Xcloud.id

Tag: Lili Romli

  • PDI-P Jateng Harus Langsung Terjun Ke Rakyat, Jika Ingin Pertahankan Kandang Banteng

    PDI-P Jateng Harus Langsung Terjun Ke Rakyat, Jika Ingin Pertahankan Kandang Banteng

    PDI-P Jateng Harus Langsung Terjun Ke Rakyat, Jika Ingin Pertahankan Kandang Banteng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepengurusan baru PDI-P Jawa Tengah (Jateng) yang didominasi oleh kader muda harus langsung bergerak dan melakukan konsolidasi ke akar rumput.
    Langkah itu perlu segera dilakukan apabila
    PDI-P
    ingin tetap mempertahankan
    Jateng
    sebagai “Kadang Banteng” pada Pemilu mendatang.
    “Saya kira ya harus langsung terjun melakukan konsolidasi ke akar rumput, jika ingin agar Jateng tetap menjadi kandang Banteng,” ujar peneliti senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (28/12/2025).
    Menurut Lili, langkah cepat perlu segera diambil oleh PDI-P, jika tidak ingin massa di akar rumput wilayah Jateng diambil atau berpindah pilihan ke partai lain.
    Sebab, Lili meyakini bahwa regenerasi kepengurusan untuk bisa menggaet pemilihan muda yang akan mendominasi Pemilu mendatang.
    “Kalau tidak langsung terjun, massa di akar rumput bisa diambil atau pindah ke partai lain. Jika tidak ada konsolidasi, Jateng bisa tidak lagi sebagai Kandang Banteng,” kata Lili.
    Lili sebelumnya menyampaikan bahwa langkah regenerasi kepengurusan di Jateng yang dilakukan oleh PDI-P sangat tepat.
    Dia pun meyakini para pengurus baru tersebut akan memahami karakteristik pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) mendatang yang akan didominasi oleh kawula muda.
    “Saya kira ya, regenerasi kepengurusan di PDI-P tersebut sudah tepat dan bahkan suatu keharusan. Saatnya anak-anak muda yang tampil memimpin partai, bukan lagi generasi tua,” ujar Lili.
    “Era sekarang adalah eranya anak-anak muda yang harus tampil dan memimpin partai. Ini karena, nanti pada Pemilu 2029, mayoritas pemilih adalah anak-anak muda,” sambungnya.
    Diberitakan sebelumnya, regenerasi politik muda mewarnai terbentuknya kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah (Jateng) hasil konferensi daerah (konferda) dan konferensi cabang (konfercab) serentak yang digelar di Semarang, Sabtu (27/12/2025).
    Setelah mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030.
    Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025). Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
    “Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
    Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
    “Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjut Dolfie.
    Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
    “Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
    Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
    “Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambah Dolfie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo-Gibran Baru Setahun, Koalisi Permanen Dianggap Terlalu Dini Dibahas

    Prabowo-Gibran Baru Setahun, Koalisi Permanen Dianggap Terlalu Dini Dibahas

    Prabowo-Gibran Baru Setahun, Koalisi Permanen Dianggap Terlalu Dini Dibahas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, pembahasan mengenai koalisi permanen untuk pemilihan presiden masih terlalu dini.
    Sebab, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru berjalan sekitar satu tahun.
    Selain itu, agenda pemilihan umum masih cukup jauh.
    “Saya kira ya masih terlalu dini sekali sudah bicara tentang pilpres, tentang politik praktis padahal pemilu masih jauh. Pemerintah baru berjalan satu tahunan, rakyat sudah diajak bicara politik praktis,” ujar Lili kepada Kompas.com, Selasa (23/12/2025).
    Menurut Lili, pembahasan
    koalisi permanen
    juga belum memiliki landasan hukum yang jelas.
    Pasalnya, Revisi Undang-Undang Pemilu sebagai dasar penyelenggaraan
    pemilihan presiden
    belum dibahas.
    “Begitu juga dengan UU Pemilu sebagai landasan hukum pilpres belum dibahas dan direvisi,” kata dia.
    Meskipun begitu, Lili berpandangan bahwa keinginan
    Golkar
    untuk mewujudkan koalisi permanen tidak lepas dari kalkulasi politik dan kepentingan elite partai.
    Keinginan tersebut, kata Lili, bisa saja didorong oleh keyakinan terhadap kekuatan politik Prabowo pada Pilpres 2029, dan kekhawatiran akan ditinggalkan dalam peta koalisi ke depan.
    “Tentu saja (bisa keduanya), Golkar sebagai partai dan Pak Bahlil sebagai politisi, berbicara tentang hal tersebut tidak lepas dari hitung-hitungan politik dan kepentingan politik, baik untuk Golkar itu sendiri maupun untuk pak Bahlil,” pungkas Lili.
    Diberitakan sebelumnya, Golkar mengusulkan pembentukan koalisi permanen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Usulan tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
    “Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” demikian bunyi siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
    Golkar menyebut, koalisi permanen tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenangkan pemilihan presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
    Selain itu, Rapimnas Golkar juga mengusulkan agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Usulan tersebut disebut sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
    Terkait penyelenggaraan pemilu, Golkar juga merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka melalui pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, serta tata kelola guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Duga Sosok “J” Masih Ragu Masuk PSI sehingga Masih Dirahasiakan Nasional 10 Oktober 2025

