Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusinya dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman bagi rakyat.
Tito dinilai berperan penting dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
Salah satu langkah konkret yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, Kemendagri juga mendorong agar MBR dibebaskan dari pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah terobosan yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Indonesia.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini, Tito berperan aktif menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di daerah.
Dukungan Tito juga ditunjukkan melalui keterlibatannya langsung di lapangan. Salah satunya dalam rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang merupakan perintah langsung Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
Tito memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025).
Program tersebut mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
“Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Dua ribu untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh masyarakat,” ujar Tito melalui siaran persnya, Selasa (26/8/2025).
Acara penghargaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
Melalui penghargaan ini, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya tersebut diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Lasarus
-
/data/photo/2025/08/26/68ad19e7114fa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat
Nasional
26 Agustus 2025")
Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025
-
Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus mengungkap rencana pemerintah yang hendak membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall usai Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dalam informasi yang diterimanya, Lasarus menegaskan pengembangan Giant Sea Wall tidak akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kemudian saya dapat informasi, ini kan [tanggul laut] investasi bukan APBN tadi menurut Menko Infrastruktur [AHY] pembiayaannya investasi,” jelasnya saat ditemui di Balai Kartini, Senin (25/8/2025).
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai skema investasi apa yang akan digunakan pemerintah, Lasarus mengaku belum mengetahui pasti.
Hanya saja, dia menyinggung mengenai rencana pemerintah yang hendak menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan pengembangan Giant Sea Wall.
Lebih lanjut, Lasarus juga menegaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu konsep lengkap terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Jawa yang akan di eksekusi pemerintah.
“Ya itu investasi, soal sumber pembiayaanya kita belum tahu ya. Mungkin juga ke Danantara juga terlibat,” tandasnya.
Sementara berdasarkan catatan Bisnis, konstruksi Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa diproyeksikan bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyeksi kebutuhan biaya itu diasumsikan bila Tanggul Laut Raksasa benar-benar akan dibangun di sepanjang Pantura dari Banten hingga Gresik sepanjang 500 kilometer (Km).
“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).
Pemerintah Bentuk Otorita Baru
Wacana pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) memang telah disampaikan Prabowo pada awal tahun lalu. Di mana, rencana itu resmi dilakukan pada hari ini, Senin (25/8/2025).
Adapun, Prabowo menunjuk Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Didit sendiri bukanlah orang baru di lingkarang Kabinet Merah Putih besutan Prabowo. Pasalnya, dia hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan terhitung sejak 21 Oktober 2025.
Tak hanya Didit, Prabowo juga melantik dua Wakil Kepala Otorita yang akan turut serta menjalankan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Jawa. Keduanya yakni Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata.
Untuk diketahui, Suhajar Diantoro sendiri menjabat sebagai Wakil Rektor IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejak 2024. Akan tetapi, pada 21 Maret 2025 dirinya ditunjuk sebagai Plt. Rektor IPDN tahun 2025.
Sementara itu, Darwin Trisna Djajawinata yang juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantura Jawa saat ini merupakan Dewan komisaris Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Cimanggis – Cibitung Tolways.
Darwin sempat juga menjabat sebagai jajaran direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana, Darwin merupakan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI periode 2019 – 2024.
-
Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nantinya, badan ini bakal fokus melakukan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantura.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lasarus mengaku bakal mendukung penuh pembentukan Otorita Pantura.
Meski demikian, dia meminta agar Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dapat segera merilis sejumlah potensi dampak lingkungan dari rencana pengembangan Giant Sea Wall.
“Kita dukung, cuma kita mungkin me-warning juga ya dampak lingkungannya, tolong dicermati. Kemudian desainnya ya kami berharap desainnya sudah selesai,” kata Lasarus saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).
Lasarus membocorkan, nantinya Badan Otorita ini juga diamanahkan untuk dapat mencari investasi guna mendukung pembangunan Giant Sea Wall yang direncanakan akan terbentang dari Banten hingga Gresik.
