Xcloud.id

Tag: Lestari Moerdijat

  • Politik kemarin, retret kepala daerahhingga pemerataan infrastruktur

    Politik kemarin, retret kepala daerahhingga pemerataan infrastruktur

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Prabowo saat jamuan retret kepala daerah: Kita abdi dan pelayan rakyat

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa kepala daerah yang telah terpilih merupakan abdi dan pelayan rakyat.

    Hal itu disampaikan Presiden saat jamuan santap malam retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

    Di hadapan kepala daerah yang hadir, Prabowo menjelaskan bahwa tujuan retret adalah untuk saling mengenal dan membangun kerja sama antar-kepala daerah.

    “Saya sampaikan dan saya tegaskan kembali, kalian sudah menjadi pejabat negara, kalian semuanya wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur. Kalian semua dipilih rakyat. Kalian abdi rakyat, pelayan rakyat, pemimpin rakyat,” kata Prabowo dalam sambutannya di hadapan kepala daerah pada jamuan santap malam bertempat di Rumah Makan Husein Akademi Militer.

    Selengkapnya klik di sini.

    Kapal korvet buatan dalam negeri KRI Bung Hatta-370 perkuat armada TNI AL

    Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan penyematan nama dan peluncuran kapal korvet buatan dalam negeri KRI Bung Hatta-307 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis, yang siap memperkuat armada TNI AL.

    “Dengan dibangunnya kepal ini di galangan dalam negeri, selain menunjukkan komitmen kami untuk selalu berupaya meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, juga membuktikan bahwa anak bangsa memiliki kemampuan dan potensi untuk memproduksi sendiri peralatan tempur TNI AL,” kata Laksamana Ali dalam sambutannya.

    Selengkapnya klik di sini.

    MPR: Tumpang tindih aturan terkait pendidikan tinggi harus dibenahi

    Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan tumpang tindih aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi harus segera dibenahi dengan diawali pemetaan yang jelas.

    “Karena antara peraturan satu dan lainnya jelas-jelas bertentangan sehingga penting untuk menetapkan prioritas aturan mana yang krusial untuk dibenahi,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Rerie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden Prabowo Subianto pimpin Parade Senja di Akmil

    Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi upacara Parade Senja yang berlangsung di Lapangan Pancasila, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Kamis petang.

    Acara ini turut dihadiri oleh Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Upacara parade senja tersebut juga dihadiri para kepala daerah se-Indonesia yang saat ini tengah mengikuti retret di kompleks Akmil.

    Sedangkan taruna yang terlibat dalam parade senja tersebut dari Akmil 1.158 taruna, Akademi Kepolisian sebanyak 376 taruna, dan kadet Universitas Pertahanan sebanyak 386.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pemerintah tekankan pentingnya pemerataan infrastruktur RI

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

    Hal itu disampaikan Menteri PU saat memberikan pembekalan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2), sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, infrastruktur bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan daya saing suatu daerah.

    “Kami di Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga berperan dalam peningkatan daya saing dan pemerataan di seluruh Indonesia,” kata Dody.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR: Tumpang tindih aturan terkait pendidikan tinggi harus dibenahi

    MPR: Tumpang tindih aturan terkait pendidikan tinggi harus dibenahi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan tumpang tindih aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi harus segera dibenahi dengan diawali pemetaan yang jelas.

    “Karena antara peraturan satu dan lainnya jelas-jelas bertentangan sehingga penting untuk menetapkan prioritas aturan mana yang krusial untuk dibenahi,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Rerie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

    Dia memberikan salah satu contoh peraturan yang tumpang tindih pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

    Aturan itu menyebutkan bahwa kesempatan dosen untuk meningkatkan kompetensi disyaratkan mengikuti pendidikan dan latihan (diklat), seminar, loka karya, serta kegiatan lainnya.

    “Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja,” ujarnya.

    Untuk itu, Rerie mengatakan tumpang tindih aturan yang melahirkan tafsir beragam itu harus segera diperbaiki.

