Xcloud.id

Tag: Lasarus

  • Ada Efisiensi Anggaran, Bagaimana Pengembangan Kawasan Transmigrasi? Ini Kata Mentrans Iftitah – Halaman all

    Ada Efisiensi Anggaran, Bagaimana Pengembangan Kawasan Transmigrasi? Ini Kata Mentrans Iftitah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara optimis kementeriannya dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam pengembangan kawasan transmigrasi di tengah efisiensi anggaran.

    “Kami tetap optimis dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” kata Iftitah dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Bukan saja karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, yakni menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan, meskipun anggaran terbatas, tidak akan membatasi upaya untuk menyukseskan program yang telah disusun,” sambungnya.

    Secara keseluruhan, dia bilang, keterbatasan anggaran ini berdampak luas terhadap efektivitas program transmigrasi, baik dalam aspek, kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun legalisasi lahan. 

    Menurutnya, Kementrans telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru transmigrasi sejak dibentuk kembali pada Oktober 2024.

    “Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Terkait dengan persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia bilang, Kementrans telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik.

    Ia bilang, pihaknya membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan terkait lahan di kawasan transmigrasi dalam waktu satu hingga dua minggu ini.

    Saat rapat Rapat Kerja Kementrans dengan Komisi V DPR RI, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan, meskipun dengan anggaran sedikit, Kementrans tetap semangat menjalankan program pemerintah.

    “Bangga dengan program-program kementerian transmigrasi yang saat ini memang sudah minim perhatian. Paradigma Baru Transmigrasi  perlu diapresiasi dan kami DPR pasti mendukung program pemerintah dalam mengembangkan transmigrasi,” pungkas Lasarus.

  • Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui langkah efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Berikut daftar 7 kementerian/lembaga yang kena efisiensi anggaran terbesar. 

    Persetujuan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang mengatur penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    Dalam keputusan ini, DPR menyetujui efisiensi anggaran di berbagai kementerian dengan penghematan signifikan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum mengalami efisiensi terbesar dengan anggaran dikurangi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun atau kena pangkas hingga Rp81,38 triliun. 

    Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan penghematan sebesar Rp3,66 triliun setelah anggarannya dikurangi dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun. 

    Kemudian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami penyesuaian dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun, dengan penghematan Rp1,03 triliun.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa kementerian-kementerian terkait harus tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempertahankan performa infrastruktur yang telah terbangun. 

    Selain itu, Komisi V meminta mitra kerjanya untuk menjamin kelangsungan proyek yang sudah selesai proses tender, terutama infrastruktur mendesak yang berdampak besar terhadap perekonomian. Keberlanjutan pemanfaatan anggaran pun harus dilakukan dengan prinsip tepat guna, tepat waktu, serta akuntabel.

    “Yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat harus tetap terjamin. Jika ada yang belum terakomodasi, harus diusulkan kembali ke pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya dalam rapat Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra kerja di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Khusus kepada Kementerian Perhubungan, Lasarus mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik Lebaran. Apalagi, Kementerian Perhubungan juga mengalami penyesuaian dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun, dengan efisiensi mencapai Rp17,87 triliun.

    Dia menekankan bahwa kondisi jalan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. 

    “Saya mengkhawatirkan pergerakan masyarakat yang sangat besar menjelang mudik. Jika kondisi jalan tidak terjaga dengan baik, ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan,” tegasnya.

    Sementara kepada BMKG, Lasarus meminta agar seluruh kebutuhan operasional tetap diprioritaskan, terutama dalam hal perawatan peralatan. Penyebabnya, BMKG terdampak efisiensi anggaran dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun, dengan efisiensi sebesar Rp1,42 triliun.

    “Seluruh peralatan BMKG itu mahal dan harus dipertahankan agar tetap berfungsi. Jika tidak dijaga, malah akan berujung pada pembelian baru, yang justru bukan efisiensi, tetapi pemborosan,” pungkas Lasarus.

    Dia pun berharap bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini bukan yang terakhir, sehingga anggaran kementerian dan lembaga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan yang matang.

