Xcloud.id

Tag: Lee Hsien Loong

  • Bill Gates Datangi Singapura, Mau Dirikan Kantor

    Bill Gates Datangi Singapura, Mau Dirikan Kantor

    Singapura –

    Bill Gates berkunjung ke Singapura. Sang pendiri Microsoft menghadiri event Ecosperity yang digelar oleh Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura. Di situ, dia membicarakan mengenai perubahan iklim.

    Dalam obrolan dengan Duta Singapura untuk Aksi Iklim Ravi Menon, Gates mengatakan negara-negara kaya berutang pada dunia untuk mencapai emisi nol, terlepas dari apakah seluruh dunia berhasil mencapainya atau tidak.

    Menurutnya, seperti dikutip detikINET dari CNBC, tidak semua negara harus mencapai nol mutlak, namun negara-negara kaya harus melakukannya untuk menunjukkan bahwa ada solusi untuk mengurangi dampak krisis iklim.

    Nol emisi karbon didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai memangkas emisi karbon hingga tersisa sejumlah kecil emisi residual yang dapat diserap dan disimpan secara permanen oleh alam dan tindakan penghilangan karbon dioksida lainnya, sehingga tidak ada emisi di atmosfer.

    Gates juga menyerukan dunia lebih berani berinovasi untuk memerangi perubahan iklim. Namun demikian, ia menilai gagasan bahwa dunia akan mencapai nol emisi tahun 2050 tidak realistis. PBB mengatakan untuk menjaga pemanasan global tak lebih dari 1,5°C, emisi perlu dikurangi hingga 45% tahun 2030 dan mencapai nol emisi tahun 2050.

    “Semakin cepat kita mencapainya, semakin baik. Tetapi kita membutuhkan contoh.” kata dia. Salah satu kendalanya adalah mendapat investasi untuk menggeber teknologi yang bisa mencegah pemanasan global.

    Di Singapura, Gates juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Yayasan Gates Foundation rupanya akan mendirikan kantor di negara kota tersebut.

    “Kami berdiskusi secara mendalam tentang berbagai tantangan yang akan dihadapi, mulai dari energi bersih hingga pengembangan vaksin. Singapura berharap dapat bekerja sama erat dengan Yayasan Gates untuk memajukan inovasi dan meningkatkan kualitas hidup di Asia dan di seluruh dunia,” kata Wong dalam di Facebook.

    Mantan CEO Microsoft tersebut bertemu pula dengan Menteri Senior Singapura Lee Hsien Loong untuk membahas bagaimana yayasannya dapat bekerja sama dengan lebih banyak pihak seperti universitas.

    “Kami menyambut Yayasan Gates dan pihak lainnya untuk terus membawa bisnis dan minat mereka ke Singapura dan berinvestasi dalam ekosistem kami serta mempererat hubungan kami dengan kawasan ini,” kata Lee.

    (fyk/fyk)

  • Partai PM Lawrence Wong Kembali Menang Telak

    Partai PM Lawrence Wong Kembali Menang Telak

    Jakarta –

    People’s Action Party atau Partai Aksi Rakyat (PAP) kembali menang telak pada Pemilu Singapura. Kemenangan pada partai yang telah lama berkuasa di Singapura itu memberikan Perdana Menteri Lawrence Wong mandat yang jelas untuk menavigasi negaranya.

    Dilansir AFP, Minggu (4/5/2025), Partai Aksi Rakyat (PAP) memperoleh semua kecuali 10 kursi dari 97 kursi legislatif unikameral dengan total 65,57 persen dari lebih dari 2,4 juta suara yang diberikan pemilih.

    “Warga Singapura memberi PAP mandat yang kuat untuk memerintah,” kata Wong dalam konferensi pers beberapa jam setelah hasil resmi diumumkan.

    “Hasilnya akan menempatkan Singapura dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi dunia yang bergejolak ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa itu adalah “sinyal kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan yang jelas terhadap pemerintah Anda,” sambungnya.

    Wong menghadapi ujian besar pertamanya melawan oposisi yang bangkit kembali. Ia juga mendesak para pemilih untuk memberinya dukungan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh kebijakan tarif ketat Presiden AS Donald Trump.

    Partai PAP, yang telah membawa negara menuju kemakmuran selama beberapa dekade berkuasa itu sempat dikritik karena menekan perbedaan pendapat. PAP diperkirakan akan mudah mempertahankan mayoritas yang jelas di badan legislatif.

