Xcloud.id

Tag: Lestari Moerdijat

  • Pengelolaan Kekayaan Alam dan Budaya Harus Mengedepankan Etika

    Pengelolaan Kekayaan Alam dan Budaya Harus Mengedepankan Etika

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pengelolaan kekayaan alam dan budaya harus mengedepankan etika demi mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Lestari secara daring pada acara Peluncuran Buku Kebumen Mutiara Tanah Jawa dan Seminar Nasional Literasi Warisan Nusantara di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu, 3 Desember 2025.

    “Dalam mengelola Geopark Kebumen misalnya, masyarakat dan pemerintah daerah mengedepankan etika moral dan lingkungan dengan memperlihatkan keberpihakannya pada pelestarian warisan budaya yang ada,” kata Rerie dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025. 

    Seperti diketahui, pada 2 Juni 2025 Geopark Kebumen diakui UNESCO sebagai geopark warisan dunia. 
     

    Menurut Rerie, Geopark Kebumen merupakan bagian dari fondasi kebangsaan karena didalamnya diterapkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan etika moral dan lingkungan dalam pengelolaannya. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar pengelolaan kekayaan alam dan budaya warisan dunia itu terus mengedapankan pelestarian dan manfaat bagi masyarakat. 

    Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu juga berpendapat kehadiran Buku Kebumen Mutiara Tanah Jawa, merupakan undangan bagi dunia untuk mengenal Kebumen seutuhnya. 

    Penetapan Geopark Kebumen sebagai warisan dunia, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan momentum untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Kebumen dengan tetap mengedepankan keberlanjutan. 

    “Penerapan tata kelola yang mengedepankan keseimbangan antara aspek perlindungan dan pemanfaatan dalam pengelolaan Geopark Kebumen penting untuk diwujudkan,” ucapnya.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pengelolaan kekayaan alam dan budaya harus mengedepankan etika demi mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas. 
     
    Pernyataan tersebut disampaikan Lestari secara daring pada acara Peluncuran Buku Kebumen Mutiara Tanah Jawa dan Seminar Nasional Literasi Warisan Nusantara di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu, 3 Desember 2025.
     
    “Dalam mengelola Geopark Kebumen misalnya, masyarakat dan pemerintah daerah mengedepankan etika moral dan lingkungan dengan memperlihatkan keberpihakannya pada pelestarian warisan budaya yang ada,” kata Rerie dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Desember 2025. 

    Seperti diketahui, pada 2 Juni 2025 Geopark Kebumen diakui UNESCO sebagai geopark warisan dunia. 
     

    Menurut Rerie, Geopark Kebumen merupakan bagian dari fondasi kebangsaan karena didalamnya diterapkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan etika moral dan lingkungan dalam pengelolaannya. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar pengelolaan kekayaan alam dan budaya warisan dunia itu terus mengedapankan pelestarian dan manfaat bagi masyarakat. 
     
    Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu juga berpendapat kehadiran Buku Kebumen Mutiara Tanah Jawa, merupakan undangan bagi dunia untuk mengenal Kebumen seutuhnya. 
     
    Penetapan Geopark Kebumen sebagai warisan dunia, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan momentum untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Kebumen dengan tetap mengedepankan keberlanjutan. 
     
    “Penerapan tata kelola yang mengedepankan keseimbangan antara aspek perlindungan dan pemanfaatan dalam pengelolaan Geopark Kebumen penting untuk diwujudkan,” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.

    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 

    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 

    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 

    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 

    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 

    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 

    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 

    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 

    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 

    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 

    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 

    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 

    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 

    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 

    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 

    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 

    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 

    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 

    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 

    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 

    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 

    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 

    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 

    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 

    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.
     
    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 
     
    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 
     
    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 
     
    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 
     
    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 
     
    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

     
    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 
     
    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 
     
    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 
     
    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 
     
    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 
     
    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 
     
    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 
     
    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 
     
    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 
     
    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 
     
    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 
     
    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 
     
    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 
     
    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 
     
    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 
     
    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 
     
    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 
     
    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 
     
    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 
     
    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Bangun Solidaritas Nasional Hadapi Kerentanan terhadap Bencana Alam

    Bangun Solidaritas Nasional Hadapi Kerentanan terhadap Bencana Alam

    Jakarta: Di tengah kerentanan Indonesia terhadap bencana alam, semangat gotong royong dan solidaritas harus menjadi energi positif setiap anak bangsa untuk mengatasinya bersama. 

    “Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, disamping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 1 Desember 2025.

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11) jumlah korban jiwa bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah dan ratusan orang masih dinyatakan hilang. 

    Korban jiwa di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang, di Aceh tercatat 96 korban tewas, sedangkan di Sumatera Barat korban meninggal tercatat 129 orang.
     

    Menurut Lestari, perubahan cuaca ekstrem yang terjadi harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana.

    Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong upaya mitigasi bencana dan sosialisasinya kepada masyarakat terus ditingkatkan sebagai bagian upaya menekan jumlah korban. Selain itu, menurutnya, mekanisme penanganan masyarakat terdampak bencana juga harus menjadi perhatian serius. 

    Kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI  itu, harus terus ditingkatkan baik dengan membangun kolaborasi kuat dalam melaksanakan tanggap darurat bencana, maupun membangkitkan solidaritas masyarakat. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua upaya mitigasi dan tanggap darurat yang digalang bersama itu mampu menjadi energi positif dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam di sejumlah daerah di tanah air.

    Jakarta: Di tengah kerentanan Indonesia terhadap bencana alam, semangat gotong royong dan solidaritas harus menjadi energi positif setiap anak bangsa untuk mengatasinya bersama. 
     
    “Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, disamping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 1 Desember 2025.
     
    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11) jumlah korban jiwa bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah dan ratusan orang masih dinyatakan hilang. 

    Korban jiwa di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang, di Aceh tercatat 96 korban tewas, sedangkan di Sumatera Barat korban meninggal tercatat 129 orang.
     

