Xcloud.id

Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • Jakarta-Jateng Rata-rata Ditempuh 5 Jam

    Jakarta-Jateng Rata-rata Ditempuh 5 Jam

    loading…

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut waktu tempuh pemudik pada mudik Lebaran 2025 tercatat lebih cepat. Foto/SindoNews/jonathan simanjuntak

    CIKAMPEK – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut waktu tempuh pemudik pada mudik Lebaran 2025 tercatat lebih cepat. Pemudik dari Jakarta rata-rata sampai di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima jam.

    “Hasil pendataan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sampai masyarakat yang mudik, khususnya dari Jakarta sampai Jawa Tengah itu di 5 jam 12 menit. Ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun kemarin,” katanya di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jumat (28/3/2025).

    Sigit mengungkap rata-rata kecepatan pemudik berkendara meningkat sebesar 11,5%. Mantan Kabareskrim Polri ini menilai tahun ini pengendara bisa menempuh rata-rata kecepatan kendaraan mencapai 82,94 kilometer per jam.

    “Untuk kecepatan rata-ratanya juga bisa meningkat 11,5 dari 70,74 kilometer per jam menjadi 82,94 per jam. Jadi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengelolaan rekayasa arus mudik ini dengan baik,” ucapnya.

    Adapun jumlah kecelakaan lalu lintas juga tercatat menurun dibandingkan pada 2024 lalu. Dalam kurun waktu yang sama pada 2024 tercatat terjadi 31 peristiwa kecelakaan, sementara tahun ini baru ada 26 peristiwa.

    “Artinya turun 16%. Kemudian untuk jumlah korban dari 54 menjadi 45 artinya turun 17% dan yang meninggal turun 75%,” ucapnya.

    (cip)

  • Puncak Arus Mudik LebaranTerjadi Malam Ini hingga Menjelang Subuh

    Puncak Arus Mudik LebaranTerjadi Malam Ini hingga Menjelang Subuh

    loading…

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik Lebaran terjadi pada malam nanti hingga menjelang Subuh. Foto/SindoNews/jonathan simanjuntak

    CIKAMPEK – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik Lebaran belum didapati hingga Jumat pagi. Dengan demikian puncak arus mudik di Tol Transjawa diprediksi terjadi malam hari ini.

    “Untuk puncak arus mudik sampai pagi ini tadi masih belum didapatkan, jadi kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam,” kata Listyo di GT Cikampek Utama, Jumat (28/3/2025).

    Sigit menyebut puncak arus mudik ini akan terus berjalan hingga Sabtu, 29 Maret 2025, Subuh. Menurut Sigit, banyak masyarakat yang masih memilih perjalanan pascasahur.

    “Pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang Subuh atau pascasahur,” kata dia.

    Sigit meminta petugas kepolisian untuk tetap bersiaga menghadapi puncak arus mudik ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga arus lalu lintas bagi masyarakat yang melaksanakan mudik.

    Sebagai informasi, one way nasional diterapkan di KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung pada Jumat pagi. Sementara di KM 47-70 Tol Jakarta-Cikampek juga telah diterapkan contraflow.

    (cip)

  • Kapolri Dapat Penghargaan dari Presiden Timor Leste

    Kapolri Dapat Penghargaan dari Presiden Timor Leste

    Kapolri Dapat Penghargaan dari Presiden Timor Leste
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Kapolri
    ) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat penghargaan Tingkat Insignia dalam Ordo
    Timor Leste
    dari Presiden Republik Demokratik Timor Leste, José Manuel Ramos-Horta.
    Penghargaan itu diumumkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) di Halaman Istana Perdana Menteri Timor Leste, Dili, Timor Leste, Kamis (27/3/2025).
    Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Y.M. Maun Bot Kayrala Xanana Gusmao. Sementara itu, Kapolri diwakili oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas upaya nyata Kapolri dalam mempererat kerja sama strategis antara Polri dan PNTL.
    “Ini adalah bentuk kehormatan yang luar biasa. Penghargaan ini mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya dalam konteks kerja sama keamanan regional,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025)
    “Kapolri dinilai berhasil membangun fondasi kerja sama yang kuat, mulai dari penanggulangan kejahatan lintas batas, peningkatan kapasitas personel PNTL, hingga dukungan keamanan pada kunjungan Paus Fransiskus tahun lalu,” ujarnya lagi.
    Selain itu, Trunoyodo mengatakan, penghargaan ini juga menegaskan sinergi antar penegak hukum di kawasan Asia Tenggara sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban.
    Dia pun berharap kerja sama ini terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kedua negara.
    “Ini bukan hanya apresiasi untuk Kapolri secara pribadi, tapi juga pengakuan atas peran institusi Polri dalam menjaga stabilitas kawasan bersama PNTL,” kata Trunoyodo.
    Sebagai informasi, Ordo Timor Leste sendiri merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi rakyat dan negara Timor Leste, baik dari dalam maupun luar negeri.
    Pemerintah Timor Leste memberikan penghargaan Ordo Timor Leste kepada Kapolri sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral kepolisian antarnegara kedua negara.
    Nantinya, medali dan dokumen penghargaan akan diserahkan oleh Kepolisian Nasional Timor Leste secara langsung di Mabes Polri, Jakarta, dalam waktu dekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Dirlantas Polda yang Dimutasi Kapolri Jelang Idulfitri 2025, Berikut Ini Penggantinya

