Xcloud.id

Tag: Lasarus

  • Berantas ODOL! Prabowo Perintahkan Tertibkan Truk Kelebihan Muatan

    Berantas ODOL! Prabowo Perintahkan Tertibkan Truk Kelebihan Muatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius pada permasalahan kendaraan overdimension dan overloading (ODOL) yang kerap menjadi penyebab utama kerusakan jalan nasional di Indonesia. Prabowo akan memerintahkan menteri terkait untuk menertibkan ODOL.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan, dalam pertemuan resmi antara Komisi V DPR dan Presiden Prabowo, isu kendaraan ODOL menjadi topik utama yang dibahas. Presiden bahkan telah menginstruksikan agar permasalahan ODOL segera ditertibkan guna menjaga ketahanan jalan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Pak Presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan,” ujar Lasarus dalam konferensi pers seusai pertemuan, Kamis (17/4/2025).

    Selain itu, regulasi terkait lalu lintas dan angkutan jalan juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Langkah tegas Prabowo terkait kendaraan ODOL merupakan bagian dari upaya menyeluruh dalam menangani dampak kendaraan bermuatan berlebih yang selama ini mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

    “Beban jalan yang kita bangun sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang melebihi kapasitas,” tegas Lasarus.

    Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari Komisi V DPR, termasuk terkait implementasi kebijakan zero ODOL yang diharapkan bisa segera diterapkan oleh kementerian terkait.

    “Presiden menyampaikan, pekan depan akan ditindaklanjuti semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal ODOL,” kata Lasarus.

    Langkah tegas Presiden Prabowo dalam menangani kendaraan ODOL diharapkan mampu menghasilkan solusi menyeluruh, mulai dari penegakan hukum, peningkatan kesadaran pelaku usaha transportasi, hingga penyempurnaan regulasi.

  • DPR Bakal Panggil Kemenhub & Pelindo Buntut Macet Parah Tanjung Priok

    DPR Bakal Panggil Kemenhub & Pelindo Buntut Macet Parah Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kepadatan lalu lintas yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Meskipun hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut, tetapi dia melanjutkan bahwa Komisi V menyatakan akan menindaklanjuti jika kemacetan itu menimbulkan keruwetan berkepanjangan.

    Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Prabowo Subianto bersama delegasi Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025). 

    “Kalau ini menimbulkan keruwetan pasti akan kami panggil menteri perhubungan dan pihak pelindo pengelola Tanjung Priok nanti kami cek,” kata Lasarus kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Kemacetan dilaporkan terjadi sejak dini hari hingga sore hari di sekitar pelabuhan. Lasarus menyatakan belum mengetahui secara pasti penyebab kepadatan, namun menyebutkan bahwa saat ini tengah dibangun jalan tol akses khusus menuju Pelabuhan Tanjung Priok. 

    Dia menambahkan, akses menuju Tanjung Priok memang masih membutuhkan pembenahan agar persoalan kemacetan tidak terus berulang. 

    “Kami tahunya di Priok lagi dibangun tol akses khusus ke Tanjung Priok oleh Pak Hamka, BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yang membangun ke situ,” pungkas Lasarus.

    Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo angkat bicara soal kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga menyebabkan pengiriman barang truk logistik terhambat.

    Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Menurutnya, padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4).

    Alhasil, Pelindo berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal, meskipun terjadi peningkatan volume logistik.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Adi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Dia mengatakan, kemacetan panjang terjadi pada hari ini akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

  • Kepadatan Arus Mudik 2025 Diprediksi Bergeser dari Km 72 ke Km 110 Tol Cipali

    Kepadatan Arus Mudik 2025 Diprediksi Bergeser dari Km 72 ke Km 110 Tol Cipali

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 6,9 juta kendaraan berpotensi melewati jalan tol yang dikelola Astra Infra pada arus mudik lebaran 2025. Kepadatan kendaraan di Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) yang biasanya terjadi sebelum kilometer 72, diperkirakan akan bergeser setelah kilometer 110.

    Vice President of Operational Policy & Governmet Relations Astra Infra, Novianto Dwi Wibowo mengaku telah mengantisipasi risiko tersebut.