    Berikut alokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami efisiensi anggaran 

    Kementerian Pekerjaan Umum: Dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun (efisiensi Rp81,38 triliun).
    Kementerian Perhubungan: Dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun (efisiensi Rp17,87 triliun).
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun (efisiensi Rp3,66 triliun).
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun (efisiensi Rp1,03 triliun).
    Kementerian Transmigrasi: Dari Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar (efisiensi Rp47,39 miliar).
    BMKG: Dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun (efisiensi Rp1,42 triliun).
    BNPP/Basarnas: Dari Rp1,49 triliun menjadi Rp1,01 triliun (efisiensi Rp486 miliar).

  • DPR Tolak Restrukturisasi Anggaran Kemenhub Rp17,72 Triliun

    DPR Tolak Restrukturisasi Anggaran Kemenhub Rp17,72 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI hanya mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp13,58 Triliun bukan Rp17,72 triliun, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.  

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya hanya mengesahkan anggaran sesuai dengan Inpres dan Surat Menteri Keuangan bukan berdasarkan hasil diskusi tanpa adanya dasar atau dokumen resmi. 

    “Ruangan ini adalah ruangan bukti, bukan informasi. Dokumennya harus lengkap baru kita sahkan. Oleh karenanya saya lihat [menteri-menteri] ada tambahan. Supaya kita taat asas,” kata Lasarus dalam dalam Raker dan RDP terkait kebijakan efisiensi anggaran, Rabu (12/2/2025). 

    Lasarus mengatakan keputusan rapat hari ini bukan merupakan final. Dia menyatakan bahwa perubahan anggaran dapat sewaktu-waktu dilakukan. 

    “Ini belum final, pasti tidak final karena ada tambahan kok. Nanti kita rapat lagi biasa kita. Perubahan anggaran itu kita biasa. Mau 10 kali berubah, 10 kali kita rapat. Saya memastikan semua sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

    Komisi V pun mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp13,58 triliun, dengan rincian Sekretaris Jenderal Rp228,95 miliar, Inspektorat Jenderal Rp53,32 juta, Ditjen Perhubungan Darat Rp1,9 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp5,95 triliun. 

    Kemudian Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp2,41 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1,09 triliun , BPSDMP sebesar Rp55,25 juta, Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp1,82 triliun dan BPTJ sebesar Rp47,38 juta. 

    Padahal, di rapat yang sama Wakil Menteri Perhubungan Suntana memaparkan per 11 Februari 2025 berdasarkan hasil diskusi informal dengan Kementerian Keuangan, Kemenhub  memiliki pagu efektif sebesar Rp17,72 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun. 

    “Kami laporkan pagu efektif Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp13,58 triliun menjadi Rp17,72 triliun,” kata Suntana dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). 

    Suntana mengatakan pagu tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis.

  • Menteri PU Bantah Ada ASN Dirumahkan Gara-gara Anggaran Dipotong

    Menteri PU Bantah Ada ASN Dirumahkan Gara-gara Anggaran Dipotong

    Jakarta –

    Viral di media sosial X kabar sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus dirumahkan imbas pemangkasan anggaran hingga Rp 81 triliun.

    Menanggapi hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya tidak pernah merumahkan atau PHK massal karyawan di Kementeriannya imbas efisiensi anggaran.

    Ia berpendapat kabar yang beredar di media sosial kemungkinan berhubungan dengan para pegawai yang kontraknya habis namun belum bisa diperpanjang. Sebab efisiensi pagu anggaran Kementerian PU 2025 ini memang masih dalam tahap peninjauan ulang.

    “Mungkin ada hal itu kali, apa namanya, habis kontrak. Habis kontrak next kontraknya belum. Kan kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang, masih dalam proses politik anggaran kan,” kata Dody saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Ia mengatakan setelah proses peninjauan efisiensi anggaran Kementeriannya sudah selesai, pihaknya akan kembali menghadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mendapatkan tambahan dana. Dengan begitu Kementerian PU mampu memperpanjang kontrak para pegawai yang dikabarkan dirumahkan tadi.

    “Setelah ini selesai kan ini kita masih menghadap lagi ke Bu Menkeu, harapannya mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka,” tambahnya.

