Xcloud.id

Tag: Lestari Moerdijat

  • Pelestarian cagar budaya perlu dilakukan demi masa depan bangsa

    Pelestarian cagar budaya perlu dilakukan demi masa depan bangsa

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR/aa. (Handout MPR)

    MPR: Pelestarian cagar budaya perlu dilakukan demi masa depan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya pelestarian cagar budaya perlu dilakukan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitasnya sebagai sebuah bangsa.

    “Penguatan identitas kita sebagai sebuah bangsa melalui pengenalan dan pemahaman terhadap peninggalan nenek moyang kita di masa lalu yang tersimpan di kawasan cagar budaya, diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebangsaan kita,” kata Lestari Moerdijat dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu.

    Menurut Lestari, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, kultur dan bahasa.

    Ragam kebudayaan tersebut memiliki filosofi tersendiri yang harus dijaga, bahkan dilestarikan untuk para generasi bangsa.

    Jika kebudayaan itu punah tergerus perkembangan teknologi, anak muda penerus bangsa terancam kehilangan identitas sebagai warga negara Indonesia.

    Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, beberapa situs kebudayaan di Indonesia mulai terlupakan karena kemajuan zaman, salah satunya situs Patiayam di Kudus, Jawa Tengah lantaran belum tercatat sebagai cagar budaya nasional.

    Kondisi tersebut, kata dia, dapat mengancam keberadaan benda-benda bersejarah dan fosil yang tersimpan di situs Patiayam.

    Saat ini, ujar Lestari, sejumlah pihak terkait sedang berupaya memenuhi persyaratan administratif, agar situs Patiayam memiliki status cagar budaya nasional.

    Karenanya, Lestari mendorong seluruh elemen pemerintah untuk aktif memberikan status cagar budaya nasional kepada seluruh situs kebudayaan. Dengan peran aktif pemerintah, dia yakin situs budaya Indonesia akan terselamatkan dari kepunahan ataupun klaim negara asing.

    Sumber : Antara

  • Pimpinan MPR: Kurangnya pemahaman jadi tantangan implementasi UU TPKS

    Pimpinan MPR: Kurangnya pemahaman jadi tantangan implementasi UU TPKS

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu tantangan dalam mengimplementasikan aturan tersebut sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air.

    “Kurangnya pemahaman terhadap undang-undang ini sendiri, termasuk dari aparat penegakan hukum,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam diskusi daring bertema “Tantangan Penegakan Hukum UU TPKS” yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut, kata dia, menyebabkan urgensi perlindungan korban yang menjadi nafas dan substansi dari UU TPKS itu menjadi tidak terejawantahkan.

    “Membuat korban tidak sepenuhnya bisa menggunakan undang-undang ini sebagai dasar dari perlindungan yang harus atau selayaknya mereka dapatkan,” ucapnya.

    Padahal, lanjut dia, UU TPKS mengajak semua pihak untuk mengubah perspektif berpikir dan menempatkan korban dalam konteks yang memang selayaknya mendapatkan perlakuan, serta tidak bisa disamakan dengan sebuah tindak kriminal biasa.

    Untuk itu, dia memandang pembenahan mutlak diperlukan agar UU TPKS dapat diimplementasikan secara efektif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

    “Mulai dari, pemahaman bahwa ini bukan sekedar undang-undang biasa, bukan sekedar pengetahuan, dan semua elemen yang terkait, baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan seluruh individu harus betul-betul memahami substansi dari undang-undang ini sendiri,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Edukasi menyeluruh dari semua pihak, termasuk di sini keluarga, perlu diperkuat. Dengan demikian, kita bisa memahami dan yang paling penting kehormatan pada martabat manusia diutamakan di dalam kehidupan sosial.”

    Selain pemahaman, dia juga memandang agar UU TPKS dapat berlaku efektif maka diperlukan komitmen kuat dari negara untuk melindungi segenap warga negara dari segala bentuk kekerasan, tak terkecuali kekerasan seksual.

    “Ini adalah amanat dari konstitusi kita, amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, amanat dari dasar negara, dan tentu menjadi apa yang kita citakan oleh founding fathers kita,” katanya.