     
    Menurut Lestari, perubahan cuaca ekstrem yang terjadi harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong upaya mitigasi bencana dan sosialisasinya kepada masyarakat terus ditingkatkan sebagai bagian upaya menekan jumlah korban. Selain itu, menurutnya, mekanisme penanganan masyarakat terdampak bencana juga harus menjadi perhatian serius. 
     
    Kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI  itu, harus terus ditingkatkan baik dengan membangun kolaborasi kuat dalam melaksanakan tanggap darurat bencana, maupun membangkitkan solidaritas masyarakat. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua upaya mitigasi dan tanggap darurat yang digalang bersama itu mampu menjadi energi positif dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam di sejumlah daerah di tanah air.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Harmoni Musik dan Pesan Kemanusiaan dalam Simfoni Perdamaian

    Harmoni Musik dan Pesan Kemanusiaan dalam Simfoni Perdamaian

    Jakarta: Metro TV merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25 pada 25 November 2025. Menyambut momen bahagia ini, salah satu stasiun berita ternama di Tanah Air tersebut menggelar malam perayaan dengan konser Simfoni Perdamaian bertema “Journey With Empathy” di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat, pada Selasa, 25 November 2025.
     
    Acara ini menjadi refleksi perjalanan seperempat abad Metro TV dan ajakan untuk terus menyebarkan empati, serta semangat persatuan melalui jurnalisme.
     
    Puncak perayaan dihadiri sejumlah tokoh penting nasional. Di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI Abdul Muti, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri P2MI Mukhtarudin, hingga Kapuspen TNI Mayjen (Mars) Freddy Ardianzah. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya fungsi media sebagai perekat sosial dalam keragaman.
     
    Hadir pula sejumlah penjabat dari Media Group seperti CEO Media Group M. Mirdal Akib, Deputi Chairman Media Group Lestari Moerdijat, serta Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo.
     
    Pada kesempatan itu, Puan Maharani memberikan sambutan. Ia mengapresiasi puncak perayaan HUT ke-25 Metro TV yang bertemakan “Journey with Empathy.” Hal itu dinilai menegaskan komitmen stasiun berita ini untuk terus menghadirkan informasi yang menyejukkan serta mempererat persatuan bangsa.
     
    “Bagaimana kita berempati, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan hati,” ujar Puan Maharani.
     
    Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti konsistensi Metro TV dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas, menjadikannya referensi media yang sehat dan konstruktif dalam lanskap media Indonesia.
     
    “Metro TV di tengah dinamika Indonesia selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita dan objektif. Tentunya juga banyak kritik-kritik yang membangun tetapi sehat,” kata Dasco.
     
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah juga memberikan pesan penting untuk Metro TV dalam perayaan ulang tahun ke-25. Ia menyoroti peran sentral media dalam menjaga persatuan.
     
    “Tentunya peran media sangat penting. Tentunya kita hari ini tahu bahwa media tidak hanya media penyiaran. Sebagai media, tentunya perdamaian ini penting sebagai sarana kepada masyarakat publik Indonesia bahwa negara kita adalah negara majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harus terus dipupuk. Peran media sangat penting,” kata Ubaidillah.

     

     
    Surya Paloh: Harapan untuk Media & Bangsa
    Dalam sambutannya sebagai pemilik Media Group sekaligus Ketua Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan harapan agar Metro TV terus menjadi ‘energi positif’ bagi bangsa Indonesia.
     
    “Semoga Metro TV tetap menjadi energi positif bagi bangsa ini dan selalu menebarkan empati,” ujar Surya Paloh.
     
    “Di sini hadir jurnalisme jujur dan mendapatkan nilai kemanusiaan di posisinya yang tertinggi,” lanjutnya.
     
    Surya Paloh menegaskan bahwa Metro TV bukan sekadar penyampai informasi, melainkan ruang edukasi dan pengisi ruang publik dengan semangat kemanusiaan.
     
    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemirsa dan relasi Metro TV, serta seluruh karyawan dan insan Metro TV — atas dedikasi dan perjalanan bersama dalam semangat “Journey with Empathy”.
     
    Penampilan Spektakuler & Nuansa Harmoni
    Pada acara ini, panggung Simfoni Perdamaian dihiasi penampilan dari sejumlah musisi dan seniman lintas generasi, termasuk Virzha, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, serta Elang Biru, memadukan musik dan narasi kemanusiaan dengan pesan perdamaian dan persatuan.
     
    Tidak hanya menampilkan hiburan, konseri ini juga menjadi narasi kemanusiaan: musik dan pertunjukan sebagai medium menyampaikan pesan perdamaian, persatuan, dan harapan, menjadikan malam puncak sebagai momen emosional sekaligus reflektif.
     
    Selain itu, malam puncak perayaan ini menjadi momen untuk memberikan apresiasi tertinggi melalui penghargaan ‘Trophy for Humanity’ kepada individu-individu inspiratif yang telah menunjukkan keberanian dan ketulusan luar biasa dalam tindakan kemanusiaan.
     
    Sesi pertama, penghargaan diberikan kepada:

    – Ibda Nur Ali Swandi (Bon Ali): Polisi di Yogyakarta yang mendirikan rumah singgah dan fasilitas umum gratis.

    – Candra Anggara: Penjaga palang pintu kereta api Daop 1 Jakarta yang berdedikasi menjaga keselamatan ribuan jiwa.

    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Ibu Puan Maharani.

    Penghargaan sesi kedua diberikan kepada jurnalis dan penegak hukum yang berdiri teguh untuk kebenaran dan keadilan:

    – Iqbal Himawan (Jurnalis Metro TV): Atas keberaniannya meliput di zona konflik.

    – Tegar Prasetya (Jaksa): Atas upayanya menghadirkan layanan hukum humanis hingga ke wilayah 3T.

    Di sesi terakhir, penghargaan diberikan kepada pahlawan yang mengorbankan diri demi orang lain:

    – Bimo Margo Hutomo (Petugas Damkar): Yang terluka parah saat memastikan keamanan timnya dalam operasi pemadaman.

    – Kolonel Penerbang Puguh Yulianto: Memimpin Satgas Garuda Merah Putih 2 dalam penyaluran bantuan logistik bagi rakyat Gaza, sebagai wujud solidaritas bangsa.
     
