Tag: Lestari Moerdijat

  • Cegah Polusi Plastik, Bukan Sekadar Gaya Hidup tapi Gerakan Kolektif Anak Bangsa!

    Cegah Polusi Plastik, Bukan Sekadar Gaya Hidup tapi Gerakan Kolektif Anak Bangsa!

    Jakarta: Polusi plastik bukan sekadar urusan tempat sampah penuh atau pantai yang kotor. Ini soal masa depan bumi yang kita tinggali, tentang laut yang terkontaminasi mikroplastik, dan udara yang kita hirup. 
     
    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyuarakan keprihatinannya atas ancaman ini dalam diskusi daring bertema “Membedah Masalah Polusi Plastik di Indonesia” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.
     
    “Membangun komitmen menjaga lingkungan hidup dari berbagai ancaman polusi, termasuk polusi plastik, merupakan tanggung jawab setiap anak bangsa,” tegas Lestari Moerdijat dikutip pada Kamis, 5 Juni 2025.
    Sampah plastik mendominasi timbunan sampah nasional
    Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 33,5 juta ton sampah per tahun, dan sekitar 6,1 juta ton atau 18,4 persen dari jumlah itu adalah sampah plastik. 

    Lestari, yang akrab disapa Rerie, menekankan bahwa edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa lingkungan hidup adalah sumber kehidupan kita semua.
     

    Gerakan kolektif jadi kunci solusi
    Menanggapi masalah ini, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor sepakat bahwa penyelesaian polusi plastik tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
     
    Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler di KLHK, Agus Rusly mengungkapkan bahwa Indonesia aktif dalam forum global seperti United Nations Environmental Assembly (UNEA). Namun, upaya ini harus dibarengi langkah konkret di dalam negeri.
     
    “Sejatinya mikroplastik dihasilkan dari setiap rumah tangga. Zat warna pada pakaian kita hanya dapat menempel karena ada mikro plastik, yang saat pakaian itu dicuci mikro plastik itu akan lepas ke lingkungan,” jelas Agus. 
     
    Ia juga menyebut sabun cuci muka sebagai sumber lain mikroplastik.
    Industri daur ulang jadi solusi yang masih terbatas
    Ketua Bidang Sustainability dan Social Impact GAPMMI, Arief Susanto, menilai bahwa plastik masih dibutuhkan untuk melindungi makanan dan minuman, karena belum ada material pengganti yang seefisien itu.
     
    “Saat ini sudah ada 200 industri daur ulang plastik dengan kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun, namun baru mampu mendaur ulang sekitar 800 ribu ton,” jelas Arief.
     
    Ia berharap masyarakat dan pelaku industri mau ikut serta dalam pengelolaan sampah plastik.
    Dampaknya ke kesehatan
    Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melalui Andreas Aditya Salim mengingatkan bahwa konsumsi plastik yang masuk ke tubuh manusia di Indonesia sudah mencapai 15 gram per kapita per bulan. Menurutnya, pendekatan reduce, reuse, recycle belum cukup.
     
    “Pada satu titik plastik itu sudah tidak bisa di-recycle lagi. Pada akhirnya, upaya tersebut hanya mampu menunda plastik kembali ke lingkungan,” tegas Andreas.
     
    Ia menyarankan agar pengendalian sampah juga dibarengi dengan pengurangan produksi plastik dari hulu.
     
    Sementara itu, Wartawan Media Indonesia, Indrastuti, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di tingkat daerah masih jauh dari ideal. 
     
    “Anggaran Pemda idealnya sekitar 3 persen, tapi realisasinya baru 0,06 persen dari total anggaran,” ungkapnya.
     
    Ia mendorong agar perusahaan pengelola sampah yang aktif diberi insentif sebagai bentuk penghargaan.
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat juga menambahkan bahwa larangan penggunaan kantong plastik di minimarket sudah efektif mengurangi sampah plastik. Namun menurutnya, produsen makanan dan minuman harus mulai beralih ke kemasan yang mudah terurai.
     
    “Pengurangan pemakaian kemasan plastik juga bisa dilakukan negara dengan memperbanyak ketersediaan air keran yang layak minum. Bukankah air bersih untuk rakyat itu kebutuhan dasar juga?” ujar Saur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan, riset, dan teknologi.

    Komisi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional strategis seperti naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, hingga polemik kebijakan Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 pagi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

    Dalam hal ini, Komisi X turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, serta efektivitas proses belajar mengajar.

    Apa Saja Tugas dan Lingkup Kerja Komisi X DPR RI?

