Xcloud.id

Tag: Lestari Moerdijat

  • Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional harus dilakukan sejak dini demi menciptakan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    “Peningkatan kualitas SDM nasional memang harus dilakukan sejak dini sehingga bila ada program yang mendorong tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh, harus mendapat dukungan semua pihak,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Ia sependapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memandang program pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) berperan penting untuk mempersiapkan generasi bangsa.

    “Program PAUD HI itu tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga aspek kesehatan, gizi, pola pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” imbuhnya.

    Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, populasi anak usia dini di Indonesia tercatat sebanyak 10,82 persen dari populasi penduduk. Namun, anak usia dini masih menghadapi sejumlah tantangan.

    Tantangan itu, di antaranya, 3,69 persen balita belum mendapatkan pengasuhan layak, 38,71 persen anak mengalami masalah kesehatan, serta 12,41 persen anak usia dini masih hidup di bawah garis kemiskinan.

    Lestari mengatakan data tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak untuk mengakselerasi pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah.

    “Akar permasalahan yang dihadapi pada fase tumbuh kembang anak usia dini dari sisi kesehatan dan pendidikan harus segera ditemukan dan diatasi bersama,” katanya menegaskan.

    Di sisi lain, dia berpendapat, kesiapan tenaga kesehatan, tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD), dan sarana pendukung lainnya sangat diperlukan dalam merealisasikan program peningkatan kualitas SDM sejak dini.

    “Selain itu, peran aktif para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam upaya mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan,” ujarnya pula.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

    Jakarta: Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata. 

    “Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April 2025. 

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas. 

    Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. 

    Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja. 

    Baca juga: Momentum Hari Raya Idulfitri Diharapkan Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa

    Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas. 

    Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 

    Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan. 

    Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.

    Jakarta: Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata. 
     
    “Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 April 2025. 
     
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas. 

    Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. 
     
    Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja. 
     
    Baca juga: Momentum Hari Raya Idulfitri Diharapkan Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa
     
    Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas. 
     
    Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. 
     
    Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan. 
     
    Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Upaya Kembangkan Situs Purbakala Patiayam, Pemkab Kudus Akan Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat

    Upaya Kembangkan Situs Purbakala Patiayam, Pemkab Kudus Akan Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus bakal menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berkaitan dengan pengembangan Situs Purbakala Patiayam. Dengan begitu potensi yang ada di Patiayam bisa kian dikenal dan mampu menyedot lebih banyak pengunjung.

    Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, terdapat nilai edukasi dan sejarah yang terkandung di dalam Situs Purbakala Patiayam. Untuk itu perlu adanya pengembangan dengan membuat inovasi agar pengunjung tidak sekadar datang melihat fosil yang tersimpan di Museum Patiayam.

    “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Nanti ada beberapa penemuan fosil yang dilokalisir/dibebaskan. Jadi lokasinya masih di situ, dan dijadikan destinasi wisata purbakala,” kata Sam’ani.

    Adanya penambahan destinasi di Situs Patiayam juga diharapkan memberikan dampak positif bagi UMKM lokal yang berada di sekitarnya. Sam’ani juga akan bekerja sama dengan Perhutani agar akses gardu pandang bisa lebih dijangkau masyarakat.

    “Gardu pandang ini kan punya potensi menarik wisatawan, tapi aksesnya susah. Kebetulan lahannya milik Perhutani. Jadi kami akan bekerja sama biar bisa membangun akses yang lebih mudah,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu Sam’ani juga meminta para petani penggarap lahan di Perbukitan Patiayam agar turut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak memotong pohon keras atau pohon buah yang sudah ditanam.

    “Moga-moga lima tahun lagi, pohon-pohon buah tumbuh dan menjadi rindang. Saya juga mohon kepada petani agar mengayomi pohon-pohon dengan cara tidak dipotong,” kata dia.

    Selama ini upaya penghijauan di Perbukitan Patiayam telah dilakukan oleh PT Djarum selama bertahun-tahun. Para petani diajak untuk terlibat dalam penghijauan dengan menanam tanaman buah semisal alpukat dan mangga.

    “Atas jasa PT Djarum dan pihak swasta lainnya, ada berbagai tanaman di Pegunungan Patiayam. Ada buah alpukat, mangga, dan lain sebagainya,” kata dia. (*)

  • MPR: Siswa sekolah kejuruan harus berkualitas demi pasar kerja

    MPR: Siswa sekolah kejuruan harus berkualitas demi pasar kerja

    “Berbagai langkah harus segera diambil dengan dukungan pihak-pihak terkait untuk memastikan para peserta didik di sekolah-sekolah kejuruan dapat menjawab permintaan pasar kerja,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan lulusan sekolah kejuruan harus berkualitas agar dapat diterima di pasar kerja.

