Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden
Tim Redaksi
MADIUN, KOMPAS.com
– Keberadaan truk over dimension over load (ODOL) di ruas jalan nasional Kabupaten
Madiun
, Jawa Timur, masih menjadi masalah serius meskipun telah menjadi perhatian Presiden
Prabowo Subianto
.
Truk-truk ini terlihat bebas berkeliaran, bahkan ada yang berani parkir di bahu jalan dekat pos polisi gerbang tol Madiun.
Pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa
truk ODOL
yang mengangkut urugan tanah melintasi jalan nasional Madiun-Surabaya secara konvoi.
Tidak hanya satu atau dua unit, puluhan truk ODOL terlihat melintas di ruas jalan tersebut.
Beberapa warga yang ditemui Kompas.com pada Selasa (29/4/2025) mengungkapkan keresahan mereka terhadap keberadaan truk ODOL.
Mereka mengkhawatirkan bahwa selain merusak jalan, material urugan yang jatuh ke jalan dapat membahayakan pengendara lain.
“Saya kemarin terkena tumpahan material urugan hingga merusak bodi depan kendaraan saya. Saat itu saya mengemudikan mobil di belakang truk ODOL yang melintas di ruas jalan nasional Madiun-Surabaya,” ujar Prasetyo, seorang warga Desa Tiron, Kecamatan Madiun.
Prasetyo menambahkan bahwa keberadaan truk ODOL sangat membahayakan pengguna jalan.
Ia meminta agar Satlantas Polres Madiun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mengambil tindakan tegas terhadap truk-truk tersebut.
“Pekan lalu saya baca di media bahwa Pak Prabowo memerintahkan instansi terkait untuk memberantas keberadaan ODOL karena merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.”
“Tapi anehnya di Kabupaten Madiun malah seperti dibiarkan bebas berkeliaran. Ada apa ini?” tuturnya.
Senada dengan Prasetyo, Wiyono, warga Dolopo, Kabupaten Madiun, juga mengaku dirugikan oleh truk ODOL.
Ia mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraannya akibat terkena tumpahan urugan tanah bercampur kerikil.
“Keberadaan truk ODOL di Kabupaten Madiun sudah sangat membahayakan pengguna jalan lain. Namun saya merasa heran, tidak ada tindakan tegas dari aparat terkait sehingga truk ODOL masih terus nekat beroperasi di ruas jalan ini.”
“Kami minta aparat tegas
dong
. Harus dimonitor dan ditindak sesering mungkin agar tidak ada lagi truk ODOL yang beroperasi di Kabupaten Madiun,” pinta Wiyono.
Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Madiun, Iptu Nanang Setiawan, yang dikonfirmasi terpisah, membantah bahwa jajarannya membiarkan truk ODOL bebas berkeliaran.
Ia mengeklaim bahwa pihaknya telah menilang truk-truk ODOL yang beroperasi di ruas jalan tersebut.
“Tidak ada pembiaran. Kami berupaya melakukan penertiban bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Polres Madiun.”
“Minggu lalu kami menilang 12 truk pada hari pertama dan sembilan truk pada hari kedua,” kata Nanang.
Nanang menambahkan bahwa saat menilang, petugas sudah mengimbau pengemudi truk ODOL untuk tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas.
Namun, pengemudi sering berdalih bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan jika tidak mengangkut lebih dari kapasitas.
“Kemarin kami tilang dengan barang bukti STNK. Hari berikutnya pengemudi itu kami tilang dengan barang bukti SIM,” tutur Nanang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya menertibkan truk ODOL, menyusul masalah beban jalan yang tidak dapat menampung beban angkutan kendaraan.
Perintah ini disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai permasalahan truk ODOL bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
“ODOL ini juga tadi dibahas dan Pak Presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus seusai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mulai menindaklanjuti masalah ini pada minggu depan.
“Presiden menyampaikan minggu depan, minggu depan akan ditindaklanjuti semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal ODOL,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Lasarus
-
/data/photo/2025/04/29/68107e1ddb54e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden Surabaya 29 April 2025
-

Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar
Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan berkat kolaborasi lintas sektor sehingga bisa mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
“ASDP berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib,” kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Heru menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan angkutan Lebaran 2025 di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI-Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah.