    Komisi X DPR RI bertugas di empat sektor utama:

    1. Pendidikan

    Bertanggung jawab atas pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

    2. Olahraga

    Mengembangkan kebijakan olahraga nasional, termasuk dukungan terhadap prestasi atlet dan pembinaan olahraga di semua level.

    3. Sains dan Teknologi

    Mendorong inovasi dan penguatan kapasitas riset nasional melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN.

    Siapa Saja Mitra Strategis Komisi X?

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara:

    Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian KebudayaanKementerian Pemuda dan OlahragaPerpustakaan Nasional (Perpusnas)Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Badan Pusat Statistik (BPS)Inilah Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (2024-2029)

    Komisi X terdiri dari para anggota legislatif dari berbagai fraksi:

    Pimpinan Komisi X

    Ketua: Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar)Wakil ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Fraksi PDIP)Wakil ketua: Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra)Wakil ketua: Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB)

    Daftar Anggota Komisi X DPR RI

    Fraksi PDIPSofyan Tan (Sumatera Utara I)Nyoman Parta (Bali)Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur I)Mercy Chriesty Barends (Maluku)Bonnie Triyana (Banten I)Once Mekel (DKI Jakarta II)Denny ‘Cagur’ Wahyudi (Jawa Barat II)Fraksi GolkarMuhamad Nur Purnamasidi (Jawa Timur IV)Ferdiansyah (Jawa Barat XI)Karmila Sari (Riau I)Adde Rosi Khoerunnisa (Banten I)Agung Widyantoro (Jawa Tengah IX)Juliyatmono (Jawa Tengah IV)Fraksi Partai GerindraAli Zamroni (Banten I)La Tinro La Tunrung (Sulawesi Selatan III)Ruby Chairani Syiffadia (Lampung I)Melliana Cessy Goeslaw (Jawa Barat I)Ahmad Dhani Prasetyo (Jawa Timur I)Muhammad Kadafi (Lampung I)Andi Muawiyah Ramly (Sulawesi Selatan II)Syarief Muhammad (Jawa Barat I)Dedi Wahidi (Jawa Barat VIII)Fraksi Partai NasDemRatih Megasari Singkarru (Sulawesi Barat)Lestari Moerdijat (Jawa Tengah II)Eva Stevany Rataba (Sulawesi Selatan III)Furtasan Ali Yusuf (Banten II)Lita Machfud Arifin (Jawa Timur I)Nilam Sari Lawira (Sulawesi Tengah)Fraksi PKSLedia Hanifa (Jawa Barat I)Gamal Albinsaid (Jawa Timur V)Mohd Iqbal Romzi (Sumatera Selatan I)Fraksi PANDewi Coryati (Bengkulu)Muslimin Bando (Sulawesi Selatan III)Verrell Bramasta (Jawa Barat VII)Hoerudin Amin (Jawa Barat XI)Fraksi Partai DemokratAnita Jacoba Gah (Nusa Tenggara Timur II)Bramantyo Suwondo (Jawa Tengah VI)Sabam Sinaga (Sumatera Utara II)

    Keberagaman latar belakang para anggota Komisi X menunjukkan representasi masyarakat dari berbagai profesi dan daerah pemilihan di Indonesia.

    Apa Saja yang Diperjuangkan Komisi X?

    Naturalisasi Pemain Timnas: Fokus Baru Komisi X

    Komisi X turut andil dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mereka menyetujui naturalisasi tiga pemain baru, yakni: Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

    Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan ketiganya memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Namun, anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengingatkan agar naturalisasi dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan potensi dari wilayah Asia atau Afrika.

    Isu Pendidikan Terkini: Jam Masuk Sekolah dan Pendidikan Gratis

    Komisi X menanggapi wacana masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa dan harus dikaji secara akademik.

    Komisi ini juga mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hak pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan akses pendidikan.

    Komisi X DPR RI memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, olahraga, riset, dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam isu-isu seperti naturalisasi pemain timnas dan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmen mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

  • MPR: Hari Lahir Pancasila Momen Bangkitkan Semangat Kebangsaan

    MPR: Hari Lahir Pancasila Momen Bangkitkan Semangat Kebangsaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dijadikan momentum kolektif untuk memperkuat kesadaran dan konsistensi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    “Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara,” ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (1/6/2025) dikutip dari Antara.

    Merujuk pada tema peringatan tahun ini, “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, Rerie menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh seluruh elemen masyarakat.