    “Kami siap menghadapi lonjakan volume kendaraan pada lebaran tahun ini dengan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan tol,” katanya, Jumat, 14 Maret 2025.

    Dalam keterangannya, Astra Infra memaparkan data potensi kendaraan selama arus mudik kali ini diperkirakan meningkat sekitar 2% dibandingkan lebaran 2024. Dari 6,9 juta kendaraan itu, sebanyak 2,3 juta di antaranya merupakan pengguna Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

    Mereka memprediksi jumlah kendaraan yang melintasi Tol Cipali pada arus mudik kali ini juga meningkat 2,8%. Adapun, puncak arus mudik dari arah Cikopo, Purwakarta menuju Palimanan Cirebon diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025, dengan estimasi 119.000 kendaraan yang melintas.

    “Lajur ketiga di Tol Cipali sudah siap digunakan saat arus mudik tahun ini dari kilometer 72 sampai dengan 110 sehingga bottleneck (penyempitan jalur) sekarang baru terjadi setelah kilometer 110,” tutur Wibowo. Selama ini, kepadatan lalu lintas akibat penyempitan jalur biasanya terjadi di kilometer 72.

    Selain itu, dia menyebutkan persiapan lainnya adalah melakukan perbaikan jalan yang berlubang di sepanjang jalan tol. Perbaikan permukaan jalan (pavement) dijadwalkan selesai pada 15 hari sebelum (H-15) Idulfitri 1446/2025 yang jatuh pada Sabtu-Minggu (15-16/3/2025).

    Menurutnya, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas penunjang lainnya juga dipastikan dalam kondisi optimal. Untuk memantau dan mengatur lalu lintas secara real time, Astra Infra mengintegrasikan 800 unit kamera pemantau (CCTV) yang didukung tujuh unit traffic counter dan layanan komunikasi 24 jam.

    Begitu juga dengan tempat istirahat terpadu (TIP) atau area rehat (rest area) di seluruh ruas tol telah dipersiapkan. Bahkan, pengelola juga menambah sejumlah fasilitas umum seperti toilet, area parkir, tempat ibadah dan tenda penjual makanan.

    Kunjungan Komisi V DPR

    Sementara itu, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau kesiapan jalan tol menghadapi arus mudik, Kamis (13/3/2025). Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik dilakukan ke Pos Pantau Cikampek Utama dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dikelola oleh Jasa Marga.

    “Semua komponen yang kami tinjau menunjukkan kesiapan yang sangat baik. Kami optimis bahwa dengan pengalaman dan jam terbang yang sudah teruji, pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat mengelola arus mudik dan balik lebaran dengan aman dan lancar,” kata Ketua Komisi V, Lasarus.

    Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, menjelaskan strategi Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung persiapan yang dilakukan pengelola jalan tol. Strategi tersebut diklaim memenuhi standar pelayanan minimum.

    Mulai dari peningkatan pelayanan jalan tol dan optimalisasi pengoperasian ruas tol. Ditambah, menambah dan mengoperasikan secara fungsional TIP yang masih dalam tahap konstruksi, hingga pemberian potongan tarif tol sebagai stimulus.

    Salah satu TIP tambahan yang dibuka secara fungsional pada arus mudik kali ini adalah kantor perwakilan dan gerbang tol. Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur mengatakan akan mengintegrasikan infrastruktur di Kementerian Perhubungan dan Kepolisian dalam aplikasi Jasamarga Integrated Digitalmap (JID).

    “Aplikasi itu untuk meningkatkan akurasi rekayasa lalu lintas, serta bekerja sama dengan stakeholder untuk menyediakan informasi menuju rest area non-tol di sekitar akses keluar jalan tol,” tutur dia dalam keterangan terpisah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi V Minta Menhub Rincikan Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025

    Komisi V Minta Menhub Rincikan Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025

    Jakarta –

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk memerincikan diskon tiket pesawat Lebaran 2025. Lasarus menilai hal itu agar tidak menimbulkan kerugian terhadap negara.