    Dia pun berharap UU TPKS tidak hanya menjadi produk hukum di atas kertas belaka, tetapi menjadi instrumen nyata dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak korban kekerasan seksual.

    Rerie menambahkan implementasi UU TPKS harus bebas pula dari semua unsur yang melemahkan, termasuk dari perspektif budaya itu sendiri ataupun hal-hal lainnya yang memberatkan korban kekerasan seksual.

    Terakhir, dia mengajak pula segenap elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal dan memastikan UU TPKS dapat terimplementasi dengan baik dan efektif dalam menghadirkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

    “Tanpa kesadaran kebangsaan dari semua pihak, terutama dari para penyelenggaraan negara untuk melindungi setiap warga negara, tentunya implementasi undang-undang ini akan semakin jauh dan rasanya semakin sulit untuk dilaksanakan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka MPR Dorong Upaya Bangun Ekosistem untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat

    Waka MPR Dorong Upaya Bangun Ekosistem untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong upaya perbaikan gizi setiap anak bangsa dengan membangun ekosistem menyeluruh yang mendorong pemenuhan gizi yang seimbang bagi masyarakat luas.

    Akhir Mei lalu, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025 yang mencatat prevalensi stunting nasional mengalami penurunan dari 21,5 % di tahun 2023 menjadi 19,8%.

    “Perbaikan gizi anak bangsa secara menyeluruh harus menjadi perspektif baru, sehingga tidak sekadar upaya intervensi jangka pendek semata untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh,” kata Rerie, dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).

    Target pemerintah tahun ini prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 18,8%. Dalam jangka panjang Kementerian Kesehatan RI menargetkan angka stunting diturunkan menjadi 14,2% pada tahun 2029.

    Menurut Rerie, upaya membangun ekosistem perbaikan gizi yang menyeluruh melalui langkah-langkah edukasi kepada masyarakat, skrining gizi secara dini, mempermudah akses masyarakat terhadap pangan bergizi, hingga intervensi berdasarkan sains, penting untuk dilakukan. Ia berpendapat perbaikan gizi masyarakat harus didorong dengan membangun kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi pangan bergizi dalam keseharian.

    “Tentu saja, upaya membangun kebiasaan tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait,” jelas Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah tersebut.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cegah Polusi Plastik, Bukan Sekadar Gaya Hidup tapi Gerakan Kolektif Anak Bangsa!

    Cegah Polusi Plastik, Bukan Sekadar Gaya Hidup tapi Gerakan Kolektif Anak Bangsa!

    Jakarta: Polusi plastik bukan sekadar urusan tempat sampah penuh atau pantai yang kotor. Ini soal masa depan bumi yang kita tinggali, tentang laut yang terkontaminasi mikroplastik, dan udara yang kita hirup. 
     
    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyuarakan keprihatinannya atas ancaman ini dalam diskusi daring bertema “Membedah Masalah Polusi Plastik di Indonesia” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.
     
    “Membangun komitmen menjaga lingkungan hidup dari berbagai ancaman polusi, termasuk polusi plastik, merupakan tanggung jawab setiap anak bangsa,” tegas Lestari Moerdijat dikutip pada Kamis, 5 Juni 2025.
    Sampah plastik mendominasi timbunan sampah nasional
    Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 33,5 juta ton sampah per tahun, dan sekitar 6,1 juta ton atau 18,4 persen dari jumlah itu adalah sampah plastik. 

    Lestari, yang akrab disapa Rerie, menekankan bahwa edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa lingkungan hidup adalah sumber kehidupan kita semua.
     

    Gerakan kolektif jadi kunci solusi
    Menanggapi masalah ini, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor sepakat bahwa penyelesaian polusi plastik tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
     
    Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler di KLHK, Agus Rusly mengungkapkan bahwa Indonesia aktif dalam forum global seperti United Nations Environmental Assembly (UNEA). Namun, upaya ini harus dibarengi langkah konkret di dalam negeri.
     
    “Sejatinya mikroplastik dihasilkan dari setiap rumah tangga. Zat warna pada pakaian kita hanya dapat menempel karena ada mikro plastik, yang saat pakaian itu dicuci mikro plastik itu akan lepas ke lingkungan,” jelas Agus. 
     
