Tag: Lisdyarita

1.818 Honorer Ponorogo Terima SK PPPK, Pesan Plt Bupati: Ngopi Boleh, Asal Bukan Saat Jam Kerja

Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 1.818 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Terbitnya SK tersebut tidak hanya menjadi kabar bahagia, tetapi juga disertai pesan tegas dari Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita terkait disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutannya, Lisdyarita menegaskan bahwa perubahan status menjadi ASN harus dibarengi dengan perubahan sikap dan perilaku. Ia secara khusus menyoroti kebiasaan ngopi di warung saat jam dinas yang dinilai tidak mencerminkan profesionalisme ASN.

“ASN itu kerjanya harus disiplin dan profesional, sehingga mengurangi ngopi di warung di jam kerja. Kalau di luar jam kerja, monggo,” tegas Lisdyarita, Rabu (31/12/2025).

Menurut Lisdyarita, pesan tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengaku masih kerap menjumpai ASN yang berada di warung kopi pada pagi hari, tepatnya pada jam kerja, sebuah kebiasaan yang menurutnya harus segera diubah.

“Dulu-dulu saya kalau lewat warung jam 8 sampai jam 9 pagi, masih ada yang ngopi atau beli kopi di warung,” ungkapnya.

Ia menilai kebiasaan tersebut tidak boleh lagi terjadi, terlebih bagi ASN yang baru saja menerima SK PPPK Paruh Waktu. Status baru tersebut, kata Lisdyarita, menuntut standar perilaku dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Harapan saya, beli kopi silakan, tapi dibawa ke kantor. Jangan ada lagi yang nongkrong cantik di warung, apalagi di jam kerja,” ujarnya lugas.

Lisdyarita menekankan bahwa jam kerja adalah waktu bagi ASN untuk hadir di ruang kerja dan melayani masyarakat. Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu benar-benar berada di unit kerja masing-masing selama jam dinas, bukan hanya sekadar tercatat hadir secara administratif.

“Di jam kerja mereka harus ada di ruangannya. Kita harus menunjukkan bahwa hari ini lebih dari kemarin,” katanya.

Menurut Lisdyarita, disiplin waktu merupakan fondasi utama profesionalisme ASN. Tanpa disiplin, status ASN dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tanpa makna nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Lisdyarita juga mengingatkan agar SK PPPK Paruh Waktu tidak hanya disimpan rapi atau bahkan “disekolahkan”, tetapi dijadikan pengingat atas komitmen sebagai ASN. Ia menegaskan bahwa identitas ASN dalam SK harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai dari etos kerja hingga sikap melayani masyarakat.

“Biasanya ketika dapat SK langsung disekolahin. Harapan saya, jangan disekolahin. Teman-teman harus menerapkan sebagai ASN yang baik,” pesannya. [end/beq]

31/12/2025 15:08
BRB 2025 Ponorogo: Ketika PSHT Pusat Madiun Merajut Doa, Budaya, dan Persaudaraan

Ponorogo (beritajatim.com) – Alun-alun Ponorogo, Minggu (28/12/2025), tidak sekadar menjadi ruang publik. Ia menjelma menjadi hamparan doa, tempat ribuan warga Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun merajut persaudaraan dalam gelaran Bumi Reog Berdzikir (BRB) 2025. Berbalut busana hitam khas PSHT, ribuan peserta larut dalam lantunan zikir dan refleksi kebangsaan.

BRB tidak hanya menjadi agenda ritual tahunan. Ia tumbuh sebagai penanda bahwa spiritualitas, budaya, dan persaudaraan masih menemukan ruang bertemu di tengah ujian bangsa, mulai dari bencana alam hingga tantangan persatuan.

Hadir dalam kegiatan ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Pembina PSHT, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, yang menekankan bahwa kekuatan utama PSHT terletak pada nilai persaudaraan.

“Yang paling menonjol di PSHT adalah persaudaraan. Ini yang harus terus kita kuatkan,” kata Dudung.

Menurut Dudung, persaudaraan bukan sekadar jargon organisasi, melainkan fondasi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang lahir dari keberagaman.

“Indonesia lahir dari perbedaan dan disatukan oleh persaudaraan. PSHT harus hadir menjaga itu,” tegasnya.