    “Berbagai langkah harus segera diambil dengan dukungan pihak-pihak terkait untuk memastikan para peserta didik di sekolah-sekolah kejuruan dapat menjawab permintaan pasar kerja,” kata Lestari dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Sabtu.

    Lestari mengatakan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dapat dilakukan dengan beragam upaya, salah satunya meningkatkan kualitas pengajar dan fasilitas sekolah.

    Menurut dia, pihak sekolah dan seluruh elemen guru harus dapat melihat kebutuhan perusahaan di bursa kerja. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan kebutuhan ilmu yang diperlukan siswa agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.

    Hal tersebut dapat terwujud dengan kolaborasi antara sekolah-sekolah dan pemerintah guna memastikan para siswa bisa disalurkan ke lapangan pekerjaan yang tepat.

    Pekan lalu, kata dia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI/BP2MI) guna meningkatkan kompetensi pendidik maupun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    “Langkah tersebut ditujukan untuk mengatasi permasalahan serius di sektor ketenagakerjaan Indonesia karena dari total 7,5 juta pengangguran di Indonesia, sekitar 3 juta orang merupakan lulusan SMA dan SMK, sementara 2,5 juta orang lainnya adalah lulusan SMP,” kata dia.

    Dengan adanya kolaborasi ini, Lestari berharap siswa siswa lulusan sekolah kejuruan memiliki kualitas tinggi dan dapat menyesuaikan dengan permintaan bursa kerja saat ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Lestari Moerdijat: Peningkatan kemampuan dosen perkuat karakter SDM

    Upaya pengembangan kemampuan dosen merupakan langkah yang harus seimbang dengan peningkatan kesejahteraannya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pengembangan kemampuan dosen dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga membentuk karakter serta memperkuat penguasaan ilmu dan teknologi peserta didik.

    “Tantangan di depan yang makin kompleks membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter kuat dan berdaya saing sehingga membutuhkan tenaga dosen yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

    Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), jumlah dosen di Indonesia mencapai 303.670. Namun, hanya 25 persen saja yang sudah lulus dari program doktor.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, dari jumlah dosen yang ada, sebanyak 60 persen mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan 45 persen dari dosen PTS itu menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan.

    Berdasarkan data tersebut, Lestari mengatakan bahwa upaya pengembangan kemampuan dosen merupakan langkah yang harus seimbang dengan peningkatan kesejahteraannya.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak semata menyasar capaian akademik.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengutarakan bahwa pembangunan pendidikan juga harus mampu membentuk karakter, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, sekaligus memperkuat penguasaan ilmu dan teknologi dari peserta didik.

    Menurut dia, hal itu membutuhkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan pengembangan kemampuan dosen yang diimbangi peningkatan kesejahteraannya.

    Ia berharap peningkatan kemampuan dosen dapat memaksimalkan kualitas pembelajaran, riset, dan inovasi yang dilakukan setiap perguruan tinggi.

    Dengan demikian, kata Rerie, pendidikan tinggi yang ada mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat dan berdaya saing di tingkat global.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Wakil Ketua MPR minta pemda sosialisasikan SPMB 2025 secara masif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025 secara masif guna menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.

    “Saya kira pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan SPMB yang baru agar para orang tua murid memahami proses tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah di tahun ajaran baru mendatang,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia mendorong agar pemda segera menetapkan sejumlah persyaratan dari setiap jalur SPMB yang tersedia sehingga para wali murid dan calon murid baru dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

    Namun, dia mengingatkan sejumlah persyaratan pada setiap jalur yang disediakan tersebut wajib diterapkan pemda secara transparan.

    Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap kebijakan yang diterapkan pada SPMB 2025 dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang tersedia.

    Menurut dia, dengan semakin banyak anak bangsa yang mengenyam pendidikan maka peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional akan semakin besar.

    “Tentu saja, dengan kualitas SDM yang meningkat akan mendorong daya saing anak bangsa di tingkat global akan semakin baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah menetapkan empat jalur dalam kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diterapkan mulai Tahun Ajaran 2025/2026.

    Adapun keempat jalur dalam kebijakan SPMB ini meliputi jalur domisili; jalur prestasi yang meliputi prestasi akademik, non akademik dan kepemimpinan; jalur afirmasi; dan jalur mutasi, yang memiliki persentase kuota minimal di setiap jenjang pendidikan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    MPR: Butuh kreativitas dan kolaborasi untuk tingkatkan literasi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan dibutuhkan beragam kreativitas dan kolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan gemar membaca di kalangan masyarakat.

    Untuk itu, kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan dan masyarakat harus terus diwujudkan untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di tanah air.

    “Berbagai upaya kreatif untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui sejumlah program yang mendorong agar masyarakat gemar membaca harus terus dilakukan di tengah sejumlah keterbatasan yang kita hadapi saat ini,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamia.