    Lawrence Wong yang populer setelah memimpin gugus tugas Covid Singapura itu menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tahun lalu menggantikan pendahulunya Lee Hsien Loong, putra perdana menteri pendiri Lee Kuan Yew, yang memerintah negara pulau itu setelah perpisahan yang pahit dengan Malaysia pada tahun 1965.

    (yld/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hasil Pemilu Singapura: Partai Lawrance Wong Menangi 90% Kursi

    Hasil Pemilu Singapura: Partai Lawrance Wong Menangi 90% Kursi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam pemilihan umum Singapura yang diadakan di tengah ketidakpastian ekonomi global, Partai Aksi Rakyat (PAP) kembali berkuasa setelah memenangkan 87 dari 97 kursi atau hampir 90% kursi. Kemenangan ini sekaligus menangkis tantangan dari Partai Pekerja (WP).

    Di tengah isu pembaruan partai dan transisi kepemimpinan, warga Singapura di kotak suara pada hari Sabtu (3/5/2025) tetap memilih stabilitas politik dan keamanan ekonomi, ketimbang mendengarkan seruan partai oposisi – seperti Partai Pekerja (WP) – untuk pengawasan dan keseimbangan yang lebih besar.

    Secara keseluruhan, 65,57% dari 2.386.452 suara sah yang diberikan jatuh ke tangan PAP atau naik dari 61,24% pada Pemilihan Umum 2020. Ini adalah ujian elektoral pertama bagi Perdana Menteri Lawrence Wong yang memimpin partai yang berkuasa, PAP.

    Dalam memimpin PAP untuk meningkatkan perolehan suara, Wong menentang tren. Pemilu sebelumnya pada tahun 1991 dan 2006 mengalami penurunan perolehan suara PAP setelah perdana menteri baru menjabat.

    Partai yang berkuasa juga memperoleh lebih dari 75% suara di 10 daerah pemilihan. Adapun, daerah pemilihan PAP dengan kinerja terbaik adalah Daerah Pemilihan Anggota Tunggal (SMC) Queenstown, di mana Eric Chua memenangkan 81,12 persen suara.

    Hasil akhir untuk wilayah Tampines GRC diumumkan hampir enam jam setelah pemungutan suara ditutup atau hampir pukul 2 pagi pada hari ini. Berbicara pada konferensi pers pasca-pemilu PAP yang diadakan sekitar satu jam kemudian, Wong mengatakan bahwa warga Singapura telah memberikan partai “mandat yang jelas dan kuat untuk memerintah”.

    Mengulangi bahwa persaingan yang lebih besar bukanlah antara partai politik tetapi antara Singapura dan tantangan yang dihadapinya, Wong mencatat bahwa pemilihan umum berlangsung pada saat yang kritis bagi Singapura, karena dunia menghadapi perlambatan ekonomi serta perubahan mendasar dalam tatanan internasional.

    “Hasilnya akan menempatkan Singapura pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi dunia yang bergejolak ini… Ini adalah sinyal yang jelas tentang kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan terhadap pemerintah Anda,” kata Wong di kutip dari CNA, Minggu (3/5/2025). “Warga Singapura juga dapat memperoleh kekuatan dari ini dan menatap masa depan kita dengan percaya diri.”

    Ia menambahkan bahwa ia “sangat rendah hati dan bersyukur” atas hasil tersebut, dan bahwa PAP akan bekerja lebih keras dengan mandat ini untuk memastikan kemajuan konkret bagi Singapura.

    Menteri Senior Lee Hsien Loong, yang menyerahkan kekuasaan kepada Wong pada bulan Agustus tahun lalu, mengatakan di Facebook bahwa ia “sangat senang dan lega dengan hasil GE2025”.

    “Pemilihan umum ini berlangsung pada saat yang krusial – di dunia, dan di Singapura. Sangat penting bahwa PM Lawrence Wong memenangkan mandat yang baik dalam pemilihan umum ini, untuk menunjukkan kepada warga Singapura, dan menunjukkan kepada dunia, bahwa ia memiliki dukungan penuh dari negara yang bersatu. Hasil pemilihan umum ini mencapai hal itu,” katanya.