    “Nggak ada (PHK), saya nggak pernah mikir begitu dah, saya bingung juga. Mendingan tanya ke media sosial,” pungkas Dody.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI hari ini, Dody mengatakan pemangkasan anggaran ini memang cukup berdampak di Kementerian yang dipimpinnya.

    Salah satunya terhadap mundurnya target penyelesaian proyek Multi Years Contract (MYC) atau proyek yang sudah terkontrak.

    “Semua Multi Years Contract sementara waktu kita molorkan pak, bukan dihentikan, diperpanjang atau direlaksasi semua,” kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Kemudian, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kembali mempertegas terkait sejumlah proyek Multi Years Contract (MYC) apakah tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU.

    “Tapi program itu tetap berlanjut ya pak? Karena ada beberapa ada yang belum selesai seperti Bendungan Ciibeet dan Cijuray? Itu semua nanti tetap lanjut?,” katanya.

    Mendapatkan pertanyaan tersebut, Dody menegaskan proyek tersebut akan tetap dilanjutkan, hanya saja memang akan mengalami molor. “Iya, tetap lanjut,” kata Dody.

    (fdl/fdl)

  • Menteri PU Blak-blakan Proyek Multiyears Bakal Molor Imbas Efisiensi

    Menteri PU Blak-blakan Proyek Multiyears Bakal Molor Imbas Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku efisiensi anggaran bakal berdampak pada molornya sejumlah proyek yang sudah terkontrak atau multi years contract (MYC).

    Dody menjelaskan, pagu anggaran Kementerian PU memang dipangkas hingga Rp81,38 triliun dari pagu awal sebesar Rp110,95 triliun. Pemangkasan itu sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Semua multi years contract sementara waktu kita molorkan diperpanjang [jangka waktu pembangunannya],” jelas Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Hal itu lantas memantik pertanyaan ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang menyoroti nasib kelanjutan proyek yang telah terkontrak salah satunya seperti Bendungan Cijurey yang berada di Jawa Barat.

    “Tapi itu tetap berjalan, Pak? Karena ada beberapa bendungan seperti Bendungan Cijurey itu belum jelas,” timpal Lasarus.

    Menjawab hal itu, Dody menegaskan bahwa pembangunan proyek yang sudah terkontrak bakal diusahakan tetap berjalan. 

    Dirinya kemudian juga tampak mengoreksi perkataannya yang sempat menyebut bahwa proyek itu bakal molor.

    “Direlaksasi semua direlaksasi bukan dihentikan, tapi program tetap berlanjut,” tambah Dody seraya sedikit terbata.

    Akibat pemangkasan itu, setidaknya terdapat 21 proyek yang bakal tertunda. Puluhan proyek itu terdiri atas proyek konektivitas, sumber daya air hingga kawasan permukiman.

    Sebelumnya, Dody menjelaskan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bakal dipangkas anggaran pembangunannya sebesar Rp27,72 triliun dan Ditjen Bina Marga Rp24,83 triliun. 

    Kemudian, Ditjen Cipta Karya dipangkas sebanyak Rp7,75 triliun dan Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp20,69 triliun.

  • Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebutkan bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena pemangkasan atau efisiensi hingga 50%.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam belanja APBN, tanpa mengurangi efektivitas kerja pemerintah. 

    “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. 

    Dengan demikian, Hasan memastikan bahwa layanan mitigasi bencana yang menjadi tugas BMKG tetap optimal. 

    Sekadar informasi, Pemerintah saat ini memang sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan efektif.

    Namun, Hasan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi layanan publik yang vital bagi masyarakat, termasuk layanan yang disediakan BMKG.

    “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” tegas Hasan.

    Sekadar informasi, BMKG tak luput dari implementasi efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Kerja (Raker) secara daring yang digelar pada Kamis (6/2/2025), Komisi V DPR resmi menyetujui pagu indikatif anggaran 2025 hasil efisiensi untuk lembaga tersebut.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan bahwa anggaran BMKG untuk 2025 adalah sebesar Rp1,40 triliun. Nilai itu turun 50,35% dibandingkan dengan pagu indikatif yang sebelumnya dipatok sebesar Rp2,82 triliun. 

