Tag: Listyo Sigit Prabowo

  • OJK Minta Bank Blokir 31.382 Rekening Terkait Judi Online

    OJK Minta Bank Blokir 31.382 Rekening Terkait Judi Online

    Sebelumnya, Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus judi online. 20 orang yang diduga bagian dari sindikat judi online jaringan internasional ditangkap di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta Utara hingga Cianjur, Jawa Barat.

    Penangkapan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sepanjang Agustus hingga Desember 2025. Para pelaku diketahui menjalankan bisnis judi online lintas negara dengan memanfaatkan situs-situs besar yang selama ini beroperasi bebas di internet.

     “Tersangka sebanyak 20 orang, diduga jaringan internasional,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam keterangan tertulis, Jumat (2/1/2026).

    Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap sedikitnya tiga laporan polisi tipe A yang menjadi pintu masuk pengungkapan kasus ini. Dalam pengembangan itu, satu per satu pelaku dibekuk di lokasi berbeda.

    Dia menekankan pihaknya tak akan berhenti mengusut tuntas kejahatan judi online, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi 20 orang ini terdiri dari tiga laporan kepolisian (LP) tipe A. Yaitu laporan yang dibuat penyidik saat mengetahui, menemukan atau mendengar adanya suatu tindak pidana. Dari LP pertama ada 9 tersangka, LP ada 6 tersangka, dan LP ketiga ada 5 tersangka yang berhasil kami amankan,” ujar dia.Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyikat aliran uangnya. Sebanyak 112 rekening bank yang diduga dipakai sebagai sarana operasional judi online langsung diblokir. Uang hasil taruhan disebut mengalir deras lewat rekening-rekening tersebut.

     

  • TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

    TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

    TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua aparat negara, TNI dan Polri, berencana mengerahkan pasukan ke wilayah yang masih terdampak demi mempercepat pemulihan pascabencana Sumatera.
    Rencana ini disampaikan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, usai berdiskusi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Saya sudah mengusulkan kepada Bapak Kapolri, beliau akan mengirimkan tambahan pasukan. Pak Panglima juga kami meminta kemarin pada waktu di Hambalang, juga akan menambah pasukan lagi,” kata Tito dalam jumpa pers di Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/1/2026).
    Menurutnya, jalan-jalan utama umumnya sudah bersih dan cukup baik, namun jalan kabupaten, jalan desa, lorong-lorong, serta rumah warga masih membutuhkan penanganan dengan kekuatan personel yang besar.
    Selain TNI dan Polri, Tito juga meminta kepada kementerian/lembaga yang memiliki
    sekolah kedinasan
    agar segera mengerahkan personel ke lokasi bencana.
    “Seperti Kemendagri sudah mengirim IPDN dengan ASN hampir 1.200. Ini juga cepat untuk membersihkan kantor-kantor pemerintahan,” jelas dia.
    “Terutama Tamiang itu dinas-dinasnya juga enggak jalan karena masih berlumpur. Nah sehingga ini sudah hari keempat mereka di sana, sudah banyak kantor dinas yang sudah bersih,” tambah dia.
    Sejumlah kementerian/lembaga terkait pun disebut menyambut hangat permintaan Tito.
    Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, berencana mengirimkan 500 personel untuk mempercepat pendataan sekaligus membantu pembersihan kantor BPS yang terdampak kerusakan.
    Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mengerahkan 2.000 siswa sekolah kedinasan dari total 6.000 siswa yang dimiliki.
    Para siswa tersebut akan diterjunkan dalam kegiatan serupa kuliah kerja nyata (KKN) sebagai bagian dari kurikulum, dengan pembiayaan dari masing-masing institusi.

