Xcloud.id

Tag: Lasarus

  • Menteri PU Blak-blakan Proyek Multiyears Bakal Molor Imbas Efisiensi

    Menteri PU Blak-blakan Proyek Multiyears Bakal Molor Imbas Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku efisiensi anggaran bakal berdampak pada molornya sejumlah proyek yang sudah terkontrak atau multi years contract (MYC).

    Dody menjelaskan, pagu anggaran Kementerian PU memang dipangkas hingga Rp81,38 triliun dari pagu awal sebesar Rp110,95 triliun. Pemangkasan itu sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Semua multi years contract sementara waktu kita molorkan diperpanjang [jangka waktu pembangunannya],” jelas Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Hal itu lantas memantik pertanyaan ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang menyoroti nasib kelanjutan proyek yang telah terkontrak salah satunya seperti Bendungan Cijurey yang berada di Jawa Barat.

    “Tapi itu tetap berjalan, Pak? Karena ada beberapa bendungan seperti Bendungan Cijurey itu belum jelas,” timpal Lasarus.

    Menjawab hal itu, Dody menegaskan bahwa pembangunan proyek yang sudah terkontrak bakal diusahakan tetap berjalan. 

    Dirinya kemudian juga tampak mengoreksi perkataannya yang sempat menyebut bahwa proyek itu bakal molor.

    “Direlaksasi semua direlaksasi bukan dihentikan, tapi program tetap berlanjut,” tambah Dody seraya sedikit terbata.

    Akibat pemangkasan itu, setidaknya terdapat 21 proyek yang bakal tertunda. Puluhan proyek itu terdiri atas proyek konektivitas, sumber daya air hingga kawasan permukiman.

    Sebelumnya, Dody menjelaskan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bakal dipangkas anggaran pembangunannya sebesar Rp27,72 triliun dan Ditjen Bina Marga Rp24,83 triliun. 

    Kemudian, Ditjen Cipta Karya dipangkas sebanyak Rp7,75 triliun dan Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp20,69 triliun.

  • Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebutkan bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena pemangkasan atau efisiensi hingga 50%.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam belanja APBN, tanpa mengurangi efektivitas kerja pemerintah. 

    “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. 

    Dengan demikian, Hasan memastikan bahwa layanan mitigasi bencana yang menjadi tugas BMKG tetap optimal. 

    Sekadar informasi, Pemerintah saat ini memang sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan efektif.

    Namun, Hasan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi layanan publik yang vital bagi masyarakat, termasuk layanan yang disediakan BMKG.

    “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” tegas Hasan.

    Sekadar informasi, BMKG tak luput dari implementasi efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Kerja (Raker) secara daring yang digelar pada Kamis (6/2/2025), Komisi V DPR resmi menyetujui pagu indikatif anggaran 2025 hasil efisiensi untuk lembaga tersebut.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan bahwa anggaran BMKG untuk 2025 adalah sebesar Rp1,40 triliun. Nilai itu turun 50,35% dibandingkan dengan pagu indikatif yang sebelumnya dipatok sebesar Rp2,82 triliun. 

    Layanan Kedaruratan Bencana 

    Menyusul keputusan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa bumi hingga potensi tsunami tetap menjadi prioritas dan berlangsung maksimal selama 24 jam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Dwikoritas Jumat (7/2/2025).

    Efisiensi sendiri merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan sudah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Dwikorita mengatakan terdapat beberapa bidang yang siap diefisiensikan BMKG, mulai dari belanja modal seperti pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. 

    Efisiensi juga menyasar anggaran operasional seperti penggunaan listrik di kantor, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.

    BMKG juga akan melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA).

    Kepastian yang disampaikan Dwikorita seolah menggugurkan kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin sehari sebelumnya.

    Meskipun BMKG secara prinsip mendukung keputusan tersebut, dia tidak memungkiri bahwa efisiensi dapat berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

    Muslihhuddin menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

    Efisiensi anggaran diperkirakan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71%, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.

     

    Setidaknya terdapat 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama BMKG. Mayoritas alat ini memiliki usia yang melampaui kelayakan.

    “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70%,” paparnya, Kamis (6/2/2025).

    Sebagai catatan, BMKG merupakan salah satu penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan kawasan Asean.

  • Efisiensi Anggaran APBN Rp306 Triliun ala Prabowo, DPR Ungkap Target Penyelesaian Terbaru

    Efisiensi Anggaran APBN Rp306 Triliun ala Prabowo, DPR Ungkap Target Penyelesaian Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan rapat pembahasan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo kepada kementerian lembaga untuk mendapat persetujuan DPR ditargetkan selesai paling lambat pada awal Maret 2025.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran di parlemen. Alasannya, pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran. Lasarus pun mengapresiasi keputusan pemerintah melakukan rekonstruksi anggaran APBN 2025 itu. Dia mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR untuk menunda rapat sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.