    (haa/haa)

  • Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam

    Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam

    Anda sedang menyimak Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah berita pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Kita akan mengawali edisi Kamis, 16 April 2025 ini dengan informasi dari daratan Eropa.

    Siap perang, warga Eropa diminta sisihkan bekal

    Merasa ancaman perang langsung yang ada di depan mata, warga Eropa telah diperingatkan untuk bersiap menghadapi yang terburuk.

    Sosok yang bertanggung jawab atas manajemen krisis untuk Komisi Eropa, Hadja Lahbib, telah menyarankan 450 juta penduduk Uni Eropa (UE) untuk mengemas tas perlengkapan untuk bertahan hidup selama 72 jam.

    Ini karena blok tersebut bersiap menghadapi ancaman “yang lebih kompleks dari sebelumnya.”

    “Selama tiga tahun di Ukraina, kami telah melihat medan perang bom dan peluru, pesawat nirawak, pesawat tempur, dan kapal selam … Keamanan Eropa terancam secara langsung oleh hal ini,” katanya.

    “Juga terancam oleh medan perang yang ada di saku kita; telepon kita, komputer kita, pembangkit listrik kita, bank kita, rantai pasokan kita.”

    Xi Jinping kunjungi Vietnam, Kamboja, dan Malaysia

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian dalam jumpa pers kemarin mengatakan mereka telah “meruntuhkan tembok”, memperluas lingkaran mitra dagangnya, dan “berjabat tangan” alih-alih “beradu tinju”, di tengah meningkatnya perang dagang dengan Amerika Serikat.

    Komentar dari Kementerian Luar Negeri China muncul saat Presiden Xi Jinping melanjutkan lawatannya ke Asia Tenggara.

    Trump telah mempertahankan tarif 145 persen atas impor produk China, sebuah langkah yang mendorong Beijing untuk menaikkan pungutannya atas barang-barang AS menjadi 125 persen.

    Beijing menyebut strategi tarif pemerintahan Trump sebagai “lelucon”, yang membuat Menteri Keuangan AS Scott Bessent kesal.

    “Ini bukan bercanda. Memang ini angka yang besar,” kata Bessent kepada Bloomberg Television.

    Parlemen Singapura dibubarkan menjelang pemilihan umum

    Pemungutan suara ini, yang akan diadakan pada tanggal 3 Mei, akan menjadi ujian elektoral pertama bagi Lawrence Wong setelah ia menggantikan perdana menteri lama Lee Hsien Loong sebagai pemimpin Partai Aksi Rakyat (PAP) pada bulan Mei lalu.

    “Kita menyaksikan perubahan besar di dunia,” kata Wong dalam sebuah unggahan di media sosial.

    “Banyak hal menjadi semakin tidak pasti, tidak menentu, dan bahkan tidak stabil.”

    Pemilihan umum mendatang akan memiliki empat kursi lebih banyak dibandingkan dengan pemilihan umum terakhir pada tahun 2020, dengan 97 politisi terpilih dari 15 daerah pemilihan beranggota tunggal dan 18 dapil dengan masing-masing empat atau lima anggota

    Hibah Harvard $2,2 miliar dipangkas Trump

    Donald Trump berjanji untuk membekukan hibah senilai $2,2 miliar untuk Universitas Harvard dan menghapus status pengecualian pajaknya, di tengah bentrokan kebijakan antara universitas itu dan Gedung Putih.

    Pembekuan dana tersebut terjadi setelah institusi tersebut memilih untuk menentang tuntutan pemerintahan Trump untuk mengakhiri program keberagaman, mengubah kebijakan perekrutan dan penerimaan, serta membatasi aktivisme di kampus.

    Trump juga menyerukan reformasi tata kelola dan kepemimpinan yang luas di universitas tersebut.

    Pemerintah AS mengatakan hampir $9 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak secara total terancam jika Harvard tidak mematuhinya.

    Presiden Harvard Alan Garber mengatakan universitas tersebut tidak akan tunduk pada tuntutan pemerintah.

  • Parlemen Dibubarkan, Singapura Akan Gelar Pemilu 3 Mei

    Parlemen Dibubarkan, Singapura Akan Gelar Pemilu 3 Mei

    Singapura –

    Parlemen Singapura dibubarkan pada Selasa (15/4) waktu setempat menjelang pemilihan umum (pemilu) nasional yang akan datang. Pemilu yang dijadwalkan pada 3 Mei mendatang, dipandang sebagai ujian penting bagi Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong yang kini menjabat.

