Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Polri: Korban Eks Kapolres Ngada jadi 4 Orang, 3 Anak di Bawah Umur

    Polri: Korban Eks Kapolres Ngada jadi 4 Orang, 3 Anak di Bawah Umur

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menyatakan total jumlah korban pelecehan seksual mantan Kapolres Ngada, NTT AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebanyak empat orang.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tiga di antaranya merupakan anak di bawah umur, yakni 6 tahun, 13 tahun dan 16 tahun.

    “Hasil penyelidikan melalui kode etik ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang usia dewasa,” kata Trunoyudo, di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dia menambahkan dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 16 saksi yang terdiri dari empat korban, manager hotel, anggota Polda NTT hingga ahli.

    “Saksi 16 orang terdiri 4 korban, termasuk tiga anak [di bawah umur],” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Fajar kini sudah berstatus tersangka dugaan pelecehan seksual hingga penyalahgunaan narkoba. Dia juga saat ini tengah menjalani penahanan di Bareskrim Polri.

    Adapun, Divpropam Polri telah menjadwalkan sidang etik Fajar pekan depan atau tepatnya pada Senin (17/3/2025).

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas dengan memberi sanksi etik dan pidana terhadap mantan Kapolres Ngada, NTT non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Listyo usai menghadiri peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah ke rekening guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    “Yang jelas kasus tersebut akan ditindak tegas, baik [sanksi] pidana maupun etik,” kata Listyo dikutip dari Antara.

  • Tak Ada Ampun! Kapolri Beri Sanksi Etik dan Pidana ke Kapolres Ngada

    Tak Ada Ampun! Kapolri Beri Sanksi Etik dan Pidana ke Kapolres Ngada

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas dengan memberi sanksi etik dan pidana terhadap mantan Kapolres Ngada, NTT non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Listyo usai menghadiri peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah ke rekening guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    “Yang jelas kasus tersebut akan ditindak tegas, baik [sanksi] pidana maupun etik,” kata Listyo dikutip dari Antara.

    Saat ditanya lebih lanjut soal sikap Polri terhadap kasus eks Kapolres Ngada, Kapolri mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan penegakan hukum terhadap AKBP Fajar dalam rilis hari ini. 

    “Hari ini mungkin akan dirilis. Secepatnya,” kata Listyo.

    Berdasarkan salinan surat telegram yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, AKBP Fajar dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polri. Jabatan Kapolres Ngada yang kosong pun diisi oleh AKBP Andrey Valentino yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagekeo Polda NTT.

    Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan kasus narkoba dan asusila pada 20 Februari lalu di Kupang, NTT.

    Lalu, pada Selasa (11/3), Polda NTT menyatakan telah memeriksa sembilan saksi terkait kasus dugaan asusila atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh AKBP Fajar di Kupang, NTT.

    Dari sejumlah saksi yang diperiksa tersebut, salah satunya adalah seorang wanita berinisial F yang menjadi pemasok seorang anak di bawah umur yang dipesan oleh Fajar. Kejadian tersebut terjadi pada Juni 2024 lalu.

    F kemudian dibayar senilai Rp3 juta karena sudah berhasil membawa anak tersebut kepada Kapolres Ngada yang diketahui telah memesan salah satu kamar di hotel di Kupang.

    Sementara terkait penggunaan narkoba, Ditreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Patar Silalahi mengatakan bahwa dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan, proses pemeriksaannya tidak mengarah kepada kasus narkoba yang diduga juga digunakan oleh Fajar.

  • Ketua Komisi III DPR Minta Eks Kapolres Ngada Dihukum Berat

    Ketua Komisi III DPR Minta Eks Kapolres Ngada Dihukum Berat

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi hukuman berat kepada eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus narkoba dan asusila. Habiburokhman meminta agar proses hukum dilakukan secara adil.

    “Terkait dengan isu yang beredar mengenai dugaan pencabulan yang melibatkan Kapolres Ngada, kami menekankan bahwa setiap tuduhan harus diproses secara adil dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

    Menurutnya, tindakan itu telah merusak kepercayaan rakyat. Selain itu, kata dia, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan integritas yang seharusnya dijunjung aparat penegak hukum.