    Layanan Kedaruratan Bencana 

    Menyusul keputusan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa bumi hingga potensi tsunami tetap menjadi prioritas dan berlangsung maksimal selama 24 jam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Dwikoritas Jumat (7/2/2025).

    Efisiensi sendiri merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan sudah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Dwikorita mengatakan terdapat beberapa bidang yang siap diefisiensikan BMKG, mulai dari belanja modal seperti pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. 

    Efisiensi juga menyasar anggaran operasional seperti penggunaan listrik di kantor, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.

    BMKG juga akan melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA).

    Kepastian yang disampaikan Dwikorita seolah menggugurkan kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin sehari sebelumnya.

    Meskipun BMKG secara prinsip mendukung keputusan tersebut, dia tidak memungkiri bahwa efisiensi dapat berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

    Muslihhuddin menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

    Efisiensi anggaran diperkirakan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71%, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.

     

    Setidaknya terdapat 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama BMKG. Mayoritas alat ini memiliki usia yang melampaui kelayakan.

    “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70%,” paparnya, Kamis (6/2/2025).

    Sebagai catatan, BMKG merupakan salah satu penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan kawasan Asean.

  • Efisiensi Anggaran APBN Rp306 Triliun ala Prabowo, DPR Ungkap Target Penyelesaian Terbaru

    Efisiensi Anggaran APBN Rp306 Triliun ala Prabowo, DPR Ungkap Target Penyelesaian Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan rapat pembahasan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo kepada kementerian lembaga untuk mendapat persetujuan DPR ditargetkan selesai paling lambat pada awal Maret 2025.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran di parlemen. Alasannya, pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran. Lasarus pun mengapresiasi keputusan pemerintah melakukan rekonstruksi anggaran APBN 2025 itu. Dia mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR untuk menunda rapat sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.

    “Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, wakil rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu,” kata Lasarus dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu meyakini pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.

    “Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama dua minggu selesai dibahas [awal Maret],” ujarnya.

    Lebih lanjut, Lasarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Pemotongan setiap pagu anggaran, sambungnya, harus diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.

    Dia mengingatkan meski tujuan efisiensi anggaran baik, namun jika dilakukan dengan gegabah maka akan timbul efek negatif kepada massa. Contohnya, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.

    Lasarus menekankan ada banyak dampak dari pemblokiran sementara pembahasan anggaran terutama untuk sektor infrastruktur seperti berhentinya kegiatan konstruksi.

    “Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” ujarnya.

    Hanya saja, Lasarus menyatakan DPR akan menghormati efisiensi anggaran seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. 

    “Mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” katanya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025 lewat Inpres 1/2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025 tersebut. Sri Mulyani memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.

    Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 Februari 2025.

    Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pimpinan komisi parlemen untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan K/L mitra kerjanya masing-masing.

    Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, Dasco menyampaikan pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran kembali.

    Pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri belum memberikan penjelasan terkait rekonstruksi anggaran kembali tersebut. Oleh sebab itu, kini belum jelas kelanjutan efisien belanja pemerintah seperti arahan Prabowo.

  • Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat

    Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan bijak dan tidak gegabah. Menurutnya, setiap pemotongan pagu anggaran harus dihitung secara matang agar tidak berdampak buruk pada masyarakat.

    “Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” ujar Lasarus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lasarus menegaskan efisiensi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menciptakan efek domino negatif. Misalnya, menurunnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya angka pengangguran, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah.

    “APBN bukan hanya soal untung dan rugi. APBN berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran harus dimanfaatkan dengan optimal agar ekonomi masyarakat tetap bergerak,” tegasnya.

    Lasarus menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap mitra kerja Komisi V DPR, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengungkapkan banyak proyek konstruksi dan preservasi jalan yang terhenti akibat pemangkasan anggaran.

    “Preservasi jalan adalah bagian penting dalam perawatan infrastruktur agar tetap dalam kondisi baik. Jika anggaran ini dipangkas, kondisi jalan akan memburuk. Apalagi menjelang Lebaran, kita tidak ingin jalan-jalan di seluruh Indonesia rusak karena tidak ada anggaran preservasi,” jelasnya.