    Deretan Dirlantas Polda yang Dimutasi Kapolri Jelang Idulfitri 2025, Berikut Ini Penggantinya

    loading…

    Sejumlah Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) yang bertugas di beberapa Polda di Indonesia dimutasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Foto/istimeaw

    JAKARTA – Sejumlah Direktur Lalu Lintas ( Dirlantas ) yang bertugas di beberapa Polda di Indonesia dimutasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Mutasi yang diterbitkan pada Rabu, 12 Maret 2025 tersebut hanya beberapa minggu menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.

    Di saat bersamaan, Kapolri juga menunjuk sejumlah perwira baru untuk menduduki jabatan sebagai Dirlantas yang ditinggalkan oleh pendahulunya.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Sandi menyebut, ada 1.255 personel yang dimutasi dalam enam Surat Telegram (ST). Antara lain, ST/488/III/KEP./2025 sebanyak 111 personel, ST/489/III/KEP./2025 sebanyak 442 personel, kemudian ST/490/III/KEP./2025 sebanyak 261 personel.

    Selain itu, ST/491/III/KEP./2025 sebanyak 153 personel, ST/492/III/KEP./2025 sebanyak 202 personel, dan ST/493/III/KEP./2025 sebanyak 86 personel.

    Berikut ini nama-nama Dirlantas yang dimutasi dan penggantinya:

    1. Kombes Pol Sonny Irawan

    Jabatan lama: Dirlantas Polda Jateng
    Jabatan baru: Kasespimma Sespim Lemdiklat
    Penggantinya: Kombes Pol M. Pratama

    2. Kombes Pol M. Pratama

  • Daftar 9 Perwira Bareskrim Polri Dipindahtugaskan Jadi Direktur di Polda usai Mutasi Maret 2025

    Daftar 9 Perwira Bareskrim Polri Dipindahtugaskan Jadi Direktur di Polda usai Mutasi Maret 2025

    loading…

    Sebanyak 9 Perwira Menengah Bareskrim Polri dipindahtugaskan menjadi Direktur di Polda pada Mutasi Polri 12 Maret 2025. Salah satunya Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak yang dimutasi menjadi Dirresnarkoba Polda Sumut. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 9 Perwira Menengah (Pamen) Bareskrim Polri dipindahtugaskan menjadi Direktur di Polda pada Mutasi Polri 12 Maret 2025. Total 92 perwira Bareskrim dimutasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, ada 1.255 personel yang dimutasi dalam enam Surat Telegram (ST) yakni ST/488/III/KEP./2025 sebanyak 111 personel, ST/489/III/KEP./2025 sebanyak 442 personel, dan ST/490/III/KEP./2025 sebanyak 261 personel.

    Kemudian, ST/491/III/KEP./2025 sebanyak 153 personel, ST/492/III/KEP./2025 sebanyak 202 personel, serta ST/493/III/KEP./2025 sebanyak 86 personel.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Daftar 9 Perwira Bareskrim Polri Dipindahtugaskan Jadi Direktur di Polda1. Kombes Pol Albert Raden Deddy Sulistyo Nugroho, dari Pamen Bareskrim Polri penugasan pada BNN dimutasi menjadi Dirresnarkoba Polda Jabar.

    2. Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru, dari Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri dimutasi menjadi Dirpamobvit Polda Jabar.

    3. Kombes Pol Roedy Syoelianto, dari Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri dimutasi menjadi Dirresnarkoba Polda DIY.