    “Kami berharap pihak yang berwenang segera melakukan penyelidikan secara objektif dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya jika terbukti bersalah, guna memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas,” ujarnya.

    Waketum Partai Geridra itu menilai eks Kapolres Ngada dapat dikenakan pasal berlapis, yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 289 KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan asusila. Polri menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

    Agus menegaskan Polri tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran. Apalagi, kata Agus, bila pelanggaran itu mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri.

    “Dan tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri,” kata Agus.

    (amw/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Resmikan Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah, Langsung ke Rekening

    Prabowo Resmikan Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah, Langsung ke Rekening

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) daerah secara langsung, Kamis (13/3/2025). 

    Pada acara peluncuran tersebut, Kepala Negara meresmikan mekanisme baru agar tunjangan bagi para seluruh guru ASN di daerah langsung disalurkan ke rekening mereka. 

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan untuk meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” terangnya di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    Pada sambutannya, Prabowo mengapresiasi peluncuran mekanisme baru dalam penyaluran tunjungan guru ASN itu. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk mengurangi inefisiensi. 

    “Lama-lama juga untuk apa? Ditahan itu untuk apa, ya kan? Kita harus hilangkan budaya yang tidak benar, kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek. Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang,” kata Presiden ke-8 RI itu. 

    Prabowo berpesan bahwa budaya-budaya inefisiensi harus dikikis. Dia mengingatkan bahwa birokrat yang tidak ingin mengikuti zaman harus dievaluasi. 

    “Jangan mengira  jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat,” tuturnya. 

    Adapun peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

  • Kapolri Tunjuk 3 Anggota Jadi Direktur pada Kortastipidkor Polri

    Kapolri Tunjuk 3 Anggota Jadi Direktur pada Kortastipidkor Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah mengangkat dua perwira tinggi (Pati) satu perwira menengah (Pamen) sebagai direktur pada jabatan pada Kortastipidkor Polri.

    Pengangkatan itu tercantum pada Surat Telegram nomor ST/488/III/KEP./2025 yang diteken Irwasum Polri, Dedi Prasetyo pada tanggal 12 Maret 2025.

    Tiga direktur itu, yakni Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri Brigjen Totok Suharyanto ditunjuk jadi Direktur Penindakan (Dirtindak) Kortastipidkor Polri.

    Selanjutnya, jabatan Direktur Pencegahan (Dircegah) Kortastipidkor Polri diisi oleh Kombes Boro Windu Danandito yang sebelumnya menjabat Kabagrenmin Divisi TIK Polri.

    Adapun, Brigjen John Carles Edison Nababan diangkat jadi Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset atau DirP2A Kortastipidkor Polri. 

    Sebelum menjabat sebagai direktur pada Kortastipidkor, John menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Pideksus Bareskrim Polri.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan mutasi ini dalam rangka penyegaran organisasi serta strategi penguatan institusi Polri.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri,” ujar Sandi, dalam keterangan tertulis Kamis (13/3/2025).

  • Dirtipidnarkoba Brigjen Mukti Juharsa Dimutasi jadi Widyaiswara

    Dirtipidnarkoba Brigjen Mukti Juharsa Dimutasi jadi Widyaiswara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutasi Direktur Tindak Pindana Narkoba atau Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

    Mutasi itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/488/III/KEP/2025, yang diteken Irwasum Polri, Dedi Prasetyo pada tanggal 12 Maret 2025.

    Mukti menggantikan posisi Irjen Bayu Wisnumurti yang dimutasikan dalam rangka pensiun. Sementara, jabatan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri kini dijabat Brigjen Eko Hadi Santoso.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan mutasi ini dalam rangka penyegaran organisasi serta strategi penguatan institusi Polri.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri,” ujar Sandi, dalam keterangan tertulis Kamis (13/3/2025).

    Sekadar informasi, Mukti menangani banyak perkara selama menjabat sebagai Dirtipidnarkoba Polri. Kasus narkoba yang paling disorot yakni terkait perburuan gembong narkoba internasional asal Banjarmasin, Fredy Pratama. 

    Dalam memuluskan bisnisnya, Fredy Pratama menyelundupkan narkoba dari kawasan ‘Segitiga Emas’ menggunakan kemasan teh China yang kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia. 