    Tahun lalu, Wong menggantikan Lee Hsien Loong, putra PM pendiri Singapura Lee Kuan Yew, sebagai PM Singapura. Naiknya Wong menjadi PM mengawali era baru setelah puluhan tahun kepemimpinan oleh keluarga Lee yang berpengaruh di Singapura.

    Pemerintah Singapura dalam pengumumannya, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), menyebut pembubaran parlemen diperintahkan oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam atas saran PM Wong.

    “Presiden Tharman Shanmugaratnam, atas saran Perdana Menteri Lawrence Wong, telah membubarkan parlemen pada Selasa, 15 April 2025,” demikian pengumuman pemerintah Singapura.

    Hari pencalonan untuk pemilu telah ditetapkan pada 23 April mendatang. Sedangkan tanggal pemungutan suara, menurut pengumuman terpisah oleh Departemen Pemilu seperti dilansir Reuters dan Straits Times, ditetapkan pada 3 Mei mendatang.

    Total ada 97 kursi parlemen yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini — empat kursi lebih banyak dari parlemen sebelumnya. Sebagian besar kursi parlemen yang dipertaruhkan berasal dari sistem pemungutan suara blok, yang menurut oposisi, menguntungkan Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa sejak tahun 1959 silam.

    Partai Buruh yang menjadi oposisi utama mengejutkan publik Singapura ketika memenangkan 10 kursi dari 93 kursi yang diperebutkan dalam pemilu tahun 2020 lalu. Dalam pemilu tahun ini, Partai Buruh diharapkan dapat membangun momentum semacam itu dan membuat lebih banyak kemajuan.

    Beberapa partai oposisi lainnya yang lebih kecil juga diharapkan akan ikut serta dalam pemilu.

    Pemilu tahun ini akan digelar di tengah perang dagang yang dikobarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tatanan dunia, yang berperan penting bagi kemakmuran ekonomi Singapura yang pesat.

    Meskipun Trump hanya memberlakukan tarif dasar 10 persen terhadap Singapura, negara itu rentan terhadap perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh tarif yang jauh lebih tinggi yang dikenakan Trump terhadap negara-negara lainnya karena ketergantungan yang besar pada perdagangan internasional.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bahlil Minta Singapura Investasi Jika Mau Impor Listrik RI

    Bahlil Minta Singapura Investasi Jika Mau Impor Listrik RI

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura akan diberikan dengan syarat Singapura harus melakukan investasi pada sektor hilirisasi di Indonesia.

    “Dia harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi, kita lagi mendorong hilirisasi,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil mengatakan, alasan ia belum memberikan izin ekspor listrik lantaran Singapura belum memberikan timbal balik kepada Indonesia.

    “Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan ASEAN, kita ingin untuk sharing. Kita ingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa?” katanya.

    Bahlil menambahkan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk lebih memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Hal ini lantaran berkaitan dengan ketahanan energi.

    “Kita kasih ke mereka, tapi mereka juga harus kasih kita apa. Nah, sekarang tim itu lagi berunding, tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik,” katanya.

    Rencana Ekspor Listrik RI ke Singapura

    Sebelumnya, ekspor listrik bersih ke Singapura sudah dibicarakan sampai di level pimpinan kedua negara. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders’s Retreat di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 untuk membahas rencana tersebut.

    Indonesia dan Singapura juga telah meneken MoU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa itu butuh listrik rendah karbon 4 gigawatt (GW) sampai 2035, di mana separuhnya alias 2 GW bakal dipenuhi dari Indonesia.

    Semenjak Bahlil menduduki posisi menteri ESDM pada Agustus 2024, ia mengkaji ulang rencana ekspor listrik bersih. Menurutnya, kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

    “Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata Bahlil dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

    (ara/ara)

  • Paulus Tannos Ditangkap, Media Singapura Ungkit Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura – Halaman all

    Paulus Tannos Ditangkap, Media Singapura Ungkit Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Buronan kasus dugaan korupsi e-KTP Indonesia, Paulus Tannos, ditangkap di Singapura.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melengkapi syarat ekstradisi agar Paulus Tannos dapat dibawa ke Indonesia.