    Arti Simfoni Perdamaian dalam Seperempat Abad Metro TV
    Gelaran Simfoni Perdamaian bukan sekadar acara hiburan atau selebrasi ulang tahun. Perayaan ini menjadi simbol konsistensi Metro TV dalam menjaga nilai-nilai jurnalistik yang humanis, empati, dan persatuan. Kombinasi musik, narasi, dan kehadiran tokoh serta seniman mencerminkan upaya membangun dialog sosial dan memperkuat kohesi bangsa.
     
    Dengan komitmen dari para pemimpin seperti Surya Paloh, Metro TV menegaskan bahwa di usia 25 tahun, tonggak ini bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk melangkah ke depan, sebagai media yang terus relevan, mampu memberi energi positif, dan menyuarakan nilai kemanusiaan.

     
    Dipersembahkan oleh:

    Didukung oleh:

    Jakarta: Metro TV merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25 pada 25 November 2025. Menyambut momen bahagia ini, salah satu stasiun berita ternama di Tanah Air tersebut menggelar malam perayaan dengan konser Simfoni Perdamaian bertema “Journey With Empathy” di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat, pada Selasa, 25 November 2025.
     
    Acara ini menjadi refleksi perjalanan seperempat abad Metro TV dan ajakan untuk terus menyebarkan empati, serta semangat persatuan melalui jurnalisme.
     
    Puncak perayaan dihadiri sejumlah tokoh penting nasional. Di antaranya, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI Abdul Muti, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri P2MI Mukhtarudin, hingga Kapuspen TNI Mayjen (Mars) Freddy Ardianzah. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya fungsi media sebagai perekat sosial dalam keragaman.
     
    Hadir pula sejumlah penjabat dari Media Group seperti CEO Media Group M. Mirdal Akib, Deputi Chairman Media Group Lestari Moerdijat, serta Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo.
     
    Pada kesempatan itu, Puan Maharani memberikan sambutan. Ia mengapresiasi puncak perayaan HUT ke-25 Metro TV yang bertemakan “Journey with Empathy.” Hal itu dinilai menegaskan komitmen stasiun berita ini untuk terus menghadirkan informasi yang menyejukkan serta mempererat persatuan bangsa.
     
    “Bagaimana kita berempati, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan hati,” ujar Puan Maharani.
     
    Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti konsistensi Metro TV dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas, menjadikannya referensi media yang sehat dan konstruktif dalam lanskap media Indonesia.
     
    “Metro TV di tengah dinamika Indonesia selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita dan objektif. Tentunya juga banyak kritik-kritik yang membangun tetapi sehat,” kata Dasco.
     
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah juga memberikan pesan penting untuk Metro TV dalam perayaan ulang tahun ke-25. Ia menyoroti peran sentral media dalam menjaga persatuan.
     
    “Tentunya peran media sangat penting. Tentunya kita hari ini tahu bahwa media tidak hanya media penyiaran. Sebagai media, tentunya perdamaian ini penting sebagai sarana kepada masyarakat publik Indonesia bahwa negara kita adalah negara majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harus terus dipupuk. Peran media sangat penting,” kata Ubaidillah.
     
     

     

    Surya Paloh: Harapan untuk Media & Bangsa

    Dalam sambutannya sebagai pemilik Media Group sekaligus Ketua Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan harapan agar Metro TV terus menjadi ‘energi positif’ bagi bangsa Indonesia.
     
    “Semoga Metro TV tetap menjadi energi positif bagi bangsa ini dan selalu menebarkan empati,” ujar Surya Paloh.
     
    “Di sini hadir jurnalisme jujur dan mendapatkan nilai kemanusiaan di posisinya yang tertinggi,” lanjutnya.
     
    Surya Paloh menegaskan bahwa Metro TV bukan sekadar penyampai informasi, melainkan ruang edukasi dan pengisi ruang publik dengan semangat kemanusiaan.
     
    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemirsa dan relasi Metro TV, serta seluruh karyawan dan insan Metro TV — atas dedikasi dan perjalanan bersama dalam semangat “Journey with Empathy”.
     

    Penampilan Spektakuler & Nuansa Harmoni

    Pada acara ini, panggung Simfoni Perdamaian dihiasi penampilan dari sejumlah musisi dan seniman lintas generasi, termasuk Virzha, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, serta Elang Biru, memadukan musik dan narasi kemanusiaan dengan pesan perdamaian dan persatuan.
     
    Tidak hanya menampilkan hiburan, konseri ini juga menjadi narasi kemanusiaan: musik dan pertunjukan sebagai medium menyampaikan pesan perdamaian, persatuan, dan harapan, menjadikan malam puncak sebagai momen emosional sekaligus reflektif.
     
    Selain itu, malam puncak perayaan ini menjadi momen untuk memberikan apresiasi tertinggi melalui penghargaan ‘Trophy for Humanity’ kepada individu-individu inspiratif yang telah menunjukkan keberanian dan ketulusan luar biasa dalam tindakan kemanusiaan.
     
    Sesi pertama, penghargaan diberikan kepada:
     
    – Ibda Nur Ali Swandi (Bon Ali): Polisi di Yogyakarta yang mendirikan rumah singgah dan fasilitas umum gratis.

    – Candra Anggara: Penjaga palang pintu kereta api Daop 1 Jakarta yang berdedikasi menjaga keselamatan ribuan jiwa.
     
    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Ibu Puan Maharani.
     
    Penghargaan sesi kedua diberikan kepada jurnalis dan penegak hukum yang berdiri teguh untuk kebenaran dan keadilan:
     
    – Iqbal Himawan (Jurnalis Metro TV): Atas keberaniannya meliput di zona konflik.
     
    – Tegar Prasetya (Jaksa): Atas upayanya menghadirkan layanan hukum humanis hingga ke wilayah 3T.
     
    Di sesi terakhir, penghargaan diberikan kepada pahlawan yang mengorbankan diri demi orang lain:
     
    – Bimo Margo Hutomo (Petugas Damkar): Yang terluka parah saat memastikan keamanan timnya dalam operasi pemadaman.
     