    Ia juga menyebut sabun cuci muka sebagai sumber lain mikroplastik.
    Industri daur ulang jadi solusi yang masih terbatas
    Ketua Bidang Sustainability dan Social Impact GAPMMI, Arief Susanto, menilai bahwa plastik masih dibutuhkan untuk melindungi makanan dan minuman, karena belum ada material pengganti yang seefisien itu.
     
    “Saat ini sudah ada 200 industri daur ulang plastik dengan kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun, namun baru mampu mendaur ulang sekitar 800 ribu ton,” jelas Arief.
     
    Ia berharap masyarakat dan pelaku industri mau ikut serta dalam pengelolaan sampah plastik.
    Dampaknya ke kesehatan
    Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melalui Andreas Aditya Salim mengingatkan bahwa konsumsi plastik yang masuk ke tubuh manusia di Indonesia sudah mencapai 15 gram per kapita per bulan. Menurutnya, pendekatan reduce, reuse, recycle belum cukup.
     
    “Pada satu titik plastik itu sudah tidak bisa di-recycle lagi. Pada akhirnya, upaya tersebut hanya mampu menunda plastik kembali ke lingkungan,” tegas Andreas.
     
    Ia menyarankan agar pengendalian sampah juga dibarengi dengan pengurangan produksi plastik dari hulu.
     
    Sementara itu, Wartawan Media Indonesia, Indrastuti, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di tingkat daerah masih jauh dari ideal. 
     
    “Anggaran Pemda idealnya sekitar 3 persen, tapi realisasinya baru 0,06 persen dari total anggaran,” ungkapnya.
     
    Ia mendorong agar perusahaan pengelola sampah yang aktif diberi insentif sebagai bentuk penghargaan.
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat juga menambahkan bahwa larangan penggunaan kantong plastik di minimarket sudah efektif mengurangi sampah plastik. Namun menurutnya, produsen makanan dan minuman harus mulai beralih ke kemasan yang mudah terurai.
     
    “Pengurangan pemakaian kemasan plastik juga bisa dilakukan negara dengan memperbanyak ketersediaan air keran yang layak minum. Bukankah air bersih untuk rakyat itu kebutuhan dasar juga?” ujar Saur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan, riset, dan teknologi.

    Komisi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional strategis seperti naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, hingga polemik kebijakan Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 pagi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

    Dalam hal ini, Komisi X turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, serta efektivitas proses belajar mengajar.

    Apa Saja Tugas dan Lingkup Kerja Komisi X DPR RI?

    Komisi X DPR RI bertugas di empat sektor utama:

    1. Pendidikan

    Bertanggung jawab atas pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

    2. Olahraga

    Mengembangkan kebijakan olahraga nasional, termasuk dukungan terhadap prestasi atlet dan pembinaan olahraga di semua level.

    3. Sains dan Teknologi

    Mendorong inovasi dan penguatan kapasitas riset nasional melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN.

    Siapa Saja Mitra Strategis Komisi X?

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara:

    Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian KebudayaanKementerian Pemuda dan OlahragaPerpustakaan Nasional (Perpusnas)Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Badan Pusat Statistik (BPS)Inilah Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (2024-2029)

    Komisi X terdiri dari para anggota legislatif dari berbagai fraksi:

    Pimpinan Komisi X

    Ketua: Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar)Wakil ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Fraksi PDIP)Wakil ketua: Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra)Wakil ketua: Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB)