Dalam suasana khidmat BRB 2025, Dudung juga mengajak seluruh warga PSHT Pusat Madiun menundukkan kepala, mengirimkan doa untuk para korban bencana di berbagai daerah, termasuk Sumatra dan Aceh. Pesan empati menjadi penekanan penting dalam sambutannya.

“Kita tidak boleh merasa paling berjasa. Semua saudara kita patut dibantu,” ujarnya.

Semangat menjaga marwah organisasi turut disampaikan Ketua Umum PSHT Pusat Madiun, Moerdjoko. Dia menegaskan bahwa BRB bukan sekadar agenda seremonial, melainkan cermin sikap PSHT sebagai bagian dari bangsa.

“BRB momentum luar biasa untuk mempererat persaudaraan dan menunjukkan PSHT peduli pada negara,” ucapnya.

Sebagai tuan rumah, Ketua PSHT Cabang Ponorogo Pusat Madiun, Komarudin, menyebut BRB 2025 sebagai pelaksanaan keenam, setelah sempat terhenti akibat pandemi. Dia menaruh harapan besar agar BRB terus menjadi ruang pemersatu.

“Kami berharap BRB membawa keberkahan, keguyuban, dan kerukunan,” katanya.

BRB 2025 mengusung tema “Mewujudkan Sinergitas Budaya dan Religi dalam Bingkai Persaudaraan”. Komarudin memastikan agenda ini akan kembali digelar pada 31 Desember 2026, dengan persiapan yang lebih matang.

“Kami mengajak warga PSHT mempersiapkan diri, baik mental maupun spiritual,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengapresiasi konsistensi PSHT dalam menjaga tradisi doa bersama di tengah berbagai bencana dan tantangan sosial.

“Meski berpanas-panasan, semangat kebersamaan luar biasa. Semoga membawa keberkahan bagi Ponorogo dan Indonesia,” pungkasnya.

Di bawah langit Ponorogo, BRB 2025 kembali menegaskan satu pesan, yakni ketika budaya dan religi disatukan oleh persaudaraan, doa tidak hanya menggema di udara, tetapi juga mengakar dalam kebersamaan. [end/aje]

29/12/2025 06:18
Empati Korban Bencana, Pemkab Ponorogo Batalkan Pesta Kembang Api Tahun Baru

Ponorogo (beritajatim.com) – Dentuman kembang api yang biasanya menandai detik-detik pergantian tahun dipastikan tak akan terdengar di langit Ponorogo pada malam Tahun Baru 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo resmi meniadakan pesta kembang api dan memilih konsep perayaan yang lebih sederhana. Hal itu pun selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus sebagai ekspresi empati kemanusiaan.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selain mengikuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan kepolisian tidak akan menerbitkan izin pesta kembang api pada malam puncak pergantian tahun, Pemkab Ponorogo juga menimbang situasi kebangsaan yang tengah berduka. Sejumlah wilayah di Sumatera dilaporkan terdampak bencana alam, dan hal itu menjadi pertimbangan moral pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita mengungkapkan bahwa semula pemerintah daerah sempat merencanakan pesta kembang api. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah melalui pertimbangan menyeluruh.

“Kami mohon maaf ya, memang rencana awal ada kembang api. Tapi kami tiadakan,” kata Lisdyarita, Minggu (28/12/2025).

Menurut Lisdyarita, kebijakan ini diambil bukan semata-mata karena larangan administratif, melainkan sebagai sikap empati terhadap sesama. Dia menilai, perayaan yang berlebihan tidak sejalan dengan suasana batin masyarakat di daerah lain, yang tengah menghadapi musibah.

“Dikarenakan berempati kepada saudara-saudara kita di Sumatera, maka kami memutuskan untuk tidak mengadakan kembang api,” katanya.

Meski demikian, Ponorogo tidak sepenuhnya meniadakan perayaan pergantian tahun. Pemkab Ponorogo tetap memfasilitasi kegiatan di sejumlah titik, namun dengan konsep yang lebih tenang dan sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada dentuman kembang api. Yang ada adalah perayaan secukupnya, dengan penekanan pada ketertiban dan kebersamaan.

“Tetap ada di tiga titik, tapi secara sederhana. Yakni di Telaga Ngebel, Alun-alun dan Monumen Reog. Tidak ada pesta kembang api dan lain-lain,” pungkasnya.

