Xcloud.id

Tag: Lasarus

  • DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk menunda pembangunan bandara maupun pelabuhan baru pada 2025 maupun 2026, sebagai imbas dari keterbatasan fiskal. 

    Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memprioritaskan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan terlebih dahulu, ketimbang membangun simpul baru. 

    Pasalnya, Komisi V DPR mengeluhkan fasilitas keselamatan jalan di sejumlah wilayah yang sangat kurang layak dan membahayakan. Misalnya, jalan lintas Selatan Pulau Jawa yang tidak termanfaatkan dengan baik karena fasilitas keselamatannya minim sekali sehingga masih banyak masyarakat yang memilih jalur Utara. 

    “Jalannya cenderung agak ekstrem, tanjakan tikungan, tetapi petunjuk keselamatannya masih minim. Komisi V minta sederhana saja, Pak. Kami memahami kekurangan anggaran dari kementerian, tetapi paling tidak fasilitas keselamatan jalan ini tolong dipenuhi,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Mitra Komisi V, Senin (15/9/2025). 

    Lasarus menyayangkan dalam 10 tahun terakhir pembangunan jalan dilakukan secara masif, tetapi minim penanda tikungan, penerangan jalan, dan fasilitas lainnya. 

    Padahal, sarana prasarana keselamatan merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, meski Kementerian Pekerjaan Umum telah membantu membuat marka jalan. 

    Untuk itu, Lasarus memohon Kemenhub untuk fokus terhadap hal tersebut. Terlebih, kondisi saat ini menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan berdekatan dengan Ramadan maupun Lebaran yang akan jatuh pada kuartal I/2026 mendatang. 

    “Kementerian Perhubungan fokusnya ke sana saja dahulu, Pak. Kalau yang lain-lain seperti bangun bandara baru, pelabuhan baru, dan seterusnya, sudah lah. Kita melihat kondisi keuangan Bapak [Kemenhub] itu tidak memungkinkan,” ujar Lasarus. 

    Bukan berarti tidak perlu dibangun, tetapi proyek bandara maupun pelabuhan baru dapat menjadi prioritas apabila Kemenhub dapat menambah anggaran lebih besar. 

    “Ketika ada kecelakaan, tidak ada penunjuk [jalan], Pak. Ini bukan kewenangan kami [kata Korlantas]. Ini kewenangannya dari perhubungan. Ini menyangkut keselamatan nyawa pengguna jalan, Pak. Jadi saya rasa fokusnya ke sana,” tegas Lasarus. 

    Untuk diketahui, meski pada 2025 Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran Rp2,74 triliun sehingga pagu efektif Rp29,51 triliun, tetapi masih lebih rendah dari pagu awal yang mencapai Rp31,45 triliun (sebelum efisiensi). 

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, Rp3,05 triliun belanja barang operasional dan Rp20,59 triliun berupa belanja non operasional.

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun atau terdapat kekurangan senilai Rp20,4 triliun. 

    Rencana Bangun 39 Bandara

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2024, jumlah bandar udara eksisting sebanyak 251 bandara dan 45 Rencana bandara baru. 

    Sampai dengan akhir tahun 2024 baru terdapat 6 bandar udara baru, yakni Bandara Dhoho Kediri, Bandara Singkawang, Bandara Maulana Prins Mandapar-Banggai Laut, Bandara Bolaang Mongondow-Sulawesi Utara, Bandara Panua Pohuwato-Gorontalo, dan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Mandailing Natal, Sumatra Utara. 

    Dengan demikian, jumlah bandar udara eksisting menjadi sebanyak 257 bandara. Artinya pula, Kemenhub masih memiliki PR untuk membangun 39 bandara. 

    Saat ini, tercatat untuk penerbangan domestik melayani 296 rute dan 123 kota yang dilayani oleh 14 maskapai dan dua maskapai khusus kargo.