Selain itu, kontribusi dari dinas perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan.
“Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen ketimbang tahun sebelumnya.
Jumlah kapal meningkat 3,81 persen menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2 persen menjadi 21.973 perjalanan.
Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2 persen yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.
Heru menegaskan bahwa pencapaian positif tahun itu akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9 persen. Ia mengutip hasil survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.
“Sebanyak 92,1 persen masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” imbuh Menhub.
Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31 persen angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.
Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.
Sementara itu, Ketua Komisi V (membidangi infrastruktur dan perhubungan) DPR RI Lasarus turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mulai Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN.
“Dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan Angkutan Lebaran,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.
Menurutnya, ASDP berhasil menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan tarif satu harga, dan manajemen tiket daring Ferizy yang kini semakin baik.
“ASDP telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrean namun dapat terurai dengan baik,” kata Hamka.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025 -

ASDP Seberangkan 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib.
Sepanjang periode layanan, ASDP mencatat total 5,82 juta penumpang dan 1,3 juta unit kendaraan yang telah diseberangkan di 15 lintasan pantauan nasional.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan mudik tahun ini.
“Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah dengan tulus melayani masyarakat dalam perhelatan tahunan mudik lebaran ini, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah, Dinas Perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, para operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan. Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).
Data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen dibandingkan tahun lalu.
Jumlah kapal meningkat 3,81% menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2% menjadi 21.973 perjalanan.
Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2%, yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9%, berdasarkan survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.
“Sebanyak 92,1% masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” tambah Menhub Dudy.
Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31% angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.
Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady, juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.
“Kami mengapresiasi ASDP atas keberhasilan menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan single tariff, dan manajemen tiket online Ferizy yang kini semakin baik. Apresiasi setinggi-tingginya untuk ASDP karena telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrian, namun dapat terurai dengan baik,” ungkap Hamka.
Heru Widodo menegaskan bahwa pencapaian positif tahun ini akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.
“Evaluasi menyeluruh akan kami lakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung konektivitas nasional secara berkelanjutan,” tutupnya.
-

Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada rapat kerja dengan Komisi V DPR terkait evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta.
Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Ada pun perinciannya, moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.
Menhub Dudy mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, stakeholders, serta operator transportasi terkait.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, maka dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025, Kemenhub telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub Dudy.
Menhub Dudy menambahkan, berdasarkan survei, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9% dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas. Ada pun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6%.
Menurut Menhub Dudy, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.
“Kemenhub telah menerbitkan setidaknya sepuluh landasan kebijakan berupa keputusan menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub Dudy.
Meski begitu, terdapat sejumlah evaluasi dan rekomendasi dari penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 antara lain peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan antarmoda, penambahan fitur pada penerapan diskon, penyamaan terminologi dan periode penyelenggaraan posko, penataan posko mudik di rest area, pendataan dan pengaturan mudik gratis, standardisasi pelayanan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai rest area, optimalisasi dan pemanfaatan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), serta sosialisasi kebijakan pengendalian transportasi dan penyelenggaraan angkutan Lebaran.
“Terima kasih atas saran dan dukungan yang diberikan Komisi V kepada pelaksaanaan angkutan Lebaran 2025. Harapan kami dengan saran dan dukungan dari Komisi V ke depannya kami akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyelenggaraan angkutan Lebaran,” ujar Dudy.
Dudy juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat karena selama penyelenggaraan Lebaran, Kemenhub melihat semakin tingginya kesadaran masyarakat khususnya dalam berkesalamatan berkendara.
Komisi V DPR pun memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
“Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lembaga pemerintah, serta perusahaan BUMN dan swasta yang sudah terlibat dalam angkutan mudik dan balik Lebaran yang kita saksikan berjalan lancar,” ujar Lasarus.