    “Kalau turun dari high season atau dari low season, harus jelas angkanya, nanti judulnya istilah zaman sekarang itu jangan rakyat di PHP gitulah. Jadi harus ada kepastian ini (tiket) mungkin Pak Menteri rilis,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    “Kalau misalnya kita umumkan turun, ternyata lebih mahal dari biasanya turun dari angka berapa ini barang,” sambungnya.

    Lasarus mengatakan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan mengenai PPN 6% untuk pembelian tiket pesawat akan ditanggung pemerintah. Dia pun mewanti-wanti agar penurunan harga tiket tidak menyebabkan kerugian negara.

    “Yang mengerahkan ini saja Pak Menteri Perhubungan, ada 6% pak punya negara di situ (tiket). Tadi sumbernya dari Menteri Keuangan jangan sampai ini barang hilang dan masyarakat tidak menikmati,” ujarnya.

    Lasarus mengingatkan agar pemberian PPN 6% dari pemerintah itu tidak hilang. Sebab, kata dia, jika hal itu diabaikan akan berbahaya dan menjadi temuan kerugian negara.

    “Karena negara memberikan itu untuk masyarakat masyarakat tidak menikmati jadi. Saya mengingatkan itu saja itu bisa jadi temuan,” imbuh dia.

    (amw/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Penanganan Arus Mudik Lebaran 2025 Dikhawatirkan Carut-marut karena Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Penanganan Arus Mudik Lebaran 2025 Dikhawatirkan Carut-marut karena Efisiensi Anggaran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur untuk mendukung mudik Lebaran tahun ini tidak tersedia, misalnya anggaran untuk penanganan rest area.

    “Infrastruktur kita kan nggak ada ongkos kita tahun ini. Jalan setahu saya kami di komisi V, jalan hanya ada preservasi. Pembangunan nggak ada.”

    “Penanganan rest area saya tidak melihat anggarannya kemarin,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Padahal, kata dia, pemerintah memiliki banyak masalah setiap pelaksanaan mudik setiap tahunnya. Dia mencontohkan penanganan mudik di Pelabuhan Merak-Bakauheni.

    “Ini kan menahun yang nggak pernah selesai-selesai. Masalahnya apa misalnya? Oh perlu penambahan dermaga, kita tambah dermaganya. Kurang kapal, tambah kapalnya.” 

    “Misalnya rest area-nya kurang, tambah rest area-nya. Kasihan dong masyarakat setiap tahun seperti itu. Bermalam berhari-hari di Merak-Bakauheni, itu loh,” ujarnya.

    Lasarus mengkhawatirkan anggaran yang tidak tersedia itu akan memunculkan masalah baru saat periode mudik Lebaran. 

    Dia mengkhawatirkan penanganan arus mudik Lebaran 2025 akan menjadi carut marut.
    “Ada (kekhawatiran) lah. Kita khawatir penanganan mudik balik lebaran ini nanti carut-marut,” jelasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan Komisi V DPR DI berencana akan memanggil sejumlah Kementerian dan Lembaga pada 11 Maret 2025. Pembahasannya mengenai persiapan mudik lebaran.

    “Tanggal 11 Maret kita rapat. Rapat dengan pemerintah ya. Menteri PU, kemudian dari Korlantas juga kita undang. Kemudian Menteri Perhubungan sebagai leading sectornya, BMKG dan Basarnas. Kita undang persiapan penanganan mudik balik Lebaran.”

    “Nanti kita dengar ya. Nanti kita sama-sama dengar seperti apa persiapan pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini,” pungkasnya.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menilai mudik Idul Fitri 1446 H ini harus berjalan dengan baik dari mudik tahun sebelumnya.

    “Harus terkontrol dengan baik. Tadi disampaikan oleh teman-teman Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mulai perjalanan, pengaturan jalur sampai ke tujuan,” kata Huda.

    Legislator PKB itu menilai pemerintah harus menjadikan mudik natal dan tahun baru sebagai bekal untuk membuat kebijakan soal mudik.

    “Kepolisian Kemenhub, dan semua stakeholder terkait bisa memastikan lubang-lubang persoalan yang terjadi saat mudik nataru dan lebaran idulfitri tahun lalu bisa diperbaiki,” ujarnya.

