gabungan dalam rangka Operasi Ketupat 2025 guna memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025.

    “Operasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI, Basarnas, BMKG, Dinas Perhubungan, Pramuka, dan sejumlah instansi lainnya,” kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.

    Sigit menyatakan bahwa pihaknya telah mendirikan 2.835 posko pengamanan yang terdiri atas 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu.

    Pos-pos ini akan difokuskan pada pengamanan 126.736 objek vital, mulai dari masjid, lokasi Salat Idulfitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga objek wisata.

    Selain pengamanan, Polri juga telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan, khususnya di jalur tol utama dan jalur arteri.

    Beberapa strategi yang diterapkan antara lain pengaturan perjalanan kendaraan sumbu tiga, penerapan sistem ganjil-genap, kontraflow, hingga sistem one-way yang akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan.

    “Jalur arteri juga tetap menjadi perhatian dengan penempatan personel serta pos-pos pengamanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, baik di jalur tol maupun jalur arteri,” kata Kapolri.

    Lebih lanjut, Polri juga menyediakan layanan hotline 110 yang dapat dihubungi masyarakat untuk memperoleh informasi atau menyampaikan aduan terkait pelayanan mudik.

    Layanan ini beroperasi 24 jam dengan petugas yang siap memberikan bantuan.

    “Dengan berbagai langkah yang kami siapkan, diharapkan pelayanan mudik tahun 2025 dapat berjalan lebih baik dan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar Sigit.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`

    Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 16:58 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten, sebuah inisiatif strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran di wilayah hukum Polda Banten. Peresmian dilaksanakan pada Selasa (18/3/2025).

    Kapolri menyatakan, Balai Poliran merupakan tempat yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja produktif yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra. 

    “Balai Poliran adalah tempat yang sangat bermanfaat karena bisa mempersiapkan tenaga kerja produktif yang dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kerja sama. Di sini, tenaga kerja akan diberikan pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan yang siap pakai,” ujar Kapolri, Selasa (18/3/2025). 

    “Selain itu, ada juga pendidikan kewirausahaan, termasuk pelatihan pengolahan limbah menjadi produk ekspor, peternakan ikan dan ayam, serta pembuatan pupuk dan tanaman hidroponik. Saya mendapat laporan bahwa pada gelombang pertama akan dilatih 96 peserta, dan progresnya ditargetkan mencapai 3.000 peserta dalam tahun ini,” lanjut Kapolri. 

    Adapun tiga sektor utama yang menjadi fokus pelatihan di Balai Latihan Poliran:

    1.    Sektor Industri – Melatih keterampilan khusus dan soft skill bagi tenaga kerja.
    2.    Sektor Ketahanan Pangan – Memberikan pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan.
    3.    Sektor Lingkungan Hidup – Mendidik peserta tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

    Dalam acara peresmian ini, juga dilaksanakan Gerakan Penanaman Serentak 2 Juta Bibit Cabai, sebagai bagian dari Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

    “Bahwa saya mendukung penuh kegiatan Poliran diharapkan Poliran dapat melatih masyarakat menjadi tenaga kerja yang profesional yang dibutuhkan oleh dunia industri sehingga Balai Poliran dapat menjembatani masyarakat dengan perusahaan yang ada,” tutur Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Kamis (19/3). 

    Dalam peresmian ini, Kapolri didampingi oleh PJU Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki, serta dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Tni Andrian Susanto, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kajati Banten Siswanto dan Pejabat Utama Polda Banten.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menteri Pigai Minta Kapolri Kedepankan Mediasi di Kasus 3 Aktivis Tolak RUU TNI

    Menteri Pigai Minta Kapolri Kedepankan Mediasi di Kasus 3 Aktivis Tolak RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA–Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai minta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar tidak melanjutkan laporan yang dilayangkan Satpam Hotel Fairmont kepada tiga aktivis penolak RUU TNI.

    Pigai mengemukakan bahwa aksi penolakan RUU TNI tersebut merupakan hak setiap warga negara dan tidak boleh disikapi dengan tindakan represif, terlebih dengan melaporkan tiga aktivis ke kepolisian.

    Pigai berharap Polri bisa menjadi penengah untuk mediasi antara pihak pelapor dan terlapor sehingga kasus tersebut bisa segera disetop.

