Xcloud.id

Tag: Ledia Hanifa

  • PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik Nasional 27 Agustus 2025

    PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik Nasional 27 Agustus 2025

    PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa partainya menyepakati adanya pendalaman isu strategis saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
    Hal tersebut disampaikan Al Muzzammil bersama kepengurusan baru PKS bersilaturahmi ke Nasdem Tower, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).
    “Kami bersama Nasdem, tadi Pak Saan (Mustofa) sudah bicara, hubungan yang lama, dialog yang sering, dan kami juga Alhamdulillah menyepakati untuk ada pendalaman isu-isu strategis yang dipandang penting untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Al Muzzammil dilihat dari kanal Youtube PKSTV, Rabu (27/8/2025).
    Salah satu isu yang dibahas antara PKS dengan Partai Nasdem adalah soal sistem kepemiluan di Indonesia.
    “Isu-isu terkait dengan situasi demokrasi, ya bagaimana menuju pemilihan yang terbaik, pemilu kita yang bisa lebih murah, tetapi dapat menghasilkan kepentingan yang lebih baik. Itu saya kira tema besar yang perlu pendalaman dari kami bersama, baik dalam fraksi maupun dua lembaga think tank partai,” ujar Al Muzzammil.
    PKS dengan Nasdem juga mencapai titik temu untuk terus melakukan diskusi terkait isu-isu strategis tersebut.
    “Titik temu yang bisa dicapai oleh kami, kami akan lakukan diskusi dan juga mungkin menyampaikan ke publik kajian-kajian kami itu. Itu poin yang kami bicarakan,” ujar Al Muzzammil.
    Dalam kesempatan tersebut, Al Muzzammil turut mengundang Surya Paloh dan DPP Partai Nasdem untuk menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) PKS pada 28 September 2025.
    “Undangan sebelumnya sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, sekarang undangan kedua kami sampaikan kepada Pak Surya Paloh dan jajaran,” ujar Al Muzzammil.
    Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, Kabid Pendidikan dan Kesehatan DPP PKS Kurniasih Mufidayati, Ketua Bidang Komdigi DPP PKS Ahmad Fathul Bari, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa, serta Kepala KSP Pipin Sopian.
    Sementara itu dari Partai Nasdem yang menerima kedatangan delegasi PKS adalah Ketua Umum Surya Paloh, Sekjen Hermawi Taslim, Wakil Ketua Umum Saan Mustafa, Bendahara Umum Ahmad Sahroni, Korbid Pemenangan Pemilu Prananda Surya Paloh, Korbid Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi Willy Aditya, Ketua Fraksi DPR RI Viktor Laiskodat, serta Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1.861 SPPG untuk MBG Terbentuk hingga Juni 2025

    1.861 SPPG untuk MBG Terbentuk hingga Juni 2025

     

    PIKIRAN RAKYAT – Terdapat 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025. Dalam periode tersebut, tercatat penerima manfaat mencapai 5.566.648 orang.

    Hal tersebut tercatat dalam hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga yang digelar di Ruang Rapat Utama Kemenko Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, target program MBG adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Anggaran yang sudah dialokasikan mencapai Rp 121 triliun hingga Desember 2025.

    Penyelesaian Peraturan Presiden tentang MBG dikatakannya akan dipercepat untuk membenahi tata kelola program.

    “Jelas arahan dari Bapak Presiden, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, kami disuruh percepat agar semakin banyak, semakin cepat, anak-anak kita yang menikmati MBG yang sangat diperlukan mereka untuk pertumbuhan atau gizi yang baik. Perpres mudah-mudahan minggu ini selesai,” katanya.

    Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan program MBG untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.

    Pada kesempatan terpisah, Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, mengatakan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan. Pada Agustus nanti, ditargetkan ada 7.000 SPPG.

    “Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan penambahan jumlah SPPG sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia,” katanya.

    Ia menambahkan, BGN mencatat sebanyak 72.521 orang telah bekerja dalam pelaksanaan operasional MBG di SPPG. Tak menutup kemungkinan bakal ada 1,5 juta tenaga kerja bakal terserap dari Program MBG.

    “Jadi, sampai 22 Juni 2025, BGN telah menyerap tenaga kerja dengan total 72.521 orang. Sampai nanti 32.000 (SPPG) terpenuhi, akan ada setidaknya 1,5 juta lapangan pekerjaan dari program ini,” ucap Redy.