    Jaringan Fredy disebut mampu selundupkan narkotika sebanyak 100 kg hingga 500 kg per bulan. Namun, hingga kini Fredy Pratama masih belum tertangkap dan masih berkeliaran di Thailand. Bahkan, Fredy diduga masih bisa menyusupkan barang haramnya ke Indonesia.

    Disinggung di Kasus Timah

    Dalam catatan Bisnis, nama Mukti Juharsa sempat disinggung di persidangan kasus megakorupsi timah. Sidang itu berlangsung pada Kamis (22/8/2024), JPU menghadirkan saksi Ahmad Syahmadi selaku mantan General Manager Produksi PT Timah Bangka Belitung untuk terdakwa Harvey Moeis di kasus Timah.

    Awalnya, Hakim Ketua Eko Aryanto mencecar Ahmad terkait awal pertemuan dengan Harvey. Ahmad mengakui dia mengenal Harvey saat berada di forum pemilik smelter swasta pada 2018 di Pangkal Pinang.

    Kemudian, Ahmad menyatakan bahwa dirinya hadir dan mewakili PT Timah dalam forum itu. Namun, Ahmad baru mengaku tahu sosok Harvey Moeis saat berada dalam satu grup WhatsApp bernama “New Smelter”.

    Grup tersebut, kata Ahmad, memiliki 25-30 anggota yang berasal dari acara forum pertemuan smelter dengan PT Timah. Usut punya usut, grup WA tersebut diduga diinisiasi oleh Mukti Juharsa. Kala itu, Mukti memiliki jabatan sebagai Direktur Reskrimsus Polda Bangka Belitung.

    “Seingat saya adminnya Pak Direskrimsus Pak Kombes Mukti,” ujar Ahmad.

    “Pak mukti. Mukti siapa?” tanya Hakim.

    “Juharsa,” jawab Ahmad.

    Lebih lanjut, Ahmad menyatakan bahwa dibuatnya grup ini bertujuan untuk menggenjot produksi. Hanya saja, Ahmad tidak menjelaskan secara detail produksi yang dimaksud.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, nama Mukti Juharsa merujuk pada jenderal Polri yang saat ini menjabat sebagai Dirnarkoba Bareskrim. Dalam perjalanan karirnya di kepolisian, Mukti juga sempat menjabat Dirreskrimsus Polda Babel pada 2016-2019.

  • 8 Hinca Pertanyakan Rekrutmen Polri Kenapa AKBP Fajar Bisa Jadi Polisi Nasional

    8 Hinca Pertanyakan Rekrutmen Polri Kenapa AKBP Fajar Bisa Jadi Polisi Nasional

    Hinca Pertanyakan Rekrutmen Polri Kenapa AKBP Fajar Bisa Jadi Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat
    Hinca Pandjaitan
    mempertanyakan sistem rekrutmen di Polri.
    Dia heran, kenapa Kapolres Ngada non-aktif
    AKBP Fajar Widyadharma Lukman
    bisa lolos menjadi polisi.
    Fajar sebelumnya terjerat kasus pencabulan anak di bawah umur dan penggunaan narkoba.
    “Ini juga berdampak pada pertanyaan kita kepada sistem
    rekrutmen Polri
    selama ini, kenapa bisa lolos (polisi) yang beginian,” ujar Hinca, saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
    “Karena, apa ya ini, anomali ya. Saya kira dari sekian yang saya tahu, hampir 480.000 personel Polri ini, yang kayak begini ini baru, minimal selama saya di DPR lah, saya baru tahu ada kasus yang seperti ini,” sambung dia.
    Hinca menekankan, perbuatan AKBP Fajar ini betul-betul mencoreng wajah Indonesia di mata negara tetangga.
    Apalagi, kasus ini sampai menjadi perhatian otoritas Australia.
    “Ini sangat saya sesalkan, kita sesalkan, dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum, levelnya kapolres lagi. Dan kejahatannya menurut saya di luar batas akal sehat kita yang enggak berkaitan dengan hal-hal yang kita duga,” tukas Hinca.
    Untuk itu, Hinca mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk langsung mendahulukan proses
    pemecatan AKBP Fajar
    .
    Menurutnya, sudah tidak ada ampun lagi bagi AKBP Fajar, demi menjaga kehormatan dan martabat Polri.
    “Bukan hanya sekadar dipecat, atau kode etiknya dulu, tapi juga pidananya. Saya kira justru menurut saya di institusi Polri enggak perlu lama-lama lagi, orang memang dia punya instrumen itu, dia punya masalah itu, tentu prosesnya berjalan,” ujar dia.
    “Tapi, jangan kelamaan, jangan terlalu lama, hak dia tetap diberi, tapi proses prosedur formal itu enggak boleh mengalahkan substansi kelukaan. Saya menyebut luka, keadilan masyarakat Indonesia yang sangat dalam, atas nama anak-anak kita, atas nama keluarganya, atas nama bangsa ini, atas nama keadilan,” imbuh Hinca.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Pejabat Baru di Polda Metro Jaya Setelah Mutasi Besar-Besaran Polri Maret 2025 – Halaman all