    4. Kombes Pol Radiant, dari Kasubdit III Dittipidsiber Bareskrim Polri dimutasi menjadi Dirresnarkoba Polda Bali.

    5. Kombes Pol Teguh Widodo, dari Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri dimutasi menjadi Dirreskrimsus Polda Bali.

    6. Kombes Pol Ilham Saparona, dari Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri dimutasi menjadi Dirreskrimum Polda Aceh.

    7. Kombes Pol M Eka Fathurrahman, dari Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri dimutasi menjadi Dirresnarkoba Polda Sulsel.

    8. Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, dari Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri dimutasi menjadi Dirresnarkoba Polda Sumut.

    9. AKBP Fery Nur Abdulah, dari Kasubbagrenmin Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dimutasi menjadi Dirreskrimsus Polda Sulteng.

    (jon)

  • Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta Beri Penghargaan untuk Kapolri

    Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta Beri Penghargaan untuk Kapolri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan Tingkat Insignia dalam Ordo Timor Leste dari Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Jose Manuel Ramos-Horta.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan atas upaya nyata Kapolri, dalam mempererat kerja sama strategis antara Polri dan Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL).

    “Penghargaan itu mencerminkan hubungan yang erat antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya dalam konteks kerja sama keamanan regional, karena Kapolri dinilai berhasil membangun pondasi kerja sama yang kuat, mulai dari penanggulangan kejahatan lintas batas, peningkatan kapasitas personel PNTL, hingga dukungan keamanan pada kunjungan Paus Fransiskus tahun lalu,” kata Trunoyudo dilansir dari Antara, Jumat (28/3/2025).

    Trunoyudo menjelaskan penghargaan tersebut diumumkan dalam momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 PNTL, yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Y.M Maun Bot Kayrala Xanana Gusmao.

    Acara yang digelar di halaman Istana Perdana Menteri Timor Leste, di Dili itu dilakukan dengan penuh penghormatan dan nuansa persahabatan antarbangsa.

    Kapolri yang diwakili oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti, ikut dalam dua kegiatan resmi, termasuk pada peringatan ulang tahun PNTL.

    Trunoyudo menambahkan medali dan dokumen penghargaan akan diserahkan secara langsung di Mabes Polri, Jakarta, oleh Kepala Kepolisian Nasional Timor Leste, yang dijadwalkan melakukan kunjungan resmi dalam waktu dekat.

    “Ini bukan hanya apresiasi untuk Kapolri secara pribadi, tapi juga pengakuan atas peran institusi Polri dalam menjaga stabilitas kawasan bersama PNTL dan kami berharap kerja sama ini terus tumbuh, serta memberikan manfaat bagi kedua negara,” ujar dia.

    Dia juga menekankan, penghargaan itu juga menegaskan bahwa sinergi antar penegak hukum di kawasan Asia Tenggara sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki potensi rawan terhadap kejahatan lintas negara.

    Ordo Timor Leste merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi rakyat dan negara tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri.

  • Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Sejumlah pejabat yang membayar zakatnya yakni, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar.

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Ketua Komisi III sepakat agar SKCK dihapuskan

    Ketua Komisi III sepakat agar SKCK dihapuskan

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Ketua Komisi III sepakat agar SKCK dihapuskan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan sepakat dengan usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar Polri menghapus layanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi masyarakat.

    “Menurut saya sih sepakat, enggak usah SKCK,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/3).

    Menurut dia, SKCK tidak terlalu diperlukan dari segi pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, dia mempertanyakan substansi dari penerbitan SKCK oleh Polri tersebut.

    “Alasannya apa si (penerbitan) SKCK itu? ‘Kan susah juga. Orang itu ‘kan kalau terbukti terpidana ‘kan masyarakat tahu saja, enggak perlu ada SKCK gitu ‘kan. Kalau dahulu ‘kan namanya surat keterangan kelakuan baik, baiknya menurut apa? Sekarang manfaatnya apa?” ujarnya.

    Habiburokhman lantas berkata, “Enggak ada jaminan orang punya SKCK, enggak bermasalah. Kalau orang pernah dihukum ‘kan akan tahu, tinggal dicek di pengadilan.”

    Ia juga menilai SKCK memberatkan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi, mulai dari prosedural hingga materiel.

    “Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar satu ongkos ke kepolisiannya, lalu ngantrinya. Apakah ada biaya? Ya, seterusnya ada ya, tetapi enggak tahu ya, dicek,” katanya.