    “Kita harus membiasakan diri untuk tidak menabrak aturan yang ada,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, dia mendukung usulan MPRTNI untuk merelaksasi blokir efisiensi anggaran pada program atau kegiatan prioritas sebagai konsekuensi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Rerie menyebut relaksasi blokir efisiensi anggaran itu dapat dilakukan pada anggaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) belanja operasional, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU).

    Dia pun mendorong pelaksanaan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tetap mengacu pada ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Pada pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, dia berharap MRPTNI bisa memberi petunjuk yang jelas terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi, terutama perihal sinkronisasi otonomi akademik.

    Dia juga meminta MRPTNI bisa memberikan informasi terkait standardisasi biaya minimum dalam menentukan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi.

    “Dengan begitu, tidak terjadi lagi setoran uang kuliah diblokir,” ucapnya.

    Rerie pun mengingatkan bahwa saat ini cukup banyak dosen dengan keahlian tertentu akan memasuki masa pensiun sehingga perlu segera dicarikan solusi untuk menyediakan dosen pengganti, mengingat rumitnya persyaratan administrasi untuk menjadi dosen yang memenuhi kompetensi.

    “Bila dampak kondisi itu tidak segera diantisipasi, nasib keberlanjutan belajar para mahasiswa jadi tidak jelas,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Butuh Afirmasi dan Edukasi untuk Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 

    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda

    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 

    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 

    Jakarta: Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
     
    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami M.Sc (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja, S.H, L.LM (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, S.Si, M.T (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen. Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI). 

    Karena, ujar Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. 
     
    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan kondisi tersebut langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan. 
     

    (Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik. 
     
    Baca juga: Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda
     
    Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh. 
     
    Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Wakil Ketua MPR: Afirmasi dibutuhkan untuk perempuan aktif di politik

    Wakil Ketua MPR: Afirmasi dibutuhkan untuk perempuan aktif di politik

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa langkah afirmasi dan edukasi dibutuhkan untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan di dalam dunia politik.

    “Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Lestari dalam diskusi bertajuk “Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik” di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik. Maka dengan kondisi tersebut, langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan.

    Dia berpendapat, kehendak politik dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik.

    Saat ini, kata dia, belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat para perempuan “membuka mata” terkait betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik.

    Untuk itu, menurut dia, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh.

    Selain itu, dia mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah tokoh mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, DPR, hingga para Ketua Umum Partai Politik hadir dalam acara penutupan Kongres ke-VI Demokrat, di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam ballroom sekitar pukul 19:20 WIB. Prabowo terlihat memakai setelan jas sedangkan Gibran memakai batik.

    Prabowo dan Gibran didampingi Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua MTP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memasukin ballroom.

    Sebelumnya, sekitar pukul 19:00 WIB para jajaran Kabinet Merah Putih, bertandangan ke dalam ballroom Ritz Carlton. Sorak-sorai para peserta kongres pun menggema dalam ruangan.

    Adapun, sekitar pukul 19:03 WIB Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani datang dalam acara ini. Semua para peserta kongres pun menyambutnya dengan ramai.

    Sementara itu, turut hadir juga Menko Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Wamen BP2MI Christina Ariani, dan Wamendag Roro Esti.

    Tak sampai di situ, Plt. Ketua PPP Mardiono, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Adies Kadir, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Ketua Fraksi PKB di DPR sekaligus Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo, dan Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

  • Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Sikapi Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Otokritik untuk Kebijakan yang Lebih Baik di Masa Depan

    Jakarta: Fenomena Kabur Aja Dulu mesti diterima sebagai otokritik bagi kita untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam proses pembangunan nasional. 
     
    “Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Fenomena  “Kabur Aja Dulu” dan Realitas Generasi Muda Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Yudha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri), Dr. Andriyanto, SH., M.Kes (Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga), Hesti Aryani (Business Development Manager JANZZ Technology), Ismail Fahmi (Pendiri Drone Emprit), dan Lathifa Marina Al Anshori (Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem), sebagai narasumber. 