    Skema One Way di Jalur Tol

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan skema one way saat puncak arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.  Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho mengatakan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 Maret 2025. 

    Pihaknya meminta seluruh jajaran memperhatikan kondisi arus lalu lintas. ”Bila terjadi puncak arus mudik H-3 Idul Fitri, kami lakukan one way nasional termasuk pada saat nanti arus balik,” ujar Agus.

    Dia menegaskan bahwa one way nasional diberlakukan nonstop di Jalan Tol Trans Jawa.

    ”Kalau one way arus mudik itu nanti tanggal 28 hingga 30. Dan itu nanti saya pastikan ketika dilakukan, itu berkelanjutan. Jadi, tidak putus jam sekian, jam sekian,” kata dia.

    Diketahui, Operasi Ketupat 2025 digelar Polri pada 24 Maret hingga 8 April 2025 dalam momentum Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2025. 

    Angkutan barang sumbu tiga akan dilarang melintasi jalan tol dan jalur arteri.

    Korps Lalu Lintas Polri bersama Kementerian Perhubungan dan instansi terkait sepakat membatasi pergerakan kendaraan sumbu tiga ke atas, terkhusus angkutan barang. Pembatasan dimulai sepanjang operasi ketupat berjalan.

    Anggaran Mudik Gratis Tahun Ini Lebih Kecil

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan, anggaran program mudik gratis yang menjadi agenda rutin setiap Lebaran menurun menjadi Rp 17 miliar,dari tahun sebelumnya sebesar Rp 20 miliar.

    Plt Dirjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani mengatakan, penurunan anggaran itu sebagai dampak efisiensi anggaran sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    “Lebih menurun karena efisiensi. Kalau tahun lalu Rp 20 miliar sekarang Rp 17 miliar,” kata Ahmad Yani.

    Menurut Ahmad Yani, pengurangan anggaran sebesar Rp 3 miliar ini berdampak pada penurunan jumlah armada untuk mudik gratis jalur darat. Tercatat untuk tahun ini sebanyak 520 bus yang dikerahkan untuk program tersebut.

    “Anggaran berkurang, sehingga jumlah armadanya berkurang, penumpangnya juga. Tapi kan masih banyak dari teman-teman lain kalau dari BUMN 100 ribu penumpang akan diangkut,” jelasnya.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, menyiapkan sebanyak 21.536 kuota mudik gratis menggunakan bus selama periode Lebaran 2025.

    Dari total tersebut sebanyak 15.640 kuota untuk arus mudik dan 5.896 untuk arus balik. Pendaftaran program mudik gratis ini melalui aplikasi Mitra Darat.

     

    Nantinya, pada gelaran mudik gratis via darat ini Kemenhub mengerahkan sebanyak 520 bus diantaranya 386 untuk arus mudik, dan 134 bus digunakan saat arus balik. Lalu 10 truk untuk mengangkut 300 unit motor pemudik.

    Sementara untuk pendaftaran dan validasi mudik gratis jalur darat akan dimulai pada tanggal 9 Maret sampai 23 Maret 2025.

    Keberangkatan mudik mulai tanggal 26 sampai 28 Maret. Sedangkan keberangkatan balik tanggal 4 dan 5 April 2025. (Tribun Network/bel/den/igm/nas/wly)

  • DPR Bakal Panggil Menhub hingga Korlantas, Tanyakan Persiapan Mudik Lebaran 2025

