Tag: Lasarus

  • KMP Tenggelam di Selat Bali Makan Korban, Komisi V DPR Panggil Kemenhub

    KMP Tenggelam di Selat Bali Makan Korban, Komisi V DPR Panggil Kemenhub

    Jakarta

    Komisi V DPR menindaklanjuti peristiwa tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan pihaknya akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendapatkan laporan terkait peristiwa ini.

    “Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan terhadap kejadian ini,” kata Lasarus kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

    Politikus PDIP ini menilai adanya kelalaian pengawasan pihak otoritas pelabuhan termasuk kecerobohan kapten di balik insiden maut tersebut. Dia meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh mengenai peristiwa ini.

    “Lemahnya pengawasan dari otoritas pelabuhan dan kecerobohan kapten dan seluruh awak kapal yang bertanggung jawab terhadap kelayakan kapal tersebut. Perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan kapal tersebut,” ujar dia.

    Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7) malam. Saat tenggelam, kapal membawa 65 orang.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud merinci kapal mengangkut 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan saat berlayar.

    (fca/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan Nasional 27 Juni 2025

    Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi V DPR RI
    Lasarus
    meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama untuk mempercepat penyelesaian
    pembebasan lahan
    proyek pembangunan Tol Harbour Road II atau
    Tol Pelabuhan 2
    di Jakarta Utara.
    Lasarus menegaskan bahwa percepatan pembebasan lahan penting untuk segera dilakukan agar proses konstruksi tol tersebut dapat segera dilanjutkan secara optimal.
    Dia berharap pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Pemprov DKI Jakarta segera duduk bersama guna mencari solusi.
    “Kalau pekerjaan konstruksi sebenarnya berjalan baik. Hanya ada satu masalah di sini, terkait pembebasan lahan. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” kata Lasarus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/6/2025).
     
    “Pemerintah pusat melalui BPN, Pemprov DKI, hingga Kementerian PUPR harus duduk bersama untuk menuntaskan persoalan ini,” sambungnya.
    Politikus PDI-P itu menjelaskan, hingga saat ini masih ada sejumlah lahan proyek Tol Harbour Road II yang belum dibebaskan dan masih ditempati warga.
    Untuk itu, Lasarus mendorong pemerintah melakukan pendekatan persuasif dalam proses relokasi warga, sambil memastikan tidak ada hak yang dilanggar.
    “Kami tentu berharap penertiban dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Mereka juga warga negara, mungkin hidup dalam keterbatasan.
    Pembebasan lahan
    harus dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang baik,” tutur Lasarus.
    Lasarus mengingatkan, keberadaan Tol Pelabuhan 2 sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Tanjung Priok.
    Dia mencontohkan kemacetan parah yang terjadi pada April 2025 di wilayah Tanjung Priok, karena antrean panjang kendaraan saat aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
    Lasarus meyakini bahwa tol yang akan menghubungkan Tol Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Ir Sedyatmo tersebut bisa lebih memperlancar arus logistik nasional.
    “Kita ingin tol ini cepat selesai karena Tanjung Priok adalah titik krusial dalam arus logistik nasional. Tapi harus selesai dengan cara yang benar, adil, dan beradab,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 

    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.

    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.

    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.

    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.

    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.

    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.

    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.

    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.

    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.

    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.

    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.

    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.

    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 

    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.

    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.

    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.

    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.

    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.

    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.

    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.

    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.

    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.

    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.

    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.

    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 

    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 
     
    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.
     
    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.
     
    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.
     
    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.
     
    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.
     
    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.
     
    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.
     
    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.
     
    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.
     
    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.
     
    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.
     
    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.
     
    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 
     
    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.
     
    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.
     
    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.
     
    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.
     
    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.
     
    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.
     
    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.
     
    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.
     
    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.
     
    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.
     
    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.
     
    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.
     