    “Masih di Singapura, KPK sedang berkoordinasi dengan melengkapi syarat-syarat dapat mengekstradisi yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Media Singapura The Straits Times menulis Paulus Tannos ditangkap oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB).

    Melalui pengacaranya, Paulus Tannos mengatakan selama pembacaan dakwaan di pengadilan pada 23 Januari bahwa ia memiliki paspor diplomatik dari negara Afrika Barat Guinea-Bissau.

    Namun Penasihat Negara Singapura membantah bahwa hal ini tidak memberikan Paulus kekebalan diplomatik karena ia tidak diakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri (MFA) Singapura.

    CPIB mengatakan pada 24 Januari dalam menanggapi pertanyaan The Straits Times bahwa pihaknya menangkap Paulus pada 17 Januari setelah pemerintah Indonesia mengajukan permintaan penangkapan sementara terhadapnya.

    Biro tersebut mengatakan masalah tersebut sedang menunggu pengajuan permintaan ekstradisi resmi oleh pihak berwenang Indonesia.

    “Singapura berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam kasus ini, sesuai dengan proses hukum dan aturan hukum,” tambahnya.

    CPIB mengatakan pihaknya tidak dapat berkomentar lebih jauh karena perkara tersebut saat ini sedang disidangkan di pengadilan Singapura.

    Soal Perjanjian Ekstradisi Singapura-Indonesia

    Perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia mulai berlaku pada 21 Maret 2024 dan dianggap sebagai tonggak penting dalam hubungan bilateral.

    Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura resmi ditandatangani pada Selasa 25 Januari 2022  di Bintan, Kepulauan Riau.

    Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.

    Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura adalah kesepakatan antara kedua negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain.

    Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura berlaku untuk 31 jenis tindak pidana, di antaranya: 

    Korupsi, Pencucian uang, Suap, Narkotika, Terorisme, Pendanaan terorisme.
    Perjanjian ini berlaku surut selama 18 tahun ke belakang. 
    Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mewajibkan kedua negara untuk melaksanakannya dengan itikad baik. 
    Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2023. 

    Kata Dubes Indonesia untuk Singapura soal Ekstradisi

    Pengacara buronan kasus dugaan korupsi e-KTP Indonesia, Paulus Tannos, menyebut kliennya menggunakan paspor diplomatik Guinea Bissau, sebuah negara di Afrika Barat.

    Namun, pemerintah Singapura menyatakan Paulus tidak memiliki kekebalan hukum.

    Penjelasan mengenai hal itu disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, dalam dialog  Kompas TV, Sabtu (25/1/2025).

    Menurutnya, Pemerintah Singapura sangat mendukung upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Paulus Tannos.

    “Singapura, sekali lagi, sangat suportif dan mendukung apa yang menjadi upaya penegakan hukum di Indonesia,” ucapnya.

    “Sekarang yang memang pemberitaan di Singapura disampaikan bahwa pengacara Paulus Tannos memang mengajukan permohonan pada pemerintah Singapura, bahwa yang bersangkutan menggunakan paspor diplomatik dari Guinea Bissau.”

    Namun, lanjut Suryopratomo, pemerintah setempat menyatakan tidak pernah memberi persetujuan bahwa Tannos merupakan diplomat yang memiliki kekebalan hukum.

    “Tapi disampaikan oleh pihak Singapura bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kekebalan politik, karena yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Kemenlu Singapura bahwa yang bersangkutan adalah seorang diplomat yang memiliki kekebalan hukum,” bebernya.

    “Jadi saya kira prosesnya Singapura sangat mendukung apa yang dilakukan Indonesia,” tegasnya.

    Koordinasi Berjalan Baik

    Suryopratomo menambahkan saat ini komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Singapura dengan Indonesia terkait ekstradisi Paulus Tannos berjalan baik.

    “Komunikasi antara teman-teman KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau), kemudian Kejaksaan Agung Indonesia dan Kejaksaan Agung Singapura berjalan sangat baik.”

    “Saya kira proses ini kita tunggulah bagaimana selanjutnya,” tambah dia.

    Ia juga menjelaskan bahwa saat Tannos melakukan dugaan tindak pidana, yang bersangkutan masih warga negara Indonesia.

    “Kita juga belum tahu ketika Paulus Tannos itu melepaskan kewarganegaraan prosesnya benar atau tidak,” tuturnya.