    “Kalau tidak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif dari pada retributif,” tuturnya di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Pigai menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang demokratis dan tidak anti kritik serta mendukung kebebasan berpendapat bagi warganya.

    “Kementerian HAM memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak pernah mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik, dan terbuka terhadap kritik,” katanya.

    Maka dari itu, Pigai juga meminta Kepolisian agar mengedepankan jalur mediasi dalam menangani perkara yang melibatkan tiga aktivita koalisi masyarakat sipil.

    “Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi,” ujarnya.

  • RUU TNI Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Global yang Kian Kompleks

    RUU TNI Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Global yang Kian Kompleks

    loading…

    Ketua DPD Gerakan Generasi Milenial Indonesia Provinsi Jawa Barat Fikri Ali Murtadho mengatakan, RUU TNI merupakan langkah strategis menghadapi tantangan nasional dan global yang semakin kompleks. Foto/Dok. SINDOnews

    BANDUNG – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) akan disahkan saat siding paripurna DPR hari ini. RUU TNI merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan regulasi pertahanan dengan tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan Generasi Milenial Indonesia Provinsi Jawa Barat Fikri Ali Murtadho mengatakan, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang lebih adaptif guna menghadapi ancaman modern seperti perang siber, terorisme global, dan bencana nasional.

    “Revisi ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional. Kita harus melihat ini sebagai langkah maju dalam membangun TNI yang profesional dan relevan dengan kebutuhan zaman,” kata alumnus S1 Jurusan Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) ini, Rabu (20/3/2025).

    Salah satu aspek dalam RUU TNI yang kerap diperdebatkan adalah kemungkinan prajurit aktif menduduki jabatan sipil. Namun, Fikri menegaskan keterlibatan militer dalam sektor strategis bukan berarti menghidupkan kembali dwifungsi ABRI . Melainkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus dari militer.

    “Kita harus melihat peran militer secara objektif. Ada sektor-sektor seperti pertahanan siber, keamanan maritim, hingga penanggulangan bencana yang membutuhkan kompetensi militer. Jika regulasi ini dapat dibuat dengan batasan yang jelas dan dalam mekanisme pengawasan yang ketat, maka ini justru akan memperkuat ketahanan nasional tanpa mengganggu supremasi sipil,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fikri mencurigai adanya pihak tertentu yang disebut “kekuatan lama” yang sengaja mengarahkan oknum organisasi dan oknum mahasiswa lainnya untuk menolak revisi UU TNI. Menurutnya, banyak yang menolak tanpa memahami substansi perubahan yang diusulkan dalam revisi ini.

    Fikri menegaskan menolak RUU TNI tanpa mempertimbangkan kebutuhan pertahanan yang semakin berkembang adalah langkah yang kurang bijak. Demokrasi yang sehat, menurutnya, adalah demokrasi yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

    “Kita harus menyikapi revisi ini dengan perspektif yang lebih luas. Jangan sampai ketakutan masa lalu membatasi upaya kita untuk membangun pertahanan yang lebih kuat dan profesional. Yang terpenting adalah memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar revisi ini benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara,” tandasnya.

    Di sisi lain, dinamika dalam tubuh Polri juga menunjukkan bahwa reformasi struktural semakin mendesak. Mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Maret 2025, yang melibatkan 1.255 perwira dengan 29 jenderal ditempatkan di kementerian dan lembaga negara, menjadi bukti kepolisian telah lama menjalankan peran di luar struktur internalnya.

    Fikri menyoroti bahwa fakta ini memperkuat argumen bahwa reformasi di tubuh Polri lebih urgen untuk segera dilakukan. Termasuk dalam hal penempatan Polri di bawah kementerian sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju.

    Sejalan dengan perdebatan mengenai posisi Polri dalam pemerintahan, berbagai negara maju telah menerapkan model kepolisian yang berada di bawah kementerian terkait. Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis misalnya, menempatkan kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri untuk memastikan akuntabilitas dan netralitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

    (poe)

  • Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha – Page 3

    Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha – Page 3

    Noel mengatakan penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat dan rencana investasi menjadi gagal karena ulah ormas bergaya preman. Dampak yang ditimbulkan gegara ormas bergaya preman tersebut merugikan banyak pihak.

    “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata Noel.

    Noel berencana bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal ulah ormas bergaya preman yang menghambat jalannya investasi dan penyerapan tenaga kerja.

    “Saya akan menemui kapolri secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” katanya.