    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 
     
    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Sering Kemplang Utang, DPR Minta Kaji Ulang Penunjukkan Langsung Proyek Pemerintah ke BUMN Karya – Halaman all

    Sering Kemplang Utang, DPR Minta Kaji Ulang Penunjukkan Langsung Proyek Pemerintah ke BUMN Karya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengkaji ulang kebijakan penunjukan langsung BUMN Karya dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus awalnya mempertanyakan apakah Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan irigasi memang mengamanatkan penunjukan langsung kepada BUMN Karya.

    Dody pun menjelaskan bahwa Inpres tersebut memuat dua opsi pelaksanaan proyek, yaitu melalui penunjukan langsung BUMN Karya atau secara swakelola.

    Dody mengatakan detailnya sedang didiskusikan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Diskusi itu meliputi penentuan wilayah yang akan dikerjakan melalui metode swakelola atau oleh BUMN Karya.

    Lasarus kemudian mengkritik kinerja BUMN Karya yang dinilai sering gagal menyelesaikan proyek, tetapi tetap mendapat perlakuan istimewa.

    Menurutnya, jika kontraktor swasta gagal, kontraknya langsung diputus. Sebaliknya, BUMN Karya tetap diberi perpanjangan meski bermasalah.

    “Kalau badan usaha swasta murni melakukan gagal dalam pekerjaan, putus kontrak. BUMN Karya perpanjang sampai bertahun-tahun, enggak diputus-putus kontraknya,” kata Lasarus saat rapat bersama Kementerian PU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Ia juga menyinggung adanya konflik kepentingan karena banyak pejabat Kementerian PU yang merangkap sebagai komisaris di BUMN Karya.

    Lasarus menilai hal itu menjadi salah satu alasan mengapa kontrak BUMN Karya tetap berjalan meski kinerjanya buruk dan seringkali tidak membayar utang mereka.

    “Gagal kerjanya, ngutang enggak dibayar lagi. Banyak laporan ke komisi ini [dari orang-orang] yang enggak dibayar-bayar oleh BUMN Karya ini,” ujar Lasarus.

    Menurut Lasarus, proyek seperti pembangunan irigasi seharusnya bisa diberikan kepada kontraktor lokal.

    Dengan menyerahkan pekerjaan kepada kontraktor lokal, manfaat yang didapat bisa banyak. Contohnya seperti keterjaminan pekerjaan dilaksanakan secara baik dan mekanisme penegakkan aturan juga lebih mudah dilaksanakan.

    Lasarun berharap Dody bisa mengkaji ulang penunjukkan langsung BUMN Karya dalam sebuah proyek.

    “Jadi saya berharap pak menteri kaji ulang. Kami sepakat, pimpinan dan seluruh anggota, minta tolong dikaji ulang penunjukan BUMN karyanya. Pak Menteri, seluruh wakil rakyat minta supaya dikaji ulang penunjukan langsung kepada BUMN,” ucap Lasarus. 

  • Menteri Ara Tiba-Tiba Ucap Siap Direshuffle, Ada Apa?

    Menteri Ara Tiba-Tiba Ucap Siap Direshuffle, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menegaskan dirinya tetap optimistis untuk mencapai target membangun 3 juta rumah, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden targetkan saya 3 juta, semua pikiran, energi, akses saya, saya berikan itu untuk kejar target itu. Saya bagi target itu kepada Wamen berapa, kepada Dirjen berapa, kita buat target Pak. Dan target saya, ya semuanya Pak, mendukung itu semua,” tegas dia di dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/4/2025) dikutip Minggu (4/5/2025).

    Dia pun bilang kalau program ini tak bisa dicapai, dirinya siap mundur dan digantikan. Menurutnya ini adalah risiko yang harus dia pertanggung jawabkan sebagai seorang menteri.

    “Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena sebuah korupsi. Gak apa-apa, itu risiko sebagai anak buah Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang aja Pak, saya siap,” imbuhnya.

    Pada kesempatan itu, Ara menjelaskan sampai saat ini masih ada kepala daerah yang enggan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

    “Memang tantangan kita Pak Ketua (Komisi V DPR RI, Lasarus), kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi memang saya masih banyak muter-muter, karena bupati itu, yang jalanin Bupati/Walikota,” ucapnya.

