Xcloud.id

Tag: Lestari Moerdijat

  • Waka MPR Dorong Setiap Kebijakan Harus Tegakkan Prinsip Kesetaraan Gender

    Waka MPR Dorong Setiap Kebijakan Harus Tegakkan Prinsip Kesetaraan Gender

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan upaya untuk mewujudkan kesetaraan pada keseharian bagi setiap warga negara harus konsisten direalisasikan, tak terkecuali bagi perempuan. Bercermin dari masih berlangsungnya praktik diskriminasi di sejumlah sektor, perjuangan mewujudkan kesetaraan dalam keseharian harus menjadi kepedulian bersama.

    “Sebagaimana RA Kartini telah memperjuangkannya sejak ratusan tahun lalu,” kata Rerie, dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 mengungkap satu dari 10 pekerja atau sekitar 14,37% buruh di Indonesia pada 2024 adalah female breadwinner. Istilah tersebut menggambarkan perempuan yang bekerja, pencari nafkah utama keluarga, atau satu-satunya pencari nafkah dalam rumah tangga.

    Karakteristik paling menonjol dari pekerjaan female breadwinners berstatus usaha perorangan. Sangat disayangkan jenis pekerjaan ini berdampak pada rendahnya perlindungan jaminan kesehatan dan sosial di tempat kerja.

    Terkait jaminan kesehatan, berdasarkan sumber yang sama, ada sebanyak 73,42% female breadwinners yang mengaku belum memiliki jaminan kesehatan itu. Sementara 76,94% female breadwinners juga tidak memperoleh jaminan kecelakaan kerja.

    Sejumlah catatan tersebut, menurut Rerie, harus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, agar bisa segera dicarikan solusi untuk mengatasinya. Rerie menilai fenomena female breadwinners yang mulai mengemuka harus benar-benar diantisipasi dengan langkah yang tepat.

    Rerie mendorong agar pihak-pihak terkait secara bersama mampu melahirkan kebijakan yang didasari atas upaya penegakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Ia berharap nilai-nilai perjuangan RA Kartini seperti mendorong kesetaraan dan hak yang sama antar perempuan dan laki-laki di sejumlah bidang, termasuk perlindungan di dunia kerja, dapat secara konsisten diterapkan dalam keseharian.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geger Tarif Resiprokal AS! Indonesia Butuh Penguatan Kerja Sama dan Jurus Jitu Hadapi Imbasnya

    Geger Tarif Resiprokal AS! Indonesia Butuh Penguatan Kerja Sama dan Jurus Jitu Hadapi Imbasnya

    Jakarta: Kebijakan tarif resiprokal yang diambil Amerika Serikat baru-baru ini memicu kegelisahan negara-negara mitranya, termasuk Indonesia. 
     
    Pemerintah AS Donald Trump mengumumkan bahwa beberapa produk asal Tiongkok seperti smartphone dan laptop dikenakan tarif impor hingga 145 persen. 
     
    Meski Indonesia bukan sasaran langsung, kebijakan ini bisa berdampak besar secara global, termasuk bagi rantai pasok dan perdagangan Indonesia.

    Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kerja bersama dengan strategi yang tepat dalam menghadapi sejumlah tantangan yang muncul akibat kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Negeri Paman Sam itu.
     
    “Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengubah tantangan menjadi momentum untuk memperkuat posisi di panggung perdagangan global yang terus berubah saat ini,” Lestari dalam sambutan pada diskusi daring bertema Dampak “Trump Reciprocal Tariffs” Terhadap Ketahanan dan Daya Saing Ekonomi Indonesia di Era Perdagangan Global yang Berubah, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 16 April 2025.
     

    Dampak ke Indonesia tak bisa diabaikan
    Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti juga menyatakan bahwa Indonesia harus bersikap sigap menghadapi dampak dari kebijakan tarif AS ini. 
     
    Sebab, kebijakan tarif resiprokal ini menimbulkan ketegangan pada perekonomian global dan antara lain berdampak pada distribusi rantai pasok.
     
    Asal tau saja, tarif yang diberlakukan terhadap Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia dan Singapura. Kondisi ini, tambah dia, harus menjadi perhatian. 
     
    Saat ini pemerintah Amerika Serikat menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari dan selama masa penundaan itu tarif yang berlaku bagi Indonesia 10 persen.
     
    Dyah berharap ada waktu bagi Indonesia untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait kesepakatan tarif tersebut. 
     

    Peluang tetap ada, asal sigap
    Meski situasi penuh ketidakpastian, peluang tetap terbuka. Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco berpendapat bahwa dampak perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat akan menguntungkan ASEAN. 
     