Langkah Pemkab Ponorogo ini sekaligus menjadi pesan bahwa perayaan Tahun Baru tidak selalu harus dirayakan dengan hingar-bingar. Dalam situasi tertentu, kesederhanaan justru menjadi bahasa empati yang paling jujur dan menyisakan ruang untuk refleksi, doa, dan solidaritas sebagai bangsa. (end/but)

28/12/2025 19:13
Gusti Purbaya Sambangi Ponorogo, Keraton Surakarta Jajaki Kerja Sama Pariwisata dan Investasi

Ponorogo (beritajatim.com) – Relasi historis antara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kabupaten Ponorogo kembali menemukan momentumnya. Ya, Sri Susuhunan Pakubuwono XIV Purboyo atau Gusti Purbaya melakukan lawatan ke Bumi Reog, membuka ruang dialog yang diarahkan pada penjajakan kerja sama pariwisata dan penguatan ekonomi daerah.

Bertempat di Rumah Dinas Pringgitan, kunjungan Gusti Purbaya bersama keluarga, sentana, dan abdi dalem Keraton Surakarta disambut langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo, Lisdyarita. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, sarat muatan silaturahmi sekaligus pembicaraan strategis lintas sektor.

Gusti Purbaya menegaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya menjaga dan merawat ikatan persaudaraan yang telah lama terjalin antara Keraton Surakarta dan Ponorogo. Hubungan historis itu, menurutnya, layak diterjemahkan dalam bentuk kolaborasi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Silaturahmi ini bagian dari persaudaraan yang sudah lama terjalin. Hubungan yang baik ini tidak boleh putus agar bisa terus melahirkan hal-hal positif, termasuk kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya usai kunjungan, Kamis (25/12/2025).

Gusti Purbaya juga mengingatkan bahwa relasi kedua wilayah pernah diwujudkan dalam kerja sama konkret, termasuk pada masa pandemi Covid-19. Modal sejarah tersebut dinilai cukup kuat untuk menjadi fondasi sinergi baru, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. “Karena itu, tidak ada salahnya jika kami dari Keraton Kasunanan melakukan lawatan silaturahmi ke Ponorogo,” imbuhnya.

Dari sisi pemerintah daerah, kunjungan Keraton Surakarta dipandang sebagai peluang strategis. Plt. Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah awal membuka pintu kolaborasi, yakni termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.

“Tadi sudah ada pembicaraan awal atau sounding-sounding. Ke depan, peluang kerja sama bisa diarahkan ke sektor peternakan, investasi, dan pengembangan pariwisata,” kata dia.

Pariwisata menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam dialog tersebut. Lisdyarita mengungkapkan, Pemkab Ponorogo melihat perlunya dukungan infrastruktur penunjang, termasuk keberadaan hotel berbintang. Hal itu penting untuk memperkuat daya tarik wisata dan mendongkrak minat investor. “Ada keinginan agar Ponorogo ke depan memiliki hotel berbintang. Ini penting untuk mendukung sektor pariwisata dan menarik investor,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Ponorogo juga menyiapkan potensi destinasi unggulan untuk diperkenalkan kepada Keraton Surakarta. Telaga Ngebel menjadi salah satu titik perhatian, mengingat kawasan tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara lebih profesional dan berkelanjutan. “Kami juga akan mengajak beliau ke Telaga Ngebel untuk melihat langsung potensi pariwisata yang dimiliki Ponorogo,” imbuhnya.

Penjajakan kerja sama ini dipastikan tidak berhenti pada pertemuan singkat tersebut. Lisdyarita menyebut, Pakubuwono XIV bahkan menyampaikan keinginan untuk melakukan kunjungan lanjutan dengan durasi yang lebih panjang agar pembahasan kerja sama dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah. “Beliau sebenarnya ingin menginap, namun karena agenda yang padat, kunjungan lanjutan akan dijadwalkan kemudian,” pungkasnya.

Lawatan Gusti Purbaya ke Ponorogo ini menandai babak baru relasi kultural yang berpotensi bertransformasi menjadi kolaborasi ekonomi. Dari silaturahmi, Ponorogo berharap lahir kerja sama pariwisata yang bukan hanya menggerakkan sektor usaha, tetapi juga menghidupkan identitas dan sejarah daerah. (end/kun)

25/12/2025 23:30
Nataru di Ponorogo, Polisi Siaga di Tiga Titik Rawan: Telaga Ngebel hingga Pusat Kota

Ponorogo (beritajatim.com) – Lonjakan aktivitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menyisakan satu pertanyaan klasik, yakni seberapa siap aparat menjaga keamanan dan kelancaran arus pergerakan warga. Di Ponorogo, jawaban atas kegelisahan itu disampaikan langsung dari lapangan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo menegaskan, pengamanan Nataru telah memfokuskan perhatian pada sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan dan kerawanan. Pemetaan ini dilakukan seiring prediksi meningkatnya volume kendaraan dan aktivitas masyarakat selama libur akhir tahun.