    “Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, wakil rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu,” kata Lasarus dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu meyakini pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.

    “Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama dua minggu selesai dibahas [awal Maret],” ujarnya.

    Lebih lanjut, Lasarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Pemotongan setiap pagu anggaran, sambungnya, harus diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.

    Dia mengingatkan meski tujuan efisiensi anggaran baik, namun jika dilakukan dengan gegabah maka akan timbul efek negatif kepada massa. Contohnya, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.

    Lasarus menekankan ada banyak dampak dari pemblokiran sementara pembahasan anggaran terutama untuk sektor infrastruktur seperti berhentinya kegiatan konstruksi.

    “Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” ujarnya.

    Hanya saja, Lasarus menyatakan DPR akan menghormati efisiensi anggaran seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. 

    “Mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” katanya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025 lewat Inpres 1/2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025 tersebut. Sri Mulyani memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.

    Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 Februari 2025.

    Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pimpinan komisi parlemen untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan K/L mitra kerjanya masing-masing.

    Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, Dasco menyampaikan pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran kembali.

    Pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri belum memberikan penjelasan terkait rekonstruksi anggaran kembali tersebut. Oleh sebab itu, kini belum jelas kelanjutan efisien belanja pemerintah seperti arahan Prabowo.

  • Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat

    Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan bijak dan tidak gegabah. Menurutnya, setiap pemotongan pagu anggaran harus dihitung secara matang agar tidak berdampak buruk pada masyarakat.

    “Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” ujar Lasarus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lasarus menegaskan efisiensi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menciptakan efek domino negatif. Misalnya, menurunnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya angka pengangguran, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah.

    “APBN bukan hanya soal untung dan rugi. APBN berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran harus dimanfaatkan dengan optimal agar ekonomi masyarakat tetap bergerak,” tegasnya.

    Lasarus menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap mitra kerja Komisi V DPR, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengungkapkan banyak proyek konstruksi dan preservasi jalan yang terhenti akibat pemangkasan anggaran.

    “Preservasi jalan adalah bagian penting dalam perawatan infrastruktur agar tetap dalam kondisi baik. Jika anggaran ini dipangkas, kondisi jalan akan memburuk. Apalagi menjelang Lebaran, kita tidak ingin jalan-jalan di seluruh Indonesia rusak karena tidak ada anggaran preservasi,” jelasnya.

    Meski demikian, Lasarus mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN 2025. Ia bahkan telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR, termasuk menghentikan sementara rapat kerja dengan para menteri hingga rekonstruksi anggaran selesai.

    “Proses ini tidak akan memakan waktu lama. Saya sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin berlarut-larut karena semakin lama, semakin banyak sektor yang terdampak. Saat ini, misalnya, ada 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja. Bisnis batu, pasir, dan semen juga mandek. Semua masih menunggu kepastian,” kata Lasarus.

    Lebih lanjut, Lasarus berharap pemerintah mempertimbangkan kembali aspirasi dari anggota Komisi V DPR. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk melakukan revisi dan memastikan sektor-sektor penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap berjalan.

    “Kita belum terlambat. Masih ada waktu untuk merombak kembali efisiensi anggaran. Jika minggu depan rancangan revisi dikirim ke DPR, saya yakin dalam dua minggu pembahasan bisa selesai. Setelah itu, kita bisa melanjutkan program yang ditunggu masyarakat, seperti padat karya dan proyek infrastruktur,” pungkasnya.

  • Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81,38 Triliun Jadi Rp29,57 Triliun

    Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81,38 Triliun Jadi Rp29,57 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas Rp81,38 triliun sehingga menjadi sebesar Rp29,57 triliun. Hal itu telah disepakati oleh Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2).

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan angka pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah murni Rp16,31 triliun dan rupiah murni Rp13,26 triliun,” katanya dalam keterangan resmi dikutip, Jumat (7/2/2025).

    Dody juga menjabarkan realisasi serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024 mencapai 93,5% atau Rp169,82 triliun dari total anggaran Rp181,62 triliun dengan capaian fisik mencapai 95,48%.

    Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024 sebanyak 2.945 paket sebesar Rp111,32 triliun atau 99,7% dari target.

    Capaian ini sudah menghasilkan beberapa infrastruktur strategis yang siap diresmikan, antara lain 6 proyek strategis ketahanan pangan, 3 proyek strategis revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek strategis IKN, dan 61 proyek strategis lainnya.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pada rapat kali ini hanya menyepakati nilai pagu anggaran TA 2025 saja, sedangkan untuk program kerjanya belum bisa disetujui.