    Daftar Anggota Komisi X DPR RI

    Fraksi PDIPSofyan Tan (Sumatera Utara I)Nyoman Parta (Bali)Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur I)Mercy Chriesty Barends (Maluku)Bonnie Triyana (Banten I)Once Mekel (DKI Jakarta II)Denny ‘Cagur’ Wahyudi (Jawa Barat II)Fraksi GolkarMuhamad Nur Purnamasidi (Jawa Timur IV)Ferdiansyah (Jawa Barat XI)Karmila Sari (Riau I)Adde Rosi Khoerunnisa (Banten I)Agung Widyantoro (Jawa Tengah IX)Juliyatmono (Jawa Tengah IV)Fraksi Partai GerindraAli Zamroni (Banten I)La Tinro La Tunrung (Sulawesi Selatan III)Ruby Chairani Syiffadia (Lampung I)Melliana Cessy Goeslaw (Jawa Barat I)Ahmad Dhani Prasetyo (Jawa Timur I)Muhammad Kadafi (Lampung I)Andi Muawiyah Ramly (Sulawesi Selatan II)Syarief Muhammad (Jawa Barat I)Dedi Wahidi (Jawa Barat VIII)Fraksi Partai NasDemRatih Megasari Singkarru (Sulawesi Barat)Lestari Moerdijat (Jawa Tengah II)Eva Stevany Rataba (Sulawesi Selatan III)Furtasan Ali Yusuf (Banten II)Lita Machfud Arifin (Jawa Timur I)Nilam Sari Lawira (Sulawesi Tengah)Fraksi PKSLedia Hanifa (Jawa Barat I)Gamal Albinsaid (Jawa Timur V)Mohd Iqbal Romzi (Sumatera Selatan I)Fraksi PANDewi Coryati (Bengkulu)Muslimin Bando (Sulawesi Selatan III)Verrell Bramasta (Jawa Barat VII)Hoerudin Amin (Jawa Barat XI)Fraksi Partai DemokratAnita Jacoba Gah (Nusa Tenggara Timur II)Bramantyo Suwondo (Jawa Tengah VI)Sabam Sinaga (Sumatera Utara II)

    Keberagaman latar belakang para anggota Komisi X menunjukkan representasi masyarakat dari berbagai profesi dan daerah pemilihan di Indonesia.

    Apa Saja yang Diperjuangkan Komisi X?

    Naturalisasi Pemain Timnas: Fokus Baru Komisi X

    Komisi X turut andil dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mereka menyetujui naturalisasi tiga pemain baru, yakni: Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

    Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan ketiganya memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Namun, anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengingatkan agar naturalisasi dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan potensi dari wilayah Asia atau Afrika.

    Isu Pendidikan Terkini: Jam Masuk Sekolah dan Pendidikan Gratis

    Komisi X menanggapi wacana masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa dan harus dikaji secara akademik.

    Komisi ini juga mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hak pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan akses pendidikan.

    Komisi X DPR RI memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, olahraga, riset, dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam isu-isu seperti naturalisasi pemain timnas dan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmen mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

  • MPR: Hari Lahir Pancasila Momen Bangkitkan Semangat Kebangsaan

    MPR: Hari Lahir Pancasila Momen Bangkitkan Semangat Kebangsaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dijadikan momentum kolektif untuk memperkuat kesadaran dan konsistensi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    “Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara,” ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (1/6/2025) dikutip dari Antara.

    Merujuk pada tema peringatan tahun ini, “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, Rerie menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh seluruh elemen masyarakat.

    Ia menyebut penguatan ideologi tidak cukup hanya di tingkat wacana atau pendidikan formal, tetapi juga harus menyentuh praktik kehidupan sosial melalui sosialisasi dan pembiasaan nilai-nilai luhur bangsa.

    Sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, Rerie menekankan bahwa pembinaan nilai Pancasila harus menyasar generasi muda secara masif dan berkelanjutan. Ia berharap keterlibatan serius dari semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, media, dan keluarga.

    “Kita ingin generasi penerus tidak hanya hafal sila-sila Pancasila, tapi mampu menerapkannya dalam tindakan. Itulah makna sesungguhnya ideologi hidup,” ujarnya.

    Lebih jauh, Rerie menyampaikan harapannya agar semangat pengamalan Pancasila mampu mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi budaya hidup, maka Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban akan menjadi kenyataan, bukan sekadar cita-cita,” pungkasnya.

  • MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni sebagai momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa.

    “Peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia lantas menyinggung tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

    Dia menilai untuk mengokohkan ideologi Pancasila maka setiap warga negara perlu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara itu.

    Hal itu, lanjut dia, dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik itu lewat pendidikan, sosialisasi, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang harus secara konsisten dilakukan.

    Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap berbagai upaya tersebut harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat semakin dipahami masyarakat luas.