    “Jadi saya kira kita punya posisi yang kuat untuk mengatakan bahwa Paulus Tannos adalah dulu warga negara Indoneisia dan melakukan tindak pidana di Indonesia.”

    Dalam dialog tersebut, ia juga menjelaskan bahwa pada 2023 lalu, Tannos pernah masuk ke Singapura dan saat itu ada permintaan dari pimpinan KPK agar berkoordinasi dengan pihak Singapura untuk melakukan penahanan.

    Tetapi, kata dia, ketika itu pihak imigrasi Singapura tidak bisa melakukan penanganan karena memang tidak ada pelanggaran.

    “Kedua, yang bersangkutan menggunakan paspor Guinea Bissau. Ketiga, yang bersangkutan ketika itu tidak masuk dalam daftar red notice Interpol yang ada di dalam sistem Singapura.”

    “Kami di KBRI waktu itu berkoordinasi dengan KPK dan menyampaikan bahwa kami tidak bisa melakukan apa pun dan pemerintah Singapura tidak bisa melakukan apa pun,” kata dia menegaskan.

    Saat ini, kondisinya berbeda. Ia mengatakan, sejak akhir tahun 2024, KPK telah berkoordinasi dengan CPIB, bahkan kemudian pemeriksaan terhadap Paulus Tannos sudah dilakukan di kantor CPIB.

    “Setelah itulah kemudian di bulan Januari diajukan permohonan untuk penahanan sementara.”

     

     

     

  • Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera

    Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi perjalanan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun ini terjadi berlangsung estafet kepemimpinan dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo kepada Presiden kedelapan RI Prabowo Subianto.

    Estafet kepemimpinan berjalan begitu mulus “tanpa drama”, karena disiapkan dengan sangat baik melalui harmonisasi kedua pemimpin.

    Sejak Prabowo ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden Terpilih RI pada 24 April 2024, transisi kepemimpinan telah disiapkan.

    Sejak penetapan itu, Joko Widodo hampir selalu mengajak dan melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih dalam setiap kesempatan, tidak terkecuali saat menerima tamu negara.

    Pada tanggal 29 April atau lima hari setelah Prabowo menyandang predikat Presiden Terpilih RI, Jokowi mengajak Prabowo ikut serta menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    Ajakan ini bukan tanpa sebab. Jokowi secara khusus ingin memperkenalkan Prabowo selaku Presiden Terpilih kepada para pemimpin negara-negara sahabat.

    Pada kesempatan itu PM Singapura Lee juga memperkenalkan Wakil PM Singapura Lawrence Wong yang akan menggantikannya, terhitung tanggal 15 Mei 2024.

    Tidak hanya bertemu pemimpin negara tetangga, Jokowi juga sering mengajak Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, untuk mengikuti rapat-rapat terbatas di Istana.

    Yang cukup krusial adalah saat rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, tanggal 5 Agustus 2024.

    Rapat terbatas ini melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih, untuk mendengarkan masukan terkait kebutuhan program-program pemerintahan berikutnya. Jokowi, bahkan mengajak Prabowo untuk duduk di sampingnya dalam rapat terbatas tersebut.

    Secara gamblang, Joko Widodo, saat itu menyatakan dirinya menginginkan rancangan APBN 2025 betul-betul mengakomodasi seluruh program Presiden Terpilih.

    Beberapa bulan sebelum rapat terbatas dilaksanakan, Presiden Joko Widodo juga melantik beberapa “orang kepecayaan” Prabowo, di antaranya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai bendahara dalam partai yang dipimpin Prabowo.

    Masuknya Thomas di kabinet mempermudah penyesuaian transisi pemerintahan. Thomas menjadi tokoh yang membantu komunikasi Presiden Terpilih dalam pemerintahan Jokowi, saat itu.

    Bersama Menteri Sri Mulyani, Thomas memastikan kebutuhan pemerintahan berikutnya terakomodasi dalam RAPBN 2025.

    Sementara Hasan Nasbi, kala itu, secara tidak langsung bertugas mempersiapkan pola komunikasi pemerintahan Prabowo kepada publik dan media.

    Kelanjutan Menteri Jokowi

    Hanya berselang satu hari usai dilantik sebagai Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto langsung mengumumkan sekaligus melantik menteri-menteri kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih, di Istana Negara Jakarta.