    Tito menjelaskan, keterlibatan siswa sekolah kedinasan ini mirip dengan program latihan terpadu seperti Latsitarda di Akademi TNI-Polri.
    Pemerintah masih mendata sekolah kedinasan lain yang berpotensi mengirimkan siswa yang sehat dan siap melakukan kegiatan fisik serta teknis.
    Ia menilai, semakin banyak personel yang terlibat, proses pembersihan dan pemulihan dapat berjalan lebih cepat sehingga aktivitas dapat kembali normal
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pantau MBG di Sekolah, Kapolda Riau Beri Kabar Baik bagi Guru hingga Difabel

    Pantau MBG di Sekolah, Kapolda Riau Beri Kabar Baik bagi Guru hingga Difabel

    Pekanbaru

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan kabar baik mengenai perluasan cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MNG). Jika sebelumnya fokus pada siswa sekolah, tahun ini program akan menyasar lima kelompok tambahan yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk guru dan difabel.

    “Berdasarkan informasi yang saya terima dari Bapak Harjito, pada tahun ini penerima manfaat program MBG akan dikembangkan menjadi lima kelompok, yaitu tenaga pendidik, guru, penyandang difabel, lansia, serta anak-anak jalanan. Tentunya hal ini patut kita syukuri bersama,” kata Irjen Herry Heryawan saat memantau MBG di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru di Jalan Sembilang Meranti, Pandak Rumbai, Kota Pekanbaru, Kamis (8/1/2026).

    Menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polda Riau terus bergerak cepat dalam membangun infrastruktur pendukung berupa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, sebanyak 15 unit SPPG telah resmi beroperasi di seluruh wilayah Riau.

    “Saat ini sudah ada 15 SPPG yang aktif, sementara tiga unit lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Dengan total 18 unit SPPG nantinya, kita memproyeksikan dapat melayani sekitar 67.000 siswa di Provinsi Riau,” jelas Irjen Herry.

    Kapolda menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi bukan sekadar pemberian bantuan sosial, melainkan investasi strategis negara. Mengutip penegasan Presiden RI saat kegiatan di Karawang, Irjen Pol Herry menyebut gizi seimbang adalah kunci agar anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita.

    Foto: Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memantau pendistribusian MBG di MIN 1 Pekanbaru. (dok. Polda Riau)

    Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh daerah dalam mendukung program MBG.

    “Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota,” kata Syahrial.

    (mea/dhn)

  • Polda Riau Target 18 Dapur SPPG, 15 Sudah Operasi

    Polda Riau Target 18 Dapur SPPG, 15 Sudah Operasi

    Pekanbaru

    Tepat satu tahun berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polda Riau terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur pendukung demi mewujudkan Generasi Emas 2045. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengungkapkan bahwa saat ini 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi penuh, dengan target total 18 unit dapur yang akan melayani kebutuhan gizi lebih dari 67 ribu murid di Bumi Lancang Kuning.

    “Hari ini, tepat di tanggal 6 Januari 2025 secara resmi MBG diresmikan dan diterapkan dan hari ini tepat satu tahun dua hari,” kata Irjen Herry Heryawan di Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru, Kamis (8/1/2026).

    Bertepatan satu tahun program MBG ini berjalan, penerima manfaat pun berkembang tidak hanya kepada anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui. Saat ini ada tambahan lima kategori penerima manfaat MBG yaitu tenaga pendidik, guru, difabel, lansia, dan anak-anak jalanan.

    “Terima kasih Bapak Presiden, mudah-mudahan apa yang kita lakukan terus dengan berkolaborasi dengan teman media ini terus diterapkan di Riau,” katanya.

    Herry Heryawan menambahkan atas arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya di Polda Riau telah membangun 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Tiga lagi tahap pembangunan, berarti total ada 18 dengan total penerima manfaat sekitar 67 ribu sekian murid,” katanya.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan Polda Riau menargetkan pembangunan 18 SPPG, 15 di antaranya sudah operasi penuh. Foto: dok. Polda Riau

    Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh daerah dalam mendukung program MBG.

    “Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota,” kata Syahrial.

    Syahrial menyampaikan pihaknya terus melakukan peningkatan pelayanan dalam mendukung program MBG.

    “Progam ini untuk anak-anak masa depan bangsa,” imbuhnya.

    Hadir di lokasi, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Direktur Pemantau dan Pengawas Wilayah I MBG Pusat Harjito, KPPG Riau, dan Kepala Sekolah MIN 1 Pekanbaru beserta para murid.