    “Pembahasan rincian program kerjanya akan diagendakan kembali pada rapat berikutnya secara khusus bersama setiap kementerian atau lembaga,” katanya.

  • Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas cukup besar imbas adanya efisiensi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran di Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, adanya efisiensi anggaran berimplikasi pada 10 perubahan pola kerja di Kementerian PU. Rinciannya mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas.

    “Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas yang berlaku untuk kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Pembatasan perjalanan dinas (perdinas), baik dalam dan luar negeri. Kelima, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office,” sebutnya.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga pelaksanaan sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya.

    “Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. Kesepuluh, efisiensi belanja non-operasional, yang mengikuti honor autur kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya,” terang Dody.

    Komisi V DPR RI mempertanyakan besarnya potongan anggaran di Kementerian PU. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya tidak setuju jika anggara Kementerian PU hanya disisakan Rp 29 triliun.

    “Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu, 1.000% saya bilang tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden,” kata Lasarus.

    Lalu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menilai pengurangan anggaran Rp 81 triliun akan berdampak ke program-program lainnya, termasuk program pangan milik Prabowo. Ia sempat menyinggung rehabilitasi jaringan irigasi yang kini cuma 16 ribu hektare (ha).

    “Pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalo sebagai Menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air Rp 10,7 triliun terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuman 16 ribu hektare dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai,” beber Adian.

    Menurut Adian dengan anggaran Kementerian PU yang sekarang akan sulit melakukan pembangunan di daerah. Ia menilai pemerintah harus bertanggung jawab ke rakyat jika berbagai program infrastruktur tidak terlaksana.

    “Menurut saya ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa. Ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kan memang tidak bisa diotak-atik. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain, yang lain tidak terbangun,” tutup Adian.

    (ily/rrd)

  • Kementerian PKP dapat persetujuan efisiensi bujet jadi Rp1,61 triliun

    Kementerian PKP dapat persetujuan efisiensi bujet jadi Rp1,61 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan persetujuan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan efisiensi anggaran menjadi Rp1,61 triliun.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

    “Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya,” kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan bahwa sejak awal, Kementerian PKP telah melaksanakan berbagai upaya efisiensi anggaran, dari pagu awal Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp5,27 triliun yang dipangkas sebesar Rp3,66 triliun.

    Sehingga, setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

    Persetujuan dari Komisi V DPR tersebut diperlukan agar Kementerian PKP dapat menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Keputusan terkait efisiensi anggaran tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    “Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar atau diefisiensikan sebesar Rp3.661.095.000.000. Maka, APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp1.613.296.058.000,” ujar Lasarus.

    Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi V DPR Panggil Kemenhub Bahas Kecelakaan GT Ciawi Besok

    Komisi V DPR Panggil Kemenhub Bahas Kecelakaan GT Ciawi Besok

    Jakarta –

    Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai insiden kecelakaan beruntun di GT Ciawi harus menjadi perhatian serius. Dia menyoroti kelayakan kendaraan yang masuk dalam tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Dari hasil investigasi sementara itu kan ada truk remnya blong, truk yang membawa galon air ya. Jadi kalau menurut saya memang ini harus menjadi perhatian serius dari Kementerian Perhubungan. Sebenarnya layak jalannya kendaraan itu kan tanggung jawab Kementerian Perhubungan,” kata Lasarus kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Politikus PDIP ini menduga ada faktor jembatan timbang truk tidak berfungsi sebelum digunakan. Dia pun mempertanyakan kepastian truk itu tidak over dimension overload (ODOL) atau muatan berlebih.

    “Jadi titik kuncinya itu ada di 3 hal. Pertama, soal ram check dari Kementerian Perhubungan terhadap kelaikan kendaraan di jalan. Ini akibat tidak berfungsinya jembatan timbang ini pasti salah satunya. Kita juga tidak tahu kendaraan ini overloading over dimension nggak, ini belum ada keterangan, kalau dia over dimension overloading kenapa boleh jalan. Bisa jadi juga ya remnya itu blong faktor muatannya melebihi kapasitas, bisa jadi,” ujar Lasarus.

    Dengan begitu, Lasarus menunggu hasil investigasi kecelakaan lalu lintas tersebut. Komisi V DPR, kata dia, pun akan menggelar rapat dengan Kemenhub untuk turut membahas permasalahan ini.

    “Makanya kita tunggu hasil investigasi dari kepolisian secepatnya, kemudian untuk dilakukan perbaikan. Kita akan panggil, besok kita raker dengan kementerian,” kata Lasarus.

