Xcloud.id

Tag: Lasarus

  • Kementerian PKP dapat persetujuan efisiensi bujet jadi Rp1,61 triliun

    Kementerian PKP dapat persetujuan efisiensi bujet jadi Rp1,61 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan persetujuan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan efisiensi anggaran menjadi Rp1,61 triliun.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

    “Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya,” kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan bahwa sejak awal, Kementerian PKP telah melaksanakan berbagai upaya efisiensi anggaran, dari pagu awal Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp5,27 triliun yang dipangkas sebesar Rp3,66 triliun.

    Sehingga, setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

    Persetujuan dari Komisi V DPR tersebut diperlukan agar Kementerian PKP dapat menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Keputusan terkait efisiensi anggaran tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    “Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar atau diefisiensikan sebesar Rp3.661.095.000.000. Maka, APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp1.613.296.058.000,” ujar Lasarus.

    Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi V DPR Panggil Kemenhub Bahas Kecelakaan GT Ciawi Besok

    Komisi V DPR Panggil Kemenhub Bahas Kecelakaan GT Ciawi Besok

    Jakarta –

    Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai insiden kecelakaan beruntun di GT Ciawi harus menjadi perhatian serius. Dia menyoroti kelayakan kendaraan yang masuk dalam tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Dari hasil investigasi sementara itu kan ada truk remnya blong, truk yang membawa galon air ya. Jadi kalau menurut saya memang ini harus menjadi perhatian serius dari Kementerian Perhubungan. Sebenarnya layak jalannya kendaraan itu kan tanggung jawab Kementerian Perhubungan,” kata Lasarus kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    Politikus PDIP ini menduga ada faktor jembatan timbang truk tidak berfungsi sebelum digunakan. Dia pun mempertanyakan kepastian truk itu tidak over dimension overload (ODOL) atau muatan berlebih.

    “Jadi titik kuncinya itu ada di 3 hal. Pertama, soal ram check dari Kementerian Perhubungan terhadap kelaikan kendaraan di jalan. Ini akibat tidak berfungsinya jembatan timbang ini pasti salah satunya. Kita juga tidak tahu kendaraan ini overloading over dimension nggak, ini belum ada keterangan, kalau dia over dimension overloading kenapa boleh jalan. Bisa jadi juga ya remnya itu blong faktor muatannya melebihi kapasitas, bisa jadi,” ujar Lasarus.

    Dengan begitu, Lasarus menunggu hasil investigasi kecelakaan lalu lintas tersebut. Komisi V DPR, kata dia, pun akan menggelar rapat dengan Kemenhub untuk turut membahas permasalahan ini.

    “Makanya kita tunggu hasil investigasi dari kepolisian secepatnya, kemudian untuk dilakukan perbaikan. Kita akan panggil, besok kita raker dengan kementerian,” kata Lasarus.

    (fca/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025, Menteri PU Dody Sebut Tarif Tol Bakal Naik – Halaman all

    PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025, Menteri PU Dody Sebut Tarif Tol Bakal Naik – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa tarif tol berpotensi mengalami kenaikan imbas naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

    Namun, menurut Dody, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seharusnya tidak menjadikan kenaikan PPN sebagai alasan meningkatkan tarif tol.

    “Ya pasti ada (potensi kenaikan tarif tol). Sebetulnya itu enggak bisa dipakai sebagai alasan, tapi kalau namanya orang bikin alasan kan boleh-boleh saja dong bagaimana supaya naik,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Sejauh ini, ia mengatakan belum ada BUJT yang mengajukan kenaikan tarif tol.

    Sebagai regulator, ia mengatakan akan mengupayakan agar tarif tol tidak mengalami kenaikan. Bahkan, kalau bisa, seharusnya diturunkan dari yang sekarang.

    “Kami sebagai regulator yang harus berada di tengah-tengah. Nanti kami review sama-sama. Belum ada (BUJT) yang mengajukan. Kami upayakan enggak naik. Kalau bisa malah turun. Kasihan rakyat,” ujar Dody.

    Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai BUJT kerap menaikkan tarif jalan tol seenak mereka.

    Ia awalnya mengungkapkan telah menerima keluhan yang diterima dari masyarakat mengenai kebijakan kenaikan tarif tol.