    Daftar Pejabat Baru di Polda Metro Jaya Setelah Mutasi Besar-Besaran Polri Maret 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi besar-besaran sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (pamen) Polri termasuk pejabat jajaran Polda Metro Jaya.

    Adapun rotasi pejabat Polda Metro Jaya tertuang dalam surat telegram rahasia yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho, Kamis, (13/3/2025).

    Mutasi Perwira Polda Metro Jaya

    Salah satu pejabat Polda Metro Jaya yang berganti yakni Kombes Latif Usman. Dia melepas jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk naik satu tingkat menjadi Wakapolda Jawa Tengah (Jateng).

    Sementara itu, posisi Dirlantas Polda Metro Jaya itu akan diisi oleh Kombes Komarudin yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Jawa Timur.

    Wilayah Polda Metro Jaya sendiri sudah tak asing bagi Kombes Komarudin. Hal ini karena ia pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Selanjutnya, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya Kombes Leonardus Simarmata dimutasi ke Pamen Baharkam Polri. Dia diganti Kombes Abrianto Pardede yang sebelumnya Dirlantas Polda Papua. 

    Kemudian, di wilayah hukum Polda Metro Jaya ada beberapa jabatan yang dimutasi seperti Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani yang diangkat jadi Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas Biro Misi Internasional (Kabagkembangtasromisinter) Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. 

    Untuk itu, jabatan Kapolres Metro Bekasi Kota akan diisi oleh Kombes Kusumo Wahyu Bintoro yang sebelumnya menjabat sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Keamanan Negara (Kamneg) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

    Lalu, jabatan Wakapolres Metro Jakarta Barat akan diisi AKBP Tri Suhartanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Cimahi, Polda Jawa Barat. 

    Kemudian, jabatan Wakapolres Metro Bekasi Kota dijabat AKBP Bayu Pratama Gubunagi yang awalnya merupakan Kapolres Jember.

    Wakapolres Metro Jakarta Timur juga bakal dijabat oleh AKBP Agung Nugroho yang sebelumnya merupakan Kapolres Pacitan, Polda Jatim. Ada juga AKBP Dermawan Karo Sekali yang menjadi Dirtahti Polda Metro Jaya.

    Mutasi Polri

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi jajaran perwira tinggi dan perwira menengah.

    Berdasarkan mutasi Polri terbaru terdapat 1.255 personel yang mendapat jabatan baru, kenaikan pangkat, hingga penugasan khusus.

    Mutasi Polri terbaru diatur dalam enam surat telegram (ST) Kapolri ST yang dimaksud adalah ST/488/III/KEP./2025 (111 personel), ST/489/III/KEP./2025 (442 personel), ST/490/III/KEP./2025 (261 personel), ST/491/III/KEP./2025 (153 personel), ST/492/III/KEP./2025 (202 personel), dan ST/493/III/KEP./2025 (86 personel) yang diterbitkan pada Rabu (12/3/2025).

    Alasan Mutasi Polri

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, mutasi Polri Maret 2025 merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (13/3/2025).

    Ia menambahkan, mutasi Polri terbaru merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja di berbagai lini.

    Dengan begitu, Polri diharapkan semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” pungkas Sandi. 

    Daftar Mutasi Polri

    Daftar mutasi Polri Maret 2025 Sandi menerangkan, dari total 1.255 personel yang dimutasi, sebanyak 881 personel mendapat promosi jabatan. 