    Pengamat Duga Sosok “J” Masih Ragu Masuk PSI sehingga Masih Dirahasiakan Nasional 10 Oktober 2025

    Pengamat Duga Sosok “J” Masih Ragu Masuk PSI sehingga Masih Dirahasiakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga kini masih merahasiakan sosok “J” yang disebut-sebut bergabung sebagai Ketua Dewan Pembina partai tersebut.
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, alasan sosok “J” belum juga diperkenalkan ke publik bisa berkaitan dengan kalkulasi politik pribadi.
    “Saya sendiri melihat ini mungkin bagian dari strategi politik dari PSI, atau mungkin Mr. J itu sendiri masih kalkulasi politik, masih menghitung untung-ruginya ketika masuk dalam PSI,” ujar Lili, saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Lili, figur tersebut kemungkinan masih menimbang konsekuensi politik jika resmi bergabung dengan PSI dan masuk struktur kepengurusan partai.
    Hitung-hitungan politik tersebut, lanjut Lili, bisa mencakup kekhawatiran soal pengaruh dan dukungan publik terhadap sosok J sendiri.
    “Bisa jadi Mr. J masih berpikir, apakah ketika masuk dalam PSI, para pendukungnya akan ikut serta atau justru meninggalkannya karena dia sudah menjadi milik partai tertentu, tidak lagi milik semua,” tutur Lili.
    Selain itu, kata Lili, sosok “J” mungkin juga tengah menakar apakah keterlibatannya akan berdampak positif terhadap perkembangan PSI.
    “Hitung-hitungan politiknya bisa jadi ketika masuk PSI, apakah nanti bisa membesarkan partai tersebut. Jika tidak bisa membesarkan partai, tentu bisa kehilangan pengaruh,” ucap Lili.
    Meski begitu, Lili tak menutup kemungkinan bahwa langkah PSI menunda-nunda pengumuman sosok “J” adalah strategi politik partai.
    Dengan membiarkan identitas tokoh tersebut tetap misterius, PSI berharap bisa terus berada dalam sorotan dan perhatian publik.
    “Dikatakan sebagai strategi politik, dengan belum diumumkannya Mr. J tersebut, agar PSI selalu dalam radar pemberitaan. Publik jadi terus menanti sosok Mr. J dan partai bisa menunggu respons publik, apakah positif atau negatif,” kata Lili.
    Lili menekankan, sulit mengenyampingkan anggapan bahwa langkah PSI merahasiakan sosok J adalah bagian dari strategi publikasi politik partai.
    Sebab, permohonan legalitas kepengurusan ke Kementerian Hukum umumnya dilakukan partai dengan melampirkan nama kepengurusan secara lengkap, termasuk untuk posisi ketua dewan pembina.
    “Biasanya ketika sebuah partai melaporkan kepengurusan kepada Menkum untuk mendapatkan legalitas, nama pengurusnya sudah lengkap, termasuk jika melaporkan ketua dewan pembinanya. Akan tetapi PSI masih merahasiakannya dan masih menjadi teka-teki atau misterius,” tutur Lili.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan dan lambang PSI pada Jumat (10/9/2025).
    “Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum baik menyangkut soal anggaran dasar, kemudian lambang partai, dan juga susunan kepengurusan kepada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia,” kata Supratman, di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.
    Supratman mengatakan, pengajuan kepengurusan PSI diterima pada Kamis (9/10/2025) dan langsung ditandatangani malam harinya.
    “Karena itu, sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian, termasuk di dalamnya partai politik,” ujar dia.
    Namun, Supratman enggan memastikan siapa sosok “J” yang disebut sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
    “Tapi, ada Pak Kaesang sama Pak Sekjen. Yang lainnya nanti silakan tanyakan kepada Sekjen PSI,” tutur dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyampaikan terima kasih atas diterbitkannya SK tersebut.
    Dia menjelaskan, pihaknya memasukkan data kepengurusan melalui sistem daring OSS Kemenkumham pada Kamis malam, dan keesokan paginya SK langsung diterbitkan.
    “Ternyata malam hari sudah ditelepon, malam hari kemarin berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK kepengurusan, ADRT dan sebagainya,” kata Raja Juli.
    Kendati demikian, Raja Juli tetap belum bersedia mengungkap siapa sosok “J” yang dimaksud.