“Tiga lokasi itu menjadi atensi kami. Musim liburan biasanya identik dengan peningkatan volume kendaraan dan potensi kemacetan,” jelas AKBP Andin, Selasa (23/12/2025).

Tiga titik tersebut meliputi kawasan wisata Telaga Ngebel, rumah ibadah, serta pusat Kota Ponorogo. Ketiganya dinilai menjadi simpul utama pergerakan masyarakat selama perayaan Natal hingga pergantian tahun.

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, kepolisian telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan pemberlakuan sistem satu arah.

“Kita bersifat wait and see. Jika terjadi kepadatan, terutama di Telaga Ngebel, skema satu arah akan diberlakukan,” tandasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kapolres bersama Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita dan unsur Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pos terpadu dan pos pengamanan Nataru di Bumi Reog. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana pendukung pengamanan.

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan, pengecekan lapangan dilakukan di tujuh lokasi strategis, mulai dari pos terpadu, pos perbatasan antardaerah, kawasan wisata, hingga pos pengamanan rumah ibadah.

“Kita memastikan seluruh personel yang disiapkan, mulai dari Polri, TNI, Dishub, BPBD, dan instansi terkait lainnya, benar-benar siap dalam pengamanan Nataru,” ungkap Lisdyarita.

Perempuan yang akrab disapa Bunda Rita itu menekankan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat merupakan keniscayaan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Karena itu, kesiapsiagaan aparat menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kalau terjadi kemacetan atau keramaian, itu karena mobilitas masyarakat meningkat. Maka personel harus siap mengantisipasi,” tegasnya.

Peninjauan Forkopimda ini sekaligus menegaskan bahwa pengamanan Nataru di Ponorogo tidak dilakukan secara parsial. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar libur akhir tahun dapat berjalan aman, tertib, dan tetap nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. (end/kun)

23/12/2025 15:03
Sekolah Rakyat di Ponorogo Mulai Dibangun 2026, Lahan 5,7 Hektare Siap

Ponorogo (beritajatim.com) – Tahap krusial pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Ponorogo mulai memasuki fase penentuan.

Lahan seluas 5,7 hektare di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, dipastikan siap digunakan dan menjadi pijakan awal dimulainya pembangunan fisik sekolah yang ditargetkan mulai tahun depan.

Area yang berada di selatan Sirkuit Jurang Gandul itu sebelumnya berupa lahan sawah. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo telah menuntaskan aspek regulasi. Yakni dengan memastikan lokasi tersebut tidak termasuk dalam kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).Kepastian ini menjadi kunci agar proyek strategis bidang pendidikan tersebut dapat berjalan tanpa menabrak aturan tata ruang.

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengungkapkan bahwa terkait pembangunan Sekolah Rakyat, dirinya memastikan lokasi yang disiapkan telah melalui pemetaan dan kajian lintas sektor. Lahan 5,7 hektare tersebut secara resmi berada di luar kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Sehingga dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang dibiayai Pemerintah Pusat.

“Lokasi SR jadi di selatan sirkuit Jurang Gandul, sudah dipetakan bersama tim yang membidangi,” ungkap Lisdyarita, Senin (22/12/2025).

Dia menegaskan, Perda tentang PLP2B yang ditetapkan bersama DPRD, menjadi rujukan final dalam setiap pemanfaatan lahan di Ponorogo. Regulasi tersebut, kata dia, berfungsi menjaga agar alih fungsi lahan tidak dilakukan secara serampangan.

‘’Aturan ini mengikat sehingga harapan kami lahan pangan daerah bisa terjaga dan tidak sembarangan di alih fungsikan menjadi bangunan,’’ katanya.

Dengan status lahan yang dinyatakan bebas, Pemkab Ponorogo membuka jalan bagi masuknya anggaran dari APBN. Lisdyarita pun berharap proses pembangunan fisik Sekolah Rakyat bisa dimulai pada awal 2026, seiring rampungnya tahapan administrasi dan perencanaan teknis.