    Kenaikan tarif jalan tol seringkali tidak didasari oleh pemenuhan standar pelayanan minimum yang seharusnya menjadi acuan bagi BUJT.

    Saat sedang rapat bersama Dody, ia menceritakan pengalaman ketika Komisi V DPR RI meninjau lokasi kecelakaan Tol Cipularang tepatnya di KM 92.

    Lasarus menyayangkan kondisi ruas jalan tol tersebut yang banyak mengalami kerusakan seperti berlubang dan hanya ditambal dengan patching tanpa adanya upaya perbaikan lebih lanjut seperti overlay.

    Menurut Lasarus, jalan tol seharusnya memiliki standar kualitas yang jelas, layaknya landasan pacu pesawat yang memiliki standar PCN (Pavement Classification Number) tertentu.

    Ia menilai kondisi jalan tol yang hanya ditambal dengan patching bisa membahayakan pengendara.

    “Jalan tol saya lihat ada bolong sedikit, tambal. Padahal tambalnya tuh bikin mobil loncat, bisa lari ke sana lari ke sini,” kata Lasarus di lokasi rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Lasarus menekankan bahwa salah satu komponen penting dalam menaikkan tarif jalan tol adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

    Jika standar tersebut belum dipenuhi, maka tidak seharusnya BUJT menaikkan tarif.

    “Kami di komisi ini sering diprotes masyarakat. Hitungannya (untuk kenaikan tarif jalan tol) sekarang hanya pakai inflasi. Jadi kasarnya yang menguntungkan mereka (para BUJT) itu diambil, menjadi dasar untuk menaikkan tarif, tapi yang merugikan mereka tidak kerjakan. Ini kami tidak mau biarkan lagi,” ujar Lasarus.

    Selain itu, ia juga menyoroti masalah lain yang sering ditemui di jalan tol seperti kelengkapan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

    Ia menyebutkan bahwa pihak kepolisian pernah menyampaikan keluhan mengenai BUJT yang diminta memasang CCTV di jalan tol, tetapi tak kunjung dikerjakan.

    Namun, saat tiba waktunya untuk menaikkan tarif, pihak pengelola tol malah langsung melakukannya.

    “Kemarin kami digempur oleh masyarakat di sini. ‘Mana Komisi V pengawasannya?’ Semau dewe pemegang konsesi jalan tol ini,” ucap Lasarus.

    Lasarus pun mengingatkan bahwa persetujuan untuk menaikkan tarif jalan tol tidak hanya menjadi kewenangan BUJT, tetapi juga melibatkan Menteri PU.

    “Persetujuan naikkan tarif tol ada peran Menteri PU. Jangan semau dewe naikkan (tarif) jalan tol ini,” pungkas Lasarus.

     

  • Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu Presiden Prabowo Subianto membangun 7 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia.

    “Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

    Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

    Hashim yakin bahwa bantuan itu akan membuat target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun yang dicanangkan Prabowo akan tercapai.

    Pemerintahan Presiden Prabowo bercita-cita membangun 3 juta rumah per tahun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat kurang mampu. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11) lalu mengatakan untuk melaksanakan cita-cita itu kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp5 triliun.

    Padahal, Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (4/11) lalu. 

    (agt/agt)

  • Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan pemerintah sudah menggelontorkan dana desa Rp 610 triliun sejak 2015 hingga 2024. Dia menegaskan akan memperkuat pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran.

    “Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua (Ketua Komisi V Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengaku hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang bakal diperkuatnya. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin inspektur jenderal (irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Selain itu, Yandri mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dana desa dan mencegah terjadi korupsi dana tersebut. Yandri dan Jaksa Agung menyadari masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan.

    “Lalu mungkin dari sisi basic pembukuan enggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” jelas dia.

    Yandri mengatakan pihaknya akan memperkuat dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun langsung ke lapangan.

    “Saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa, mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” pungkas Yandri.

  • Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

    Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Alokasi dana desa 2025 di halaman berikutnya.

    Alokasi Dana Desa 2025

    Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

    Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

    “Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” ujarnya.

    Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

    “Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

    Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

  • Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

    Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

    “Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

    “Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

    Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

    “Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

    Sementara itu, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk dana desa. Dari jumlah tersebut, minimal 20% di antaranya atau sekitar Rp 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

    (shc/ara)

  • Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Jakarta, Beritasatu.com  – Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong revisi Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga angkutan online, termasuk ojek online (ojol) masuk dalam UU itu.

    “Yang mau kita atur angkutan online. Sudah berapa tahun angkutan online di Indonesia ini, tetapi enggak ada undang-undang yang mengatur,” ucap Lasarus dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta., Rabu (6/11/2024).

    Lasarus ingin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dapat berkoordinasi dengan kakorlantas Polri untuk membahas revisi UU tersebut sehingga bisa segera disempurnakan.  Dia juga meminta Kemenhub segera membahas hal ini secara internal. 

    Selain itu, dia ingin ada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari angkutan online. “Dari sini kita harapkan terkumpul dana sehingga kita punya kekuatan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Ini kendaraan orang bayar pajak dan wajib kita menyediakan jalan yang bagus,” kata dia.

  • Komisi V DPR Minta Menhub Segera Lindungi Driver Ojol lewat UU – Page 3

    Komisi V DPR Minta Menhub Segera Lindungi Driver Ojol lewat UU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketika Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti nasib mitra driver ojol (ojek online) yang belum dilindungi secara undang-undang. Sebab, selama ini pemerintah baru mengatur hak sekitar 2 juta driver ojek online melalui peraturan menteri saja. 

    Pernyataan itu diberikan Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Rabu (6/11/2024). 

    “Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator angkutan online. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, menurut data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga. Dan ini tidak kita atur dengan UU, hak dan kewajibannya,” ungkapnya. 

    Untuk itu, Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Saya harap ini bisa jalan dan bisa dengan cepat kita selesaikan. Negara harus hadir di sini,” pinta Lasarus.

    Selain untuk menaungi hak para mitra driver ojol, ia menilai negara juga punya kepentingan dalam revisi UU 22/2009. Sebab, ia menyebut negara sejauh ini belum bisa mendapat pemasukan dengan beroperasinya transportasi online. 

    “Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita enggak memungut Apa-apa dari mereka. Jalannya rusak, siapa yang perbaiki? Pakai pajak yang dibayar oleh rakyat,” singgung Lasarus. 

    “Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh, siapa yang tanggung jawab? Ada banyak keluhan, kami bayar pajak lebih,” tegas dia. 

    Oleh karenanya, Lasarus mendesak Menhub bisa segera melakukan revisi UU 22 Tahun 2009. Sehingga ada kejelasan aturan dalam skala lebih besar, baik untuk driver online maupun negara. 

    “Revisi UU 22 Tahun 2009 kemarin sudah kita dorong, ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara. Saya harap ini bisa cepat kita selesaikan,” pungkasnya. 

  • Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun

    Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara akan tugas berat untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun. Untuk mencapai target tersebut, kata Lasarus, Ara dan jajarannya harus membangun rumah sebanyak 8.333 sehari dengan total anggaran sebanyak Rp 750 triliun dalam setahun.

    “Sebanyak 3 juta (rumah) dibagi 360 (hari dalam satu tahun), saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri,” ujar Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Ara di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Jika dikonversi dalam satu jam, kata Lasarus, maka Kementerian PKP harus membangun 694 rumah dalam rentang waktu satu jam. Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Menteri Ara dan jajarannya harus bekerja keras untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

    “Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya,” tandas Lasarus.

    Belum lagi, kata Lasarus, anggaran yang yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah sebesar Rp 750 triliun. Lasarus mendapatkan angka sebesar itu dari perbandingan anggaran untuk sektor perumahan dalam 5 tahun terakhir yang menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

    Sementara itu, pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025 hanya Rp 5 triliun. Anggaran tersebut jauh di bawah anggaran Ditjen Perumahan 2024 sebesar Rp 14 triliun.

    “Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu tidak kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya bagaimana,” tandas dia.

    Menurut Lasarus, keterlibatan pihak swasta penting dalam proyek membangun 3 juta rumah tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa keterlibatan swasta pasti terukur karena memiliki hitungan-hitungan tersendiri.

    Oleh karena itu, Lasarus meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

    “Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada Pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran Bapak kami yang mengesahkan,” pungkas dia.