    “Nanti saya buka ya. Saya buka dan nanti Mas Ketum yang akan umumkan ke publik,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya.
    Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Menurut Syarif, pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai menjelang pukul 15.00 WIB.
    Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
    Kendati demikian, isi pertemuan empat mata di Kertanegara masih menjadi tanda tanya publik.
    Peneliti senior bidang politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa tidak adanya keterangan resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar.
    “Kita hanya bisa berspekulasi karena tidak ada konfirmasi pers yang menjelaskan isi dari pertemuan tersebut,” kata Lili kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025) malam.
    Lili Romli berpandangan, untuk pertemuan kali ini, pihak Jokowi-lah yang memungkinkan memiliki motif atau kepentingan tertentu.
    Sebab, Jokowi-lah yang datang berkunjung dan menemui Prabowo.
    “Jika ini yang terindikasi, kepentingan itu bisa beberapa kemungkinan,” ujar Lili.
    Dia kemudian memaparkan empat kemungkinan motif di balik pertemuan tersebut.
    Pertama, berkaitan dengan struktur kepengurusan PSI karena Prabowo hadir langsung dalam kongres partai tersebut.
    “Kedua, terkait gempuran terhadap Jokowi dan keluarganya, mulai dari persoalan ijazah Jokowi, ijazah SMA Gibran, sampai isu pemakzulan Gibran,” kata Lili.
    Selain itu, lanjut Lili, Jokowi bisa saja ingin membicarakan posisi orang-orang dekatnya yang baru-baru ini terkena
    reshuffle
    kabinet.
    Sebut saja Budi Arie Setiadi, pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi, yang didepak dari posisi Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih.
    “Ketiga, terkait dengan orang-orang yang ditengarai dekat dengan Jokowi yang di-
    reshuffle
    dari kabinet dan yang masih di dalam kabinet,” tutur Lili.
    Terakhir, Lili menyebut Jokowi mungkin juga ingin menyampaikan dukungan terhadap wacana dua periode pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
    Meski begitu, Lili menekankan bahwa dampak politik dari pertemuan tersebut bergantung pada cara publik menafsirkan.
    “Jika dimaknai oleh publik seperti yang disampaikan oleh Mensesneg dalam rangka masalah kebangsaan, tentu hal yang baik dan positif,” ungkap Lili.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai isi pertemuan itu.
    Ia menyebutkan, Prabowo dan Jokowi bertemu secara empat mata dan membicarakan berbagai hal.
    “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut terjadi karena kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta.
    Biasanya, kata dia, jika Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, dia yang mendatangi kediaman Jokowi.
    “Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang,” ungkapnya.
    Selain silaturahmi, Prasetyo menyebutkan bahwa perbincangan keduanya juga menyinggung berbagai persoalan kebangsaan.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” kata dia.
    Dia menambahkan, pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan berjalan dalam suasana hangat. “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” ucap Prasetyo.
    Pertemuan ini menjadi momen pertama keduanya setelah terakhir kali bertemu dalam upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Agustus 2025.
    Sebelumnya, pada Minggu (20/7/2025) malam, Prabowo juga sempat menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.
    Saat itu, Presiden Prabowo datang ke Solo untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Sebelum menuju lokasi acara, dia terlebih dahulu bersilaturahmi ke rumah Jokowi.
    Usai acara kongres, Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat makan malam bersama di warung Bakmi Jowo Bu Citro 1 Solo.
    Pertemuan informal itu berlangsung sekitar satu jam dan memperlihatkan keakraban antara ketiganya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Habis itu Gibran Tidak Salami AHY