    Ia menyebut penguatan ideologi tidak cukup hanya di tingkat wacana atau pendidikan formal, tetapi juga harus menyentuh praktik kehidupan sosial melalui sosialisasi dan pembiasaan nilai-nilai luhur bangsa.

    Sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, Rerie menekankan bahwa pembinaan nilai Pancasila harus menyasar generasi muda secara masif dan berkelanjutan. Ia berharap keterlibatan serius dari semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, media, dan keluarga.

    “Kita ingin generasi penerus tidak hanya hafal sila-sila Pancasila, tapi mampu menerapkannya dalam tindakan. Itulah makna sesungguhnya ideologi hidup,” ujarnya.

    Lebih jauh, Rerie menyampaikan harapannya agar semangat pengamalan Pancasila mampu mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi budaya hidup, maka Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban akan menjadi kenyataan, bukan sekadar cita-cita,” pungkasnya.

  • MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni sebagai momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa.

    “Peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia lantas menyinggung tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

    Dia menilai untuk mengokohkan ideologi Pancasila maka setiap warga negara perlu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara itu.

    Hal itu, lanjut dia, dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik itu lewat pendidikan, sosialisasi, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang harus secara konsisten dilakukan.

    Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap berbagai upaya tersebut harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat semakin dipahami masyarakat luas.

    Dia mendorong agar generasi penerus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian demi mewujudkan negara yang makmur dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (18/5) menjadi sorotan, diantaranya kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Bangkok, Thailand, dan pembekalan untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Kunjungan resmi Prabowo ke Thailand pererat hubungan strategis

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand, Senin (19/5), dengan serangkaian kegiatan penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Pembekalan kepala daerah PDIP bahas potensi-tata kelola pemerintahan

    Pembekalan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membahas tiga topik penting, yakni potensi daerah, agenda ciri khas partai, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat penutupan pembekalan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Hari Museum, Wakil Ketua MPR ajak masyarakat perjuangkan UU kebudayaan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam momentum Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan.

    Ibas menyampaikan hal itu saat menghadiri forum audiensi Meniti Warisan, Merajut Masa Depan: Museum sebagai Penjaga Peradaban di Museum Rudana, Ubud, Bali, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. DPP Golkar-Muhammadiyah ground breaking pembangunan gedung asrama

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan Gedung Asrama D Gedung Math’am dan Rumah Pamong yang ada di komplek Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Hari ini Golkar bersama PP Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan asrama putra, dimana ini adalah hasil dari silaturahmi yang kami lakukan pada saat Safari Ramadhan di bulan puasa kemarin,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai ground breaking di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    “Peran keluarga dalam melahirkan generasi penerus yang sehat dan terdidik sangat penting. Sehingga upaya pemberdayaan keluarga sejatinya bukan semata tanggung jawab individu, tetapi juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Data dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) mengungkapkan bahwa masih ada ketimpangan yang signifikan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meski berbagai program telah dijalankan.

    Pada kenyataannya, ketimpangan antara komitmen dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak masih terjadi.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan hingga Agustus 2024 sebanyak 18.192 kasus dengan total 15.794 korban yang didominasi perempuan.

    Dari jumlah kasus yang dilaporkan tersebut sebanyak 11.195 kasus terjadi di lingkungan rumah tangga.

    Berdasarkan catatan tersebut, ungkap Lestari, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk memberdayakan semua anggotanya, ternyata masih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memastikan program-program yang dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan melalui pemenuhan kebutuhan keluarga, dapat diterapkan dengan tepat dan berkelanjutan.

    Para pemangku kepentingan harus mampu memastikan fungsi-fungsi keluarga seperti melahirkan generasi yang sehat, berkarakter kuat, dan terdidik dapat berjalan dengan optimal.

    Dia percaya bila setiap keluarga bisa berdaya di sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan, peluang untuk melahirkan generasi penerus yang berdaya saing akan semakin besar.

    Rerie sangat berharap pemerintah dapat memprioritaskan dan merealisasikan program yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan pemberdayaan keluarga, sehingga mampu mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia nasional yang lebih baik di masa depan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas guru harus konsisten dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa peningkatan kualitas guru merupakan salah satu langkah penting untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.

    “Sejumlah program yang mempermudah akses untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar harus konsisten direalisasikan dalam upaya memberi pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi setiap anak bangsa,” kata Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, mengatakan bahwa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 pada 2 Mei lalu, pemerintah resmi meluncurkan program bantuan dana pendidikan bagi guru yang belum menamatkan jenjang sarjana (S1) atau setara diploma 4 (D4).