    (mea/dhn)

  • 7 Fakta Bareskrim Bongkar Situs Judol dari Kasino hingga Judi Bola

    7 Fakta Bareskrim Bongkar Situs Judol dari Kasino hingga Judi Bola

    Jakarta

    Polri terus memerangi judi online (judol) yang punya banyak wajah. Para pelaku judi menebar candu yang juga racun dengan beragam bentuk perjudian dari slot, kasino, hingga judi bola.

    Penindakan dilakukan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang pemberantasan praktik judol di Indonesia.

    Terbaru, Dittipidsiber Bareskrim Polri kembali membongkar puluhan situs judol. Sejumlah orang ditangkap.

    Polri juga menyita uang lebih dari Rp 97 miliar. Pengungkapan ini hasil kolaborasi Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Simak, berikut fakta-fakta Bareskrim Polri membongkar situs judol:

    1. 21 Situs Judol Dibongkar

    Dittipidsiber Bareskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan pencucian uang yang berasal dari praktik judol. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan ini.

    Dirtipidaiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pengungkapan ini bermula dari temuan patroli siber yang dilakukan pihaknya serta berdasarkan pengembangan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. Sebanyak 21 situs judol berupa judi slot hingga judi bola dibongkar.

    “Sehingga totalnya 21 website perjudian online. 21 website itu adalah SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME, dan H5HIWIN,” kata Himawan dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).

    “Website-website ini menawarkan jenis permainan yang beragam meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain,” lanjutnya.

    Himawan menyebut ke-21 website judol itu beroperasi nasional dan internasional. Dari pengembangan web judol ini juga ditemukan adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran.

    Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifudin dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkap kasus judi online (judol) dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Lima orang ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: Andhika Prasetia/detikFoto)

    2. 17 Perusahaan Fiktif Fasilitasi Judol

    Penyidik juga menemukan 17 perusahaan fiktif yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi judol. Perusahaan tersebut yakni PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.

    “Dari 17 perusahaan yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan 2 perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online,” ungkap Himawan.

    “Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp 59.126.460.631,” ungkap Himawan.

    3. 5 Tersangka dan 1 DPO

    Dari kasus judol dan perusahaan fiktif tersebut, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga telah menetapkan seseorang berinisial FI masuk daftar pencarian orang (DPO). Para tersangka yakni:

    1. MNF (30), selaku Direktur PT STS yang menjadi fasilitator dalam transaksi deposit judi online;
    2. MR (33), selaku pemerintah TSK AL dan, TSK QF untuk membuat dokumen palsu penerbitan PT dan rekening PT Guna
    Periudian online;
    3. QF (29), selaku pembuat dokumen palsiu untuk penerbitan PT dan rekening PT untuk perjudian online;
    4. AL (33), selaku orang yang mengumpulkan data KTP dan KK yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif;
    5. WK (45), selaku Direktur PT ODI yang menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri terkait perjudian online.

    Sementara, DPO berinisial FI berperan memerintahkan tersangka MMF untuk membuat PT. STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran.

    Kelima tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Bareskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan pencucian uang yang berasal dari perjudian online (judol). Bareskrim menyita tumpukan uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar, Rabu (7/1/2026). Foto: (Rumondang Naibaho/detikcom)

    Dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana. Dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Dan/atau Pasal 303 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (yang disesuaikan dengan Pasal 426 ayat 1 huruf B dan C juncto Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

    4. Peran 5 Tersangka

    Himawan menjelaskan, MMF yang merupakan karyawan swasta diamankan pada Selasa, 2 Desember 2025 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Polisi menyita barang bukti dari MMF berupa 1 unit handphone (HP), 1 unit laptop, dan 1 kartu NPWP.

    “Peran tersangka (MMF) adalah sebagai Direktur PT STS, yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut,” ungkap Himawan.

    Tersangka kedua, yakni MR merupakan seorang karyawan yang ditangkap MR di Jaksel pada Jumat, 5 Desember 2025. Dari tangan MR, polisi menyita 2 unit HP, 9 dokumen akta pendirian perusahaan, dan 9 buku rekening perusahaan.

