Xcloud.id

Tag: Linda Thomas-Greenfield

  • DK PBB Setujui Resolusi Bantuan ke Jalur Gaza

    DK PBB Setujui Resolusi Bantuan ke Jalur Gaza

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak menyerukan resolusi penghentian gencatan senjata. Namun DK PBB menyetujui resolusi yang mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Dilansir CNN, Sabtu (23/12/2023) hal ini diambil setelah beberapa hari perundingan alot yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), DK PBB tidak juga menghasilkan resolusi yang menyerukan penghentian segera kekerasan di Gaza oleh Israel.

    Resolusi tersebut menyerukan “jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari untuk memungkinkan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan,” seperti dikutip CNN,

    Amerika Serikat dan Rusia abstain dalam pemungutan suara tersebut. Keduanya juga memutuskan untuk tidak menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap badan yang akan membatalkan resolusi tersebut.

    Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield memuji resolusi tersebut meski abstain dalam pemungutan suara.

    “Kami ingin sekali melihat kecaman terhadap Hamas,” kata seorang diplomat senior AS kepada CNN.

    “Kami tidak mengerti mengapa dewan tidak bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana kami bisa mencapai posisi kami saat ini. Namun pada akhirnya, itulah arti diplomasi,” tuturnya.

    (dwia/dwia)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gaza Bakal Hadapi Kelaparan Jika Perang Israel Vs Hamas Lanjut

    Gaza Bakal Hadapi Kelaparan Jika Perang Israel Vs Hamas Lanjut

    Gaza –

    Badan Pangan PBB mengatakan seperempat rumah tangga atau sekitar 500.000 orang menghadapi ‘kondisi bencana’ di Gaza, Palestina. Badan Pangan PBB mengatakan penduduk di wilayah tersebut, yang berjumlah sekitar 2,2 juta orang, menderita kekurangan pangan akut.

    “Tidak ada seorang pun di Gaza yang aman dari kelaparan,” kata Cindy McCain dari Program Pangan Dunia (WFP) PBB seperti dilansir BBC, Jumat (22/12/2023).

    “Akses kemanusiaan diperlukan saat ini agar pasokan dapat mengalir ke dan ke seluruh Gaza dan agar warga sipil dapat menerima bantuan penyelamatan nyawa dengan aman,” sambungnya.

    Laporan tersebut diterbitkan pada hari Kamis (21/12) oleh Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), yang merupakan badan PBB dengan fungsi menilai status ketahanan pangan di tempat-tempat yang terkena dampak konflik atau bencana alam.

    “Jumlah komoditas, termasuk makanan, yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza sebagian besar tidak mencukupi,” demikian isi pernyataan itu.

    Truk-truk memang telah membawa bantuan ke Gaza dari Mesir selama berminggu-minggu, namun WFP baru-baru ini memperkirakan bahwa hanya 10% dari makanan yang dibutuhkan saat ini sudah masuk ke wilayah tersebut. Pada hari Rabu, konvoi yang membawa bantuan dari Yordania menyeberang ke Gaza melalui Israel untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang.

    Sementara itu, Dewan Keamanan PBB sedang berusaha menyetujui pemungutan suara yang menyerukan lebih banyak bantuan untuk masuk ke Gaza. Pemungutan suara telah ditunda selama beberapa hari karena perdebatan soal isinya.

    Rancangan baru ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme untuk mempercepat bantuan, namun jelas bahwa hal itu akan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Israel. Pernyataan tersebut juga menyerukan agar semua rute yang tersedia digunakan untuk pengiriman tetapi tidak berupaya untuk segera mengakhiri pertempuran.

    Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menggambarkannya sebagai ‘resolusi sangat kuat yang didukung penuh oleh kelompok Arab’. Sementara itu, pertempuran di dalam dan sekitar Gaza terus berlanjut.

    Pihak berwenang Hamas pada hari Kamis menuduh Israel menyerang penyeberangan Rafah – menewaskan empat orang, termasuk direktur penyeberangan Kerem Shalom yang baru dibuka kembali. Militer Israel belum mengomentari insiden yang dilaporkan tersebut.

    Pembicaraan telah berlangsung di Mesir untuk mencapai gencatan senjata baru – serupa dengan jeda pertempuran selama seminggu bulan lalu yang menyebabkan para sandera dibebaskan. Namun pada hari Kamis, mereka mengalami kemunduran ketika Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui pembebasan beberapa sandera sebagai imbalan atas gencatan senjata parsial.

    Dikatakan bahwa kelompok-kelompok Palestina telah menolak prospek pembebasan lebih banyak sandera sampai Israel setuju untuk mengakhiri perang. Israel telah berulang kali menolak gencatan senjata permanen dengan Hamas, dan mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk menghancurkan kelompok tersebut.