    Meski demikian, Lasarus mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN 2025. Ia bahkan telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR, termasuk menghentikan sementara rapat kerja dengan para menteri hingga rekonstruksi anggaran selesai.

    “Proses ini tidak akan memakan waktu lama. Saya sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin berlarut-larut karena semakin lama, semakin banyak sektor yang terdampak. Saat ini, misalnya, ada 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja. Bisnis batu, pasir, dan semen juga mandek. Semua masih menunggu kepastian,” kata Lasarus.

    Lebih lanjut, Lasarus berharap pemerintah mempertimbangkan kembali aspirasi dari anggota Komisi V DPR. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk melakukan revisi dan memastikan sektor-sektor penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap berjalan.

    “Kita belum terlambat. Masih ada waktu untuk merombak kembali efisiensi anggaran. Jika minggu depan rancangan revisi dikirim ke DPR, saya yakin dalam dua minggu pembahasan bisa selesai. Setelah itu, kita bisa melanjutkan program yang ditunggu masyarakat, seperti padat karya dan proyek infrastruktur,” pungkasnya.

  • Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81,38 Triliun Jadi Rp29,57 Triliun

    Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81,38 Triliun Jadi Rp29,57 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas Rp81,38 triliun sehingga menjadi sebesar Rp29,57 triliun. Hal itu telah disepakati oleh Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2).

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan angka pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah murni Rp16,31 triliun dan rupiah murni Rp13,26 triliun,” katanya dalam keterangan resmi dikutip, Jumat (7/2/2025).

    Dody juga menjabarkan realisasi serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024 mencapai 93,5% atau Rp169,82 triliun dari total anggaran Rp181,62 triliun dengan capaian fisik mencapai 95,48%.

    Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024 sebanyak 2.945 paket sebesar Rp111,32 triliun atau 99,7% dari target.

    Capaian ini sudah menghasilkan beberapa infrastruktur strategis yang siap diresmikan, antara lain 6 proyek strategis ketahanan pangan, 3 proyek strategis revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek strategis IKN, dan 61 proyek strategis lainnya.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pada rapat kali ini hanya menyepakati nilai pagu anggaran TA 2025 saja, sedangkan untuk program kerjanya belum bisa disetujui.

    “Pembahasan rincian program kerjanya akan diagendakan kembali pada rapat berikutnya secara khusus bersama setiap kementerian atau lembaga,” katanya.

  • Menteri PU Bantah Ada ASN Dirumahkan Gara-gara Anggaran Dipotong

    Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas cukup besar imbas adanya efisiensi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran di Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, adanya efisiensi anggaran berimplikasi pada 10 perubahan pola kerja di Kementerian PU. Rinciannya mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas.

    “Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas yang berlaku untuk kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Pembatasan perjalanan dinas (perdinas), baik dalam dan luar negeri. Kelima, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office,” sebutnya.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga pelaksanaan sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya.

    “Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. Kesepuluh, efisiensi belanja non-operasional, yang mengikuti honor autur kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya,” terang Dody.

    Komisi V DPR RI mempertanyakan besarnya potongan anggaran di Kementerian PU. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya tidak setuju jika anggara Kementerian PU hanya disisakan Rp 29 triliun.

    “Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu, 1.000% saya bilang tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden,” kata Lasarus.

    Lalu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menilai pengurangan anggaran Rp 81 triliun akan berdampak ke program-program lainnya, termasuk program pangan milik Prabowo. Ia sempat menyinggung rehabilitasi jaringan irigasi yang kini cuma 16 ribu hektare (ha).

    “Pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalo sebagai Menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air Rp 10,7 triliun terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuman 16 ribu hektare dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai,” beber Adian.

    Menurut Adian dengan anggaran Kementerian PU yang sekarang akan sulit melakukan pembangunan di daerah. Ia menilai pemerintah harus bertanggung jawab ke rakyat jika berbagai program infrastruktur tidak terlaksana.

    “Menurut saya ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa. Ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kan memang tidak bisa diotak-atik. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain, yang lain tidak terbangun,” tutup Adian.

    (ily/rrd)