Menurut Lasarus, salah satu komponen kelancaran angkutan Lebaran 2025 terlihat dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas 2025 sebesar 34,31% menjadi 4.640, dibanding 2024 sebesar 7.064.
“Arus mudik pada angkutan Lebaran 2025 mencatat angka kecelakaan lalu lintas turun 34,31% menjadi 4.640 dibanding angkutan Lebaran 2024 sebanyak 7.064. Hal ini menunjukkan koordinasi antarsektor terus berjalan dengan baik,” ujar Lasarus.
-

Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2025 masih perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, masyarakat masih mengeluh soal kenaikan harga tiket pesawat.
“Dan keterlambatan atau delay penerbangan,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Lasarus menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerbangan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik.
Hal lain yang perlu perhatian dan peningkatan adalah kewaspadaan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana jalan dan angkutan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan.
“Terus meningkatkan kampanye keselamatan berlalu lintas pengguna sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata dia.
Namun, Lasarus berpendapat kebijakan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) sangat membantu mengurangi beban arus mudik dan arus balik saat libur Lebaran.
“WFA saya lihat ini membantu. Pak, saya tanya ini dari Kepolisian cukup membantu. Kemudian juga, rekayasa lalu lintas kapan rekayasa lalu lintas dimulai, itu biasanya pemudik itu rupanya mengintip. Ini mungkin nanti dipertajam ya dari Korlantas,” ujar Lasarus.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.
Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025) dengan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menhub Dudy menjelaskan kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman.
Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.
“Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Menhub Dudy.
Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025. Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang.
“Kami tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Kami akan pastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Menhub.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kebijakan penurunan harga tiket selama masa Lebaran, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan pemangku kepentingan. Semua pihak berkolaborasi demi memastikan penurunan harga ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Berkat sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan industri penerbangan, kita berhasil menekan biaya avtur dan menurunkan ongkos layanan bandara di 37 bandara. Ditambah insentif berupa PPN yang sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ucap Menko AHY.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2025, mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah sebagian, untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.
“Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April, untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025 akan dikurangi PPN-nya, sehingga bayar pajak hanya 5 persen, sementara yang 6 persen ditanggung pemerintah. Kebijakan ini efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai hari ini. Bagi yang sudah terlanjur beli maka tidak kena,” kata Sri Mulyani
-
/data/photo/2025/04/23/6808e734e3750.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol Nasional 23 April 2025
Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kelancaran
arus mudik
dan balik
Lebaran 2025
dipuji sebagai yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir.
“Pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan balik tahun ini lebih baik jika dibandingkan 2024,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, volume lalu lintas naik, tetapi kemacetan, kecelakaan, dan fatalitas menurun, sedangkan waktu respons layanan tetap di bawah batas standar pelayanan minimum.
Dody menjelaskan, untuk mengurai kepadatan, pemerintah mengoperasikan tambahan 223,16 kilometer (km) ruas tol.
Dengan demikian, panjang jaringan beroperasi mencapai 3.049 km di 75 ruas dengan 532 gerbang tol, 134
rest area
, dan 177 stasiun pengisian kendaraan listrik umum.
“Diskon tarif tol 20 persen turut diberlakukan agar aliran kendaraan tersebar merata,” jelasnya dalam siaran pers.
Dody menambahkan, sepanjang periode Lebaran 2025, kecelakaan di jalan tol turun 8 persen menjadi 243 kejadian, sedangkan fatalitas merosot 45 persen menjadi 23 korban.
Selain itu, rata-rata waktu tanggap layanan tercatat 3–18 menit. Catatan ini jauh di bawah batas 30 menit yang ditetapkan.
Selain itu, kata Dody, layanan di kawasan istirahat diperkuat melalui pembukaan 10
rest area
permanen dan 11
rest area
fungsional. Ada pula penambahan 1.419 toilet portabel pria dan 2.167 toilet portabel wanita.
“Posko Siaga Sapta Taruna juga diperbanyak menjadi 541 titik, naik 38 persen dari rencana awal, serta sudah terpetakan di Google Maps agar mudah diakses pemudik,” ungkapnya.
