Xcloud.id

Tag: Lestari Moerdijat

  • Wakil Ketua MPR: Kolaborasi diperlukan untuk SDGs, HAM, dan demokrasi

    Wakil Ketua MPR: Kolaborasi diperlukan untuk SDGs, HAM, dan demokrasi

    Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kolaborasi yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

    “Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan,” kata Lestari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, dia mengungkapkan bahwa MPR RI pada November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG’s sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

    Dari agenda tersebut, menurut dia, terungkap bahwa pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya.

    Menurut dia, salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan berbagai pihak untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan memahami penerapan HAM dalam proses pembangunan.

    Untuk itu, menurut dia, seluruh pihak harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

    Maka, kata dia, setiap individu harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR sebut penguatan kebangsaan lewat pemikiran Bung Hatta

    Wakil Ketua MPR sebut penguatan kebangsaan lewat pemikiran Bung Hatta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan penguatan kebangsaan generasi muda untuk menjawab berbagai permasalahan saat ini dapat dilakukan dengan mempelajari pemikiran para pendiri bangsa, salah satunya Mohammad Hatta.

    “Banyak hal bisa dilakukan untuk memperkuat generasi muda kita dengan belajar dari pemikiran-pemikiran besar Bung Hatta untuk menyikapi kehidupan berbangsa kita saat ini,” kata Mbak Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Rerie saat menerima pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Yayasan Hatta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Yayasan Hatta, Halida N. Hatta, dan Editor LP3ES Malik Ruslan.

    Dia mengatakan bahwa Bung Hatta sebagai seorang negarawan memiliki banyak pemikiran berharga terkait sejumlah sektor pembangunan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara, mulai dari, sektor politik, ekonomi, budaya, hingga nilai-nilai kebangsaan.

    Oleh sebab itu, Rerie memandang langkah-langkah untuk menyosialisasikan pemikiran-pemikiran Bung Hatta kepada generasi penerus bangsa sangat penting untuk dilakukan.

    Upaya memasyarakatkan pemikiran Bung Hatta bisa dimulai dengan membedah sejumlah buku berisi pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang relevan dengan kondisi saat ini.

    “Selain itu, penyampaian pemikiran para pendiri bangsa juga bisa disampaikan di berbagai kegiatan keseharian dan lingkungan generasi muda, seperti antara lain seminar dan diskusi di lingkungan lembaga pendidikan,” tuturnya.

    Dia pun berharap nilai-nilai kebangsaan luhur yang diwarisi para pendiri bangsa dapat dipahami dan diamalkan generasi penerus sebagai dasar untuk menjawab berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa depan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Hari PRT Nasional momentum sahkan RUU PPRT

    Wakil Ketua MPR: Hari PRT Nasional momentum sahkan RUU PPRT

    Kita perlu duduk bersama mencari cara agar inisiatif untuk memberi perlindungan terhadap PRT dengan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional yang diperingati setiap 15 Februari harus menjadi momentum untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan PRT (PPRT).

    Lestari, dalam keterangan diterima di Jakarta, menyebut Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah di tengah meningkatnya berbagai kekerasan terhadap PRT. Oleh sebab itu, RUU PPRT perlu disahkan demi mewujudkan perlindungan yang menyeluruh.

    “Kita perlu duduk bersama mencari cara agar inisiatif untuk memberi perlindungan terhadap PRT dengan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang,” ucap Lestari dalam gelar wicara peringatan Hari PRT Nasional yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.

    Ketidakadilan yang masih terjadi terhadap PRT perlu disadari oleh berbagai pihak sebagai suatu bentuk tanggung jawab bersama. Menurut dia, tanpa perlindungan menyeluruh kepada PRT, negara belum sepenuhnya merealisasikan amanat konstitusi untuk melindungi setiap warga negara.

    “Pimpinan DPR RI harus melihat dengan pikiran, hati, dan kehendak yang terbuka betapa ketidakadilan terus terjadi dan dialami para PRT akibat tiadanya perlindungan hukum,” ucap Lestari.

    Lestari berharap para pemangku kepentingan terus mendorong upaya penguatan dukungan dan percepatan pengesahan RUU PPRT.

    Sementara itu, Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari yang hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut berharap upaya penyelesaian RUU PPRT dapat membuahkan hasil pada tahun ini.

    Eva mengusulkan agar pengesahan RUU PPRT dilandasi dengan pertimbangan HAM. Pendekatan itu diharapkan dapat mempercepat pembahasan RUU PPRT melalui Komisi XIII dengan surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang ada.

    “Sejatinya RUU PPRT ini merupakan instrumen perlindungan dua pihak, yaitu PRT dan majikan,” ujar dia.

    Adapun Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pada hasil sidang paripurna pada 29 September 2024, tidak ada status carry over atau pewarisan pada pembahasan RUU PPRT.