    DPR Bakal Panggil Menhub hingga Korlantas, Tanyakan Persiapan Mudik Lebaran 2025

    DPR Bakal Panggil Menhub hingga Korlantas, Tanyakan Persiapan Mudik Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi V DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk membahas persiapan penanganan arus mudik dan balik Lebaran 2025 pada Selasa (11/3/2025).
    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, pihaknya akan mengundang Kementerian Pekerjaan Umum,
    Kementerian Perhubungan
    , Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, BMKG, serta Basarnas.
    “Mereka sebagai
    leading sector
    ya kita undang untuk membahas persiapan penanganan mudik dan balik Lebaran. Nanti kita dengar seperti apa persiapan pemerintah, dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini,” kata Lasarus saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).
    Dia menegaskan bahwa dalam rapat tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan secara perinci dari para menteri mengenai kesiapan infrastruktur untuk menghadapi lonjakan pemudik.
    “Seperti apa nanti, kita minta secara utuh. Saya akan minta dijelaskan oleh Menteri pada tanggal 11 Maret minggu depan,” kata Lasarus.
    Dalam kesempatan itu, Lasarus memperkirakan bahwa dalam waktu dua hingga tiga pekan ke depan, arus mudik sudah mulai meningkat.
    Oleh karena itu, politikus PDI-P itu menilai kesiapan infrastruktur, mulai dari jalan dan rest area, harus menjadi perhatian utama.
    “Hitungan saya, kalau mulai hari ini, tiga minggu ke depan itu sudah ramai jalanan orang mudik ya. Bahkan mungkin dua minggu ke depan sudah mulai mudik ramai,” kata dia.
    “Kami mengimbau untuk melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum acara mudik balik ini sampai pada puncaknya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Batal Dipangkas Rp 81 T, Anggaran PU 2025 Kena Efisiensi Rp 60,47 T

    Batal Dipangkas Rp 81 T, Anggaran PU 2025 Kena Efisiensi Rp 60,47 T

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 batal dipangkas Rp 81 triliun. Usai rekonstruksi anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), angka efisiensinya menurun menjadi sebesar Rp 60,47 triliun.

    Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) bersama mitra pemerintah. Dengan demikian, sisa anggaran PU pada 2025 ini menjadi sebesar Rp 50,48 triliun.

    “Setelah mengalami rekonstruksi anggaran ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp 81 menjadi Rp 60,469 triliun,” kata Lasarus di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Lasarus menjelaskan, pada 3 Desember 2024 lalu telah disepakati pagu awal Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun. Lalu kemudian dengan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, membuat anggarannya kena pangkas Rp 81,38 triliun.

    Namun dengan dilaksanakannya rekonstruksi anggaran, disepakati penurunan angka efisiensi menjadi hanya Rp 50,48 triliun. Artinya, ada penambahan anggaran Rp 20,91 triliun, sehingga pagu akhir Kementerian PU menjadi sebesar Rp 50,48 triliun.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya membagi dua anggaran tersebut menjadi alokasi untuk belanja rutin Rp 4,6 triliun dan belanja non rutin Rp 29,7 triliun. Belanja rutin digunakan antara lain untuk belanja pegawai Rp 3,33 triliun dan operasional perkantoran Rp 1,3 triliun.

    Sedangkan untuk porsi belanja non rutin, akan dibagi berdasarkan lingkup kerja direktorat jenderal (Ditjen). Pertama untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA), dianggarkan sebesar Rp 14,8 triliun. Anggaran ini akan dipergunakan untuk bencana alam, Lumpur Sidoarjo, tunggakan & eskalasi, BOPP tanah, irigasi, rawa, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), OP, dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

    “Alhamdulillah dengan tambahan ini Insyaallah kita bisa anggarkan 8.000 titik P3-TGAI di 2025 dan juga untuk melanjutkan beberapa Multi Years Contract (MYC) bendungan,” kata Dody.

    Selanjutnya untuk Ditjen Bina Marga Rp 7,2 triliun, antara lain untuk bencana alam, tunggakan, tanah dan BOPP, juga untuk pembayaran angsuran KPBU-AP, serta preservasi jalan dan rehabilitasi jembatan.

    “Preservasi jalan untuk 6 bulan dan rehabilitasi 1 tahun. Lalu penggantian jembatan dengan nilai kondisi 4, jembatan gantung, penanganan longsoran dan sebagian tunggakan di sisa pekerjaan IKN,” ujarnya.

    Berikutnya untuk Ditjen Cipta Karya, pihaknya menganggarkan Rp 2,9 triliun akan dipergunakan untuk bencana alam dan beberapa proyek infrastruktur berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, SANIMAS, TPS3R, PISEW, dan PKE. Demikian juga untuk pembayaran tunggakan tanah dan BOPP, serta operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR).