Data pemantauan H-10 hingga H+10 mencatatkan 3,62 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek, dengan puncak 258.383 kendaraan pada 28 Maret.
Arus balik tertinggi mencapai 275.685 kendaraan pada 5 April. Di Sumatera, puncak mudik menuju Palembang terjadi 27 Maret dengan 10.180 kendaraan, sedangkan arus balik ke Bakauheni tertinggi 5 April dengan 17.828 kendaraan.
Dody mengatakan, kesuksesan itu lahir dari sinergi erat kementeriannya, badan usaha jalan tol, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
“Upaya kami tak berhenti di sini. Kami akan mempercepat penyelesaian ruas tol baru, memutakhirkan
command center,
dan meningkatkan kualitas
rest area
agar mudik semakin aman dan nyaman,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V
DPR
Lasarus mengapresiasi kinerja pemerintah.
“Jumlah pemudik turun tipis menjadi 154,62 juta orang, tetapi kecelakaan anjlok 34,31 persen ke 4.640 kasus. Ini bukti koordinasi antarsektor berjalan efektif,” katanya.
Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda Mohammad Syafii, Wakil
Menteri PU
Diana Kusumastuti, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Korlantas Polri.
Hadir pula jajaran eselon I Kementerian PU, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Macet Horor di Pelabuhan Priok, DPR: Pelindo Harusnya Lebih Profesional dan Perbaiki Sistem
FAJAR.CO.ID — Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak terkelola dengan baik sehingga menjadi biang kerok kemacetan parah pada Kamis (17/4). Lasarus menilai PT Pelindo seharusnya lebih profesional mengelola pelabuhan.
Sandarnya tiga kapal di luar jadwal di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi dalih PT Pelindo sebagai penyebab macet horor menuju pelabuhan. Menurut Lasarus, jika Pelindo memiliki sistem yang baik, aktivitas bongkar muat bisa diantisipasi dan kemacetan panjang kendaraan bisa terhindar.
“Menurut saya ini kembali kepada pengaturan, harusnya Pelindo lebih bijak dalam mengatur ini. Menurut saya ada sistem yang harus diperbaiki oleh Pelindo ini,” kata Lasarus, Jumat (18/4/2025).
Dia menyayangkan dampak buruk pada lalu lintas akibat sistem pengaturan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Saat (gate) rusak, masak harus berantakan seperti itu. Harusnya Pelindo bisa lebih profesional mengelola pelabuhan itu yang notabenenya kan sekarang hampir berada di tengah-tengah kota,” kata Lasarus kepada wartawan.
Kalaupun kemacetan horor itu akibat adanya tiga kapal sandar dan bongkar muat dalam waktu bersamaan, kata Lasarus, Pelindo mestinya sudah punya sistem untuk antisipasi. Pelindo semestinya sudah mengatur dengan tepat agar penumpukan bongkar muat tidak terjadi dan akhirnya mengakibatkan kemacetan panjang.
“Terkait dengan bongkar muat tiga kapal bersamaan itu kan bisa diatur. Kan dulu bisa ditumpuk di penumpukan kontainer kan tidak harus jalanan macet. Nah ini kan keluar nggak bisa cepat juga dipaksakan keluar kan. Jadi kembali pada pengaturan kalau menurut saya,” ujar dia.
-

Ketua Komisi V DPR Desak Pelindo Benahi Pengaturan Usai Macet Horor di Priok
Jakarta –
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti macet panjang buntut bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia meminta Pelindo berbenah agar peristiwa serupa tak terulang.
“Menurut saya ini kembali kepada pengaturan, harusnya Pelindo lebih bijak dalam mengatur ini. Menurut saya ada sistem yang harus diperbaiki oleh Pelindo ini. Di saat (gate) rusak masak harus berantakan seperti itu. Harusnya Pelindo bisa lebih profesional mengelola pelabuhan itu yang notabenenya kan sekarang hampir berada di tengah-tengah kota itu,” kata Lasarus kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).