    Secara garis besar, mutasi Polri terbaru 2025 terdiri dari: Dua pati menduduki jabatan strategis di Mabes Polri, yakni:

    Irjen Pol Anwar sebagai Asisten SDM Kapolri

    Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebagai Asisten Logistik Kapolri

    Enam Irjen dan 33 Brigjen mendapat promosi jabatan baru

    288 Kombes Pol mengalami nivelering jabatan

    205 AKBP menjabat sebagai Kapolres di berbagai daerah

    74 personel berangkat pendidikan

    88 personel selesai pendidikan

    77 personel menjalani tugas khusus (Gassus)

    51 personel dikukuhkan dalam jabatan baru

    63 personel memasuki masa pensiun 57 Polwan naik jabatan. 

    Kapolda Baru

    Dari jumlah tersebut, Listyo menunjuk sepuluh Kapolda baru dari kalangan Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu dan Inspektur Jenderal (Irjen) jenderal bintang dua. Salah satu jenderal yang diamanahi tugas baru sebagai kapolda adalah Irjen Pol Nanang Avianto. 

    Ia ditunjuk menjadi Kapolda Jatim yang baru setelah posisi ini kosong sejak Januari 2025 karena Komjen Imam Sugianto dipromosikan menjadi Asisten Utama Kapolri bidang Operasi. 

    Berikut daftar Kapolda baru dalam mutasi Polri hari ini: 

    Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Mardiyono, sebelumnya Irjen Anwar

     Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Pol Anggoro Sukartono, sebelumnya Irjen Suwondo Nainggolan

    Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Drs Rusdi Hartono, sebelumnya Irjen Yudhiawan

    Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar, sebelumnya Irjen Rusdi Hartono

    Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Drs Waris Agono, sebelumnya Irjen Midi

    Kapolda Riau Irjen Pol Dr Hery Herjawan, sebelumnya Irjen M Iqbal

    Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, sebelumnya Dijoko Purwanto

    Kapolda Gorontalo Irjen Pol . Eko Wahyu Prasetyo, sebelumnya Irjen Pudji Prasetijanto

    Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Nanang Avianto, sebelumnya Komjen Imam Sugianto

    Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Endar Priantoro, sebelumnya Irjen Nanang Avianto.  

    10 Polwan Jabat Kapolres

    Selain Kapolda, Listyo juga menunjuk beberapa sepuluh Polisi Wanita (Polwan) sebagai Kapolres.

    Beberapa Polwan yang ditunjuk menjadi Kapolres adalah berdasarkan mutasi Polri terbaru adalah antara lain:

    AKBP Kadek Citra Dewi sebagai Kapolres Jembrana, Polda Bali

    AKBP Veronica sebagai Kapolres Salatiga, Polda Jateng

    AKBP Heti Patmawati sebagai Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung.

    Sandi mengatakan, ditunjuknya sepuluh Polwan sebagai Kapolres adalah bukti bahwa Polri terus memberikan ruang bagi Polwan untuk berkembang dan berkontribusi lebih luas.

    “Polwan memiliki peran yang semakin strategis dalam kepemimpinan di Polri,” jelas Sandi.  

  • Jadi Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto Punya Harta Rp 10,2 Miliar

    Jadi Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto Punya Harta Rp 10,2 Miliar

    Jadi Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto Punya Harta Rp 10,2 Miliar
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk
    Irjen Pol Nanang Avianto
    sebagai
    Kapolda Jawa Timur
    melalui mutasi dan rotasi terbaru di jajaran Polri, Kamis (13/3/2025).
    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) yang disampaikan pada 18 Maret 2024, Nanang memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 10,2 miliar atau tepatnya Rp 10.222.281.900.
    Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Nanang berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 9 miliar.
    Ia tercatat memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Bandung, Jakarta Selatan, Banyuwangi, dan Palangka Raya.
    Dalam LHKPN, Nanang tercatat tidak memiliki alat transportasi dan mesin seperti mobil dan motor.
    Namun, ia tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 340 juta, dan kas serta setara kas sebesar Rp 882 juta.
    Dengan demikian, total kekayaan Nanang sebesar Rp 10,2 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Fakta Penting Mutasi Polri Maret 2025, 10 Polwan Jadi Kapolres hingga 10 Kapolda Digeser

    7 Fakta Penting Mutasi Polri Maret 2025, 10 Polwan Jadi Kapolres hingga 10 Kapolda Digeser

    loading…

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Maret 2025. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Polri kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Maret 2025. Mutasi Polri ini ditetapkan dalam enam Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

    Sebanyak 1.255 personel mengalami pergeseran jabatan dalam rangka penyegaran organisasi dan penguatan kelembagaan.