    Habis itu Gibran Tidak Salami AHY

    GELORA.CO – Dalam podcast yang dilakukan oleh Connie Rahakundini Bakrie atau Connie Bakrie menjawab pertanyaan kenapa Gibran tak salami AHY di ajang Upacara Gelar Pasukan Operasional dan kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan di Bandung 10 Agustus 2025.

    Selain AYH dalam kesempatan itu diketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak menyalami 3 Menteri lainnya, di antaranya Zulhas, Bahlil dan Muhaimin.

    Menurut Connie Bakrie, hal tersebut tak lepas dari sikap dari Solo yang ditujukan pada sikap Joko Widodo yang tidak suka dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI.

    Dalam podcast bersama Hendri Satrio selaku pengamat politik dalam akun youtube @Hendri Satrio Official, Connie menyampaikan jika dirinya semat bertemu dengan salah satu Ketua Umum salah satu partai.

    “Gua barusan ketemu dengan salah satu Ketua Umum salah satu partai yang baru dipanggil oleh Jokowi dan dia bilang saya tidak suka dengan Agus Harimurti Yudhoyono,” terangnya.

    “Solo tidak suka dengan Agus Harimurti Yudhoyono, kenapa ni,” jelas Connie.

    Connie menyampaikan jika setelah itu AHY tidak disalami oleh Gibran.

    “Jadi di dunia ini enggak ada yang kebetulan,” ungkapnya.

    Connie sendiri mengakui jika dirinya menginginkan adanya pergantian Wapres yang saat ini dijabat oleh Gibran.

    Menurut Connie hal ini tak lepas dari awal pencalonan Gibran yang dianggap terdapat berbagai kejanggalan.

    “Kalau sekarang anak muda yang pantas menjadi Wapres hanya ada dua, satunya adalah AHY dan satunya lagi dari PDI P,” paparnya.

    Sedangkan Profesor Lili Romli selaku pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan ada dua kemungkinan terkait sikap Gibran yang tidak menyalami para menteri tersebut.

    Menurut Lili ada 2 kemungkinan tidak ada salaman Gibran dengan para menteri tersebut.

    “Pertama tidak sengaja karena fokus salaman dengan Pak Dasco dan Jaksa Agung sehingga lupa salaman dengan yang lain. Atau memang sengaja tidak mau salaman dengan para menteri,” paparnya.

    Lili juga mengungkapkan jika hal sikap ini bisa dimaknai dari dua sudut pandang politik.

    “Pertama, wapres menempatkan diri sebagai atasan sehingga tidak harus salaman dengan bawahan,” terangnya.

    Harusnya para menteri dengan datang menyambut wapres, jika seperti ini masih kental sikap feodalisme, suatu sikap dan laku yang tidak baik dalam era modern seperti ini”.

    “Kedua, menggap para menteri tersebut dianggap sebagai rival politiknya,” ungkap Lili.

    “Seperti diketahui AHY pernah disebut oleh Pak Prabowo berpeluang untuk maju pada 2029 dan kerap mendapat tugas kenegaraan dari presiden. Hubungan sesama orang tuanya juga tampak ada rivalitas,” sambungnya.

  • PDI-P Jateng Harus Langsung Terjun Ke Rakyat, Jika Ingin Pertahankan Kandang Banteng