    Ketua komisi yang salah satunya membidangi urusan HAM itu mengaku pengesahan RUU PPRT telah diupayakan. Terlebih, menurut dia, RUU tersebut tidak hanya mengatur perlindungan bagi PRT, tetapi juga majikan dan negara.

    “Proses ini tinggal political commitment (komitmen politik) saja,” ucap Willy dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • HPN 2025, Waka MPR: Peran Pers Berintegritas Wujudkan Kemandirian Bangsa

    HPN 2025, Waka MPR: Peran Pers Berintegritas Wujudkan Kemandirian Bangsa

    Jakarta –

    Dalam rangka Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyebut peringatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurut Rerie, peningkatan literasi masyarakat di berbagai bidang merupakan salah satu syarat agar bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian.

    “Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa,” kata Rerie, dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Karena, jelas Rerie, rendahnya tingkat literasi masyarakat dapat menyebabkan berbagai masalah antara lain seperti kemiskinan hingga perpecahan antar masyarakat. Sehingga, insan pers dengan kemampuan antara lain menjalani fungsi kontrol, pendidikan, dan media informasi, sangat tepat untuk mengatasi kondisi literasi masyarakat di sejumlah sektor yang terbilang rendah saat ini.

    “Peran aktif insan pers yang berintegritas merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa,” ujar ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

    Rerie sangat berharap insan pers dan para pemangku kepentingan di negeri ini mampu berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang sehat, demi melahirkan kemandirian bangsa sebagai bekal dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    (akn/akn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wakil Ketua MPR: Kolaborasi diperlukan untuk SDGs, HAM, dan demokrasi

    Wakil Ketua MPR: Pers berintegritas mampu wujudkan bangsa mandiri

    Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa Hari Pers Nasional 2025 harus dijadikan momentum untuk meningkatkan peran insan pers yang berintegritas demi mewujudkan kemandirian bangsa.

    “Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa,” kata Lestari di Jakarta, Minggu.

    Menurut Lestari, peningkatan literasi masyarakat di berbagai bidang merupakan salah satu syarat agar bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian. Karena, rendahnya tingkat literasi masyarakat dapat menyebabkan berbagai masalah antara lain seperti kemiskinan hingga perpecahan antarmasyarakat.

    Insan pers dengan kemampuan antara lain menjalani fungsi kontrol, pendidikan, dan media informasi, menurut dia, sangat tepat untuk mengatasi kondisi literasi masyarakat yang masih rendah di sejumlah sektor.

    Maka, dia mengatakan bahwa peran aktif insan pers yang berintegritas merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

    Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap insan pers dan para pemangku kepentingan di negeri ini mampu berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang sehat, demi melahirkan kemandirian bangsa sebagai bekal dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    Adapun perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Provinsi Riau, salah satunya beragendakan Sarasehan Nasional Media Massa dengan tema “Preservasi Jurnalisme sebagai Pilar Demokrasi Digital” yang membahas tantangan dan peluang jurnalisme dalam menghadapi disrupsi digital yang semakin pesat.

    Sejumlah tokoh jurnalis dari berbagai media pun membicarakan bahwa era digital saat ini harus diisi juga dengan informasi yang berkualitas. Media konvensional pun dinilai masih sangat dibutuhkan untuk mendistribusikan informasi berkualitas, di tengah maraknya informasi dari media sosial.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waka MPR ingatkan perumus kebijakan ikut masukan perspektif arkeologis

    Waka MPR ingatkan perumus kebijakan ikut masukan perspektif arkeologis

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan para pemangku kepentingan untuk memasukkan perspektif arkeologis sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam melahirkan kebijakan.

    “Belajar dari berbagai pengalaman yang mengabaikan perspektif arkeologis dalam pengambilan keputusan, sudah saatnya organisasi profesi bersikap secara tegas dan mengambil peran untuk terus-menerus mengingatkan para pemangku kepentingan agar memperhatikan perspektif arkeologis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Kongres Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dan Seminar Nasional Arkeologi di Yogyakarta.

    Dia memandang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan bersama dalam menjalankan amanat konstitusi.

    Khususnya, kata dia, kaitannya dengan Pasal 32 UUD 1945 yang memerintahkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

    Termasuk, lanjut dia, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

    “Sebagai misal, data arkeologi seharusnya bisa menjadi dasar kebijakan perencanaan kawasan yang mencakup perencanaan tata ruang dan pengembangan suatu wilayah,” ujarnya.

    Menurut dia, upaya menggandeng semua pihak untuk mengedukasi dan menumbuhkan political will para pemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan yang tepat mampu dihasilkan, khususnya berkaitan dengan hal-hal warisan budaya.

    Apalagi, tambah dia, saat ini arkeologi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang harus segera diatasi.