    Menurut dia, saat itu pemerintah menyatakan ada 12 ribu kuota yang tersedia untuk program tersebut. Para guru bisa menerima bantuan pendidikan itu dengan syarat utama guru yang mendaftar dipastikan belum menyelesaikan pendidikan setara S1 atau D4.

    Rerie mengatakan bahwa program tersebut harus mampu dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sehingga hasilnya dapat segera memenuhi kebutuhan sejumlah daerah yang kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas.

    Dia berharap keberadaan program tersebut dapat dipahami oleh para tenaga pengajar yang membutuhkan melalui sosialisasi yang tepat.

    Pada 2024, kata Rerie, pemerintah mencatat terjadi kekurangan 1,3 juta guru di tanah air. Kekurangan tersebut terjadi karena pensiun guru, terbatasnya rekrutmen, dan distribusi guru yang tidak merata.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa program bantuan dana pendidikan guru merupakan bagian dari upaya agar kebutuhan guru secara jumlah dan kualitas dapat terpenuhi.

    Dia mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki komitmen kuat untuk memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warganya demi melahirkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Pertumbuhan media digital perlu diimbangi kebijakan

    Wakil Ketua MPR: Pertumbuhan media digital perlu diimbangi kebijakan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa laju pertumbuhan media digital perlu diimbangi dengan pembenahan dari sisi kebijakan, hukum, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengupayakan keberlanjutan media penyiaran.

    “Dibutuhkan mekanisme adaptasi yang tepat terhadap laju perkembangan teknologi sehingga keberlanjutan media penyiaran tetap terjaga,” kata Lestari di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, didorong oleh kenyataan bahwa dinamika industri media saat ini terus berubah.

    Untuk itu, penyesuaian kebijakan harus dilakukan untuk mewujudkan penguatan lembaga penyiaran, kebebasan pers dan ekspresi, perlindungan terhadap pekerja media dan masyarakat, hingga menyeimbangkan ekosistem penyiaran.

    Dia mengatakan tantangan seperti persaingan antar-platform, monetisasi konten, tantangan finansial, perubahan paradigma terkait sumber informasi dan audiens, serta dampak pada industri iklan dapat segera dijawab dengan solusi yang tepat.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar mengungkapkan kondisi bisnis penyiaran saat ini secara umum tidak baik-baik saja. Alokasi belanja iklan menurun, ujar dia, sedangkan capital expenditure (Capex) dan operating expenditure (Opex) tetap harus dikeluarkan.

    Akibatnya, dia mengatakan stasiun televisi semakin agresif melakukan efisiensi. Mulai dari menayangkan siaran ulang, sampai akhirnya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan, agar tetap bisa beroperasi.

    Menurut Gilang, kondisi itu diperburuk dengan hadirnya pesaing baru, yaitu platform digital, sedangkan nilai iklannya tetap. Di sisi lain, dia mengungkapkan media televisi wajib mematuhi berbagai peraturan dari sejumlah lembaga terkait bisnis, standar teknis penyiaran, hingga pengaturan frekuensi, tetapi digital tidak diikat dengan aturan yang sebanyak media televisi.

    “Sehingga terjadi penerapan regulasi yang tidak seimbang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Identifikasi Permasalahan Perempuan dengan Tepat untuk Atasi Tantangan yang Dihadapi

    Identifikasi Permasalahan Perempuan dengan Tepat untuk Atasi Tantangan yang Dihadapi

    Jakarta: Para perempuan yang memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai pemimpin harus diperkuat dengan berbagai perangkat yang tepat, agar mampu mengidentifikasi dan menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi. 

    “Sering kali berbagai permasalahan tidak bisa diatasi melalui penerapan sejumlah program karena kita tidak mampu mengidentifikasi dengan tepat permasalahan yang dihadapi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI bertema “Penguatan Pemimpin Perempuan: Feminisme Pancasila untuk Kepemimpinan Pro Keadilan,” di depan para tokoh perempuan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 6 Mei 2025. 

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Pemberdayaan Perempuan Langkah Strategis Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

    Menurut Lestari, tantangan yang dihadapi perempuan di Indonesia, khususnya di NTT, antara lain beban ganda, tekanan budaya, trauma masa lalu, ketidaksetaraan, trafficking, dan tindak kekerasan, merupakan permasalahan yang ada di keseharian masyarakat. 