Lasarus kemudian mengungkit alasan Pelindo bahwa kemacetan panjang terjadi lantaran adanya tiga kapal sandar yang bongkar muat dalam waktu bersamaan. Menurutnya, hal itu semestinya diatur dengan tepat sehingga tidak terjadi.
“Terkait dengan bongkar muat tiga kapal bersamaan itu kan bisa diatur. Kan dulu bisa ditumpuk di penumpukan kontainer kan tidak harus jalanan macet. Nah ini kan keluar nggak bisa cepat juga dipaksakan keluar kan. Jadi kembali pada pengaturan kalau menurut saya,” ujar dia.
Diketahui, kemacetan horor terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4) kemarin. Pihak Pelindo menjelaskan penyebab kemacetan karena adanya bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
Executive Director Regional 2 PT Pelindo, Drajat Sulistyo mengatakan terjadi penambahan volume bongkar muat di pelabuhan New Priok Container Terminal (NCPT) 1. Peningkatan bongkar muat itu terjadi karena ada tiga kapal yang berlabuh di luar jadwal seharusnya.
“Ada tiga kapal yang sandar, itu nama kapalnya MSC Adu V, Ever Balmy, dan satu lagi Starship Venus, ini tiga kapal ini memang kapal yang harusnya yang dua itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya,” jelasnya.
Menurut dia, ketiga kapal itu sandar di luar jadwal yang sudah ditentukan. Akibatnya dengan kehadiran tiga kapal tersebut menambah volume bongkar muat di Pelabuhan NPCT 1.
(fca/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
/data/photo/2025/03/25/67e28c287ac88.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak Nasional 17 April 2025
Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
dan
Komisi V DPR
membahas masalah
infrastruktur
dan pemeliharaan jalan. Prabowo memberi jaminan.
Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya di sektor infrastruktur, yaitu mengenai preservasi (pemeliharaan) jalan nasional.
“Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara, itu yang pertama,” ucap Lasarus usai pertemuan.
Ia menyampaikan bahwa pertemuannya juga membahas peningkatan kualitas jalan daerah.
Presiden Prabowo memerintahkan untuk memperhatikan secara serius kondisi jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Terlebih, kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 40 persen, sementara jalan provinsi mencapai 60 persen.
Sementara itu, kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90 persen.
“Tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 (persen) di jalan kabupaten, dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres (Instruksi Presiden). Namanya nanti ada Inpres Jalan Daerah,” tuturnya.
Tak cuma itu, pihaknya juga membahas isu
ketahanan pangan
, salah satunya mengenai penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Ia menyebut Prabowo menginstruksikan agar segera diselesaikan.
“Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat,” ucap Lasarus.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pertemuan turut membahas mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
Adapun dalam sektor transportasi jalan, Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).
“Kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya yang sudah ada,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Presiden Prabowo: Prioritas Rekonstruksi Jalan Nasional
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Komisi V DPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan strategis terkait infrastruktur, terutama kondisi jalan nasional yang dinilai belum optimal.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan respons cepat terhadap usulan rekonstruksi jalan nasional. Bahkan, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan agar kondisi jalan nasional terus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.
“Presiden langsung menanggapi dan menginstruksikan rekonstruksi agar kondisi jalan nasional terjamin terpelihara,” ujar Lasarus dalam konferensi pers seusai pertemuan.
Data yang disampaikan kepada Presiden Prabowo menunjukkan, tingkat kemantapan jalan nasional saat ini berada di atas 90%. Namun, kondisi jalan provinsi baru mencapai 60% dan jalan kabupaten hanya 40%, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera ditangani.
Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya perhatian terhadap jalan-jalan daerah melalui kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Presiden menginstruksikan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres,” jelas Lasarus.
Selain itu, Komisi V DPR juga mengusulkan revisi kebijakan infrastruktur yang lebih luas, mencakup perumahan, irigasi, hingga sistem pendanaan jalan daerah.
Mengenai anggaran, Lasarus memastikan bahwa pembahasan nominal masih menunggu data teknis dari kementerian terkait. Presiden Prabowo berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dalam waktu dekat.