    Mulai dari, regulasi yang tidak efektif, pengelolaan situs yang buruk, belum adanya kolaborasi yang baik antardisiplin ilmu, infrastruktur buruk, dan sumber daya yang terbatas.

    “Sebagai satu bangsa, kita harus sepakat dan meyakini bahwa arkeologi serta peninggalan masa lalu adalah sumber inspirasi dan pembelajaran penting bagi generasi penerus bangsa,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR RI minta situs Patiayam jadi cagar budaya

    Wakil Ketua MPR RI minta situs Patiayam jadi cagar budaya

    Arsip – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI/am

    Wakil Ketua MPR RI minta situs Patiayam jadi cagar budaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan situs Patiayam harus ditingkatkan menjadi cagar budaya nasional agar dapat dilestarikan dan terhindar dari potensi hancur akibat kerusakan lingkungan.

    “Situs-situs prasejarah penting yang kita miliki, seperti situs Patiayam yang berada di Kabupaten Kudus dan Pati di Jawa Tengah, harus segera diberi perlindungan yang memadai agar peninggalan benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya dapat dilestarikan sehingga bisa menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang,” tuturnya saat menerima para pakar arkeologi yang tergabung dalam Center for Prehistory and Austronesian Studies (CPAS) di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI di Jakarta dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu.

    Menurut Lestari, situs-situs kuno di Indonesia mengandung nilai sejarah tinggi yang menjelaskan tentang peradaban di masa lalu. Nilai-nilai sejarah itu, kata dia, dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang masih relevan bagi generasi penerus saat ini.

    “Karena itu upaya untuk melestarikan situs-situs bersejarah yang tersebar di pelosok nusantara harus menjadi perhatian kita bersama,” jelas dia.

    Dia pun meminta seluruh elemen di tingkat pemerintah untuk saling berkolaborasi untuk membuat mekanisme yang tepat untuk melindungi situs sejarah di Indonesia. Dengan terawatnya situs-situs sejarah Indonesia, Lestari yakin situs-situs tersebut akan menjadi sumber informasi yang valid, terutama bagi para generasi muda.

    Sumber : Antara

  • Hari Gizi dan Pangan Nasional, Sejarah dan Tema Tahun 2025

    Hari Gizi dan Pangan Nasional, Sejarah dan Tema Tahun 2025

    Jakarta: Setiap tanggal 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) sebagai wujud upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pangan yang sehat.

    Pada tahun 2025, tema yang diangkat adalah “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”
     
    Sejarah Hari Gizi Nasional
    Peringatan Hari Gizi Nasional dimulai pada tahun 1951, saat Lembaga Makanan Rakyat (LMR) mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan. Inisiatif ini diinisiasi oleh Prof. Poorwo Soedarmo, yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

    LMR, yang awalnya bernama Instituut Voor Volksvoeding (IVV), menjadi pionir dalam pengembangan tenaga gizi di Indonesia.

    Pada pertengahan 1960-an, peringatan ini resmi menjadi agenda tahunan, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat pada era 1970-an.

    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.

    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.

    Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Penurunan ini menunjukkan upaya yang signifikan, tetapi tantangan masih ada dalam mencapai target 14% pada 2024.
     
    Tema dan Relevansi Tahun 2025
    Tahun ini, tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat” menyoroti pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendorong generasi muda yang sehat.

    Tema ini juga relevan dengan tantangan global seperti obesitas dan malnutrisi akibat ketidakseimbangan pola makan.

    Menurut Kementerian Kesehatan, pola makan bergizi seimbang tidak hanya membantu pertumbuhan optimal pada anak-anak, tetapi juga mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.

    Untuk mendukung hal ini, Kemenkes meluncurkan berbagai program edukasi, termasuk promosi Isi Piringku, yang menekankan pentingnya proporsi makanan sehat dalam setiap porsi makan.
     
    Tantangan dan Upaya Pemerintah
    Meski telah ada berbagai kemajuan, tantangan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia masih signifikan.

    Gaya hidup modern, terutama di perkotaan, seringkali mendorong konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mendorong langkah-langkah berikut:

    1. Mengurangi konsumsi makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak.

    2. Meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti ikan, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan.

    3. Memperluas edukasi tentang pentingnya gizi seimbang melalui seminar, pelatihan, dan kampanye media.

    4. Memperkuat intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan program perlindungan sosial untuk keluarga berpenghasilan rendah.
     
    Pentingnya Partisipasi Semua Pihak
    Hari Gizi dan Pangan Nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.

    Intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak sekolah dan kampanye kesehatan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Hari Gizi dan Pangan Nasional 2025 menjadi momen untuk merefleksikan pentingnya pola makan bergizi dan usaha bersama dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

    Dengan komitmen dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

    Baca Juga:
    Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

    Jakarta: Setiap tanggal 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) sebagai wujud upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pangan yang sehat.
     