    Menurut Lestari, fenomena tersebut unik. Karena, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, fenomena Kabur Aja Dulu bisa dilihat secara sosial atau merupakan wake up call bagi pemangku kepentingan bagaimana generasi muda menyikapi tatanan bernegara yang ada. 
     
    Atau, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, fenomena Kabur Aja Dulu bisa didorong oleh sulitnya masyarakat mengakses lapangan pekerjan karena landscape pekerjaan yang sudah berubah. 
     
    Meski belum ada data konkret terkait penyebab peningkatan migrasi ke luar negeri, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kewaspadaan perlu dikedepankan dalam menyikapi dampak tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Rerie menegaskan, di tengah merebaknya tagar Kabur Aja Dulu saat ini dirinya masih percaya generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur di masa depan. 
     
    Direktur PWNI-BHI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengungkapkan fenomena Kabur Aja Dulu disikapi pihaknya secara profesional. 
     
    Sejatinya, menurut Yudha, angka migrasi di dunia selalu meningkat dari rentang waktu dari 1970 (84 juta orang) hingga 2020 (280 juta). 
     
    Jadi, Yudha berpendapat, kondisi migrasi yang terjadi saat ini merupakan fenomena global. Tinggal, tambah dia, bagaimana kita mengelola migrasi tersebut dengan baik. 
     
    Menurut Yudha, merupakan tanggung jawab negara bila ada warganya ingin bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Dia juga mengingatkan, tagar Kabur Aja Dulu berpotensi dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan migrasi secara ilegal ke luar negeri. 
     
    Baca juga: Dibalik Tagar #KaburAjaDulu, Ini Alasan Masyarakat Ramai Ingin Pindah ke Luar Negeri
     
    Ketua Peminatan Pemberdayaan Perempuan Prodi S2 PSDM Sekolah Pascasarjana Univeritas Airlangga, Andriyanto berpendapat, dalam Asta Cita yang dicanangkan pemerintah sejatinya juga bertekad untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
     
    Diakui Andriyanto, pertumbuhan komposisi usia kerja (15-64 tahun) penduduk Indonesia dari tahun 1970-2020 terus meningkat yaitu dari 53,39% pada 1970 menjadi 70,72% pada 2020.
     
    “Melihat tren itu fenomena Kabur Aja Dulu saat ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi bukan semata kabur, tetapi lebih pada mencari kehidupan yang lebih baik,” ujar Andriyanto. 
     
    Namun, tegas dia, fenomena Kabur Aja Dulu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila diabaikan, ujar Andriyanto, bisa muncul fenomena lainnya seperti ‘brain drain’ di mana kelompok profesional memilih menetap di luar negeri dan berpotensi pindah kewarganegaraan. 
     
    Kondisi itu, tambah dia, berpotensi menghambat pembangunan karena SDM berkualitas bermigrasi ke luar negeri. 
     
    Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengaku dirinya pernah menjalani fenomena Kabur Aja Dulu karena setelah lulus Ph.D belum mendapat pekerjaan. 
     

    (“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait fenomena Kabur Aja Dulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/2). Foto: Dok. Forum Diskusi Denpasar 12)
     
    Ismail mengaku tidak merasa ‘feel at home’ ketika itu sehingga akhirnya kembali ke Tanah Air. Alasan Ismail ketika harus ke luar negeri bukan semata-mata kabur, tetapi mencari pengalaman. 
     
    Menurut Ismail, fenomena Kabur Aja Dulu sejatinya sudah terjadi sejak 2023 dengan meningkatnya jumlah akun sosial media dengan konten berbagai informasi tentang peluang dan tips bekerja ke luar negeri. 
     
    Business Development Manager JANZZ Technology, Hesti Aryani berpendapat, migrasi itu berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan suatu negara. 
     
    Jadi, jelas Hesti, fenomena Kabur Aja Dulu jangan dimaknai sebagai orang yang kabur dari negara, tetapi lebih kepada benefit jangka panjang yang bisa dihasilkan dari luar negeri. 
     
    Apalagi, tambah dia, selalu ingin membahagiakan keluarga merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. 
     
    Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP Partai NasDem, Lathifa Marina Al Anshori berpendapat berbagai alasan melatarbelakangi munculnya tagar Kabur Aja Dulu. 
     
    Menurut Lathifa alasan itu antara lain kesempatan kerja yang kurang di dalam negeri dipicu sejumlah perusahaan yang gulung tikar, biaya hidup naik, dan sejumlah alasan lainnya. 
     
    Lathifa mengajak agar semua pihak melihat fenomena Kabur Aja Dulu secara positif dengan berharap mereka yang ke luar negeri dapat kembali ke Tanah Air dengan hal-hal yang positif bagi Indonesia. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat apa pun faktor pendorong Kabur Aja Dulu adalah baik. 
     
    Bagi orang muda, tegas Saur, semakin ‘terbang jauh’ semakin bagus. Dari sisi makna kata ‘kabur’ itu tidak berarti minggat dan kata ‘aja dulu’ itu mengandung makna sementara. 
     
    Jadi, ujar dia, Kabur Aja Dulu hanya sementara perginya untuk kembali ke tanah air kemudian. 
     
    “Setelah makan asam garam di luar negeri, kembali ke tanah air dengan bekal ilmu dan pengalaman yang lebih baik,” ujar Saur. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Wakil Ketua MPR dorong peneliti perkuat jaringan internasional

    Wakil Ketua MPR dorong peneliti perkuat jaringan internasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong para peneliti l berupaya memperkuat jejaring internasional sebagai langkah mewujudkan keberlangsungan riset dalam mendukung sejumlah program prioritas demi pencapaian target pembangunan nasional yang lebih baik.

    “Untuk menjaga keberlangsungan riset di sejumlah sektor, upaya memperkuat jejaring dengan lembaga dan peneliti berskala global harus diupayakan demi mendorong perkembangan ilmu pengetahuan nasional dan proses pembangunan yang lebih baik,” kata Lestari di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan keberlangsungan riset harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya antisipasi pada kondisi global di berbagai sektor yang kerap berubah.

    Dia berpendapat, dengan mendorong riset di sejumlah sektor, potensi untuk mewujudkan inovasi, efisiensi, dan daya saing sebagai modal dasar untuk memenangkan persaingan di era globalisasi adalah sebuah keniscayaan.

    Berdasarkan riset World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 terkait daya saing bangsa, dia mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi 27 dunia.

    Lembaga itu, kata dia, mencatat peningkatan efisiensi di sektor pemerintahan, perbaikan infrastruktur bisnis, dan kemudahan berusaha adalah sejumlah faktor yang harus diwujudkan agar Indonesia dapat konsisten meningkatkan daya saing.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa perhatian para pemangku kepentingan terhadap kegiatan riset harus ditingkatkan demi melahirkan kebijakan yang menghadirkan efisiensi, inovasi, dan daya saing dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik di masa datang.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Kolaborasi diperlukan untuk SDGs, HAM, dan demokrasi

    Wakil Ketua MPR: Kolaborasi diperlukan untuk SDGs, HAM, dan demokrasi

    Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kolaborasi yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

    “Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan,” kata Lestari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, dia mengungkapkan bahwa MPR RI pada November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG’s sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

    Dari agenda tersebut, menurut dia, terungkap bahwa pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya.

    Menurut dia, salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan berbagai pihak untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan memahami penerapan HAM dalam proses pembangunan.

    Untuk itu, menurut dia, seluruh pihak harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

    Maka, kata dia, setiap individu harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR sebut penguatan kebangsaan lewat pemikiran Bung Hatta

    Wakil Ketua MPR sebut penguatan kebangsaan lewat pemikiran Bung Hatta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan penguatan kebangsaan generasi muda untuk menjawab berbagai permasalahan saat ini dapat dilakukan dengan mempelajari pemikiran para pendiri bangsa, salah satunya Mohammad Hatta.