    Lebih dari 240 sandera Israel ditangkap pada tanggal 7 Oktober ketika Hamas menerobos perimeter yang dijaga ketat dengan Israel, menewaskan 1.200 orang. Sebanyak 110 sandera dibebaskan dalam gencatan senjata bulan lalu.

    Awal pekan ini, Hamas mengatakan jumlah orang yang tewas di Gaza dalam 10 minggu pertempuran telah melampaui 20.000 orang.

    (haf/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan melontarkan pernyataan nyinyir di PBB dengan meminta para anggota mengontak Hamas jika mau resolusi soal gencatan senjata.

    Saat sidang Majelis Umum yang ditayangkan saluran Youtube PBB pada Rabu (13/12), Erdan terlihat mengangkat papan yang bertuliskan “untuk panggilan gencatan senjata: +970-599373765 bertanya kepada Yahya Sinwar (pemimpin Hamas).”

    “Ini adalah nomor telepon untuk kantor Hamas di Gaza,” ungkap Erdan dalam rekaman video akun Youtube Sidang Majelis Umum PBB.

    Pada sidang tersebut, Erdan menyatakan kekecewaan atas resolusi DK PBB yang tidak menyebutkan Hamas sama sekali.

    Resolusi ini hanya akan memperpanjang kematian dan kehancuran di regional.

    “Pada 6 Oktober, terjadi gencatan senjata dan itu dilanggar bukan oleh Israel, tetapi oleh 3.000 Nazi yang menginvasi kota, memperkosa perempuan, berperilaku buruk kepada bayi, membakar kehidupan keluarga dan dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil yang tidak bersalah,” kata Erdan

    “Dengan memberikan suara mendukung resolusi ini, Anda mendukung kelangsungan teror Jihadis dan penderitaan yang terus berlanjut bagi masyarakat Gaza,” imbuhnya.

    Erdan mempertanyakan tindakan negara-negara yang memperhatikan penduduk Yahudi di Israel dengan menyetujui gencatan senjata.

    Kesepakatan gencatan senjata yang berakhir pada 1 Desember juga dilanggar oleh Hamas dengan menolak membebaskan perempuan, sandera medis, dan melanjutkan penembakan roket ke Israel.

    Menurut Edan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada Hamas atas pelecehan yang dilakukan kepada perempuan Israel dan tindakannya memulai perang. Justru adanya resolusi semakin mendukung perbuatan terorisme Hamas.

    “Gencatan senjata berarti satu hal dan hanya satu hal, memastikan bertahannya Hamas, memastikan bertahannya genosida teroris yang berkomitmen untuk menolak pemilihan Israel dan Yahudi,” kata Erdan.

    Sidang Majelis umum ini dilaksanakan sehari sebelum pemungutan suara resolusi yang menghasilkan suara 153 negara mendukung, 10 menentang, dan 23 abstain.

    Duta Besar Mesir Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud mengatakan bahwa pengadopsian dan implementasi rancangan resolusi oleh Majelis Umum secara khusus menyerukan gencatan senjata untuk satu-satunya jaminan untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah.

    “Kekerasan harus dihentikan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyuarakan tuntutan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Kami memiliki satu prioritas tunggal – untuk menyelamatkan nyawa.” kata Presiden Majelis Umum Dennis Francis.

    Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut. Mereka mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut, namun tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemungutan suara terpisah.

    “Kami mendukung pernyataan satu suara untuk mengecam Hamas atas tindakan terorisnya pada tanggal 7 Oktober. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan dengan tegas bahwa membunuh bayi dan menembak mati orang tua di depan orang banyak? anak-anak mereka mengerikan, bahwa membakar rumah-rumah sementara keluarga berlindung di dalam dan menyandera warga sipil adalah hal yang menjijikkan?” ungkap Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kim Jong Un Pamer Satelit Intel Korut Bisa Foto Gedung Putih-Pentagon

    Kim Jong Un Pamer Satelit Intel Korut Bisa Foto Gedung Putih-Pentagon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un memamerkan satelit mata-mata negaranya yang berhasil mengobrit baru-baru ini bisa mengambil gambar fasilitas strategis Amerika Serikat.

    Kantor berita resmi Korut, KCNA, melaporkan satelit mata-mata tersebut menjadi “mata-mata dari langit” bagi Pyongyang. KCNA mengklaim sejauh ini satelit itu sudah mengambil sejumlah gambar mulai dari situs-situs utama militer Amerika Serikat dan Korea Selatan, dua musuh utama Korut.

    Gambar-gambar tersebut diambil pada Jumat (24/11) pagi waktu setempat, dari pukul 10.15 hingga 10.27. KCNA lalu merinci citra yang diambil meliputi wilayah Seoul, Osan, Pyeongtaek, Mokpo, dan Gunsan.