“Akan dibangun tahun depan, anggarannya dari pusat,” pungkasnya.

Dengan landasan regulasi yang sudah dikunci dan lokasi yang telah ditetapkan, pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo kini tinggal menunggu waktu. Jika sesuai rencana, tahun 2026 akan menjadi awal berdirinya bangunan pendidikan baru yang diharapkan memperluas akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. (end/ted)

22/12/2025 19:25
Di Bibir Sungai yang Terluka, Jurnalis di Ponorogo Menanam Pohon Harapan

Ponorogo (beritajatim.com) – Tanah di Dukuh Puyut, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, tidak lagi utuh. Bekas torehan alat berat membentuk tebing curam di bibir sungai. Saat hujan turun, air tak hanya mengalir, tapi bisa saja menggerus, dan itu perlahan tapi pasti.

Namun, kali ini suasana di lahan bekas tambang itu berubah. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Mataraman datang bukan membawa kamera untuk meliput bencana, melainkan bibit pohon untuk mencegahnya.

Mereka menanam ratusan bibit di tanah yang lama ditinggalkan tanpa reklamasi. Bukan lokasi sembarangan. Area ini merupakan sempadan sungai, wilayah yang secara aturan dilarang untuk ditambang. Namun pasirnya telah lama diambil, menyisakan lubang, tebing rawan longsor, dan kekhawatiran warga.

Ketua IJTI Korda Mataraman, Ahmad Subeki, menyebut kondisi tersebut sebagai potret penambangan yang berjalan tanpa kendali dan tanggung jawab.

“Ini bekas tambang, diambil pasirnya, dan ini sebenarnya lahan yang tidak boleh ditambang karena masuk sempadan sungai yang ternyata secara sepihak diambil oleh pelaku. Kita enggak tahu siapa pelakunya,” kata Ahmad Subeki, Kamis (18/12/2025).

Subeki menatap tebing sungai yang terus tergerus. Dia menyebut ancaman longsor bukan sekadar kemungkinan, melainkan risiko yang terus membesar seiring waktu. Jika tanah ini dibiarkan, bencana tinggal menunggu hujan berikutnya.

“Kalau ini diteruskan, itu longsor terus, dan di sana rumah. Itu mengancam perumahan. Kalau besar, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti di Aceh, ada bencana besar, longsor, dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita mulai menanam di sini,” tambah Subeki.

Di tengah aktivitas penanaman, Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, turut hadir. Dia menyambut baik inisiatif para jurnalis yang memilih bertindak lebih dulu sebelum bencana datang. Menurutnya, pemulihan lingkungan harus memberi manfaat jangka panjang bagi warga.

“Itu bisa tanaman buah. Nah, ketika tanaman buah, kalau panen kan bisa dinikmati masyarakat juga,” kata Lisdyarita.

Namun, dukungan itu disertai peringatan keras. Lisdyarita mengingatkan para penambang agar tidak memperlakukan alam seperti ladang bebas garap. Ada aturan, ada batas, dan ada konsekuensi hukum yang mengintai pelanggaran.

“Intinya kepada para penambang, harap berhati-hati karena jangan main asal menambang. Benar-benar dilihat lokasinya, jangan sampai nanti hubungannya dengan permasalahan hukum,” tegasnya.

Kekhawatiran Lisdyarita tak berhenti di Jenangan. Dirinya juga menyinggung wilayah Ngebel, kawasan wisata alam yang juga menyimpan banyak bekas tambang. Ketidakpastian kondisi tanah dan kedalaman telaga membuatnya waswas akan potensi bencana alam.

“Cuma yang saya takutkan yang di Ngebel itu, saya agak ngeri yang di Ngebel karena bekas tambang banyak itu. Karena di Ngebel ini kan kita ada telaga, di mana kalau itu ada terus pergerakan terus, takutnya kita kan sampai hari ini kedalaman dari Telaga Ngebel itu masih kurang lebih belum pastinya belum ada. Itu agak ditakutkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Ponorogo, Arso, menyebut Desa Plalangan dipilih karena tingkat kerawanannya tinggi. Tanah bekas tambang yang tidak direklamasi menjadi jalur rawan longsor setiap musim hujan. Dia pun menegaskan, kegiatan ini lahir dari kepedulian, bukan kepentingan.