“Kami berharap desainnya sudah selesai. Kemudian saya dapat informasi, ini kan investasi bukan dari APBN,” tambahnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita pada hari ini, Senin (25/8/2025).
Didit ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Lebih lanjut, Prabowo juga menunjuk Nama Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata menjadi Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan alasan pemerintah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa guna memastikan proyek strategis, termasuk pembangunan giant sea wall, berjalan lebih efektif.
“Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menjadi dewan pengarahnya, tetapi badan otorita khusus untuk penanganan Pantai Utara Jawa ini memang secara khusus dibentuk untuk memastikan segala sesuatunya berjalan secara efektif,” kata AHY kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (23/8/2025).
Menurut AHY, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa tersebut akan memiliki mandat besar, terutama dalam memutakhirkan konsep dan rancangan proyek-proyek sebelumnya terkait giant sea wall. “Betul, termasuk untuk giant sea wall,” ujarnya.
Selain aspek teknis, AHY menegaskan bahwa badan ini juga akan memainkan peran penting dalam menarik investasi, baik domestik maupun internasional. Menurutnya, rencana pembentukan Badan Otorita Pantura ini disebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketahanan iklim, sekaligus melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman rob dan kenaikan muka air laut.
-
Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya
Pontianak (ANTARA) – Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan kawasan kumuh sekaligus penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.
“Ini akan kita masukan dalam program penataan kawasan kumuh pada APBN 2025. Kita anggarkan Rp20 miliar, namun daya serap dengan kondisi yang ada sekitar Rp8,7 miliar,” kata Ketua Komisi V DPR RI dari dapil Kalbar, Lasarus di Sungai Raya, Jumat.
Menurut dia, fokus penataan diarahkan pada lingkungan, bukan rumah warga, mengingat sebagian besar rumah berdiri di atas lahan sewa yang sudah ditempati puluhan tahun.
“Lingkungannya yang kita tata, bukan rumahnya. Mudah-mudahan setelah ditata lebih layak dan humanis,” tuturnya.
Selain penataan lingkungan, Lasarus juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang masih minim. Ia menilai, masalah tersebut berdampak langsung terhadap Pasar Sejati yang tidak berfungsi maksimal karena pedagang enggan menempati kios tanpa akses air bersih.
“Ini juga akan kita tindaklanjuti agar pasar bisa difungsikan. Dengan begitu, pedagang yang berjualan di depan rumah atau pinggir jalan bisa dipindahkan ke pasar ini,” katanya.
Lasarus menambahkan, dari sembilan kecamatan di Kubu Raya, enam kecamatan hingga kini masih belum terlayani akses air bersih sama sekali. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera ditangani melalui program pembangunan infrastruktur dasar.
“Kabupaten Kubu Raya ini daerah penyangga, tapi masih banyak daerah kumuhnya. Dan dari sembilan kecamatan, masih ada enam kecamatan yang pelayanan air bersihnya nol persen. Ini PR besar yang harus segera kita tuntaskan,” kata Lasarus.
Dalam kunjungan tersebut, Lasarus turut didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), antara lain Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Oscar Siagian. Kehadiran mereka bertujuan melihat langsung kondisi lapangan dan merespons kebutuhan infrastruktur di Kubu Raya.
Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyambut baik dukungan DPR RI dan Kementerian PUPR. Ia menegaskan, percepatan pembangunan di Kubu Raya hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan provinsi.
“Seperti janji kampanye saya, saya serius berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar mereka mengambil peran sebagai booster percepatan pembangunan di Kubu Raya. Kalau tidak, pembangunan akan stagnan,” kata Sujiwo.
Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPR RI, tidak hanya soal anggaran tetapi juga teknis perencanaan, data yang akurat, dan kesiapan lahan. Dengan begitu, pembangunan bisa tepat sasaran sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V
ANTARA – Kapal Motor Barcelona V mengalami kebakaran di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Minggu (20/7) sore lalu. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, ditemui di Jakarta, Selasa (22/7), mengatakan akan menginvestigasi kecelakaan ini, terutama terkait dugaan adanya perbedaan, antara jumlah korban yang sebanyak 571 orang, dengan jumlah manifes penumpang, yang hanya 280. (Sanya Dinda Susanti/Putri Hanifa/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah
“Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya,”
Pontianak (ANTARA) – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih serius dalam menangani persoalan infrastruktur jalan daerah yang hingga kini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri PUPR, bapak Dodi Hanggono yang digelar di Kompleks Parlemen, belum lama ini kita membahas soal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 serta evaluasi pelaksanaan APBN hingga Juli 2025. Dalam rapat ini saya secara khusus meminta Menteri PUPR untuk serius menangani jalan-jalan daerah,” kata Lassarus saat dihubungi melalui media sosialnya, Sabtu.
Menurutnya, banyak daerah saat ini kesulitan anggaran bahkan hanya untuk sekadar mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.
Ia menyoroti kondisi fiskal di daerah yang semakin terbebani akibat efisiensi anggaran, sehingga membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah pusat.
Lasarus juga menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan yang telah direvisi untuk membuka ruang intervensi pusat terhadap jalan-jalan daerah.
“Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lasarus menyatakan tidak ada lagi alasan untuk menjadikan status jalan, apakah jalan kabupaten/kota atau provinsi, sebagai hambatan regulatif bagi pusat untuk bertindak.
“Jalan itu fungsinya sama, yaitu menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Yang membedakan hanyalah ego sektoral, dan itu yang seharusnya kita hilangkan,” tambahnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat melalui regulasi yang adaptif dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Komisi V untuk mendorong perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Tok! Komisi V DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenhub-PU
Jakarta –
Komisi V DPR RI memberi lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan usulan tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga Kementerian Perhubungan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Usulan-usulan tersebut sebelumnya dibahas dalam serangkaian rapat bersama tiap-tiap lembaga pemerintahan mitra Komisi V.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, sejak tanggal 7 s.d 10 Juli 2025 pihaknya telah menggelar Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan membahas rencana kerja pemerintah dan kementerian/lembaga (KL) tahun anggaran (TA) 2026.
“Maka agenda Raker dan RDP kita hari ini adalah penetapan rencana kerja KL dan rencana kerja pemerintah KL tahun 2026 dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dan hasilnya akan segera disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” kata Lasarus dalam Raker bersama pemerintah di Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Berdasarkan hasil rapat-rapat pembahasan rencana kerja TA 2026 dimaksud, maka alokasi pagu indikatif untuk masing-masing mitra kerja dalam tahun anggaran tahun 2026 adalah sebagai berikut.
Pertama, Kementerian PU memiliki kebutuhan anggaran TA 2026 sebesar Rp 139,74 triliun. Sedangkan pagu indikatif TA 2026 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 70,86 triliun, sehingga ada selisih backlog atau kekurangan Rp 68,88 triliun.
Kedua, Kementerian Perhubungan memiliki kebutuhan pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 48,89 triliun. Sedangkan pagu indikatif TA 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 24,46 triliun, sehingga ada backlog Rp 24,48 triliun.
Ketiga, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 3,37 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,59 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 1,78 triliun.
Keempat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 49,85 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,82 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 48,03 triliun.
Lalu yang kelima, Kementerian Transmigrasi memiliki pagu kebutuhan TA 2026 sebesar Rp 2,23 triliun. Sedangkan pagu Indikatif TA 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 1,90 triliun, sehingga ada backlog sebesar Rp 329,09 miliar.
Selain kementerian, Komisi V juga menyetujui anggaran Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPP atau Basarnas. Kedua lembaga itu juga meminta tambahan anggaran untuk menutupi kekurangan kebutuhan anggaran 2026.
“Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU APBN Tahun 2026 di DPR RI,” ujar Lasarus.
Merespons keputusan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo berterima kasih atas keputusan Komisi V DPR RI menyetujui pembahasan tambahan anggaran ini dilanjutkan ke Banggar DPR RI. Secara bertahap, pihaknya juga akan menyampaikan permintaan tambahan ini ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Memang betul ada backlog Rp 68 triliun dan akan kita mintakan secara berjenjang ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Untuk arahan dan bimbingan bapak kemarin, kami akan kaji lebih lanjut agar semua arahan kemarin terutama terkait IDM dan padat karya bisa dipercepat,” ujar Dody.
(shc/rrd)
-
Video DPR Curiga Masalah Lumpur Lapindo Tak Beres-beres tapi Anggaran Gede
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan kecurigaannya terhadap proyek penanganan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum tuntas hingga sekarang. Padahal proyek ini telah memakan anggaran per tahunnya hingga ratusan miliar.
Lasarus mengatakan akan Komisi V DPR akan membuat panja khusus dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait hal ini. Ia meminta apabila ditemukan adanya tindak pidana maka pelaku harus secepatnya ditangkap.
-
DPR Heran, Duit Negara Ngalir Terus Masalah Lumpur Lapindo Nggak Beres Juga
Jakarta –
Sudah 18 tahun berlalu sejak tragedi Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tapi penanganannya belum juga tuntas. Padahal, anggaran penanganan lumpur ini terus mengalir dari APBN, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku heran proyek penanganan lumpur yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum juga menunjukkan progres signifikan. Padahal, sejak tahun 2022 saja alokasi anggarannya konsisten besar, mulai Rp 270 miliar per tahun hingga ratusan miliar pada RAPBN 2026.
“Di Lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar? Apa nggak kita bikin kali saja dikeruk gede-gede gitu loh, dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Menteri PU, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Ia merinci, alokasi APBN untuk penanganan Lumpur Lapindo di 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 270 miliar, kemudian turun jadi Rp 227 miliar di 2024, lalu Rp 179 miliar di 2025, dan di RAPBN 2026 masih disiapkan Rp 169 miliar.
Lasarus meminta Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU yang baru, Dwi Purwantoro, untuk memberi perhatian khusus terhadap proyek ini. Ia menilai anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk membangun infrastruktur lain yang lebih produktif.
“Lumpur Lapindo ini hampir lolos dari perhatian kita ini. Ini makan anggaran gede banget setiap tahun. Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi?” ujarnya.
“Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja, kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara gitu,” lanjutnya.
Saat ini Kementerian PU masih menggunakan metode dengan mengalirkan lumpur ke laut menggunakan pompa. Namun Lasarus mempertanyakan efektivitas cara tersebut, yang dianggap belum membawa perubahan berarti.
(shc/rrd)
-
KNKT duga KMP Tunu tenggelam akibat air masuk dari pintu mesin terbuka
Suasana Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Harianto
KNKT duga KMP Tunu tenggelam akibat air masuk dari pintu mesin terbuka
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 08 Juli 2025 – 17:42 WIBElshinta.com – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menduga penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu (2/7) malam adalah karena pintu mesin dalam kondisi terbuka sehingga air laut masuk.
Pelaksana tugas Ketua Sub Komite Keselamatan Pelayaran KNKT Anggiat PTP Pandiangan menjelaskan air laut masuk melalui pintu di geladak yang seharusnya tertutup saat kapal berlayar.
Pintu tersebut merupakan akses menuju kamar mesin, dan saat gelombang laut mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter, air dengan mudah masuk dan menyebabkan kapal miring ke kanan.
“Jadi di geladak dari kapal ini ada akses untuk turun ke kamar mesin. Jadi pada saat itu dalam kondisi terbuka sehingga air masuk melalui pintu itu sehingga menyebabkan kapal miring ke kanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sub Komite Keselamatan Pelayaran KNKT Anggiat PTP Pandiangan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7).