    “Peran tersangka (MR) adalah memerintahkan tersangka QF dan tersangka AL membuat dokumen palsu yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penyedia jasa pembayaran praktik perjudian online,” lanjut dia.

    Pada hari yang sama, penyidik menangkap QF yang berprofesi sebagai karyawan swasta di Jaksel. QF berperan dalam pembuatan dokumen palsu untuk penerbitan akta perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penampungan perjudian online atas perintah tersangka MR.

    “Barang bukti yang diamankan dan disita dari tersangka QF adalah dua unit handphone, satu unit laptop, satu unit tablet, satu buah kartu ATM, enam bundel formulir kosong pembukaan rekening, dan tujuh buah stempel PT yang fiktif,” rinci Himawan.

    Kemudian, tersangka AL ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti 1 unit HP dan 1 kartu ATM. AL merupakan pihak yang bertugas mengumpulkan data kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif atas perintah tersangka MR.

    Terakhir, tersangka WK ditangkap di Surabaya pada Kamis, 25 Desember 2025. WK merupakan Direktur PT ODI, di mana perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan merchant-merchant luar negeri yang beroperasi di bidang perjudian online.

    Dari WK, penyidik menyita 1 unit HP, 1 unit laptop, 3 unit token bank, 2 buah stempel perusahaan, 2 kartu NPWP, 5 bundel akta perusahaan, dan 45 dokumen legalitas perusahaan yang dibuat WK.

    Dittipidsiber Bareskrim Polri menyita uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar.(Foto: Andhika Prasetia/detikFoto)

    5. Sita Uang dan Aset Senilai Rp 96,7 M

    Dittipidsiber Bareskrim Polri menyita uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar terkait kasus ilegal akses dan money laundry yang berasal dari judol. Uang sitaan itu berasal dari dua sumber.

    Pertama patroli siber Bareskrim Polri dan kedua pengembangan LHA PPATK.

    “Barang bukti uang tunai yang ini sudah dilakukan penetapan oleh pengadilan. Sehingga jumlah total dari konferensi pers pada hari ini adalah Rp 96.777.177.881,” kata Himawan.

    Dengan rincian pengungkapan dari website judol Rp 59.126.460.631 dan tiga LHA PPATK sebesar Rp 37.650.717.250.

    6. 664 Kasus Dibongkar pada 2025

    Pada 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengungkap 664 kasus dan menetapkan 744 tersangka. Uang dan aset senilai Rp 286 miliar turut disita.

    “Ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka,” kata Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifudin pada kesempatan yang sama.

    Pada pengungkapan itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang hingga aset, nilainya mencapai Rp 286 miliar. Dittipidsiber Bareskrim Polri juga aktif mengajukan pemblokiran situs judol kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Selama 2025, penyidik telah melaksanakan kegiatan preventif pencegahan judi online selama 2025 sebanyak 1.764 kegiatan. Polri mengajukan sebanyak 231.517 situs untuk diblokir.

    Dari kasus judol dan perusahaan fiktif tersebut, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka (Foto: Ondang/detikcom)

    7. Bareskrim Apresiasi PPATK

    Pengungkapan kasus judol dan TPPU ini dilakukan Bareskrim bersama PPATK. Hingga kini terdapat 51 LHA PPATK yang telah diterima Dittipidsiber Bareskrim Polri.

    “Terhadap 51 LHA tersebut, pihak PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 5.961 rekening yang terindikasi menampung dana judi online dengan nilai total saldo saat penghentian tersebut mencapai Rp 255 miliar,” imbuh Himawan.

    Atas sinergi itu, dia menyampaikan apresiasi kepada PPATK atas dukungan melalui LHA. Menurutnya LHA menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum khususnya perjudian online.

    “Ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antara Kementerian/Lembaga. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 4

    (jbr/azh)

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Said Didu Geram, Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari Geng Solo, Oligarki dan Parcok

    Said Didu Geram, Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari Geng Solo, Oligarki dan Parcok

    GELORA.CO – Birokrat senior, Muhammad Said Didu, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari Geng SOP (Solo, Oligarki dan Parcok).