    Selain bagi masyarakat, dia menilai penerbitan SKCK oleh Polri itu sendiri tidak menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang signifikan.

    “SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seingat saya tuh enggak signifikan. Sudah buat apa juga capek-capek polisi ngurus SKCK,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini mengaku hal tersebut kerap disinggung pula ketika Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Polri selaku mitra kerja komisi yang membidangi penegakan hukum itu.

    “Soal SKCK ‘kan sering dibahas. Saya ‘kan sering mempertanyakan ‘kan ya,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

    Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada hari Jumat (21/3).

    “Alhamdulillah, tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” katanya.

    Nicholay menjelaskan bahwa usulan penghapusan SKCK ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

    Sumber : Antara

  • Kapolri Antisipasi 170 Ribu Kendaraan yang Belum Menyeberang dari Merak ke Bakauheni

    Kapolri Antisipasi 170 Ribu Kendaraan yang Belum Menyeberang dari Merak ke Bakauheni

    Liputan6.com, Cilegon – Puncak arus mudik Idul Fitri 2025 yang diprediksi terjadi pada H-3 mendatang harus diantisipasi agar tidak menimbulkan kepadatan dan antrean panjang di Pelabuhan Merak maupun Ciwandan, Cilegon, Banten. 

    Berdasarkan data yang disampaikan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, masih tersisa sekitar 170 ribu kendaraan yang belum menyebrang dari Pulau Jawa ke Sumatera, melalui Pelabuhan Merak.

    Jumlah tersebut berdasarkan data arus mudik Lebaran 2024 yang dibandingkan dengan Idul Fitri 2025. Sehingga, puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025, bisa diurai dengan baik.

    “Masih ada sisa waktu di H-5 sampai H-3 puncak mudik, tersisa masih sekitar 170 ribu kendaraan yang akan menyeberang, agar ini juga bisa terurai, sehingga puncak arus mudik bisa berkurang,” ujar Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Pelabuhan Merak, Rabu, (26/3/2025).

    Mantan Kapolda Banten 2016-2018 itu mengimbau masyarakat memanfaatkan waktu siang hari untuk melakukan perjalanan mudik. Begitupun PT ASDP Indonesia Ferry untuk membuat ajakan pemudik tidak berangkat pada malam hari.

    Perjalanan siang hari terasa lebih nyaman, karena tidak mengantre lama dan berdesak-desakan, lantaran Pelabuhan Merak lebih lengang dibanding malam hari.

    “Kami mengharapkan agar siang hari betul-betul bisa dimanfaatkan, karena masih ada 170 ribu kendaraan yang akan menyebrang. Kalau ini bisa terurai denga siang hari bisa dimanfaatkan, harapan kita puncak arus mudik bisa kita lalui,” terangnya.

  • DPR Setuju dengan Usulan Menteri HAM Natalius Pigai Soal Penghapusan SKCK

    DPR Setuju dengan Usulan Menteri HAM Natalius Pigai Soal Penghapusan SKCK

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengaku setuju dengan usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus.

    Dia bahkan mempertanyakan apa manfaat dari adanya pembuatan SKCK, karena sebenarnya juga ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Kalau saya pribadi, saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget kan ya. Menurut saya sih sepakat, tidak usah ada SKCK,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Dia melanjutkan, usulan penghapusan SKCK ini harus berlaku bagi semua pihak, tidak hanya terkhusus untuk para mantan narapidana saja.

    “Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang nggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tau semua yang pernah dipidana,” tutur Habiburokhman.

    Legislator Gerindra ini pun menilai sebenarnya SKCK bisa menyulitkan bagi sebagian masyarakat, terlebih perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan itu.

    “Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar satu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrinya. Apakah ada biaya? Ya, seterusnya ada ya. Tapi tidak tau ya, dicek ya kan. Resmi nggak resmi? Gimana?” singgungnya. 

    Lebih lanjut, dia juga menilai bahwa meski seseorang telah memiliki SKCK, belum tentu juga orang tersebut sebenarnya bersih dari masalah.

    “Tidak ada jaminan orang punya SKCK tidak bermasalah. Kalau orang pernah dihukum, kan akan tau, tinggal dicek di pengadilan. Kalau saya sih sepakat dengan Mr. Pigai,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara. 

    Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini. 

    “Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025). 

    Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana. 

    “Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.