    Lalu di sektor Ditjen Prasarana Strategis, alokasinya Rp 1,9 triliun. Antara lain digunakan untuk renovasi madrasah dan penyelesaian MYC lanjutan pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. Terakhir, Kementerian PU menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk pengaturan pembinaan dan pengawasan yang akan digunakan pada 638 satuan kerja (satker) di pusat maupun balai-balai di seluruh Indonesia.

    (shc/kil)

  • Akhirnya Bakal Dapat “Dana Segar”, Kepala BMKG-DPR Bilang Begini

    Akhirnya Bakal Dapat “Dana Segar”, Kepala BMKG-DPR Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemungkinan akan mendapat tambahan alokasi anggaran baru di tengah penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (13/2/2025).

    Dia mengungkapkan, dari hasil rapat terbaru dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang rekonstruksi anggaran, pagu untuk BMKG untuk tahun 2025 akhirnya ditambah dari sebelumnya Rp1,4 triliun akan menjadi sekitar Rp1,7 triliun.

    “Semoga saja rekonstruksi ini akan segera disahkan secara hukum, dan bahkan ditambah,”ujar Dwikorita, dikutip Kamis (13/2/2025).

    Rencana pagu baru anggaran BMKG itu mendapat respons dari Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dia memberi peringatan keras kepada pemerintah agar fokus pada kepentingan publik, seperti pelayanan publik berupa peringatan dini oleh BMKG.

    “Mudah-mudahan hal prinsip terkait early warning system, kepentingan publik, pelayanan publik informasi cuaca, peringatan dini dan seterusnya itu memang tidak boleh disentuh,” ujarnya.

    “Kita berharap pemerintah memperhatikan itu secara serius sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua mana kala terjadi bencana, peringatan cuaca,” tegas Lasarus.

    Kepala BMKG Jamin Pelayanan Tak Terganggu

    Sebagai catatan, pemangkasan anggaran kementerian lembaga ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

    Inpres itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.

    Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran, ditargetkan mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar.

    Pemangkasan anggaran yang juga menyasar BMKG ini sempat menjadi sorotan dan perbincangan heboh setelah BMKG menyatakan pemangkasan ini berdampak pada keakuratan pelayanan BMKG. Seperti dikutip detiknews, BMKG menyebut pemangkasan anggaran menyebabkan akurasi informasi – peringatan dini BMKG berkurang.

    Meski kemudian Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Istana meluruskan pernyataan tersebut.

    Dalam RDP tersebut, Dwikorita pun menegaskan, layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat. Rapat itu membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025, tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.

    Dia memaparkan, sebagai dampak efisiensi yang ditetapkan Instruksi Presiden RI No 1/2025 juga Surat Menteri Keuangan serta Surat Dirjen Perbendaharaan, DIPA BMKG tahun anggaran 2025 adalah Rp2,86 triliun, lalu terkena pemotongan Rp1,423 triliun. Sehingga pagu setelah pemotongan tersisa jadi Rp1,403 triliun.

    Dari sisa pagu itu BMKG kemudian mengalokasikan Rp847,243 miliar untuk belanja pegawai, sedangkan Rp556,256 miliar sisanya dialokasikan untuk biaya operasional.

    Dia menjelaskan, dengan adanya efisiensi yang diperintahkan Inpres No 1/2025, alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen yang tadinya sebesar Rp1,324 triliun menjadi Rp1,030 triliun. Dan anggaran program meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) yang tadinya dialokasikan sebesar Rp1,502 triliun menjadi hanya Rp372,751 miliar. Program MKG ini mencakup program layanan BMKG untuk masyarakat.

    Dari alokasi anggaran program MKG itu, terbesar direncanakan untuk pengelolaan database BMKG dengan porsi sebesar Rp165,500 miliar, lalu pengelolaan jaringan komunikasi BMKG sebesar Rp120 miliar, pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG sebesar Rp41,905 miliar, serta pengelolaan informasi perubahan iklim BMKG sebesar Rp15,225 miliar. Demikian 4 pos alokasi anggaran program MKG terbesar untuk tahun 2025.