    Sebab, ketiga komponen tersebut dinilai sebagai “biang kerok” perusak negara.

    Said Didu tak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja yang masuk Geng Solo.

    Namun, publik menduga sosok tersebut adalah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para antek-anteknya.

    Oligarki adalah pengusaha, sistem kekuasaan di mana kendali politik dan ekonomi dikuasai oleh segelintir elite, biasanya pemilik modal, penguasa politik, atau jaringan kepentingan yang saling terkait, bukan oleh kehendak rakyat secara luas.

    Sedangkan Parcok adalah Partai Cokelat atau dalam hal ini Polisi, mengacu pada warna seragamnnya yang cokelat.

    Menurut Said Didu, Prabowo perlu melakukan langkah yang tegas dan konkret dalam membersihkan kabinetnya itu. 

    “Bapak Presiden @prabowo. Yth, kerusakan negara yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) yang ada dalam kabinet Bapak tidak bisa diselesaikan lewat pidato. Perlu tindakan nyata membersihkan pemerintahan Bapak (Jokowi), dari Geng SOP,” demikian tulis Said Didu.

    Sebelumnya, Said Didu pernah menyinggung oligarki dan fenomena bencana banjir bandang di Sumatera.

    Ia melontarkan kritik keras terhadap kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia.

    Menurutnya, oligarki telah menguasai kedaulatan negara, baik di bidang politik maupun hukum.

    Hal itu diungkapkan Said Didu dalam diskusi yang tayang di YouTube BANG EDY CHANNEL, Selasa (16/12/2025).

    Menurut Said Didu, dominasi oligarki terlihat dari sikap partai politik yang memilih diam ketika rakyat mengalami penderitaan.

    Ia mencontohkan bencana banjir di Sumatera yang tidak mendapat respons berarti dari partai-partai politik.

    Kondisi tersebut, kata Said Didu, menjadi bukti bahwa oligarki telah mengambil alih partai politik.

    “Kedaulatan politik itu sudah diserahkan kepada oligarki. Faktanya tidak ada partai manapun yang berbicara ketika rakyat menderita.”

    “Di saat banjir di Sumatera, tidak ada partai politi bicara, karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik. Jadi sudah tidak bisa dibantah, oligarki sudah mengambil alih partai politik,” ujar Said Didu.

    Said Didu menyebut, dalam berbagai kasus perampasan aset, penggusuran, hingga konflik agraria, partai politik cenderung bungkam dan tidak membela rakyat.

    Tak hanya kedaulatan politik, Said Didu juga menyoroti kedaulatan hukum yang sejak zaman Jokowi telah diserahkan kepada oligarki.

    Ia menilai penegak hukum berani bertindak karena adanya kepentingan oligarki di belakangnya, seperti hal-nya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah meneken Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi.

    “Kedaulatan hukum. Ini juga sudah diserahkan oleh Joko Widodo kepada penegak hukum.”

    “Saya hanya menyatakan bahwa karena itu permintaan oligarki maka dia (Kapolri) berani melakukan apapun dan hampir tiap hari saya menghadiri namanya pengadilan itu pengadilan pesanan oligarki untuk memenjarakan rakyat itu di mana-mana seluruh Indonesia,” jelas Said Didu.

    Ia bahkan menyinggung kasus yang menimpa Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI dua periode, yang menurutnya turut menjadi korban perampasan tanah oleh kelompok oligarki di Sulawesi Selatan.

    Said Didu menilai hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan oligarki telah melampaui pengaruh tokoh nasional sekalipun.

    “Jusuf Kala aja nggak bisa (mengendalikan oligarki). Jusuf Kala seorang mantan presiden dua kali, mantan wakil presiden dua kali, tokoh Sulawesi Selatan dan dirampas tanahnya, dirampok tanahnya di Sulawesi Selatan dan yang melakukan adalah grup alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), yang melakukan koordinasi untuk melakukan penggusuran terhadap tanah tersebut,” ujar Said Didu.