Kapal jenis ini memiliki “freeboard” rendah, sehingga saat muatan berlebih, benaman kapal bertambah dan air laut mudah masuk ke geladak jika pintu tidak tertutup rapat saat berlayar.
Anggiat menegaskan pintu geladak harusnya selalu dalam keadaan tertutup selama pelayaran untuk mencegah insiden semacam ini.
“Dan kondisi muatan yang ada di atas kapal juga akan menambah benaman kapal sehingga mengurangi freeboard-nya juga. Dan seharusnya memang pintu ini harus selalu dalam keadaan tertutup ketika berlayar,” jelasnya.
Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang memimpin rapat menanyakan apakah musibah ini bisa dicegah jika pintu mesin tertutup, dan Anggiat menjawab kemungkinan besar demikian.
“Berarti persoalan utamanya berada pada pintu ini. Andaikan pintu ini ditutup, ini tidak terjadi karena air masuk pertama dari situ,” tanya Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
“Ya, Pak,” jawab Anggiat.
Namun, KNKT juga akan menginvestigasi faktor lain seperti kelebihan muatan dan akan mendalami penyebab pastinya lewat investigasi lanjutan
“Itu masih akan kita teliti, dalami,” imbuh Anggiat.
Diungkapkan Anggiat kronologi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang dikumpulkan berdasarkan keterangan dari awak dan penumpang kapal yang selamat, pertama pada 2 Juli 2025, pukul 22.15 WIB mulai proses pemuatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.
Lalu, pada pukul 22.45 WIB, proses pemuatan selesai dilakukan. Kemudian pada pukul 22.51 WIB, KMP Tunu Pratama Jaya mulai bertolak ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
“Ketika kapal bertolak, tidak ada anomali atau kemiringan atau keadaan yang tidak biasa. Kemudian juga mesin beroperasi dengan normal, visibilitas atau jarak pandang juga cukup baik, tidak ada hujan dan tidak berkabut,” jelas Anggiat.
Namun, setelah sekitar 30 menit pelayaran, penjaga di anjungan, merasakan kemiringan kapal ke sebelah kanan. Lalu, juru mudi jaga dan kelasi jaga melihat air laut masuk ke kamar mesin melalui pintu kamar mesin.
“Juru minyak jaga yang juga berada di kamar mesin melihat hal yang sama. Jadi kami konfirmasi dengan antara informasi yang kami terima dari juru mudi jaga dan juru minyak, jadi menyatakan hal yang sama,” jelasnya.
Kemudian juru minyak segera berlari keluar dari kamar mesin. Sedangkan mualim jaga memerintahkan awak kapal untuk membantu penumpang mengenakan lifejacket dan persiapan evakuasi.
Sementara nakhoda yang saat itu sedang beristirahat segera dibangunkan oleh mualim jaga.
Kemudian nakhoda segera mengambil alih kemudi dan memancarkan berita mara bahaya di radio frekuensi 16.
Kendaraan di bagian belakang kapal bergeser dan bertumpu ke sisi kanan di mana hal itu menyebabkan kapal semakin terus bertambah kemiringan sebelah kanan.
“Pada awalnya dalam keadaan masih perlahan-lahan kemudian semakin cepat. Beberapa menit setelah panggilan darurat, kapal mulai tenggelam dengan kondisi buritan atau bagian belakang kapal tenggelam terlebih dahulu sambil miring ke kanan,” bebernya.
Beberapa kapal lain yang berada dekatnya kesulitan untuk membantu evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya karena kondisi gelap.
Kapal Gilimanuk I dan Tunuh Pratama 3888 yang juga ada di sekitar lokasi mencoba menyorot lampu ke arah Tunu Pratama Jaya, namun kesulitan untuk mengenali objek terapung karena dalam kondisi gelap.
KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang dan 12 ABK/kru serta 22 kendaraan itu mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di Selat Bali.
Sumber : Antara