    Pada tahun 2025, tema yang diangkat adalah “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”
     
    Sejarah Hari Gizi Nasional
    Peringatan Hari Gizi Nasional dimulai pada tahun 1951, saat Lembaga Makanan Rakyat (LMR) mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan. Inisiatif ini diinisiasi oleh Prof. Poorwo Soedarmo, yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.
     
    LMR, yang awalnya bernama Instituut Voor Volksvoeding (IVV), menjadi pionir dalam pengembangan tenaga gizi di Indonesia.

    Pada pertengahan 1960-an, peringatan ini resmi menjadi agenda tahunan, yang kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat pada era 1970-an.
     
    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.
     
    Seiring waktu, Hari Gizi Nasional menjadi momen penting untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, dan obesitas.
     
    Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Penurunan ini menunjukkan upaya yang signifikan, tetapi tantangan masih ada dalam mencapai target 14% pada 2024.
     

    Tema dan Relevansi Tahun 2025
    Tahun ini, tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat” menyoroti pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendorong generasi muda yang sehat.
     
    Tema ini juga relevan dengan tantangan global seperti obesitas dan malnutrisi akibat ketidakseimbangan pola makan.
     
    Menurut Kementerian Kesehatan, pola makan bergizi seimbang tidak hanya membantu pertumbuhan optimal pada anak-anak, tetapi juga mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.
     
    Untuk mendukung hal ini, Kemenkes meluncurkan berbagai program edukasi, termasuk promosi Isi Piringku, yang menekankan pentingnya proporsi makanan sehat dalam setiap porsi makan.
     
    Tantangan dan Upaya Pemerintah
    Meski telah ada berbagai kemajuan, tantangan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia masih signifikan.
     
    Gaya hidup modern, terutama di perkotaan, seringkali mendorong konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mendorong langkah-langkah berikut:
     
    1. Mengurangi konsumsi makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak.
     
    2. Meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti ikan, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan.
     
    3. Memperluas edukasi tentang pentingnya gizi seimbang melalui seminar, pelatihan, dan kampanye media.
     
    4. Memperkuat intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan program perlindungan sosial untuk keluarga berpenghasilan rendah.
     
    Pentingnya Partisipasi Semua Pihak
    Hari Gizi dan Pangan Nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
     
    Intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak sekolah dan kampanye kesehatan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
     
    Hari Gizi dan Pangan Nasional 2025 menjadi momen untuk merefleksikan pentingnya pola makan bergizi dan usaha bersama dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
     
    Dengan komitmen dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
     
    Baca Juga:
    Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Waka MPR Soroti Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan & Anak Tak Tertangani

    Waka MPR Soroti Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan & Anak Tak Tertangani

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditangani secara serius. Upaya ini penting demi memutus rantai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

    “Kasus-kasus kekerasan yang tidak tertangani tidak hanya melukai individu korban tetapi juga menciptakan efek domino ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lemahnya perlindungan. Akibatnya, korban enggan bersuara sehingga memperkuat siklus kekerasan berulang,” katanya dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

    Dia menjelaskan berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2024 telah terjadi sebanyak 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO) baru menangani 105.475 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Menurut Lestari, sejumlah pihak terkait harus segera mengambil langkah strategis untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tertangani hingga saat ini.

    “Penuntasan kasus yang belum tertangani itu langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam melindungi setiap warganya,” ujarnya.

    Wanita yang akrab disapa Rerie ini mengaku prihatin melihat banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berlarut-larut dan tidak memihak korban.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun mendesak agar aparat penegak hukum mengambil langkah segera untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak tertangani.

    “Sehingga komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi dalam melindungi setiap warga negara dapat diwujudkan,” pungkasnya.

    (akn/akn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Waka MPR Dorong Dana Abadi Harus Dioptimalkan demi Pendidikan Berkualitas

    Waka MPR Dorong Dana Abadi Harus Dioptimalkan demi Pendidikan Berkualitas

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana abadi pendidikan guna menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga berharap pemanfaatan anggaran pendidikan oleh sejumlah kementerian dan lembaga ini dapat diwujudkan demi pendidikan yang merata bagi setiap anak bangsa.

    “Saya berharap optimalisasi pemanfaatan dana abadi pendidikan yang sedang dilakukan pemerintah dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2025).

    Menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir 2024, dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah mencapai Rp 140 triliun. Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian berbasis data untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal.

    Selain itu, Lestari juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024 yang mencapai Rp724,26 triliun. Anggaran ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan pengelolaan yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga di luar sektor pendidikan secara periodik dievaluasi efektivitasnya dalam penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat. Ia sangat berharap alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2025 dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

    (akn/ega)