    – Kolonel Penerbang Puguh Yulianto: Memimpin Satgas Garuda Merah Putih 2 dalam penyaluran bantuan logistik bagi rakyat Gaza, sebagai wujud solidaritas bangsa.
     

    Arti Simfoni Perdamaian dalam Seperempat Abad Metro TV

    Gelaran Simfoni Perdamaian bukan sekadar acara hiburan atau selebrasi ulang tahun. Perayaan ini menjadi simbol konsistensi Metro TV dalam menjaga nilai-nilai jurnalistik yang humanis, empati, dan persatuan. Kombinasi musik, narasi, dan kehadiran tokoh serta seniman mencerminkan upaya membangun dialog sosial dan memperkuat kohesi bangsa.
     
    Dengan komitmen dari para pemimpin seperti Surya Paloh, Metro TV menegaskan bahwa di usia 25 tahun, tonggak ini bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk melangkah ke depan, sebagai media yang terus relevan, mampu memberi energi positif, dan menyuarakan nilai kemanusiaan.
     
     
    Dipersembahkan oleh:

     

     
    Didukung oleh:
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • ​Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

    ​Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

    Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

    “Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11). 

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

    Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing. 

    Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi. 

    Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim. 

    Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata. 
     

    Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm. 

    Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan. 

    Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi  sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. 

    Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi. 

    Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi. 

    Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.

    Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan. 

    Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. 

    “Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.

    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis. 

    Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor. 

    Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.

    Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.
     
    “Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
     
    Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing. 
     
    Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi. 
     
    Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim. 
     
    Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata. 
     

     
    Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm. 
     
    Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan. 
     
    Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi  sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. 
     
    Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi. 
     
    Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi. 
     
    Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.
     
    Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan. 
     
    Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. 
     
    “Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.
     
    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis. 
     
    Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor. 
     
    Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • ​Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Syukuran hingga Konser Simfoni Perdamaian

    ​Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Syukuran hingga Konser Simfoni Perdamaian

    Jakarta: Metro TV hari ini merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25. Berbagai acara digelar dalam rangka peringatan HUT ke-25 ini, mulai dari syukuran hingga konser konser simfoni gala. 

    Metro TV merupakan televisi berita pertama di Indonesia yang mengudara sejak 25 November 2000. Metro TV adalah anak perusahaan Media Group yang dimiliki Surya Paloh, tokoh pers Indonesia yang telah merintis usaha di bidang pers sejak ia mendirikan Harian PRIORITAS.
    Syukuran HUT ke-25 Metro TV
    Syukuran tepat diadakan hari ini, 25 November 2025, sebagai hari kelahiran Metro TV. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo dan disaksikan oleh CEO Media Group, M. Mirdal Akib Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta BOD Media Group.

    Arief Suditomo menekankan pentingnya merefleksikan seluruh perjalanan, prestasi, dan pengorbanan yang telah dilakukan selama seperempat abad ini. Ia mengingatkan bahwa semangat kepioneran merupakan DNA yang harus terus dilestarikan.

    “Semangat kepioneran itu merupakan salah satu hal yang harus kita lestarikan terus. Kita tidak harus selalu jadi yang terbaik, tetapi kita selalu ada di depan untuk banyak hal,” ujar Arief Suditomo dalam acara Syukuran dan Food Festival HUT ke-25 Metro TV.
     

     

    Penghargaan untuk 80 Karyawan

    Dalam momen ini Metro TV juga memberikan penghargaan khusus kepada kepada sosok-sosok yang memiliki peran vital di balik layar. Sosok-sosok penting ini merupakan rekan-rekan driver, gardener, office helper, cleaning service, dan security. Total keseluruhan ada 80 orang.

    Penghargaan berupa paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo. Pemberian penghargaan secara simbolis diterima oleh beberapa perwakilan, antara lain Ebit Tri Wibowo (mewakili driver), Ilyasin (mewakili gardener), M. Wicaksono (mewakili office helper), Asep (mewakili cleaning service), dan Ritwanto (mewakili security).
    Food Festival

    Kemeriahan Food Festival turut menyemarakkan perayaan acara. Area parkiran diubah menjadi pusat kuliner dengan kehadiran lebih dari 10 tenant yang menawarkan beragam jenis makanan dan minuman. Mulai dari bakso, dimsum, makanan instan siap saji, tahu gejrot, zuppa soup, pempek, hingga minuman segar seperti es cendol, es teh, kopi, dan es krim.
    Konser Simfoni Perdamaian
    Selain itu, malam ini juga bakal digelar perayaan musik dalam bentuk konser simfoni gala, menampilkan orkestra lintas genre dan monolog tokoh inspiratif. Acara ini menyajikan perjalanan emosional melalui musik dan narasi kemanusiaan. Fokusnya meliputi kondisi perdamaian dunia, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian global, serta seruan untuk aksi bersama dalam menjunjung tinggi kemanusiaan.

    Sobat Medcom dapat menyaksikan konser yang menghadirkan musisi ternama  mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’ Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, dan Elang Biru mulai pukul 19.30 WIB.

    Jakarta: Metro TV hari ini merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25. Berbagai acara digelar dalam rangka peringatan HUT ke-25 ini, mulai dari syukuran hingga konser konser simfoni gala. 
     
    Metro TV merupakan televisi berita pertama di Indonesia yang mengudara sejak 25 November 2000. Metro TV adalah anak perusahaan Media Group yang dimiliki Surya Paloh, tokoh pers Indonesia yang telah merintis usaha di bidang pers sejak ia mendirikan Harian PRIORITAS.
    Syukuran HUT ke-25 Metro TV
    Syukuran tepat diadakan hari ini, 25 November 2025, sebagai hari kelahiran Metro TV. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo dan disaksikan oleh CEO Media Group, M. Mirdal Akib Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta BOD Media Group.
     
    Arief Suditomo menekankan pentingnya merefleksikan seluruh perjalanan, prestasi, dan pengorbanan yang telah dilakukan selama seperempat abad ini. Ia mengingatkan bahwa semangat kepioneran merupakan DNA yang harus terus dilestarikan.