    Wakil Menteri Agama, Romo R. Muhammad Syafi’i, mengatakan, pesantren telah berkontribusi aktif dalam mendukung program MBG, khususnya dalam pengelolaan dapur. Tetapi, hingga saat ini belum ada nota kesepahaman dengan BGN.

    “BGN tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan banyak pihak dalam artian kerja sama yang resmi dengan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama dengan MBG sampai saat ini belum ada membuat MoU,” katanya.

    Syafi’i menekankan pentingnya kerja sama resmi antara BGN dan Kementerian Agama agar pelaksanaan MBG di lingkungan madrasah dan pesantren lebih terkoordinasi.

    “Kalau kita mau lihat di lapangan, sudah banyak istimewanya pesantren-pesantren yang dapurnya itu sudah kemudian di-up menjadi dapur MBG. Semuanya harus terlibat dan berperan serta menyukseskan program MBG ini,” katanya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, memberikan beberapa catatan terhadap MBG berdasarkan hasil reses di beberapa sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. MBG dinilainya masih harus melakukan pendataan sesuai kebutuhan sekolah, utamanya kebutuhan latar belakang sosial-ekonomi siswa dan jumlah pendataannya.

    Ledia mengatakan, ada sejumlah sekolah yang sebagian besar siswanya dari kalangan tidak mampu atau hampir semuanya tidak mampu. Ada siswa yang sulit untuk sarapan, tidak punya bekal, dan lain sebagainya. Maka sekolah ini seharusnya menjadi prioritas utama. Sementara ada sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu sehingga tidak begitu memerlukan program MBG.

    “Mengingat pelaksanaan program ini membutuhkan dana sangat besar dan saat ini bahkan belum bisa menjangkau semua sekolah di seluruh Indonesia, maka diperlukan pendataan yang lebih jelas agar diperoleh informasi akurat mana-mana sekolah yang harus diprioritaskan menerima program MBG ini,” katanya.***

  • Legislator PKS Protes Sekolah Internasional Kena PPN 12%

    Legislator PKS Protes Sekolah Internasional Kena PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah merespons soal rencana sekolah internasional yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 12% pada Januari 2025 mendatang.

    Menurut Ledia pada dasarnya prinsip pendidikan itu adalah nirlaba alias bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan. Namun, lanjut dia, kenyataannya tetaplah menjadi hal yang komersial.

    “Tapi memang di kita ini kadang tidak konsisten ketika bicara soal pendidikan itu nirlaba, di bawah yayasan, memang tidak ada pajak yang dibayarkan, padahal ternyata penyelenggaraannya sesungguhnya komersial,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

    Legislator PKS yang merupakan lulusan Universitas Indonesia (UI) ini memandang rencana ini di satu sisi kontraproduktif dan di sisi lain memang tidak ada regulasi terperinci.

    Kemudian, Ledia juga menyebut dan melihat bahwa sebenarnya orang yang bersekolah di sekolah internasional pastilah termasuk orang-orang yang terkategorikan mampu.

    “Namun ketika ditetapkan pajaknya 12 persen, kita keberatan juga ya PPN ini dinaikkan. Karena itu kan kebutuhan untuk pendidikan, maka kalau pun ada pajak yang harus dibayarkan, harusnya tidak sebesar itu,” jelas dia.

    Dia melanjutkan, sebenarnya sekolah yang jelas dikategorikan sebagai komersial dalam Undang-undang Cipta kerja (UU Ciptaker) adalah sekolah-sekolah yang dibentuk dan dibangun di kawasan ekonomi khusus.

    “Itu yang secara eksplisit disebutkan. Jadi, memang itu yang nanti  harus diliat detailnya, dicermati, apakah sekolah internasional termasuk dalam kategori tersebut,” ujar Ledia.

    Dengan demikian, imbuh anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat itu, menjadi penting bagi semua pihak untuk terus melihat dan menggali lebih dalam terkait kebijakan tersebut. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 12% untuk barang-barang mewah hingga biaya sekolah standar internasional. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan mengacu azas gotong royong, yang mana masyarakat yang mampu membantu dan membayar, sementara yang tidak mampu dibantu dan dilindungi. 

    Maka harga barang maupun jasa yang tergolong premium yang sebelumnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mulai 2025 akan terkena tarif PPN 12%. 

    “Seperti RS kelas VIP dan pendidikan yang standar internasioanl yang berbayar mahal,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).