    Ara menuturkan, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia, baru 482 yang mengeluarkan aturan pembebasan BPHTB. Sedangkan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), baru 469 daerah yang menerapkannya.

    “Dari 509 kabupaten/kota itu, untuk BPHTB yang baru ngeluarin 482, berarti sudah 94%. Kalau PBG 469 dari 509, berarti 92%. Emang masih ada 5-6% lagi yang belum keluar,” ungkapnya.

    Meski demikian, Ara menegaskan tidak menyerah.

    Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)

    “Tapi kan saya ga boleh menyerah. Kita buat payung yang dulu dengan SKB 3 Menteri, kita sosialisasi terus Pak. Mendagri itu rapat setiap hari Senin pagi membantu saya untuk mensosialisasikan ini,” kata Ara.

    “Masa sih Kepala daerah mau nyari PAD dari masyarakat berpenghasilan rendah? Itu pikiran saya, pikiran Mendagri, dan pikiran Menteri PU (Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo). Tapi faktanya ada kepala daerah yang masih berharap dari situ Pak. Itu faktanya.”

    Ara menegaskan, pihaknya terus bergerak agar seluruh daerah membebaskan BPHTB dan PBG untuk rumah rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Ini perintah Presiden Prabowo, kasih karpet merah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ya saya pikir, kan BPHTB gratis, PBG gratis dan cepat,” tegasnya.

    Ara juga berbagi pengalamannya saat meninjau pelayanan perizinan di berbagai daerah. Ia menyebut ada daerah yang sudah sangat cepat memproses izin bangunan.

    “Saya datang ke Badung, itu di Bali 17 menit. Ke Gianyar, paling cepat 14 menit. Subang itu 16 menit. Tapi ada yang lama. Saya juga maunya cepat Pak,” ujar Ara.

    (wur)

  • Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        29 April 2025

    Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden Surabaya 29 April 2025

    Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Keberadaan truk over dimension over load (ODOL) di ruas jalan nasional Kabupaten
    Madiun
    , Jawa Timur, masih menjadi masalah serius meskipun telah menjadi perhatian Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Truk-truk ini terlihat bebas berkeliaran, bahkan ada yang berani parkir di bahu jalan dekat pos polisi gerbang tol Madiun.
    Pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa
    truk ODOL
    yang mengangkut urugan tanah melintasi jalan nasional Madiun-Surabaya secara konvoi.
    Tidak hanya satu atau dua unit, puluhan truk ODOL terlihat melintas di ruas jalan tersebut.
    Beberapa warga yang ditemui Kompas.com pada Selasa (29/4/2025) mengungkapkan keresahan mereka terhadap keberadaan truk ODOL.
    Mereka mengkhawatirkan bahwa selain merusak jalan, material urugan yang jatuh ke jalan dapat membahayakan pengendara lain.
    “Saya kemarin terkena tumpahan material urugan hingga merusak bodi depan kendaraan saya. Saat itu saya mengemudikan mobil di belakang truk ODOL yang melintas di ruas jalan nasional Madiun-Surabaya,” ujar Prasetyo, seorang warga Desa Tiron, Kecamatan Madiun.
    Prasetyo menambahkan bahwa keberadaan truk ODOL sangat membahayakan pengguna jalan.
    Ia meminta agar Satlantas Polres Madiun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mengambil tindakan tegas terhadap truk-truk tersebut.
    “Pekan lalu saya baca di media bahwa Pak Prabowo memerintahkan instansi terkait untuk memberantas keberadaan ODOL karena merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.”
    “Tapi anehnya di Kabupaten Madiun malah seperti dibiarkan bebas berkeliaran. Ada apa ini?” tuturnya.
    Senada dengan Prasetyo, Wiyono, warga Dolopo, Kabupaten Madiun, juga mengaku dirugikan oleh truk ODOL.
    Ia mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraannya akibat terkena tumpahan urugan tanah bercampur kerikil.
    “Keberadaan truk ODOL di Kabupaten Madiun sudah sangat membahayakan pengguna jalan lain. Namun saya merasa heran, tidak ada tindakan tegas dari aparat terkait sehingga truk ODOL masih terus nekat beroperasi di ruas jalan ini.”
    “Kami minta aparat tegas
    dong
    . Harus dimonitor dan ditindak sesering mungkin agar tidak ada lagi truk ODOL yang beroperasi di Kabupaten Madiun,” pinta Wiyono.
    Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Madiun, Iptu Nanang Setiawan, yang dikonfirmasi terpisah, membantah bahwa jajarannya membiarkan truk ODOL bebas berkeliaran.
    Ia mengeklaim bahwa pihaknya telah menilang truk-truk ODOL yang beroperasi di ruas jalan tersebut.
    “Tidak ada pembiaran. Kami berupaya melakukan penertiban bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Polres Madiun.”
    “Minggu lalu kami menilang 12 truk pada hari pertama dan sembilan truk pada hari kedua,” kata Nanang.
    Nanang menambahkan bahwa saat menilang, petugas sudah mengimbau pengemudi truk ODOL untuk tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas.
    Namun, pengemudi sering berdalih bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan jika tidak mengangkut lebih dari kapasitas.
    “Kemarin kami tilang dengan barang bukti STNK. Hari berikutnya pengemudi itu kami tilang dengan barang bukti SIM,” tutur Nanang.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya menertibkan truk ODOL, menyusul masalah beban jalan yang tidak dapat menampung beban angkutan kendaraan.
    Perintah ini disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai permasalahan truk ODOL bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
    “ODOL ini juga tadi dibahas dan Pak Presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus seusai pertemuan.
    Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mulai menindaklanjuti masalah ini pada minggu depan.
    “Presiden menyampaikan minggu depan, minggu depan akan ditindaklanjuti semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal ODOL,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan berkat kolaborasi lintas sektor sehingga bisa mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    “ASDP berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib,” kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Heru menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan angkutan Lebaran 2025 di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI-Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