    “Semangat kepioneran itu merupakan salah satu hal yang harus kita lestarikan terus. Kita tidak harus selalu jadi yang terbaik, tetapi kita selalu ada di depan untuk banyak hal,” ujar Arief Suditomo dalam acara Syukuran dan Food Festival HUT ke-25 Metro TV.
     

     

    Penghargaan untuk 80 Karyawan

    Dalam momen ini Metro TV juga memberikan penghargaan khusus kepada kepada sosok-sosok yang memiliki peran vital di balik layar. Sosok-sosok penting ini merupakan rekan-rekan driver, gardener, office helper, cleaning service, dan security. Total keseluruhan ada 80 orang.
     
    Penghargaan berupa paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo. Pemberian penghargaan secara simbolis diterima oleh beberapa perwakilan, antara lain Ebit Tri Wibowo (mewakili driver), Ilyasin (mewakili gardener), M. Wicaksono (mewakili office helper), Asep (mewakili cleaning service), dan Ritwanto (mewakili security).
    Food Festival

    Kemeriahan Food Festival turut menyemarakkan perayaan acara. Area parkiran diubah menjadi pusat kuliner dengan kehadiran lebih dari 10 tenant yang menawarkan beragam jenis makanan dan minuman. Mulai dari bakso, dimsum, makanan instan siap saji, tahu gejrot, zuppa soup, pempek, hingga minuman segar seperti es cendol, es teh, kopi, dan es krim.
    Konser Simfoni Perdamaian
    Selain itu, malam ini juga bakal digelar perayaan musik dalam bentuk konser simfoni gala, menampilkan orkestra lintas genre dan monolog tokoh inspiratif. Acara ini menyajikan perjalanan emosional melalui musik dan narasi kemanusiaan. Fokusnya meliputi kondisi perdamaian dunia, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian global, serta seruan untuk aksi bersama dalam menjunjung tinggi kemanusiaan.
     
    Sobat Medcom dapat menyaksikan konser yang menghadirkan musisi ternama  mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’ Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, dan Elang Biru mulai pukul 19.30 WIB.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Tantangan Media Televisi di 2026, Titik Temu Teknologi, Audiens dan Perubahan Model Bisnis

    Tantangan Media Televisi di 2026, Titik Temu Teknologi, Audiens dan Perubahan Model Bisnis

    Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengingatkan, tahun 2026 akan menjadi tahun penentu bagi dunia penyiaran, yang ditandai dengan titik temu antara kemajuan teknologi, audiens yang kritis, dan model bisnis yang terus berubah. Menurutnya, menghadapi era ini, media seperti Metro TV harus mengedepankan empati dan kepekaan sosial.

    Lestari menyoroti tantangan berat yang akan dihadapi industri media, khususnya televisi berita, pada tahun mendatang. Dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-25 Metro TV, Selasa, 25 November 2025, Lestari mengatakan, 2026 akan menjadi momen di mana teknologi, audiens, dan bisnis model bertemu dalam sebuah fase disruptif.

    “Catatan yang khusus saya siapkan, pernah saya sampaikan kepada Direksi pada pertemuan yang lalu, apa yang akan kita hadapi. 2026 itu adalah titik temu antara teknologi, audiens yang semakin aktif dan kritis, serta bisnis model yang berubah,” ujar Lestari di hadapan keluarga besar Metro TV.

    Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah itu melanjutkan, dunia media bahkan akan berhadapan dengan situasi yang mungkin belum sepenuhnya dipahami hari ini. Satu hal yang pasti, perubahan akan terus terjadi dengan sangat cepat.

    Di tengah tantangan tersebut, Lestari menekankan, nilai-nilai fundamental yang dibangun sejak awal justru menjadi fondasi utama. Filosofi “Journey with Empathy” yang diusung Metro TV. Itu, menurutnya justru sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana audiens mendambakan kedekatan dan empati.

    “Keberadaan korporasi apalagi korporasi seperti Metro TV diharuskan untuk memahami dan memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dan masyarakat. Journey with empathy sangat cocok dengan situasi hari ini,” tegasnya.

    Lebih dari sekadar penyampai berita, Lestari melihat Metro TV telah tumbuh menjadi aktor dalam ekosistem sosial, ekonomi, politik, dan kebangsaan. Jaringan dan peran yang telah dibangun ini menjadi modal sosial yang tak ternilai untuk menghadapi disrupsi.

    Lestari yang akrab disapa Rerie ini juga mengakui,lanskap media telah berubah drastis. Metro TV, yang pernah berjaya sebagai satu-satunya TV berita di Indonesia, kini harus bersaing di tengah pasar yang padat. “Saat ini media pemberitaan atau News TV bukan lagi sesuatu yang aneh di Indonesia. Tapi nama besar Metro TV masih tetap tinggi,” ujarnya, mengapresiasi posisi Metro TV yang masih diakui.

    Dalam kesempatan itu, Lestari juga menyelipkan kilas balik perjalanan Metro TV, mulai dari harapan pendirinya, Surya Paloh, hingga peran krusial stasiun televisi ini dalam berbagai peristiwa nasional seperti tsunami Aceh 2004. Pengalaman-pengalaman itulah, menurutnya, yang membentuk ketangguhan dan jiwa Metro TV.

    Menutup sambutannya, Rerie mengajak seluruh insan Metro TV untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan dengan kekuatan nilai-nilai yang telah dipegang teguh selama seperempat abad.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengingatkan, tahun 2026 akan menjadi tahun penentu bagi dunia penyiaran, yang ditandai dengan titik temu antara kemajuan teknologi, audiens yang kritis, dan model bisnis yang terus berubah. Menurutnya, menghadapi era ini, media seperti Metro TV harus mengedepankan empati dan kepekaan sosial.
     
    Lestari menyoroti tantangan berat yang akan dihadapi industri media, khususnya televisi berita, pada tahun mendatang. Dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-25 Metro TV, Selasa, 25 November 2025, Lestari mengatakan, 2026 akan menjadi momen di mana teknologi, audiens, dan bisnis model bertemu dalam sebuah fase disruptif.
     
    “Catatan yang khusus saya siapkan, pernah saya sampaikan kepada Direksi pada pertemuan yang lalu, apa yang akan kita hadapi. 2026 itu adalah titik temu antara teknologi, audiens yang semakin aktif dan kritis, serta bisnis model yang berubah,” ujar Lestari di hadapan keluarga besar Metro TV.

    Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah itu melanjutkan, dunia media bahkan akan berhadapan dengan situasi yang mungkin belum sepenuhnya dipahami hari ini. Satu hal yang pasti, perubahan akan terus terjadi dengan sangat cepat.
     
    Di tengah tantangan tersebut, Lestari menekankan, nilai-nilai fundamental yang dibangun sejak awal justru menjadi fondasi utama. Filosofi “Journey with Empathy” yang diusung Metro TV. Itu, menurutnya justru sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana audiens mendambakan kedekatan dan empati.
     
    “Keberadaan korporasi apalagi korporasi seperti Metro TV diharuskan untuk memahami dan memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dan masyarakat. Journey with empathy sangat cocok dengan situasi hari ini,” tegasnya.
     
    Lebih dari sekadar penyampai berita, Lestari melihat Metro TV telah tumbuh menjadi aktor dalam ekosistem sosial, ekonomi, politik, dan kebangsaan. Jaringan dan peran yang telah dibangun ini menjadi modal sosial yang tak ternilai untuk menghadapi disrupsi.
     
    Lestari yang akrab disapa Rerie ini juga mengakui,lanskap media telah berubah drastis. Metro TV, yang pernah berjaya sebagai satu-satunya TV berita di Indonesia, kini harus bersaing di tengah pasar yang padat. “Saat ini media pemberitaan atau News TV bukan lagi sesuatu yang aneh di Indonesia. Tapi nama besar Metro TV masih tetap tinggi,” ujarnya, mengapresiasi posisi Metro TV yang masih diakui.
     
    Dalam kesempatan itu, Lestari juga menyelipkan kilas balik perjalanan Metro TV, mulai dari harapan pendirinya, Surya Paloh, hingga peran krusial stasiun televisi ini dalam berbagai peristiwa nasional seperti tsunami Aceh 2004. Pengalaman-pengalaman itulah, menurutnya, yang membentuk ketangguhan dan jiwa Metro TV.
     
    Menutup sambutannya, Rerie mengajak seluruh insan Metro TV untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan dengan kekuatan nilai-nilai yang telah dipegang teguh selama seperempat abad.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Ketua MPR Dorong Finalis LCC Jadi Inspirasi Persatuan Bangsa

    Ketua MPR Dorong Finalis LCC Jadi Inspirasi Persatuan Bangsa

    Jakarta –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka secara resmi Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ajang yang diikuti oleh ratusan pelajar dari 38 SMA perwakilan provinsi se-Indonesia ini merupakan puncak rangkaian kegiatan LCC Empat Pilar yang telah berlangsung sejak Mei 2025 di tingkat provinsi.

    Dalam sambutannya, Muzani mengatakan bahwa para finalis yang hadir merupakan generasi muda dari berbagai daerah yang telah menunjukkan kemampuannya dalam memahami konstitusi dan ideologi negara. Ia berharap para peserta dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lain di seluruh Indonesia.

    “Siapapun yang jadi juara, sebenarnya kita semua adalah juara. Saya berharap finalis dari 38 provinsi ini dapat memberi semangat dan menjadi contoh bagi pelajar lainnya, serta menginspirasi upaya mempersatukan kehidupan bangsa dan negara,” ujar Muzani dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa para peserta LCC merupakan calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Ia menilai kehadiran para pelajar di Ruang Paripurna, di Gedung Nusantara yang menjadi tempat pelantikan anggota legislatif dan presiden, memiliki makna simbolis yang kuat.

    “Tempat ini mulia. Di sinilah anggota DPR, DPD, dan MPR dilantik. Terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengangkat sumpah pada 20 Oktober 2024 di ruang ini. Sengaja Pimpinan MPR menempatkan acara pembukaan Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional di tempat ini, karena kami yakin tempat ini memberi aura dan semangat bagi adik-adik, disinilah Indonesia dipersatukan, disinilah semangat Indonesia digelorakan,” paparnya.

    Dalam kaitan dengan menjaga ideologi negara, lanjut Muzani, MPR melakukannya melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sosialisasi dilakukan bersama dengan seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah

    “Dalam melakukan sosialisasi, MPR melakukannya dengan berbagai metode, ada yang bertemu langsung, ada yang lewat budaya, ada yang lewat agama, ada yang lewat usaha atau UMKM, ada yang lewat olahraga, dan berbagai macam kegiatan dalam upaya terus menyadarkan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi disisi lain, MPR juga melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung ditangani oleh MPR. Salah satunya adalah seperti ini, Lomba Cerdas-Cermat di tingkat nasional yang sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi ini,” ujarnya.

    Menurut Muzani, LCC bukan hanya kompetisi, tetapi juga simbol persatuan. Meski ada penentuan pemenang, makna terdalam dari perlombaan ini adalah berkumpulnya pelajar dari beragam budaya, bahasa, hingga agama.

    “Percayalah, juara itu simbol. Hakikatnya, kalian semua adalah duta persatuan Indonesia. Dari berbagai suku dan daerah, kalian bersatu untuk merah putih dan masa depan Indonesia,” ujarnya.

    Muzani mengingatkan bahwa pada 2045 Indonesia akan memasuki era Indonesia Emas. Para peserta yang kini berusia 17-20 tahun akan berada pada usia produktif sebagai penggerak bangsa saat bangsa ini memasuki era Indonesia Emas.

    “Kami berharap adik-adik menjadi motor persatuan, keberagaman, dan kemajuan Indonesia masa depan. Jika generasi Indonesia Emas memiliki kesadaran kuat tentang persatuan dan kedaulatan, maka masa depan bangsa ini akan cerah,” katanya.

    Acara Pembukaan Grand Final LCC Tahun 2025 sendiri berlangsung lancar dan khidmat. Di sesi akhir, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI dan Sekjen MPR RI bersama-sama secara menekan LED cube secara simbolis membuka resmi Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta di tangga depan gedung ikonik Nusantara.