    Dia mendorong agar generasi penerus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian demi mewujudkan negara yang makmur dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (18/5) menjadi sorotan, diantaranya kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Bangkok, Thailand, dan pembekalan untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Kunjungan resmi Prabowo ke Thailand pererat hubungan strategis

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand, Senin (19/5), dengan serangkaian kegiatan penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Pembekalan kepala daerah PDIP bahas potensi-tata kelola pemerintahan

    Pembekalan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membahas tiga topik penting, yakni potensi daerah, agenda ciri khas partai, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat penutupan pembekalan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Hari Museum, Wakil Ketua MPR ajak masyarakat perjuangkan UU kebudayaan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam momentum Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan.

    Ibas menyampaikan hal itu saat menghadiri forum audiensi Meniti Warisan, Merajut Masa Depan: Museum sebagai Penjaga Peradaban di Museum Rudana, Ubud, Bali, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. DPP Golkar-Muhammadiyah ground breaking pembangunan gedung asrama

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan Gedung Asrama D Gedung Math’am dan Rumah Pamong yang ada di komplek Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Hari ini Golkar bersama PP Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan asrama putra, dimana ini adalah hasil dari silaturahmi yang kami lakukan pada saat Safari Ramadhan di bulan puasa kemarin,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai ground breaking di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    “Peran keluarga dalam melahirkan generasi penerus yang sehat dan terdidik sangat penting. Sehingga upaya pemberdayaan keluarga sejatinya bukan semata tanggung jawab individu, tetapi juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Data dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) mengungkapkan bahwa masih ada ketimpangan yang signifikan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meski berbagai program telah dijalankan.

    Pada kenyataannya, ketimpangan antara komitmen dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak masih terjadi.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan hingga Agustus 2024 sebanyak 18.192 kasus dengan total 15.794 korban yang didominasi perempuan.

    Dari jumlah kasus yang dilaporkan tersebut sebanyak 11.195 kasus terjadi di lingkungan rumah tangga.

    Berdasarkan catatan tersebut, ungkap Lestari, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk memberdayakan semua anggotanya, ternyata masih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memastikan program-program yang dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan melalui pemenuhan kebutuhan keluarga, dapat diterapkan dengan tepat dan berkelanjutan.

    Para pemangku kepentingan harus mampu memastikan fungsi-fungsi keluarga seperti melahirkan generasi yang sehat, berkarakter kuat, dan terdidik dapat berjalan dengan optimal.

    Dia percaya bila setiap keluarga bisa berdaya di sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan, peluang untuk melahirkan generasi penerus yang berdaya saing akan semakin besar.

    Rerie sangat berharap pemerintah dapat memprioritaskan dan merealisasikan program yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan pemberdayaan keluarga, sehingga mampu mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia nasional yang lebih baik di masa depan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Hari Lahir Pancasila momentum bangun kesadaran amalkan Pancasila

    Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas guru harus konsisten dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa peningkatan kualitas guru merupakan salah satu langkah penting untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.

    “Sejumlah program yang mempermudah akses untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar harus konsisten direalisasikan dalam upaya memberi pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi setiap anak bangsa,” kata Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, mengatakan bahwa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 pada 2 Mei lalu, pemerintah resmi meluncurkan program bantuan dana pendidikan bagi guru yang belum menamatkan jenjang sarjana (S1) atau setara diploma 4 (D4).

    Menurut dia, saat itu pemerintah menyatakan ada 12 ribu kuota yang tersedia untuk program tersebut. Para guru bisa menerima bantuan pendidikan itu dengan syarat utama guru yang mendaftar dipastikan belum menyelesaikan pendidikan setara S1 atau D4.

    Rerie mengatakan bahwa program tersebut harus mampu dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sehingga hasilnya dapat segera memenuhi kebutuhan sejumlah daerah yang kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas.

    Dia berharap keberadaan program tersebut dapat dipahami oleh para tenaga pengajar yang membutuhkan melalui sosialisasi yang tepat.

    Pada 2024, kata Rerie, pemerintah mencatat terjadi kekurangan 1,3 juta guru di tanah air. Kekurangan tersebut terjadi karena pensiun guru, terbatasnya rekrutmen, dan distribusi guru yang tidak merata.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa program bantuan dana pendidikan guru merupakan bagian dari upaya agar kebutuhan guru secara jumlah dan kualitas dapat terpenuhi.

    Dia mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki komitmen kuat untuk memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warganya demi melahirkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025