    Namun, negara ASEAN yang lebih banyak diuntungkan pada kondisi saat ini adalah Vietnam. Dalam hal ini dia juga mengungkapkan, Indonesia belum mampu bersaing dan produk ekspornya baru seputar minyak, gas, dan CPO. 
     
    “Indonesia punya pasar yang luar biasa besar,” ujar Badri.
     
    Indonesia harus serius memanfaatkan pasar domestik. Pasar alat kesehatan dan obat-obatan misalnya, tambah dia, harus mampu dipenuhi oleh produk dalam negeri. 
     
    Menurut Badri, langkah menciptakan enterpreneur muda agar mampu menghasilkan sejumlah produk subtitusi barang-barang impor, merupakan langkah yang strategis. 
     
    Diharapkan, tegas Badri, kemandirian dalam menghasilkan produk dapat membuka lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan. 
     

    Perang tarif berikan berbagai macam imbas
    Direktur Riset dan Pemikiran Institut Peradaban, Tarli Nugroho berpendapat, saat ini kondisi perekonomian tidak ideal. Sejak pandemi hingga perang dagang dunia usaha kita belum pulih. 
     
    Perang dagang yang terjadi saat ini berpotensi melahirkan aliansi baru yang bisa menguntungkan atau merugikan kita. 
     
    Bagi ekonomi Indonesia perang tarif yang terjadi saat ini jelas mengganggu ekspor. Di sisi lain, Indonesia juga berpotensi menjadi pasar produk Tiongkok yang sedang berperang dagang dengan Amerika Serikat. 
     
    Menurut Tarli, langkah pemerintah menghindari langkah konfrontasi dalam perang dagang saat ini sudah tepat. Upaya negosiasi penting untuk dilakukan. 
     
    “Politik bebas aktif harus terus dijaga. Kerja sama dan negosiasi adalah kata kunci untuk mengatasi sejumlah dampak perang dagang yang terjadi saat ini,” tegas Tarli. 
     
    Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung berpendapat, suka atau tidak suka, kebijakan yang diambil Trump akan berdampak juga pada pasar domestik mereka. 
     
    “Di era perdagangan global saat ini tidak ada satu pun negara yang untung sendirian,” ujar Martin. 
     
    Martin mendorong agar Indonesia memanfaatkan kerja sama perdagangan antar-negara dan regional dengan baik. 
     

    Jangan asal buat kebijakan
    Sementara itu, Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, terlihat Negeri Tirai Bambu itu lebih siap dengan sejumlah strategi yang diterapkannya. 
     
    Selain itu, Saur mengingatkan, dalam menyikapi perang dagang yang terjadi jangan sampai mengambil kebijakan yang terlalu ekstrem, karena sejatinya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya 10 persen.
     
    “Penghapusan batasan persyaratan kandungan lokal produk tertentu berpotensi mematikan industri dalam negeri yang sangat penting bagi keberlanjutan produk lokal,” ujar Saur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pimpinan MPR minta kesenjangan perempuan di desa-kota segera diatasi

    Pimpinan MPR minta kesenjangan perempuan di desa-kota segera diatasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara perempuan di desa dan di kota dalam mengakses pendidikan.

    Dia mengatakan peningkatan akses pendidikan terhadap perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) nasional perlu dilakukan demi kesejahteraan yang lebih baik dan merata bagi setiap warga negara.

    “Kesenjangan yang terjadi antara perempuan di desa dan di kota dalam mengakses pendidikan harus segera diatasi dengan sejumlah langkah nyata,” ujarnya,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas memaparkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang mencatat hanya sekitar 6 persen perempuan di pedesaan dan 14 persen perempuan di perkotaan yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

    Berdasarkan catatan BPS, dia mengatakan salah satu penyebab kesenjangan tersebut adalah faktor sosial dan budaya.

    Oleh sebab itu, dia menilai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan harus konsisten dilakukan.

    Termasuk, lanjut dia, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perempuan mengenyam pendidikan.

    “Untuk mengatasi kendala sosial dan budaya yang dihadapi perempuan di desa dalam mengakses pendidikan membutuhkan konsistensi yang kuat dalam memberi pemahaman kepada masyarakat,” ucapnya.

    Dia pun memandang generasi penerus bangsa harus meneladani nilai-nilai yang diperjuangkan tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng (RA) Kartini dalam membuka akses pendidikan yang rata untuk semua, tanpa memandang gender.

    “Dalam proses perjuangannya, RA Kartini meyakini bahwa melalui pendidikan, perempuan dapat membebaskan diri dari belenggu tradisi dan mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Pemikiran itu masih relevan hingga saat ini,” tuturnya.