    (fca/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025, Menteri PU Dody Sebut Tarif Tol Bakal Naik – Halaman all

    PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025, Menteri PU Dody Sebut Tarif Tol Bakal Naik – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa tarif tol berpotensi mengalami kenaikan imbas naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

    Namun, menurut Dody, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seharusnya tidak menjadikan kenaikan PPN sebagai alasan meningkatkan tarif tol.

    “Ya pasti ada (potensi kenaikan tarif tol). Sebetulnya itu enggak bisa dipakai sebagai alasan, tapi kalau namanya orang bikin alasan kan boleh-boleh saja dong bagaimana supaya naik,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Sejauh ini, ia mengatakan belum ada BUJT yang mengajukan kenaikan tarif tol.

    Sebagai regulator, ia mengatakan akan mengupayakan agar tarif tol tidak mengalami kenaikan. Bahkan, kalau bisa, seharusnya diturunkan dari yang sekarang.

    “Kami sebagai regulator yang harus berada di tengah-tengah. Nanti kami review sama-sama. Belum ada (BUJT) yang mengajukan. Kami upayakan enggak naik. Kalau bisa malah turun. Kasihan rakyat,” ujar Dody.

    Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai BUJT kerap menaikkan tarif jalan tol seenak mereka.

    Ia awalnya mengungkapkan telah menerima keluhan yang diterima dari masyarakat mengenai kebijakan kenaikan tarif tol.

    Kenaikan tarif jalan tol seringkali tidak didasari oleh pemenuhan standar pelayanan minimum yang seharusnya menjadi acuan bagi BUJT.

    Saat sedang rapat bersama Dody, ia menceritakan pengalaman ketika Komisi V DPR RI meninjau lokasi kecelakaan Tol Cipularang tepatnya di KM 92.

    Lasarus menyayangkan kondisi ruas jalan tol tersebut yang banyak mengalami kerusakan seperti berlubang dan hanya ditambal dengan patching tanpa adanya upaya perbaikan lebih lanjut seperti overlay.

    Menurut Lasarus, jalan tol seharusnya memiliki standar kualitas yang jelas, layaknya landasan pacu pesawat yang memiliki standar PCN (Pavement Classification Number) tertentu.

    Ia menilai kondisi jalan tol yang hanya ditambal dengan patching bisa membahayakan pengendara.

    “Jalan tol saya lihat ada bolong sedikit, tambal. Padahal tambalnya tuh bikin mobil loncat, bisa lari ke sana lari ke sini,” kata Lasarus di lokasi rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Lasarus menekankan bahwa salah satu komponen penting dalam menaikkan tarif jalan tol adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

    Jika standar tersebut belum dipenuhi, maka tidak seharusnya BUJT menaikkan tarif.

    “Kami di komisi ini sering diprotes masyarakat. Hitungannya (untuk kenaikan tarif jalan tol) sekarang hanya pakai inflasi. Jadi kasarnya yang menguntungkan mereka (para BUJT) itu diambil, menjadi dasar untuk menaikkan tarif, tapi yang merugikan mereka tidak kerjakan. Ini kami tidak mau biarkan lagi,” ujar Lasarus.

    Selain itu, ia juga menyoroti masalah lain yang sering ditemui di jalan tol seperti kelengkapan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

    Ia menyebutkan bahwa pihak kepolisian pernah menyampaikan keluhan mengenai BUJT yang diminta memasang CCTV di jalan tol, tetapi tak kunjung dikerjakan.

    Namun, saat tiba waktunya untuk menaikkan tarif, pihak pengelola tol malah langsung melakukannya.

    “Kemarin kami digempur oleh masyarakat di sini. ‘Mana Komisi V pengawasannya?’ Semau dewe pemegang konsesi jalan tol ini,” ucap Lasarus.

    Lasarus pun mengingatkan bahwa persetujuan untuk menaikkan tarif jalan tol tidak hanya menjadi kewenangan BUJT, tetapi juga melibatkan Menteri PU.

    “Persetujuan naikkan tarif tol ada peran Menteri PU. Jangan semau dewe naikkan (tarif) jalan tol ini,” pungkas Lasarus.

     

  • Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu Presiden Prabowo Subianto membangun 7 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia.

    “Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

    Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

    Hashim yakin bahwa bantuan itu akan membuat target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun yang dicanangkan Prabowo akan tercapai.

    Pemerintahan Presiden Prabowo bercita-cita membangun 3 juta rumah per tahun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat kurang mampu. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11) lalu mengatakan untuk melaksanakan cita-cita itu kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp5 triliun.

    Padahal, Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (4/11) lalu. 

    (agt/agt)