    Dwikorita menegaskan, keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama.

    “Dengan adanya efisiensi ini, BMKG tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan informasi cuaca dan kebencanaan secara optimal kepada masyarakat,” katanya, dikutip dari keterangan di situs resmi BMKG, Kamis (13/2/2025).

    Foto: Pemotongan DIPA BMKG Tahun Anggaran 2025, paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam RDP bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR)
    Pemotongan DIPA BMKG Tahun Anggaran 2025, paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam RDP bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR)

    (dce/dce)

  • Anggaran PU yang Dipangkas Turun jadi Rp60,46 Triliun Usai Rekonstruksi Efisiensi

    Anggaran PU yang Dipangkas Turun jadi Rp60,46 Triliun Usai Rekonstruksi Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA —Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengungkap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) batal dipangkas hingga Rp81,38 triliun usai dilakukan rekonstruksi efisiensi anggaran TA 2025.

    Lasarus menyebut, pemangkasan Pagu Anggaran 2025 Kementerian PU disepakati turun menjadi Rp60,49 triliun.

    “Ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari tadinya [diefisiensi] Rp81,38 triliun efisiensinya menurun ke Rp60,46 triliun,” jelas Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Dengan demikian, tambah Lasarus, pagu indikatif Kementerian PU TA 2025 usai dilakukan rekonstruksi menjadi Rp50,48 triliun dari sebelumnya sebesar Rp29,57 triliun.

    “Sehingga pagu akhir pagu indikatif Kementerian PU sebesar Rp50,48 triliun. Bapak Ibu sekalian ini harus kita sahkan kita ketok,” tegas Lasarus.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pihaknya terdampak pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar Rp81,38 triliun. 

    Dia menyebut pemangkasan anggaran itu sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. 

    “Pagu DIPA semula Rp110,95 triliun telah diefisiensi sebesar Rp81,38 triliun. Sehingga, sisa total pagu Rp29,57 triliun,” kata Dody dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025). 

    Dalam laporannya, setidaknya terdapat 21 proyek yang bakal tertunda. Puluhan proyek itu terdiri dari proyek konektivitas, sumber daya air, hingga kawasan permukiman.

    Dody menjelaskan, Ditjen SDA bakal dipangkas anggaran pembangunannya sebesar Rp27,72 triliun dan Ditjen Bina Marga Rp24,83 triliun. Kemudian, Ditjen Cipta Karya dipangkas sebanyak Rp7,75 triliun dan Prasarana strategis sebesar Rp20,69 triliun.

  • DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta agar pemerintah dan perbankan memblokir para pengembang nakal yang abai terhadap kualitas rumah subsidi. 

    Diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapati sejumlah pengembang rumah subsidi yang nakal lantaran tak memperhatikan kualitas unit.

    Di hadapan Komisi V DPR RI, Maruarar mengaku telah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal temuan tersebut.

    Ara menegaskan, rencana bersih-bersih pengembang nakal dari mitra program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilakukan sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami sudah koordinasi BPK karena pesan Presiden rumah subsidi jangan sampai tidak berkualitas dan kami sangat sedih dan kecewa karena kami menemukan cukup banyak masalah,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut pemerintah perlu segera tegas untuk menertibkan temuan itu.

    Terlebih, Lasarus juga meminta agar pemerintah dapat segera melakukan blacklist pada sejumlah pengembang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

    “Ke depan harus ada keberanian salah satunya melakukan blacklist pada pengembang yang hanya kejar keuntungan dan tak kejar kualitas. Saya rasa harus ada langkah yang diambil,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Lasarus juga menyoroti adanya temuan banyak rumah subsidi yang tak dihuni. Alasannya, karena kualitas rumah yang dinilai sangat rendah.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu secara tegas menyelesaikan masalah itu guna segera meningkatkan kualitas rumah subsidi.

    “Kalau bisa dibenahi, rumusnya bagaimana itukan tidak mudah. Dari sisi keuangan, negara tak boleh langsung terjun ke sana. Karena ini sudah jadi aset tertentu harus dilakukan audit keputusan-keputusan dulu,” pungkasnya.