    Kabinet Merah Putih memiliki total 48 menteri. Dari nama-nama yang muncul, terdapat belasan menteri di era Jokowi yang kembali ditunjuk Prabowo untuk menjabat di kabinetnya.

    Tanpa bermaksud mengecilkan jabatan menteri lain, beberapa menteri Jokowi yang kembali ditunjuk di kabinet Prabowo, di antaranya adalah menteri-menteri dengan urusan krusial.

    Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Ada juga beberapa nama yang kembali ditunjuk sebagai menteri, namun dengan tugas berbeda, seperti Pratikno, yang sebelumnya menjabat Menteri Sekretaris Negara, kini menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurthi Yudhoyono yang sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Selanjutnya Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan, kini sebagai Menko Pangan, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi, menjadi Menteri ESDM, Budi Arie Setiadi sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (kini disebut Menteri Komunikasi dan Digital), saat ini diberi tugas baru sebagai Menteri Koperasi.

    Penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Prabowo Subianto memasukkan sejumlah nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi ke dalam kabinetnya, dapat dilihat sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang berkelanjutan.

    Dengan masuknya beberapa nama menteri lama ke kabinet Prabowo, mantan Menteri Pertahanan itu dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi program dan kebijakan pemerintahan, tanpa mengganggu program-program baik pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya.

    Keberlanjutan program

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan sejumlah program Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung dengan baik.

    Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya melanjutkan upaya swasembada pangan serta digitalisasi dan hilirisasi di berbagai sektor.​​​​​​​

    Prabowo sependapat dengan Joko Widodo bahwa swasembada pangan, digitalisasi dan hilirisasi (pengolahan produk/sumber daya agar memiliki nilai tambah), menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

    Di era Jokowi, upaya mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan membangun saluran irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Sementara hilirisasi sudah dimulai dari komoditas nikel, tembaga, hingga bauksit.

    Sementara digitalisasi juga didorong di berbagai sektor, salah satunya dengan mengamanatkan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).

    Beragam fondasi yang telah dibangun pemerintahan Joko Widodo itu dilanjutkan Prabowo dalam pemerintahannya.​​​​​​​

    Prabowo melanjutkan upaya swasembada pangan dengan mendorong program cetak sawah baru. Prabowo optimistis Indonesia tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

    Dia juga memerintahkan jajaran menteri untuk mendorong digitalisasi dan hilirisasi. Amanat itu berulang kali ia sampaikan dalam rapat-rapat kabinet, seraya mengingatkan pentingnya mencegah serta menindak segala bentuk kebocoran dan korupsi dalam pemerintahan.

    Kelanjutan program hilirisasi juga dilakukan Prabowo dengan berbekal strategi yang sudah dibuat semasa pemerintahan Joko Widodo.

    Prabowo dalam suatu kesempatan bercerita bagaimana Menteri Investasi era Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia (kini Bahlil menjabat Menteri ESDM) menemuinya pada suatu ketika, dan menyerahkan 26 buku tentang perencanaan hilirisasi.​​​​​​​

    Prabowo mengatakan buku perencanaan hilirisasi yang diserahkan Bahlil kepadanya itu kini menjadi panduan untuk melaksanakan hilirisasi bersama Kabinet Merah Putih.

    Menjaga komunikasi

    Prabowo Subianto bukan sosok yang ingin menang sendiri. Dia menghargai dan mengingat segala jasa-jasa para pemimpin bangsa sebelumnya.

    Dia menyatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan bangsa tidak dicapai 5 atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

    Oleh karena itu, dia menyatakan kehebatan bangsa Indonesia, saat ini, berkat seluruh jasa pemimpin terdahulu.

    Untuk menghargai jasa pemimpin sebelumnya dan sebagai upaya meneruskan estafet kepemimpinan, Prabowo masih menjaga dengan baik komunikasinya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    Prabowo dalam sebuah kesempatan menyambangi kediaman Jokowi di Solo, lantas keduanya makan malam di sebuah restoran favorit Jokowi.

    Sebaliknya Prabowo juga mengundang Joko Widodo datang dan santap malam di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

    Terlepas dari pembicaraan yang dilakukan keduanya, pertemuan tersebut menunjukkan betapa komunikasi dua pemimpin tetap terjaga dengan baik hingga saat ini.