    (Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para perempuan yang memiliki akses terhadap otoritas di daerah-daerah segera melakukan aksi nyata. Foto: Dok. Istimewa)

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat ketidakmampuan mengatasi sejumlah tantangan tersebut akan berdampak besar pada sejumlah faktor pembangunan. 

    Sebagai catatan, ungkap Rerie, 60% rumah tangga miskin kepala rumah tangganya perempuan. 

    Faktor penyebab kemiskinan itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain terbatasnya akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap perempuan. 

    Rerie berpendapat, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah mendesak para pemangku kepentingan di daerah agar mampu membuat kebijakan inklusif dan ramah perempuan. 

    Baca juga: Hardiknas 2025, Rerie Tegaskan Pendidikan Berkualitas Mesti Terwujud Bagi Setiap Warga Negara

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para perempuan yang memiliki akses terhadap otoritas di daerah-daerah segera melakukan aksi nyata untuk membangun kolaborasi yang kuat antara pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan. 

    Jakarta: Para perempuan yang memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai pemimpin harus diperkuat dengan berbagai perangkat yang tepat, agar mampu mengidentifikasi dan menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi. 
     
    “Sering kali berbagai permasalahan tidak bisa diatasi melalui penerapan sejumlah program karena kita tidak mampu mengidentifikasi dengan tepat permasalahan yang dihadapi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI bertema “Penguatan Pemimpin Perempuan: Feminisme Pancasila untuk Kepemimpinan Pro Keadilan,” di depan para tokoh perempuan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 6 Mei 2025. 
     
    Baca juga: Lestari Moerdijat: Pemberdayaan Perempuan Langkah Strategis Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

    Menurut Lestari, tantangan yang dihadapi perempuan di Indonesia, khususnya di NTT, antara lain beban ganda, tekanan budaya, trauma masa lalu, ketidaksetaraan, trafficking, dan tindak kekerasan, merupakan permasalahan yang ada di keseharian masyarakat. 
     

    (Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para perempuan yang memiliki akses terhadap otoritas di daerah-daerah segera melakukan aksi nyata. Foto: Dok. Istimewa)
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat ketidakmampuan mengatasi sejumlah tantangan tersebut akan berdampak besar pada sejumlah faktor pembangunan. 
     
    Sebagai catatan, ungkap Rerie, 60% rumah tangga miskin kepala rumah tangganya perempuan. 
     
    Faktor penyebab kemiskinan itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain terbatasnya akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap perempuan. 
     
    Rerie berpendapat, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah mendesak para pemangku kepentingan di daerah agar mampu membuat kebijakan inklusif dan ramah perempuan. 
     
    Baca juga: Hardiknas 2025, Rerie Tegaskan Pendidikan Berkualitas Mesti Terwujud Bagi Setiap Warga Negara
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para perempuan yang memiliki akses terhadap otoritas di daerah-daerah segera melakukan aksi nyata untuk membangun kolaborasi yang kuat antara pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Wakil Ketua MPR: Pertumbuhan media digital perlu diimbangi kebijakan

    MPR: Pemberdayaan perempuan langkah wujudkan pembangunan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

    Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis untuk menghadirkan solusi pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan.

    “Upaya pemberdayaan perempuan itu merupakan bagian langkah strategis untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan,” ucap dia saat seminar Perempuan sebagai Ujung Tombak Pemberdayaan dalam Mengatasi Kemiskinan dengan Hidup Sehat.

    Adapun seminar tersebut digelar oleh Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta di Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Samadi Jakarta pada Sabtu ini.

    Menurut Lestari, perempuan berdaya akan lebih mudah memecah “tembok kaca” yang selama ini membatasi perempuan untuk berperan lebih aktif di ruang publik.

    Untuk itu, dia mendorong agar upaya peningkatan pengetahuan kesehatan dan pendidikan perempuan melalui kemudahan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi konsisten dilakukan.

    “Partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi terbukti bisa membuat sektor UMKM tetap survive pada masa pandemi,” katanya pula.

    Menurut dia, perlu dukungan aktif dari semua pihak agar berbagai potensi yang dimiliki perempuan dapat muncul ke permukaan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

    “Karena sejatinya sejak sebelum Indonesia hadir, perempuan-perempuan di Nusantara sudah mengambil peran di berbagai posisi penting di sejumlah kerajaan atau kesultanan Nusantara,” imbuhnya.

    Guna memaksimalkan pemberdayaan perempuan, ia turut mendorong para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan ekosistem yang mendorong lahirnya perempuan-perempuan berdaya.

    “Upaya pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan,” demikian Lestari.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025