    Dia mendorong pula agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat dapat memahami nilai-nilai kesetaraan sebagaimana yang diperjuangkan oleh RA Kartini.

    “Untuk kemudian direalisasikan dengan berbagai cara demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di masa depan,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerapan Kesetaraan Gender di sejumlah Bidang Harus Konsisten Direalisasikan

    Penerapan Kesetaraan Gender di sejumlah Bidang Harus Konsisten Direalisasikan

    Jakarta: Upaya mendorong penerapan kesetaraan gender di sejumlah bidang harus konsisten dilakukan demi mewujudkan kehidupan keseharian yang lebih baik di masa depan. 

    “Meski sejumlah pihak berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan keseharian kita, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya terwujud. Butuh konsistensi dan komitmen kuat untuk mewujudkan salah satu cita-cita RA Kartini itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 April 2025. 

    Data International Labour Organization (ILO) mengungkapkan rata-rata pendapatan per jam pekerja di Indonesia mengalami peningkatan, namun kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih terpaut cukup jauh. 

    Catatan ILO menyebutkan pada 2021 rata-rata upah pekerja laki-laki Rp16.815 per jam, sedangkan untuk pekerja perempuan sebesar Rp16.576 per jam.

    Pada 2022 rata-rata upah perempuan menurun drastis menjadi Rp14.784 per jam. Di lain sisi, rata-rata upah pekerja laki-laki mencapai Rp16.939 per jam.

    Pada 2023 rata-rata upah laki-laki kembali mengalami peningkatan ke angka Rp17.074 per jam, sedangkan rata-rata upah perempuan menurun menjadi Rp 14.779 per jam.

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dengan mengakhiri kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

    Menurut Lestari, kesenjangan dalam besaran upah antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari belum terwujudnya kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini sejak ratusan tahun lalu. 

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar para pemangku kebijakan dan masyarakat memahami nilai-nilai emansipasi yang ditanamkan RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesamaan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. 

    Rerie berharap pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi yang terukur terhadap sejumlah kebijakan yang tidak mengedepankan kesetaraan gender. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kesenjangan yang diciptakan itu mencerminkan bahwa ketika perempuan memilih untuk bekerja, mereka tidak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang dan penghargaan finansial.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem mendorong agar praktik kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan segera diakhiri. 

    Karena, ujar Rerie, ketika pekerja merasa dihargai dan diperlakukan adil, mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif. 

    Sehingga, tegas Rerie, dengan mengakhiri kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan.

    Jakarta: Upaya mendorong penerapan kesetaraan gender di sejumlah bidang harus konsisten dilakukan demi mewujudkan kehidupan keseharian yang lebih baik di masa depan. 
     
    “Meski sejumlah pihak berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan keseharian kita, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya terwujud. Butuh konsistensi dan komitmen kuat untuk mewujudkan salah satu cita-cita RA Kartini itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 April 2025. 
     
    Data International Labour Organization (ILO) mengungkapkan rata-rata pendapatan per jam pekerja di Indonesia mengalami peningkatan, namun kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih terpaut cukup jauh. 

    Catatan ILO menyebutkan pada 2021 rata-rata upah pekerja laki-laki Rp16.815 per jam, sedangkan untuk pekerja perempuan sebesar Rp16.576 per jam.
     
    Pada 2022 rata-rata upah perempuan menurun drastis menjadi Rp14.784 per jam. Di lain sisi, rata-rata upah pekerja laki-laki mencapai Rp16.939 per jam.
     
    Pada 2023 rata-rata upah laki-laki kembali mengalami peningkatan ke angka Rp17.074 per jam, sedangkan rata-rata upah perempuan menurun menjadi Rp 14.779 per jam.
     

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dengan mengakhiri kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)
     
    Menurut Lestari, kesenjangan dalam besaran upah antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari belum terwujudnya kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini sejak ratusan tahun lalu. 
     
    Baca juga: Lestari Moerdijat: Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar para pemangku kebijakan dan masyarakat memahami nilai-nilai emansipasi yang ditanamkan RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesamaan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. 
     
    Rerie berharap pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi yang terukur terhadap sejumlah kebijakan yang tidak mengedepankan kesetaraan gender. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kesenjangan yang diciptakan itu mencerminkan bahwa ketika perempuan memilih untuk bekerja, mereka tidak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang dan penghargaan finansial.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem mendorong agar praktik kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan segera diakhiri. 
     
    Karena, ujar Rerie, ketika pekerja merasa dihargai dan diperlakukan adil, mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif. 
     