    “Banyak hal bisa dilakukan untuk memperkuat generasi muda kita dengan belajar dari pemikiran-pemikiran besar Bung Hatta untuk menyikapi kehidupan berbangsa kita saat ini,” kata Mbak Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Rerie saat menerima pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Yayasan Hatta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Yayasan Hatta, Halida N. Hatta, dan Editor LP3ES Malik Ruslan.

    Dia mengatakan bahwa Bung Hatta sebagai seorang negarawan memiliki banyak pemikiran berharga terkait sejumlah sektor pembangunan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara, mulai dari, sektor politik, ekonomi, budaya, hingga nilai-nilai kebangsaan.

    Oleh sebab itu, Rerie memandang langkah-langkah untuk menyosialisasikan pemikiran-pemikiran Bung Hatta kepada generasi penerus bangsa sangat penting untuk dilakukan.

    Upaya memasyarakatkan pemikiran Bung Hatta bisa dimulai dengan membedah sejumlah buku berisi pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang relevan dengan kondisi saat ini.

    “Selain itu, penyampaian pemikiran para pendiri bangsa juga bisa disampaikan di berbagai kegiatan keseharian dan lingkungan generasi muda, seperti antara lain seminar dan diskusi di lingkungan lembaga pendidikan,” tuturnya.

    Dia pun berharap nilai-nilai kebangsaan luhur yang diwarisi para pendiri bangsa dapat dipahami dan diamalkan generasi penerus sebagai dasar untuk menjawab berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa depan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Hari PRT Nasional momentum sahkan RUU PPRT

    Wakil Ketua MPR: Hari PRT Nasional momentum sahkan RUU PPRT

    Kita perlu duduk bersama mencari cara agar inisiatif untuk memberi perlindungan terhadap PRT dengan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional yang diperingati setiap 15 Februari harus menjadi momentum untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan PRT (PPRT).

    Lestari, dalam keterangan diterima di Jakarta, menyebut Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah di tengah meningkatnya berbagai kekerasan terhadap PRT. Oleh sebab itu, RUU PPRT perlu disahkan demi mewujudkan perlindungan yang menyeluruh.

    “Kita perlu duduk bersama mencari cara agar inisiatif untuk memberi perlindungan terhadap PRT dengan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang,” ucap Lestari dalam gelar wicara peringatan Hari PRT Nasional yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.

    Ketidakadilan yang masih terjadi terhadap PRT perlu disadari oleh berbagai pihak sebagai suatu bentuk tanggung jawab bersama. Menurut dia, tanpa perlindungan menyeluruh kepada PRT, negara belum sepenuhnya merealisasikan amanat konstitusi untuk melindungi setiap warga negara.

    “Pimpinan DPR RI harus melihat dengan pikiran, hati, dan kehendak yang terbuka betapa ketidakadilan terus terjadi dan dialami para PRT akibat tiadanya perlindungan hukum,” ucap Lestari.

    Lestari berharap para pemangku kepentingan terus mendorong upaya penguatan dukungan dan percepatan pengesahan RUU PPRT.

    Sementara itu, Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari yang hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut berharap upaya penyelesaian RUU PPRT dapat membuahkan hasil pada tahun ini.

    Eva mengusulkan agar pengesahan RUU PPRT dilandasi dengan pertimbangan HAM. Pendekatan itu diharapkan dapat mempercepat pembahasan RUU PPRT melalui Komisi XIII dengan surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang ada.

    “Sejatinya RUU PPRT ini merupakan instrumen perlindungan dua pihak, yaitu PRT dan majikan,” ujar dia.

    Adapun Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pada hasil sidang paripurna pada 29 September 2024, tidak ada status carry over atau pewarisan pada pembahasan RUU PPRT.

    Ketua komisi yang salah satunya membidangi urusan HAM itu mengaku pengesahan RUU PPRT telah diupayakan. Terlebih, menurut dia, RUU tersebut tidak hanya mengatur perlindungan bagi PRT, tetapi juga majikan dan negara.

    “Proses ini tinggal political commitment (komitmen politik) saja,” ucap Willy dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025