“Jadi ini semua swadaya, teman-teman biayanya patungan, ada yang membawa nasi bungkus, ada yang membawa air mineral, dan bibit pun kita menyiapkan sendiri, tidak ada bantuan dari mana pun,” pungkas Arso.

Hari itu, bibit-bibit kecil ditanam di tanah yang pernah dirusak. Belum tentu semuanya tumbuh. Namun setidaknya, ada ikhtiar untuk menghentikan kerusakan sebelum berubah menjadi berita duka. Di bibir sungai yang terluka, para jurnalis menanam bukan hanya pohon, tetapi harapan agar alam diberi kesempatan pulih, dan manusia belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. (end/kun)

18/12/2025 17:57
UNESCO Tetapkan Reog Ponorogo Warisan Dunia, Sertifikat Diserahkan ke Lisdyarita

Ponorogo (beritajatim.com) – Babak baru pelestarian Reog Ponorogo. Setelah melalui proses panjang bertahun-tahun, UNESCO menetapkan Reog sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda Dunia. Penetapan itu ditegaskan melalui penyerahan sertifikat resmi kepada Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, dalam sebuah seremoni di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Sertifikat yang menjadi bukti pengakuan dunia terhadap Reog Ponorogo tersebut, kini disimpan secara khusus di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Momen itu pun menjadi catatan sejarah penting bagi Bumi Reog. Plt. Bupati Ponorogo Lisdyarita menegaskan bahwa keberhasilan tersebut lahir dari kerja panjang para seniman, pelestari, pengrawit, dan warga Ponorogo yang selama ini setia menjaga napas tradisi.

“Ini sebuah awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kami harus berupaya melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkannya bagi masyarakat,” kata Bunda Rita, sapaan akrabnya, ditulis Minggu (7/12/2025).

Dalam pandangan Bunda Rita, predikat ICH UNESCO bukan sekadar pengakuan internasional, tetapi juga mandat bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan Reog di tengah tantangan zaman. Dia menyadari bahwa tantangan ke depan tidak ringan, terutama menjelang 2026, ketika alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dipangkas hingga Rp261 miliar.

Meski ruang fiskal menyempit, Dia menegaskan diplomasi budaya tidak boleh terhenti. Reog Ponorogo harus tetap hadir di panggung internasional, sebagai identitas Ponorogo dan wajah kesenian Indonesia.

“Tugas kita berkeliling luar negeri mengenalkan seni reog ini, tetapi memang agak susah karena anggarannya tidak banyak,” katanya.

Untuk memperkuat regenerasi, Pemkab Ponorogo terus memperdalam pengajaran seni tradisi melalui muatan lokal (mulok) dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kebijakan tersebut menjadi jembatan penting agar anak-anak mengenal Reog sejak dini. Yakni mulai dari gerak, musik pengiring, hingga filosofi di balik setiap tokoh di dalamnya.

“Dalam mengembangkan budaya, kita mulai bersama dari anak-anak sampai tua,” tambah Bunda Rita.

Dengan sertifikat ICH UNESCO resmi berada di tangan Pemkab Ponorogo, langkah berikutnya adalah memastikan Reog tidak hanya diakui, tetapi juga terus hidup sebagai praktik budaya yang mengakar di masyarakat. Penguatan komunitas, peningkatan kapasitas seniman, serta diplomasi budaya lintas negara menjadi agenda berkelanjutan yang kini menjadi fokus Bunda Lisdyarita.

Reog Ponorogo akhirnya tidak hanya milik Ponorogo, tetapi telah menjadi warisan dunia. Dan melalui sertifikat yang diterimanya, Lisdyarita membawa pesan kuat bahwa perjalanan Reog di tingkat global baru saja dimulai. [end/aje]

07/12/2025 13:12
APBD Ponorogo 2026 Disetujui, Anggaran Rp2,2 Triliun Tanpa Pinjaman Daerah

Ponorogo (beritajatim.com) – Di tengah tekanan fiskal dan gagalnya rencana pinjaman daerah, rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2026, akhirnya resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (27/11/2025).