    Sehingga, tegas Rerie, dengan mengakhiri kesenjangan pengupahan antara laki-laki dan perempuan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Waka MPR Bicara Pentingnya Pembangunan SDM Tepat Sasaran

    Waka MPR Bicara Pentingnya Pembangunan SDM Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tepat sasaran penting diwujudkan. Hal ini untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

    “Di masa penerapan efesiensi di berbagai sektor saat ini berbagai upaya untuk menghadirkan proses pembangunan yang tepat sasaran, seperti upaya menghadirkan lingkungan yang ramah anak, harus kita dukung bersama,” ujar Lestari dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).

    Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) yang telah dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak dua tahun terakhir menjadi model rujukan tingkat nasional. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad, Sabtu (12/4).

    SITALAS kini diadaptasi menjadi Sistem Usulan Anak Nasional (Suara Makna) untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

    Sistem tersebut ditujukan agar setiap wilayah administratif di daerah-daerah memiliki kanal untuk menyuarakan aspirasi dan harapan anak.

    Data yang dihasilkan dari sistem tersebut bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan hingga wilayah kelurahan untuk mengatasi permasalahan terkait anak di setiap wilayah.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap sistem Suara Makna tersebut dapat diterapkan di setiap daerah dan data yang dihasilkan benar-benar dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan yang tepat mengatasi permasalahan anak di daerah-daerah.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar para pemangku kepentingan di daerah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan sistem Suara Makna tersebut.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peningkatan kapasitas guru harus dilakukan secara konsisten demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    “Upaya untuk memperkuat konsistensi dalam peningkatan kapasitas tenaga pengajar harus kita dukung bersama demi masa depan anak bangsa yang lebih baik,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru.

    Surat Edaran tertanggal 26 Maret 2025 itu mengatur bahwa setiap guru dan kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) wajib menjadwalkan satu hari dalam seminggu sebagai Hari Belajar Guru.

    Hari belajar dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota forum profesional, dan tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar reguler.

    Tujuan utama dari kebijakan itu adalah untuk mengoptimalkan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) bagi guru.

    Menurut Lestari, kebijakan yang telah dibuat harus benar-benar dijalankan sesuai dengan yang direncanakan.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat dengan cepatnya perkembangan di sejumlah bidang saat ini, upaya konsisten untuk menghadirkan ekosistem belajar yang berkelanjutan merupakan langkah yang strategis.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar para guru memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu mendukung peningkatan layanan pendidikan.

    Dia berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberi dukungan penuh terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar.

    Rerie berharap tenaga pengajar yang memiliki kompetensi yang baik mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang sangat dibutuhkan untuk melahirkan generasi penerus berkarakter kuat dan berdaya saing di masa depan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Segera Ambil Langkah Nyata untuk Atasi Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender

    Segera Ambil Langkah Nyata untuk Atasi Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender

    Jakarta: Berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan berbasis gender harus segera dilakukan demi mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap warga negara. 

    “Saya mendorong agar sejumlah peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, harus benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya, untuk mengatasi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 April 2025. 

    Pada awal Maret lalu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (catahu) 2024. 

    Hasil catahu tersebut mengungkapkan dari total 445.502 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan di antaranya berbasis gender. Terjadi peningkatan 14,17% kasus kekerasan berbasis gender jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 289.111 kasus. 

    Menurut Lestari, hasil catahu Komnas Perempuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan terkait perlindungan menyeluruh setiap warga negara. 

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus segera mengambil langkah nyata untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender itu. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus Demak, Jepara) itu mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. 

    Baca juga: 3 Juta Lulusan SMA/SMK Nganggur, Kompetensi Lulusan Sekolah Kejuruan Wajib Ditingkatkan

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai upaya untuk mewujudkan kebijakan antikekerasan dan sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara.

    Dengan jaminan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, tegas Rerie, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan.

    Jakarta: Berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan berbasis gender harus segera dilakukan demi mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap warga negara. 
     
    “Saya mendorong agar sejumlah peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, harus benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya, untuk mengatasi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 April 2025. 
     
    Pada awal Maret lalu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (catahu) 2024. 

    Hasil catahu tersebut mengungkapkan dari total 445.502 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan di antaranya berbasis gender. Terjadi peningkatan 14,17% kasus kekerasan berbasis gender jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 289.111 kasus. 
     
    Menurut Lestari, hasil catahu Komnas Perempuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan terkait perlindungan menyeluruh setiap warga negara. 
     