    Adapun di tengah suasana mudik, pada Rabu (26/3), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan buku untuk para pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

    Langkah tersebut merupakan bagian dari
    Program Mudik Asyik Baca Buku (MABB) 2025 yang berlangsung pada 26–27 Maret 2025 di berbagai titik keberangkatan mudik.

    Publikasi Hasil Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas RI) dan PT Indekstat Konsultan Indonesia pada akhir tahun lalu mengungkapkan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia menunjukkan tren positif.

    Tingkat Gemar Membaca (TGM) masyarakat Indonesia pada 2024 berada pada poin 72,44. Capaian itu meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 66,70. Meski meningkat, capaian TGM pada 2024 masih masuk kategori sedang.

    Lestari berharap upaya untuk mewujudkan gemar membaca menjadi sebuah gerakan yang dapat melibatkan semua pihak, sehingga berdampak lebih luas.

    Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI dari dapil II Jawa Tengah itu menilai upaya meningkatkan gemar membaca masyarakat merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di berbagai sektor.

    Dengan semakin baik literasi, masyarakat diharapkan dapat memahami sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa ini, sehingga dapat ikut berperan aktif dalam mengatasi sejumlah tantangan tersebut.

    Wakil rakyat yang membidangi pendidikan, olahraga, dan riset itu berharap para pemangku kepentingan dapat menciptakan sejumlah kreativitas untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang dimiliki seperti Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar di sejumlah daerah.

    Ia meyakini dengan keterlibatan semua pihak, upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat dapat lebih masif dan diharapkan mampu meningkatkan literasi setiap warga negara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Jepara Perjuangkan Seni Ukir Jepara sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO

    Pemkab Jepara Perjuangkan Seni Ukir Jepara sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya mengenalkan karya ukir Jepara ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali pula memperjuangkan karya tersebut menjadi kekayaan intelektual yang masuk dalam catatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

    Sebab menurut Bupati Jepara, Witiarso Utomo, seni ukir dari Jepara merupakan bukti kekayaan warisan leluhur bangsa.

    Dia mengatakan perjuangan WBTB di UNESCO akan dibantu Prof Ismunandar, mantan Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Hubungan Antar Lembaga RI.

    “Nantinya yang turut membantu memperjuangkan ukir Jepara menjadi WBTB di UNESCO adalah Bu Rerie dan Prof. Ismunandar,” ujar Mas Wiwit dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Rabu (26/3/2025).

    Dirinya mengungkapkan, sebelumnya pada tahun 2017 Bosnia dan Herzegovina lebih dulu mencatatkan WBTB karya ukir di negara tersebut yakni Konjic woodcarving ke UNESCO. 

    Oleh sebab itu, terkait pencatatan WBTB karya ukir Jepara nantinya akan dilakukan Join Nomination dengan negara tersebut. 

    Istilah ini dalam konteks UNESCO merujuk pada pencalonan suatu warisan budaya atau alam untuk masuk dalam daftar Warisan Dunia (World Heritage) oleh lebih dari satu negara.

    “Terkait persiapannya, Pemkab Jepara akan dibantu oleh Bu Rerie (sapaan karib Lestari Moerdijat) dan timnya, yang jelas Bu Rerie sudah menyiapkan naskah akademik dan bahan lainnya termasuk nanti pengusulan ke UNESCO,” ungkapnya.

    Terkait itu, Lestari Moerdijat pun berkomitmen akan memperjuangkan hal tersebut semaksimal mungkin. 

    Sebab seni ukir Jepara merupakan kekayaan intelektual warisan leluhur. 

    Dalam webinar bertajuk Mengukir Masa Depan: Legenda Ukiran Jepara di ajang JIFBW 2025, yang digelar pada Rabu, 12 Maret 2025 lalu, ia menuturkan Jepara sudah dikenal sebagai penghasil ukiran Indah.

    Bahkan, dalam periode 80-90an karya dari Jepara begitu menonjol di berbagai acara dan selalu muncul dalam ruang-ruang di berbagai acara. 

    Termasuk di sudut ruang tamunya sendiri yang juga dihiasi ragam karya ukir Jepara, ia mengatakan ukiran-ukiran tersebut terbaru ia beli di pameran Jepara International Furniture Buyer Weeks (JIFBW) yang baru digelar dua pekan lalu di Jepara. (Ito)

  • Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Bebas Diskriminasi bagi Perempuan

    Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Bebas Diskriminasi bagi Perempuan

    Jakarta: Dorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi terhadap para pekerja, termasuk perempuan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja perekonomian nasional. 

    “Perempuan bekerja itu tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga terhadap perekonomian. Sehingga penting untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi terhadap pekerja perempuan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Maret 2025. 

    Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan cenderung meningkat pada rentang waktu 2021-2024.

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijata mengatakan partisipasi perempuan di dunia kerja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

    Bila pada 2021 TPAK perempuan tercatat 53,34%, pada 2022 naik menjadi 53,41%, pada 2023 naik menjadi 54,52%, dan pada 2024 menjadi 56,42%.

    Sementara itu Data ILO & Never Okay Project pada 2022 terkait kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja mengungkap bahwa 70,81% perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. 

    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar tren peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dapat dipertahankan. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi semua pekerja adalah sebuah keharusan.

    Baca juga: Rata-rata Lama Sekolah Hanya Sampai SMP, Rerie Tegaskan Layanan Pendidikan Mesti Merata

    Apalagi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, di tengah situasi perekonomian nasional yang menghadapi banyak tantangan saat ini, negara membutuhkan dukungan dari setiap warganya untuk tetap produktif dalam keseharian mereka. 

    Partisipasi perempuan di dunia kerja, tambah Rerie, tentu saja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. 

    Sehingga, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik agar mampu menerapkan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi setiap pekerja.

    Jakarta: Dorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi terhadap para pekerja, termasuk perempuan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja perekonomian nasional. 
     
    “Perempuan bekerja itu tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga terhadap perekonomian. Sehingga penting untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi terhadap pekerja perempuan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Maret 2025. 
     
    Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan cenderung meningkat pada rentang waktu 2021-2024.

    (Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijata mengatakan partisipasi perempuan di dunia kerja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)
     
    Bila pada 2021 TPAK perempuan tercatat 53,34%, pada 2022 naik menjadi 53,41%, pada 2023 naik menjadi 54,52%, dan pada 2024 menjadi 56,42%.
     
    Sementara itu Data ILO & Never Okay Project pada 2022 terkait kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di dunia kerja mengungkap bahwa 70,81% perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. 
     
    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar tren peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dapat dipertahankan. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi semua pekerja adalah sebuah keharusan.
     
    Baca juga: Rata-rata Lama Sekolah Hanya Sampai SMP, Rerie Tegaskan Layanan Pendidikan Mesti Merata
     
    Apalagi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, di tengah situasi perekonomian nasional yang menghadapi banyak tantangan saat ini, negara membutuhkan dukungan dari setiap warganya untuk tetap produktif dalam keseharian mereka. 
     
    Partisipasi perempuan di dunia kerja, tambah Rerie, tentu saja merupakan salah satu bentuk dukungan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. 
     
    Sehingga, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik agar mampu menerapkan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi bagi setiap pekerja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten

    Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI/aa.

    Wakil Ketua MPR: Upaya hapus perkawinan anak harus konsisten
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Maret 2025 – 13:01 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa upaya penghapusan perkawinan anak harus konsisten demi mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berdaya saing pada masa depan.

    “Tren penurunan angka perkawinan anak yang terjadi saat ini harus kita syukuri. Namun, lebih penting dari itu adalah bagaimana perkawinan anak itu benar-benar bisa dicegah agar tidak terjadi,” kata Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), angka perkawinan anak terus menurun dalam rentang waktu 2021—2023 dengan perincian 10,35 persen pada tahun 2021, 9,23 persen pada tahun 2022, dan 6,92 persen pada tahun 2023.

    Menurut Kemen PPPA, kata Lestari, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja para pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa serta tokoh masyarakat dan agama. Ia mengapresiasi penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

    Diharapkan pula agar kolaborasi antarpihak terkait terus ditingkatkan sehingga perkawinan anak benar-benar dapat dihapuskan.

    “Pasalnya, bila perkawinan anak masih terjadi, kekhawatiran kualitas generasi penerus bangsa yang rendah pada masa datang makin besar,” jelas Rerie, sapaan akrab Lestari.

    Ditekankan pula bahwa perkawinan anak harus dihapuskan sebab perkawinan usia dini berisiko tingkatkan kematian bayi. Selain itu, anak hasil perkawinan usia dini berpotensi kekurangan gizi sehingga rentan terkena stunting.

    “Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi bila perkawinan anak masih terjadi,” katanya.

    Untuk itu, Rerie berharap pihak-pihak terkait dapat terus meningkatkan kolaborasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang masih tergolong anak apabila berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan sebelum usia dimaksud termasuk dalam kategori perkawinan anak.

    Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2018 menyebutkan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dapat meningkatkan risiko putus sekolah. Hal ini dapat menghambat perkembangan karier mereka pada masa depan. Di samping itu, anak yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung tidak bekerja di sektor formal dan pendapatan per jam mereka jauh lebih rendah daripada mereka yang menikah pada usia 18 tahun atau lebih.

    Sumber : Antara