Ketukan palu di ruang paripurna menjadi penanda bahwa pemkab dan DPRD harus bekerja lebih keras menjaga prioritas pembangunan agar tetap berjalan. Sebab, total anggaran daerah tahun depan berada di angka Rp2,2 triliun.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan, setelah disepakati bersama, draf APBD tersebut segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses fasilitasi, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dia tak menampik bahwa kondisi fiskal Ponorogo tahun depan berada dalam tekanan. “Memang kondisi APBD 2026 mengalami pengurangan fiskal sekitar Rp261 miliar,” ungkapnya.

Menyempitnya ruang fiskal itu membuat DPRD dan Pemkab harus melakukan penataan ulang prioritas belanja. Meski begitu, Dwi Agus memastikan 3 sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap mendapat alokasi yang memadai.

Efisiensi dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci penyelamatan program pembangunan di sektor-sektor tersebut maupun sektor lain.

Keputusan rapat juga menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah ke Bank Jatim batal terealisasi. Sehingga Pemkab harus merumuskan siasat pendapatan yang lebih gesit agar proyek infrastruktur tidak terhambat.

“APBD akan dievaluasi oleh gubernur untuk memastikan prioritas pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan jembatan, agar tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan,” jelas Dwi Agus.

Lebih lanjut, Kang Wie sapaan Dwi Agus menyebut legislatif mendorong eksekutif menggali potensi PAD secara lebih agresif. Sejumlah sektor yang selama ini belum dimaksimalkan, bakal dibuka peluangnya pada 2026 demi menutupi kekurangan pembiayaan.

“Karena pinjaman gagal, kita cari cara lain dengan mengoptimalkan PAD. Sektor yang belum maksimal akan kita upayakan tahun depan,” ujarnya.

Di sisi lain, Plh. Bupati Ponorogo Lisdyarita menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap berpegang pada ketentuan pusat terkait postur anggaran. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,2 triliun, dengan fokus pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur.

“Meski anggaran tidak banyak, fokus tetap ke infrastruktur, terutama jalan. Semoga semua rencana yang sudah disusun bisa berjalan pada 2026 nanti,” tuturnya.

Dengan APBD yang kini resmi disahkan, tantangan selanjutnya bagi Pemkab dan DPRD adalah memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran, terutama untuk mengejar percepatan perbaikan jalan-jalan yang ditunggu-tunggu masyarakat. [end/suf]

27/11/2025 18:11
BPBD Ponorogo Ajukan BTT untuk Pembangunan Huntap Warga Terdampak Longsor

Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya pemulihan pascalongsor di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo mulai bergerak konkret. Instruksi Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita untuk merelokasi rumah Marjuni, warga yang huniannya rata tanah akibat longsor pada Rabu (19/11), langsung ditindaklanjuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun, memastikan proses relokasi dilakukan sepenuhnya di lokasi yang lebih aman dari ancaman bencana susulan. Pembangunan hunian tetap (huntap) diusulkan melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan kini memasuki tahap penyusunan detail engineering design (DED).

“Rumahnya nanti direlokasi di tanah keluarganya, beberapa kilometer dari lokasi yang terdampak longsor. Bukan rumah mewah tapi standar layak ditempati,” kata Masun, Selasa (25/11/2025).

BPBD Ponorogo menargetkan pekerjaan fisik dimulai awal Desember. Dengan desain standar BNPB, huntap ditarget rampung dalam waktu satu bulan. Relokasi ini menjadi langkah penting mengingat kawasan asal rumah Marjuni dinilai tak lagi aman untuk ditempati.

Selain relokasi rumah Marjuni, BPBD juga memberikan bantuan perbaikan kepada Jumirin, warga lain yang terdampak longsor. Tingkat kerusakan memang tidak separah rumah Marjuni, namun perbaikan tetap dilakukan demi menjamin keselamatan. “Bukit yang longsor ini, kami buat terasering agar tidak terjadi longsor lagi,” jelas Masun.

Pada Minggu (24/11), BPBD Ponorogo menetapkan hari itu sebagai tahap akhir pembersihan material longsor di Wagir Kidul. Akses jalan desa yang sebelumnya tertutup kini kembali normal. Tujuh kendaraan yang sempat tertimbun berhasil dievakuasi seluruhnya. BPBD Ponorogo juga menyiapkan langkah lanjutan berupa penghijauan di area terdampak. Program vegetasi penahan tanah tersebut akan dimulai tahun depan. “Awal tahun depan, akan kita lakukan penghijauan di lokasi longsor,” pungkasnya. (end/kun)

25/11/2025 19:25