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus segera mengambil langkah nyata untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender itu. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus Demak, Jepara) itu mendorong agar akar permasalahan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender bisa segera diidentifikasi dan diatasi. 
     
    Baca juga: 3 Juta Lulusan SMA/SMK Nganggur, Kompetensi Lulusan Sekolah Kejuruan Wajib Ditingkatkan
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai upaya untuk mewujudkan kebijakan antikekerasan dan sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara.
     
    Dengan jaminan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, tegas Rerie, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional harus dilakukan sejak dini demi menciptakan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    “Peningkatan kualitas SDM nasional memang harus dilakukan sejak dini sehingga bila ada program yang mendorong tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh, harus mendapat dukungan semua pihak,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Ia sependapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memandang program pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) berperan penting untuk mempersiapkan generasi bangsa.

    “Program PAUD HI itu tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga aspek kesehatan, gizi, pola pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” imbuhnya.

    Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, populasi anak usia dini di Indonesia tercatat sebanyak 10,82 persen dari populasi penduduk. Namun, anak usia dini masih menghadapi sejumlah tantangan.

    Tantangan itu, di antaranya, 3,69 persen balita belum mendapatkan pengasuhan layak, 38,71 persen anak mengalami masalah kesehatan, serta 12,41 persen anak usia dini masih hidup di bawah garis kemiskinan.

    Lestari mengatakan data tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak untuk mengakselerasi pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah.

    “Akar permasalahan yang dihadapi pada fase tumbuh kembang anak usia dini dari sisi kesehatan dan pendidikan harus segera ditemukan dan diatasi bersama,” katanya menegaskan.

    Di sisi lain, dia berpendapat, kesiapan tenaga kesehatan, tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD), dan sarana pendukung lainnya sangat diperlukan dalam merealisasikan program peningkatan kualitas SDM sejak dini.

    “Selain itu, peran aktif para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam upaya mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan,” ujarnya pula.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Jakarta: Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata. 

    “Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April 2025. 

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas. 

    Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. 

    Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja. 

    Baca juga: Momentum Hari Raya Idulfitri Diharapkan Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa

    Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas. 

    Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 

    Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan. 

    Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.

    Jakarta: Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata. 
     
    “Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April 2025. 
     
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas. 

    Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. 
     
    Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja. 
     
    Baca juga: Momentum Hari Raya Idulfitri Diharapkan Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa
     
    Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas. 
     
    Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 
     
    Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan. 
     
    Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Upaya Kembangkan Situs Purbakala Patiayam, Pemkab Kudus Akan Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat

    Upaya Kembangkan Situs Purbakala Patiayam, Pemkab Kudus Akan Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus bakal menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berkaitan dengan pengembangan Situs Purbakala Patiayam. Dengan begitu potensi yang ada di Patiayam bisa kian dikenal dan mampu menyedot lebih banyak pengunjung.

    Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, terdapat nilai edukasi dan sejarah yang terkandung di dalam Situs Purbakala Patiayam. Untuk itu perlu adanya pengembangan dengan membuat inovasi agar pengunjung tidak sekadar datang melihat fosil yang tersimpan di Museum Patiayam.

    “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Nanti ada beberapa penemuan fosil yang dilokalisir/dibebaskan. Jadi lokasinya masih di situ, dan dijadikan destinasi wisata purbakala,” kata Sam’ani.

    Adanya penambahan destinasi di Situs Patiayam juga diharapkan memberikan dampak positif bagi UMKM lokal yang berada di sekitarnya. Sam’ani juga akan bekerja sama dengan Perhutani agar akses gardu pandang bisa lebih dijangkau masyarakat.

    “Gardu pandang ini kan punya potensi menarik wisatawan, tapi aksesnya susah. Kebetulan lahannya milik Perhutani. Jadi kami akan bekerja sama biar bisa membangun akses yang lebih mudah,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu Sam’ani juga meminta para petani penggarap lahan di Perbukitan Patiayam agar turut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak memotong pohon keras atau pohon buah yang sudah ditanam.

    “Moga-moga lima tahun lagi, pohon-pohon buah tumbuh dan menjadi rindang. Saya juga mohon kepada petani agar mengayomi pohon-pohon dengan cara tidak dipotong,” kata dia.

    Selama ini upaya penghijauan di Perbukitan Patiayam telah dilakukan oleh PT Djarum selama bertahun-tahun. Para petani diajak untuk terlibat dalam penghijauan dengan menanam tanaman buah semisal alpukat dan mangga.

    “Atas jasa PT Djarum dan pihak swasta lainnya, ada berbagai tanaman di Pegunungan Patiayam. Ada buah alpukat, mangga, dan lain sebagainya,” kata dia. (*)