    Turut hadir dalam acara, para Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas); Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, Ketua Fraksi Partai Golkar dan Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng; para Anggota MPR RI, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah; Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI, Hentoro Cahyono; Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mariman Darto; Para Pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR RI, serta siswa dan siswi peserta Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI 2025 dari 38 provinsi beserta guru pendamping.

    (akd/ega)

  • 2 Ketika Palu MK Tak Kuasa Melawan Pedang Eksekutif dan Legislatif Nasional

    2 Ketika Palu MK Tak Kuasa Melawan Pedang Eksekutif dan Legislatif Nasional

    Ketika Palu MK Tak Kuasa Melawan Pedang Eksekutif dan Legislatif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Erga omnes
    , istilah yang kerap dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki arti berlaku terhadap semua.
    Erga omnes
    adalah bahasa latin yang memberikan pengertian bahwa putusan MK adalah putusan yang memberlakukan norma untuk semua warga negara di Indonesia atas sengketa undang-undang yang diuji.
    Putusan
    MK
    juga bersifat
    final and binding
    , yang memiliki arti
    putusan MK
    langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh setelahnya.
    Penjelasan terkait
    final and binding
    ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
    Mahkamah Konstitusi
    .
    Namun seiring berjalannya waktu, putusan MK yang bersifat mengikat ini tak lantas dipatuhi, termasuk oleh para pejabat penyelenggara negara.
    Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti saat ditemui di Harris Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/11/2025).
    Dia langsung memberikan contoh putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam proses pembentukannya.
    “Itu kan (putusan) nggak dilaksanakan, yang dilaksanakan (pemerintah dan DPR) itu hanya mengubah undang-undang nomor 12 tahun 2011 untuk memasukkan metode omnibus,” katanya.
    Padahal sangat jelas, MK meminta agar ada pembahasan ulang. Pemerintah juga bermanuver dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
    Susi juga menyebut, pembangkangan terhadap putusan MK juga terlihat dari putusan yang meminta agar wakil menteri dilarang merangkap jabatan.
    “Nah seperti itu kan wakil menteri sudah enggak boleh,” katanya.
    Untuk diketahui, MK menyatakan wakil menteri dilarang rangkap jabatan melalui putusan 128/PUU-XXIII/2025.
    Namun dalam putusan itu, MK kembali menegaskan, aturan tersebut sebenarnya sudah lama diputuskan MK, yakni saat pembacaan putusan 80/PUU-XVII/2019 yang dibacakan 11 Agustus 2020.
    MK dalam pertimbangannya menyatakan:
    ”
    Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon a quo yang mempersoalkan larangan rangkap jabatan wakil menteri, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri.
    ”
    Secara yuridis, pertimbangan hukum putusan sebelumnya memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final.
    Sebab, putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri dari identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan, bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
    MK kemudian memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk menarik para wakil menterinya dari jabatan rangkap sebagai komisaris BUMN.
    Namun yang terjadi justru sebaliknya, ada lebih banyak wakil menteri yang merangkap jabatan.
    Salah satunya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo yang diangkat menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Komisaris Utama PT Telkom.
    Dalam penjelasannya, Angga Raka mengaku posisi yang dia rangkap adalah penugasan, dan tidak mendapat fasilitas tambahan atas rangkap jabatannya tersebut.
    “Sesuai yang diketahui, saya ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin Badan Komunikasi Pemerintah. Saya jelaskan dulu bahwa seperti peraturan yang berlaku, ini sifatnya penugasan. Yang namanya penugasan tidak berarti pendapatan dan fasilitas juga
    double
    , tetap satu sesuai ketentuan, tanggung jawabnya yang bertambah. Ini praktik umum untuk penguatan fungsi tertentu dan sejalan dengan arahan Presiden agar kita efektif dan efisien,” ujar Angga Raka kepada
    Kompas.com
    , Jumat (19/9/2025) lalu.
    Angga Raka menyampaikan bahwa tugas-tugas tersebut diberikan karena Presiden Prabowo melihat ada kesinambungan antara posisinya sebagai Wamen Komdigi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Komut PT Telkom. Menurutnya, substansi dan bidang dari semua tugasnya itu sama.
    “Ini penting, karena kita ingin segera mewujudkan instruksi Presiden untuk mengakselerasi penguatan komunikasi pemerintah sesegera mungkin,” tegasnya.
    Maka dari itu, dengan penugasan ini, Angga Raka merasa fungsi kedua instansi pemerintah tersebut makin kuat. Dia pun jadi bisa membuat sisi regulasi dan eksekusi selaras, serta langsung melakukan aksi.
    “Sehingga publik akan mendapatkan informasi yang jernih dan tidak tumpang tindih dari seluruh lembaga pemerintah,” imbuh Angga Raka.
    Pembangkangan terhadap putusan MK juga dilakukan oleh lembaga politik seperti Partai Politik saat diucapkan putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemilihan umum lokal dan nasional dipisah dengan jeda waktu dua tahun.
    MK menetapkan, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden-wakil presiden.
    Sedangkan pemilihan legislatif (Pileg) anggota DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Reaksi pembangkangan paling keras datang dari Partai Nasdem yang menyebut MK mencuri kedaulatan rakyat.
    “Putusan MK ini menimbulkan problematik ketatanegaraan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bernegara,” ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, dalam pembacaan sikap resmi DPP Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (30/6/2025) malam.
    Lewat pernyataan sikap yang dibacakan Lestari, Nasdem menyampaikan sepuluh poin keberatannya terhadap putusan tersebut. Salah satunya, Nasdem menilai MK telah memasuki kewenangan legislatif dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi domain DPR dan pemerintah.
    Menurut Nasdem, hal itu bertentangan dengan prinsip
    open legal policy
    yang dimiliki lembaga legislatif.
    “MK telah menjadi
    negative legislator
    sendiri yang bukan kewenangannya dalam sistem hukum demokratis,” kata Lestari.
    Sementara itu, Golkar melalui Wakil Ketua Umum Adies Kadir menilai, putusan MK berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan serta memunculkan ketidakpastian hukum.
    Menurut Adies, Pasal 22E dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan satu rezim yang harus dilaksanakan setiap lima tahun.
    Selain itu, pemisahan pemilu nasional dan daerah dinilai bertentangan dengan semangat keserentakan yang justru pernah diputuskan MK sendiri melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.
    “Putusan itu memberikan enam pilihan dan dipilih satu. Itu kan juga putusan MK yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemilu,” kata Adies.
    Sikap tegas juga disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut MK telah melampaui batas konstitusional dengan memutuskan pemilu dipisah.
    “Putusannya sudah melebihi undang-undang, konstitusi. Konstitusi pemilu itu kan lima tahun sekali. Masa penjaga konstitusi, konstitusinya dilanggar,” kata Cucun.
    Pemerintah juga saat itu menilai putusan MK justru berpotensi melanggar konstitusi.
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Karena dalam konstitusi disebutkan pemilu dari tingkat nasional dan lokal harus terselenggara lima tahun sekali.
    Putusan MK ini akan berakibat pada penundaan pemilu selama 2 tahun untuk Pilkada.
    MK secara langsung pernah menjawab bentuk pembangkangan ini dalam putusan 98/PUU-XVI/2018.
    Ketika itu, terbit putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga Mahkamah Agung (MA) yang berkebalikan dengan putusan MK mengenai syarat pengunduran diri calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari partai politik.
    Akibat hal itu, terjadi ketidakpastian hukum yang membelit KPU karena ada dua putusan berbeda yang tersedia, namun KPU akhirnya memilih manut putusan MK.
    Majelis hakim konstitusi tidak setuju jika situasi pada tahun 2018 itu disebut sebagai ketidakpastian hukum, karena putusan MK seharusnya final dan mengikat untuk semua (
    erga omnes
    ).
    “Sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu, melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945,” bunyi putusan tersebut.
    “Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi,” tulis putusan tersebut.
    Namun terlepas dari penegasan MK tersebut, Guru Besar FH Unpad Susi Dwi Harijanti menilai, fenomena pembangkangan ini sebagai bukti bahwa cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang yang paling lemah.