    KCNA juga mengklaim satelit bernama Malligyong-1 tersebut berhasil mengambil gambar Gedung Putih hingga Ibu Kota Roma di Italia.

    KCNA melaporkan pada Senin (27/11), satelit mata-mata Korut berhasil mengambil gambar Gedung Putih hingga Kementerian Pertahanan AS lebih detail lagi. Media corong pemerintah itu juga menuturkan Kim Jong UN sedang menganalisis dan meninjau foto-foto hasil satelit tersebut.

    KCNA juga mengklaim Kim Jong Un sedang menghitung beberapa kapal induk di pangkalan militer dan galangan kapal di negara bagian tetangga Virginia, AS, dari hasil citra satelit tersebut.

    Sementara itu, Duta Besar Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kim Song hadir di markas Dewan Keamanan untuk membela peluncuran satelit mata-mata Malligyong-1 itu.

    “Tidak ada negara lain di dunia yang berada dalam situasi keamanan yang sama kritis seperti DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea),” kata Kim Song, seperti diberitakan AFP, Senin (28/11).

    Kim Song mengklaim Amerika Serikat mengancam untuk menyerang Korea Utara menggunakan senjata nuklir. Sehingga, ia membela Pyongyang untuk memiliki senjata yang sama dengan Negeri Paman Sam.

    “Salah satu pihak yang berperang, Amerika Serikat, mengancam kami dengan senjata nuklir,” klaimnya.

    “Merupakan hak yang sah bagi DPRK sebagai pihak yang berperang untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, dan memiliki sistem senjata yang setara dengan yang dimiliki atau sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat,” sambung Song.

    Namun, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield tidak menerima pernyataan Korea Utara yang mengatakan peluncuran satelit mata-mata itu merupakan bentuk “hak untuk membela diri” Pyongyang.

    Selain itu, Thomas-Greenfield juga menjelaskan negaranya dan Korea Selatan hanya sekadar melakukan latihan rutin tehadap satelitnya.

    “Kami sengaja mengurangi risiko dan mengupayakan transparansi dengan mengumumkan latihan tersebut terlebih dahulu, termasuk tanggal dan kegiatannya. Tidak seperti DPRK,” sindirnya.

    Korea Utara sebelumnya telah menempatkan satelit mata-mata pertama yang diberi nama Malligyong-1, yang diluncurkan dengan roket pendorong baru Chollima-1 pada Selasa (21/11) lalu. Roket yang membawa satelit tersebut diluncurkan ke arah selatan dan diyakini telah melewati prefektur Okinawa di Jepang.

    Korsel juga buka suara dan menganggap peluncuran ini sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi PBB.

    Selain itu, Korsel juga menangguhkan sebagian perjanjian dengan Korut yang membatasi kegiatan pengintaian dan pengawasan di sepanjang zona demiliterisasi (DMZ).

    Namun, negara-negara itu tak bisa memastikan apakah satelit tersebut berhasil mencapai orbit.

    (pra/pra)

  • Rusia-China Veto Draf AS Soal Gaza, Dewan Keamanan PBB Gagal Lagi!

    Rusia-China Veto Draf AS Soal Gaza, Dewan Keamanan PBB Gagal Lagi!

    Jakarta –

    Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengambil tindakan terkait perang Israel-Hamas. Rusia dan China memveto draf resolusi yang dipimpin Amerika Serikat, sementara draf resolusi yang dipimpin oleh Rusia tidak mendapat cukup dukungan.

    Amerika Serikat, pendukung setia Israel yang menggunakan hak vetonya pekan lalu, mengajukan sebuah resolusi yang akan mendukung “jeda kemanusiaan” untuk membiarkan bantuan masuk ke Jalur Gaza dan mendukung hak “semua negara” untuk membela diri dalam batas-batas hukum internasional.

    Rancangan resolusi yang diajukan AS itu tidak menyerukan gencatan senjata penuh. Rusia mengajukan proposalnya sendiri yang mengupayakan “gencatan senjata kemanusiaan yang segera, berlangsung lama, dan dihormati sepenuhnya, dan mengutuk semua kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil.”

    Sepuluh negara mendukung draf resolusi AS, tetapi Rusia dan China menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan resolusi tersebut. Uni Emirat Arab, yang hubungannya dengan Israel telah menghangat sejak normalisasi pada tahun 2020, juga menolaknya, sementara dua negara lainnya, Brasil dan Mozambik, abstain.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apa pun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dikutip kantor berita AFP, Kamis (26/10/2023).

    “Dokumen yang sangat dipolitisasi ini jelas mempunyai satu tujuan – bukan untuk menyelamatkan warga sipil namun untuk menopang posisi politik AS di kawasan,” ujarnya mengenai draf resolusi AS yang diveto Rusia.

    Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, bersikeras bahwa Amerika Serikat telah menerima masukan dari negara-negara lain sejak vetonya pekan lalu.