    Berikut Tujuh Fakta Penting Terkait Mutasi Polri Kali Ini:

    1. Total 1.255 Personel Dimutasi

    Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, total 1.255 personel mengalami mutasi, baik dalam bentuk promosi jabatan, pendidikan, maupun penugasan khusus. Mutasi ini dianggap sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya.

    Rincian personel yang dimutasi dalam enam surat telegram adalah sebagai berikut:
    – ST/488/III/KEP./2025: 111 personel
    – ST/489/III/KEP./2025: 442 personel
    – ST/490/III/KEP./2025: 261 personel
    – ST/491/III/KEP./2025: 153 personel
    – ST/492/III/KEP./2025: 202 personel
    – ST/493/III/KEP./2025: 86 personel

    2. Pergeseran Jabatan di Mabes Polri

    Mutasi kali ini turut mencakup perubahan jabatan strategis di tingkat Mabes Polri. Beberapa perwira tinggi yang mendapatkan promosi jabatan adalah:

    – Irjen Pol Anwar sebagai Asisten SDM Kapolri
    – Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebagai Asisten Logistik Kapolri

    3. Sebanyak 10 Kapolda Baru Ditetapkan

    Mutasi ini juga mengangkat 10 Kapolda baru yang akan bertugas di berbagai wilayah Indonesia. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Brigjen Pol Mardiyono sebagai Kapolda Bengkulu
    2. Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulawesi Selatan
    3. Irjen Pol Nanang Avianto sebagai Kapolda Jawa Timur
    4. Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar sebagai Kapolda Jambi
    5. Brigjen Pol Waris Agono sebagai Kapolda Maluku Utara
    6. Irjen Pol Hery Heryawan sebagai Kapolda Riau
    7. Irjen Pol Iwan Kurniawan sebagai Kapolda Kalimantan Tengah
    8. Irjen Pol R Eko Wahyu Prasetyo sebagai Kapolda Gorontalo
    9. Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Kapolda Kalimantan Timur
    10. Brigjen Pol Anggoro Sukartono sebagai Kapolda DIY

    4. Sebanyak 6 Irjen Pol dan 33 Brigjen Pol Mendapat Promosi

    Sebanyak 6 perwira tinggi berpangkat Irjen Pol dan 33 perwira berpangkat Brigjen Pol mendapatkan promosi jabatan baru sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi Polri.

    5. Sebanyak 57 Polwan Naik Jabatan, 10 Jadi Kapolres

    Mutasi kali ini juga memberikan promosi jabatan kepada 57 polisi wanita (Polwan), dengan 10 di antaranya menduduki jabatan sebagai Kapolres. Beberapa di antaranya adalah:
    1. AKBP Kadek Citra Dewi sebagai Kapolres Jembrana, Polda Bali
    2. AKBP Veronica sebagai Kapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah
    3. AKBP Heti Patmawati sebagai Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa Polri terus memberikan ruang bagi Polwan untuk berkembang dan berkontribusi lebih luas dalam institusi.

    6. Mutasi Juga Melibatkan Pendidikan dan Tugas Khusus

    Selain promosi jabatan, mutasi kali ini juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti:
    74 personel dikirim untuk mengikuti pendidikan
    88 personel selesai menjalani pendidikan
    77 personel mendapatkan tugas khusus (Gassus)
    51 personel dikukuhkan dalam jabatan baru
    63 personel memasuki masa pensiun

    7. Strategi Penguatan Organisasi Polri

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja di berbagai lini. Dengan adanya mutasi ini, diharapkan Polri dapat terus solid dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang.

    Mutasi dalam tubuh Polri bukanlah hal baru. Setiap tahunnya, perombakan dilakukan guna memastikan institusi ini tetap profesional dan siap menghadapi berbagai tantangan keamanan di Indonesia. Dengan adanya pergeseran jabatan ini, diharapkan kinerja kepolisian semakin optimal dalam melayani masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

    (shf)