    Komunikasi yang baik dari para elite, memberikan asa bagi publik atas estafet kepemimpinan yang berjalan baik serta keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia sejahtera dan maju.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo janji pada PM Singapura hadiri Leader’s Retreat 2025

    Presiden Prabowo janji pada PM Singapura hadiri Leader’s Retreat 2025

    Kami terus bertekad untuk meningkatkan hubungan antara Singapura dan Indonesia untuk semakin erat dan bermanfaat bagi kedua negara dan bagi kawasan Asia TenggaraJakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto berjanji kepada Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong untuk menghadiri secara langsung acara Leader’s Retreat yang diselenggarakan pada 2025.

    “Saya sudah menyampaikan saya akan hadir dalam Leader’s Retreat tahun depan di Singapura pada waktu dan tempat yang disepakati bersama,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pernyataan bersama PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu.

    Leader’s Retreat merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun oleh pemimpin dari Indonesia dan Singapura membahas kerja sama bilateral di berbagai sektor hingga menjadi forum diskusi membahas kondisi di tingkat regional dan global.

    Pada tahun 2024, Leader’s Retreat dilakukan pada akhir April di Bogor, Indonesia. Saat itu, pertemuan dilakukan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.

    Baca juga: PM Singapura terinspirasi dengan energi dan tekad Prabowo memimpin RI
    Baca juga: RI-Singapura hasilkan lima kerja sama soal pertahanan hingga energi

    Pertemuan Leader’s Retreat 2024 membahas penguatan kerja sama di bidang politik dan pertahanan, ekonomi, ketahanan pangan, sosial budaya, dan pendidikan.

    Menyambut Leader’s Retreat 2025, Presiden Prabowo optimistis bahwa pertemuan antar-pemimpin negara tersebut akan menguatkan hubungan yang semakin erat bagi Indonesia dan Singapura yang juga berdampak untuk kawasan Asia Tenggara.

    “Kami terus bertekad untuk meningkatkan hubungan antara Singapura dan Indonesia untuk semakin erat dan bermanfaat bagi kedua negara dan bagi kawasan Asia Tenggara,” kata Prabowo.

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sangat menantikan kehadiran Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti lebih banyak kerja sama dan diskusi untuk Indonesia dan Singapura.

    “Saya berharap dapat menyambut Anda di Singapura dalam waktu dekat untuk melanjutkan perbincangan dalam pertemuan rutin Leader’s Retreat yang akan diadakan di Singapura tahun depan. Terimakasih Bapak Presiden,” kata Lawrence Wong.

    Pewarta: Livia Kristianti, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo akan Terima PM Singapura di Istana Merdeka Hari ini

    Prabowo akan Terima PM Singapura di Istana Merdeka Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Rabu (6/11/2024).

    Adapun, PM Wong telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (5/11/2024) malam. Ketibaannya di Indonesia dalam rangka kunjungan resmi ke Indonesia yang akan berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 5-6 November 2024. 

    Pesawat yang ditumpangi PM Wong dan delegasi tiba sekitar pukul 18.02 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura Suryo Pratomo.

    Dari Bandara, PM Wong dan delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. PM Wong diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. 

    Selain itu, PM Wong juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, untuk meletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

    PM Wong juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan MPR RI, hingga pimpinan DPD RI.

    Pertemuan ini menjadi kali pertama Wong ke Indonesia sejak menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya Wong sempat menerima panggilan telepon dari Prabowo saat pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada Mei 2024 dan bertemu di Istana Singapura pada Juni 2024.

    Sebelum menjadi pimpinan tertinggi Singapura, Wong merupakan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura. Dia juga merupakan Ketua Otoritas Moneter Singapura, serta Ketua Dewan Penasihat Internasional Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura.

    Wong menempuh di Sekolah Menengah Tanjong Katong dan Victoria Junior College. Dia memperoleh gelar Sarjana dan Magister Ekonomi dari University of Wisconsin-Madison dan University of Michigan-Ann Arbor, lalu dia meraih gelar master di Harvard Kennedy School bidang Administrasi Publik.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Wong merupakan seorang pegawai negeri. Dia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Otoritas Pasar Energi juga menjadi Sekretaris Utama Swasta Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

    Lawrence Wong juga dilaporkan berkontribusi pada gerakan buruh sebagai Penasihat Serikat Pekerja Tenaga Listrik dan Gas, serta Serikat Pekerja Konstruksi Bangunan dan Industri Kayu.