    “Memang itu menunjukkan bahwa cabang kekuasaan kehakiman itu adalah cabang kekuasaan yang paling lemah di antara legislatif dan eksekutif,” ucapnya.
    Dia mengutip pandangan alam buku
    The Federalist Papers
    karya Alexander Hamilton, John Jay, dan James Madison, bahwa kekuasaan kehakiman hanya punya palu untuk memutus.
    Berbeda dengan kekuasaan eksekutif memiliki pedang untuk mengeksekusi, sedangkan legislatif punya kekuasaan untuk mengatur anggaran.
    Sebab itu, Susi menilai sudah saatnya Indonesia mulai memikirkan aturan yang lebih rigit untuk kekuasaan yudikatif sebagai upaya independensi dan akuntabilitas prinsip negara hukum.
    Negara harus mengatur agar
    contempt of court
    atau penghinaan dan tindakan yang merendahkan pengadilan bisa juga mendapat hukuman yang jelas, termasuk membangkang dari perintah pengadilan.
    “Sekarang persoalannya, ketika mereka tidak memenuhi apa yang diminta oleh Mahkamah, apa yang bisa dilakukan? Ini yang saya lagi berpikir, bisa nggak dia terkena
    contempt of court
    ? Sayangnya di Indonesia belum ada undang-undang
    contempt of court
    ,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik, dari Istri Wiranto meninggal hingga Museum Kartini

    Politik, dari Istri Wiranto meninggal hingga Museum Kartini

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan isu politik terjadi di sepanjang Minggu (16/11). Dari mulai istri dari eks Panglima TNI dan Menko Polhukam Wiranto hingga Museum Kartini.

    Berikut rangkaian berita politik pilihan ANTARA

    1. Istri dari mantan Panglima TNI Wiranto tutup usia

    Jakarta (ANTARA) – Istri dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, Rugaiya Usman Wiranto, meninggal dunia pada Minggu ini, berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah.

    Freddy mengatakan bahwa Rugaiya dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 15.55 WIB di Bandung, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa TNI pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhumah.

    Baca di sini

    2. Anggota DPR: Negara maju bukan soal kaya SDA tapi kaya talenta digital

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa untuk menuju sebuah negara maju, Indonesia harus tak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga mendorong terciptanya banyak talenta digital.

    Menurut dia, penguasaan teknologi digital bagi generasi muda merupakan hal penting agar Indonesia mampu bersaing di tengah perubahan global yang bergerak sangat cepat.

    Baca di sini

    3. Komunitas 98 peduli sosial bagikan ribuan sembako di Jakarta dan Medan

    Jakarta (ANTARA) – Komunitas 98 Resolution Network membagikan ribuan sembako kepada masyarakat yang masih rentan secara ekonomi di Jakarta dan Medan, Sabtu (15/11) melalui gerakan sosial #WargaPeduliWarga jilid 8.

    “Hari ini, pemerintah sedang berjuang untuk merealisasikan program strategis nasional. Bukan perkara mudah untuk itu semua, di tengah kondisi global yang sedang bergejolak di mana-mana,” kata Koordinator Panitia Gerakan #WargaPeduliWarga Eli Salomo Sinaga dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    4. Mendagri dorong kepala daerah fokus kinerja demi kepercayaan publik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong kepala daerah dan pemerintah daerah (pemda) berlomba-lomba meningkatkan kinerja demi meraih kepercayaan publik.

    Tito menilai capaian kinerja yang positif akan membuka peluang suatu daerah berhasil meraih penghargaan, yang bisa menjadi pendongkrak popularitas dan elektabilitas kepala daerah. Ujung-ujungnya, bisa menjadi modal penting memenangkan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Baca di sini

    5. Wakil Ketua MPR: Museum Kartini wujud kolaborasi kuat semua pihak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa hadirnya Museum Kartini merupakan wujud hasil dari kolaborasi kuat antara semua pihak untuk mengakselerasi upaya penguatan sektor kebudayaan nasional.

    Adapun Museum Kartini itu berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Bangunan museum tersebut merupakan alih fungsi bagunan dari rumah dinas Bupati Jepara yang sudah tak lagi dipakai.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.