    Selain itu, kontribusi dari dinas perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan.

    “Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen ketimbang tahun sebelumnya.

    Jumlah kapal meningkat 3,81 persen menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2 persen menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2 persen yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Heru menegaskan bahwa pencapaian positif tahun itu akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.

    Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9 persen. Ia mengutip hasil survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.

    “Sebanyak 92,1 persen masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” imbuh Menhub.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31 persen angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

    Sementara itu, Ketua Komisi V (membidangi infrastruktur dan perhubungan) DPR RI Lasarus turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mulai Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN.

    “Dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan Angkutan Lebaran,” ujarnya.

    Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

    Menurutnya, ASDP berhasil menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan tarif satu harga, dan manajemen tiket daring Ferizy yang kini semakin baik.

    “ASDP telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrean namun dapat terurai dengan baik,” kata Hamka.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASDP Seberangkan 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    ASDP Seberangkan 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib.

    Sepanjang periode layanan, ASDP mencatat total 5,82 juta penumpang dan 1,3 juta unit kendaraan yang telah diseberangkan di 15 lintasan pantauan nasional.

    Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan mudik tahun ini.

    “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah dengan tulus melayani masyarakat dalam perhelatan tahunan mudik lebaran ini, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah, Dinas Perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, para operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan. Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).

    Data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen dibandingkan tahun lalu.

    Jumlah kapal meningkat 3,81% menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2% menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2%, yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9%, berdasarkan survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.

    “Sebanyak 92,1% masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” tambah Menhub Dudy.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31% angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.

    “Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady, juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

    “Kami mengapresiasi ASDP atas keberhasilan menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan single tariff, dan manajemen tiket online Ferizy yang kini semakin baik. Apresiasi setinggi-tingginya untuk ASDP karena telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrian, namun dapat terurai dengan baik,” ungkap Hamka.

    Heru Widodo menegaskan bahwa pencapaian positif tahun ini akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.

    “Evaluasi menyeluruh akan kami lakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung konektivitas nasional secara berkelanjutan,” tutupnya.