    3 Pramono Anung, Andi Widjajanto, atau Bambang Pacul Dinilai Berpeluang Jadi Sekjen PDIP Nasional

    Pramono Anung, Andi Widjajanto, atau Bambang Pacul Dinilai Berpeluang Jadi Sekjen PDIP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Trias Politica, Agung Baskoro menilai ada sejumlah nama yang berpeluang ditunjuk Megawati Soekarnoputri menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Beberapa di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
    “Misal Mas Pram pernah jadi sekjen dan diterima semua faksi di internal-eksternal. Sementara Mas Bas dan Mas Utut juga punya jam terbang dan pas dengan karakter penyeimbang yang dilakonkan PDI-P,” ujar Agung, Rabu (13/8/2025).
    Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyinggung nama Andi Widjajanto yang berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal PDI-P.
    Andi Widjajanto yang merupakan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dinilai sebagai sosok loyalis Megawati.
    “Pak Andi juga loyalis Ibu Megawati. Saat ada konflik PDI-P dengan Pak Jokowi, Pak Andi memilih mundur dari jabatan dan berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi,” ujar Lili.
    Ia menilai ada satu syarat yang harus terpenuhi sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P, yakni keeratan antara sosok tersebut dengan Megawati.
    Sosok Sekretaris Jenderal juga harus mampu menjadi jembatan antara PDI-P dengan partai politik lain.
    “Untuk kasus PDI-P, memang tidak mudah mencari Sekjen yang tepat. Sosok itu harus memiliki chemistry dengan Ibu Megawati, tapi juga bisa membangun komunikasi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati,” ujar Lili.
    Diketahui, posisi Sekretaris Jenderal PDI-P masih menjadi misteri, meski kini diisi oleh Megawati Soekarnoputri yang merangkap sebagai ketua umum.
    Sekretaris Jenderal PDI-P sudah tak lagi diisi Hasto Kristiyanto, yang sudah mengemban jabatan tersebut selama dua periode.
    Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani pun angkat bicara soal itu dan menyebut adanya kejutan soal sosok yang akan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal partai berlambang kepala banteng itu.
    “Ya yang pertama pasti akan ada kejutan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
    Kendati demikian, Ketua DPR itu enggan mengungkap siapa kader yang ditunjuk Megawati sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P periode 2025-230.
    “Kita tunggu saja kejutannya,” ujar Puan.
    Sebagai informasi, PDI-P menetapkan kembali Megawati sebagai ketua umum untuk periode 2025-2030 dalam Kongres VI di Bali.
    Namun kali ini ada yang menarik, ketika Megawati juga rangkap jabatan untuk mengisi posisi Sekretaris Jenderal PDI-P.
    Hasto yang sudah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P sejak 2015 hingga 2025 tidak masuk dalam struktur kepengurusan DPP PDI-P periode 2025-2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
    Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
    Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
    tokoh eksternal
    ke lingkar kepemimpinan.
    Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
    “Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).
     
    Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
    Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
    “Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
    presidential threshold
    dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
    “Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
    Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
    Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
    Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
    “Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
    Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
    Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
    “Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
    PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
    Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
    Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
    “Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
    Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…

    Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…

    Presiden Prabowo Subianto. Foto: YT Setpres

    Ada deklarasi Prabowo Pilpres 2029, Demokrat: Kerja dulu…
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 05 Mei 2025 – 15:01 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrat menilai masih terlalu dini membicarakan deklarasi Capres 2029. Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat  Andi Mallarangeng, menilai sebaiknya parpol-parpol utamanya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, fokus bekerja mensukseskan program-program pemerintah.

    “Ini terlalu cepat. Baru berapa bulan kan. Sekarang kita fokus kerja, itu perintah Pak Prabowo sendiri. Kita pastikan pemerintahan Presiden Prabowo berhasil sukses, kami ada didalamnya, membantu beliau mewujudkan berbagai macam program besar itu,” papar Andi kepada Radio Elshinta, Senin (5/5/2025).

    Andi menilai deklarasi tersebut merupakan urusan internal partai masing-masing. Mantan Menpora ini menilai diskursus pencapresan 2029 kurang relevan untuk saat ini.

    “Kalau saya ya itu masing-masing partai lah. Ada siklusnya pemilu itu. Ada siklusnya kita memilih pemimpin. Kita sudah memilih pemimpin, baru selesai. Siklusnya lagi baru 2029. Ada waktunya nanti. Ini belum musim pemilu. Sekarang fokus kerja dulu”. Ujar Andi

    Sementara itu Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Prof. Lili Romli menilai, diskursus pencapresan 2029 masih prematur dan tidak produktif. Romli menilai sebaiknya parpol-parpol fokus dengan agenda politik yang lebih mendesak, di antaranya menindaklanjuti putusan MK di UU Pemilu.