    Secara terang-terangan, Said Didu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keterlibatan aparat dan institusi negara. 

    Said Didu pun menilai rakyat kini berada pada posisi yang sangat lemah.

    Ia menyebut tidak ada lagi ruang perlawanan bagi masyarakat, baik di sektor hutan, gunung, laut, hingga perkotaan.

    “Coba bayangkan artinya yang parah tuh nanti yang hijau (TNI), yang coklat (Polisi), yang ini semua sudah dikuasai juga oleh oligarki bisa diatur oleh oleh oligarki.”

    “Tidak ada namanya rakyat yang bisa melawan oligarki di mana pun di seluruh Indonesia, mulai dari hutan, gunung sampai laut sampai kota tidak ada lagi yang bisa melawan. Artinya Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedolatan hukum kepada oligarki,” kata Said Didu.

  • Kapolri Sebut Warga Patuhi Rayakan Malam Tahun Baru Tanpa Kembang Api
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Januari 2026

    Kapolri Sebut Warga Patuhi Rayakan Malam Tahun Baru Tanpa Kembang Api Nasional 1 Januari 2026

    Kapolri Sebut Warga Patuhi Rayakan Malam Tahun Baru Tanpa Kembang Api
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, tidak sedikit warga mematuhi imbauan tidak menyalakan kembang api pada malam perayaan Tahun Baru 2026.
    “Secara umum, sebagian besar masyarakat mematuhi untuk tidak melaksanakan kegiatan, khususnya dari pemerintah-pemerintah daerah terkait dengan penggunaan kembang api pada saat pergantian tahun,” kata Listyo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025) malam.
    Listyo menambahkan, banyak warga justru merayakan pergantian tahun dengan mengikuti kegiatan doa bersama.
    Meski demikian, perwira tinggi Polri bintang empat ini mengakui masih ada sejumlah stan di pinggir jalan.
    “Namun (stan tersebut) juga banyak kegiatan untuk hal-hal yang bersifat donasi dan sebagainya,” jelas dia.
    Dengan tidak menyalakan kembang api serta memilih mengikuti doa bersama dan penggalangan donasi, Listyo menilai masyarakat menunjukkan empati kepada warga yang terdampak bencana di Sumatera.
    “Tentunya terkait dengan potensi adanya cuaca ekstrem, kita tetap mengingatkan agar personel yang ada di wilayah untuk tetap berkolaborasi TNI, Polri, Basarnas, kemudian BNPB dan BMKG,” ujar dia.
    Koordinasi ini, menurut Listyo, sangat penting untuk melaksanakan langkah mitigasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angka Kecelakaan dan Kriminalitas Turun pada 2025

    Angka Kecelakaan dan Kriminalitas Turun pada 2025

    Jakarta

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan monitoring langsung pengamanan malam pergantian tahun baru 2026. Jenderal Sigit mengungkap jumlah kecelakaan sepanjang 2025 menurun dibanding 2024.

    Hal itu disampaikan Jenderal Sigit usai pemantauan langsung perayaan malam tahun baru 2026 di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025) malam. Hadir pula Menkopolkam Djamari Chaniago, Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

    “Secara umum tadi dilaporkan jumlah laka tahun ini dibandingkan tahun kemarin terjadi penurunan,” kata Jenderal Sigit.

    Dia menambahkan, angka kriminalitas juga menurun pada 2025. Jenderal Sigit berharap angka kriminalitas dan juga kecelakaan terus menurun.

    “Demikian juga kriminalitas juga sama, terjadi penurunan dan kita harapkan bisa terus kita jaga sampai dengan rangkaian operasi ini selesai,” jelasnya.

    “Terkait dengan potensi adanya cuaca ekstrem, kita tetap mengingatkan agar personil-personil yang ada di wilayah untuk tetap berkolaborasi, TNI, Polri, Basarnas, kemudian BNPB dan BMKG untuk melakukan langkah-langkah mitigasi,” ucapnya.

    “Apabila memang terjadi hal-hal yang kemudian perlu ada penanganan dan langkah-langkah evakuasi,” tambahnya.

    (whn/whn)