     

  • Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya

    Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada rapat kerja dengan Komisi V DPR terkait evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta.

    Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Ada pun perinciannya, moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.

    Menhub Dudy mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, stakeholders, serta operator transportasi terkait.

    “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, maka dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025, Kemenhub telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub Dudy menambahkan, berdasarkan survei, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9% dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas. Ada pun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6%. 

    Menurut Menhub Dudy, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.

    “Kemenhub telah menerbitkan setidaknya sepuluh landasan kebijakan berupa keputusan menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub Dudy.

    Meski begitu, terdapat sejumlah evaluasi dan rekomendasi dari penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 antara lain peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan antarmoda, penambahan fitur pada penerapan diskon, penyamaan terminologi dan periode penyelenggaraan posko, penataan posko mudik di rest area,  pendataan dan pengaturan mudik gratis, standardisasi pelayanan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai rest area, optimalisasi dan pemanfaatan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), serta sosialisasi kebijakan pengendalian transportasi dan penyelenggaraan angkutan Lebaran.

    “Terima kasih atas saran dan dukungan yang diberikan Komisi V kepada pelaksaanaan angkutan Lebaran 2025. Harapan kami dengan saran dan dukungan dari Komisi V ke depannya kami akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyelenggaraan angkutan Lebaran,” ujar Dudy.

    Dudy juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat karena selama penyelenggaraan Lebaran, Kemenhub melihat semakin tingginya kesadaran masyarakat khususnya dalam berkesalamatan berkendara.

    Komisi V DPR pun memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

    “Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lembaga pemerintah, serta perusahaan BUMN dan swasta yang sudah terlibat dalam angkutan mudik dan balik Lebaran yang kita saksikan berjalan lancar,” ujar Lasarus.

    Menurut Lasarus, salah satu komponen kelancaran angkutan Lebaran 2025 terlihat dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas 2025 sebesar 34,31% menjadi 4.640, dibanding 2024 sebesar 7.064. 

    “Arus mudik pada angkutan Lebaran 2025 mencatat angka kecelakaan lalu lintas turun 34,31% menjadi 4.640 dibanding angkutan Lebaran 2024 sebanyak 7.064. Hal ini menunjukkan koordinasi antarsektor terus berjalan dengan baik,” ujar Lasarus.

  • Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2025 masih perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, masyarakat masih mengeluh soal kenaikan harga tiket pesawat.

    “Dan keterlambatan atau delay penerbangan,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Lasarus menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerbangan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik.

    Hal lain yang perlu perhatian dan peningkatan adalah kewaspadaan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana jalan dan angkutan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan. 

    “Terus meningkatkan kampanye keselamatan berlalu lintas pengguna sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata dia. 

    Namun, Lasarus berpendapat kebijakan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) sangat membantu mengurangi beban arus mudik dan arus balik saat libur Lebaran.

    “WFA saya lihat ini membantu. Pak, saya tanya ini dari Kepolisian cukup membantu. Kemudian juga, rekayasa lalu lintas kapan rekayasa lalu lintas dimulai, itu biasanya pemudik itu rupanya mengintip. Ini mungkin nanti dipertajam ya dari Korlantas,” ujar Lasarus. 

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025. 

    Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.

    Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025) dengan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Menhub Dudy menjelaskan kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. 

    Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025. Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang.

    “Kami tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Kami akan pastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Menhub.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kebijakan penurunan harga tiket selama masa Lebaran, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan pemangku kepentingan. Semua pihak berkolaborasi demi memastikan penurunan harga ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Berkat sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan industri penerbangan, kita berhasil menekan biaya avtur dan menurunkan ongkos layanan bandara di 37 bandara. Ditambah insentif berupa PPN yang sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ucap Menko AHY.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2025, mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah sebagian, untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

    “Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April, untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025 akan dikurangi PPN-nya, sehingga bayar pajak hanya 5 persen, sementara yang 6 persen ditanggung pemerintah. Kebijakan ini efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai hari ini. Bagi yang sudah terlanjur beli maka tidak kena,” kata Sri Mulyani