    “Janganlah dulu melakukan deklarasi-deklarasi. Yang urgen itu kan UU Pemilu, banyak putusan-putusan MK, salah satu yang krusial ambang batas parlemen. Itu kan disuruh ditinjau kembali oleh MK. Kedua, ambang batas pencalonan Presiden sudah dihilangkan. Bagaimana mekanismenya, untuk hak-hak partai. Apakah perlu diatur kembali atau otomatis peserta pemilu yang lama atau baru berhak mencalonkan presiden,” papar Romli

    Diketahui sejumlah elit parpol sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029. Deklarasi itu menjadi polemik dan menuai respon beragam.
     

    Penulis: Anton R/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi

    Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi

    Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk kembali maju pada
    Pilpres 2029
    .
    Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menduga, keputusan cepat tersebut diambil karena parpol belum memiliki kandidat lain yang potensial untuk didukung pada pemilu mendatang.
    “Ada kemungkinan partai-partai tersebut mengusung Pak Prabowo karena tidak punya kandidat yang layak untuk menjadi capres di satu sisi,” ujar Lili saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Selain itu, lanjut Lili, parpol yang kini sudah mendeklarasikan dukungannya juga berharap mendapatkan
    efek ekor jas
    dari popularitas Prabowo saat ini.
    Sebab, parpol tersebut merasa peluang Prabowo menang akan jauh lebih besar dan mudah, mengingat statusnya sebagai petahana.
    “Di sisi lain, untuk mendapatkan efek ekor jas dari popularitas Pak Prabowo. Sebagai petahana pasti populer dan tinggi peluang untuk menang. Atas dasar itu, daripada kalah, mereka memutuskan untuk mencalonkan Prabowo kembali,” ungkap Lili.
    “Selain itu juga, mereka akan mendapat poin plus sebagai mitra koalisi yang komit dan loyal,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
    Pada 20 April 2025, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahkan, pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres).
    Tetapi, dengan syarat, PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
    Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada Kamis (1/5/2025) malam.
    Menurutnya, Golkar tak sekadar memberikan sinyal dukungan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode.
    “Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai,” ujar Bahlil, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.
    “Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa, kita bicarakan, enggak ada masalah,” sambung dia.
    Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
    “Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Cak Imin pada 23 April 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Oleh karena itu, Cak Imin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029, meski kini telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029? Nasional 23 April 2025

    Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029? Nasional 23 April 2025

    Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    menjadi perbincangan publik setelah mengunggah video monolog yang membahas isu kekinian lewat akun media sosial YouTube pribadinya.
    Dilihat dari akun YouTube @GibranTV, setidaknya Gibran sudah dua kali membuat video monolog.
    Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
    Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Dia juga menyinggung, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    Menurut Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    “Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” kata Gibran dalam video tersebut.
    Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibrang mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U17.
    Bukan hanya diunggah di media sosial YouTube, Gibran juga mengunggahnya di akun media sosial Instagram pribadinya @gibran_rakabuming.
    Langkah Gibran yang tiba-tiba membuat dua video dengan tema populis lantas mengundang pertanyaan, terlebih Gibran merupakan sosok yang jarang tampil dan berbicara di muka publik meski sudah 6 bulan menjabat wakil presiden.
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah
    Adi Prayitno
    berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
    “Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di
    spotlight
    yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi saat dihubungi, Selasa (2/4/2025).
    “Makanya Gibran itu sudah mulai aktif memberikan
    statement-statement
    politik,” imbuh dia.
    Menurut Adi, hal yang dilakukan oleh Gibran wajar karena banyak tokoh politik yang juga sudah menyiapkan ancang-ancang menyambut 2029 dengan menyebar narasi politik, melakukan kerja-kerja politik, dan menggelar kunjungan politik.
    Oleh karena itu, Gibran dinilai harus menciptakan momentumnya sendiri lewat video-video monolog tersebut.
    Apalagi, selama ini Gibran kerap diremehkan publik karena jarang tampil di muka umum dan seringkali hanya menghadiri acara yang sifatnya seremonial seperti mengunjungi sekolah untuk membagikan susu gratis.
    “Jadi kalau Gibran juga tidak menciptakan momentum dengan salah satunya menciptakan narasi-narasi besar ya tentu bisa kebalap oleh figur-figur lain gitu,” kata Adi.
    Adi tidak memungkiri, posisi Gibran saat ini memang serba salah karena setiap tindakannya kerap mengundang reaksi negatif dari publik.
    Namun, setidaknya lewat monolog tersebut, Gibran dapat menunjukkan diri bahwa ia adalah Wakil Presiden RI yang paham dan mampu memproyeksikan Indonesia di masa yang akan datang.
    “(Ini) Monolog tapi kan pesan politiknya adalah sebagai pengingat kalau Gibran itu adalah Wakil Presiden yang punya kapasitas, punya kemampuan dan secara prinsip punya profiling politik bagaimana proyeksi di Indonesia di masa-masa yang akan datang,” kata Adi.
    “Memang tidak gampang jadi Gibran ngomong salah, tidak ngomong pun jadi salah tapi secara prinsip ini kan sebagai upaya untuk menciptakan bagaimana membentuk politik itu terus pada Gibran sehingga Gibran itu menjadi
    spotlight
    pembicaraan soal 2029,” imbuh dia.
    Di sisi lain,
    video monolog Gibran
    tersebut juga bisa menjadi tantangan tersendiri karena Gibran semestinya juga membuktikan bahwa apa yang ia ucapkan harus dapat diwujudkan.
    “Momentum eksistensi jadi
    spotlight
    sekaligus jadi tantangan bagaimana Gibran itu bukan hanya bicara tentang narasi besar tapi yang paling penting adalah mampu mewujudkan itu yang utama sebenarnya,” ungkap Adi.
    Apalagi Gibran kini adalah orang nomor dua di Indonesia yang dianggap punya kekuaatan kekuasaan yang juga bisa mengakselerasi semua kebijakan-kebijakan.
    “Apa yang diomongkan harus dibuktikan kira-kira begitu,” tegasnya.
    Selain itu, Adi menilai saat ini masih banyak persepsi dan sentimen negatif terhadap Gibran, termasuk saat anak sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia ini menggunggah video monolog.
    Akan tetapi, dalam politik ini adalah hal wajar dan tidak perlu dimasalahkan karena setidaknya Gibran sudah mampu mencuri perhatian publik meski mendapat sentimen negatif.
    “Hampir di semua
    platform
    yang meng-
    upload
    dan mengunggah video Gibran itu sentimennya negatif tapi dalam politik nggak boleh menyerah, artinya Gibran itu secara tidak langsung sudah mampu mencuri perhatian publik untuk terus membicarakan Gibran sebagai orang yang, ya ini adalah barang politik,” kata Adi.
    Oleh sebab itu, Gibran juga memiliki tantangan lain untuk mengubah agar sentimen negatif yang ada bisa diubah menjadi sentimen positif.
    Menurut Adi, hal ini juga bisa diubah apabila Gibran mampu mewujudkan setiap omongannya ke publik.
    “Bagaimana caranya? Itu yang mesti dilakukan oleh Gibran, semacam tantangan apakah bisa omongan Gibran itu jadi bukti gitu loh,” tuturnya.
    Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli pun mewanti-wanti bahwa video
    monolog Gibran
    dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik.
    Menurut Lili, anggapan itu dapat muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog.
    “Seperti diketahui, bila berbicara secara langsung, tidak sebagus bicara secara monolog tersebut. Tentu kalau dianggap negatif, dianggap angin lalu saja, dianggap bagian dari pencitraan,” kata Lili kepada
    Kompas.com
    , Minggu (20/4/2025).
    Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi modal sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif.
     
    Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra.
    Format monolog yang diambil oleh Gibran mampu menghindari risiko salah ucap, sedangkan tema-tema yang diangkat dalam monolog itu erat kaitannya dengan generasi muda.
    “Dengan disampaikan secara monolog, dengan tutur kata yang teratur dan sistematis, jika direspons positif oleh kalangan muda, tentu bisa menyedot perhatian dan simpati. Ini bisa menjadi modal sosial dan politik untuk Wapres ke depan,” kata Lili.
    Lili melanjutkan, video monolog itu juga menunjukkan bahwa Gibran tengah berupaya mencuri perhatian publik karena seorang wakil presiden umumnya sekadar menunggu tugas dari presiden. 
    “Sebenarnya, sebagai wapres cukup menunggu tugas dari presiden, karena bagaimanapun posisinya sebagai pembantu. Tapi dengan video monolog itu, tampak Wapres ingin tampil dan menarik perhatian publik,” ujar Lili.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.