    Sementara untuk penerbangan internasional dilayani oleh delapan maskapai nasional dan dua khusus kargo, serta 56 maskapai asing dan tiga khusus kargo. Tercatat sudah menghubungkan 19 kota di dalam negeri dan 58 kota di 26 negara dengan 132 rute. 

  • Anggaran Kementerian PU Tembus Rp 118,5 T, Swasembada Jadi Prioritas

    Anggaran Kementerian PU Tembus Rp 118,5 T, Swasembada Jadi Prioritas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 118,5 triliun. Fokus kementerian adalah untuk melaksanakan dan menyelesaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk mendukung untuk swasembada pangan.

    Menteri PU Dody Hanggodo mencontohkan beberapa program lain seperti penyediaan air baku lewat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga pelaksaan Inpres Jalan Daerah.

    “Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat serta mendukung pelaksanaan kegiatan committed dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (5/9/2025).

    Pagu Anggaran itu bertambah sebesar Rp 47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp 70,86 triliun. Komisi V DPR telah menyetujuinya dalam Rapat Kerja pada Kamis (4/9/2025).

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan pihaknya dan Kementerian PU sepakat membahas lebih detil soal pemanfaatan dan alokasi anggaran pada rapat mendatang.

    Dari total Pagu Anggaran dilokasikan untuk yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun.

    Berikutnya juga diperuntukkan bagi Ditjen Prasarana Strategis Rp24, 10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 147,13 miliar, BPIW sebesar Rp172,93 miliar, dan BPSDM sebesar Rp403,93 miliar.

    “Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Dody.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp29,50 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 4 September.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bilang penambahan anggaran tersebut berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1,06 triliun.

    “Sehingga pagu efektif yang telah disetujui DPR RI pada tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp26,76 triliun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun. Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya.

    Dudy juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun 2026. Dia mengatakan untuk anggaran tahun 2026, jumlah pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp24,40 triliun.

    “Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kemenhub 2026 sebesar Rp28.489.404.712.000,” ujarnya.

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, kata dia, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang operasional Rp3,05 triliun dan berupa belanja nonoperasional Rp20,59 triliun.

    Adapun rincian sumber pendanaan berasal dari rupiah murni sebesar Rp19,7 triliun, PNBP Rp3,8 triliun, BLU Rp2,22 triliun dan pinjaman luar negeri (PLN) senilai Rp2,76 triliun.

    Lalu berdasarkan rincian program, sebesar Rp9,77 triliun berupa dukungan manajemen, Rp1,83 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta Rp16,88 triliun untuk infrastruktur konektivitas.

    Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungan pada setiap percepatan program kerja Kementerian/Lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Akhir tahun biasanya cuaca kurang baik, tantangan di lapangan pasti besar. Sementara di sisi lain kita berharap APBN memberikan daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” ujarnya.

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR menyetujui adanya penambahan anggaran 2025 untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp2,74 Triliun. Alhasil, pagu efektif instansi tersebut mencapai Rp29,51 triliun. 

    Ketua Komisi V DPR Lasarus menyetujui tambahan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Pemerintah, termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan, pada Kamis (4/9/2025).

    “Kita langsung sahkan saja dahulu angkanya, setuju ya, saya ketok ya kalau setuju, baik kita sahkan,” ungkapnya sambil mengetok palu. 

    Sebelumnya, pagu efektif pada tahun berjalan ini senilai Rp26,76 triliun, termasuk pembukaan blokir anggaran Kemenhub pada Juli 2025 yang senilai Rp0,37 triliun. 

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya meminta persetujuan Komisi V terkait penambahan anggaran senilai Rp2,74 triliun dengan rincian terdiri dari relaksasi efisiensi blokir senilai Rp1,62 triliun, ambang batas BLU sejumlah Rp62 miliar, dan penambahan PNBP senilai Rp1,05 triliun.

    “Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya saat mengajukan tambahan anggaran. 

    Untuk diketahui, pagu awal Kemenhub untuk 2025 senilai Rp31,45 triliun. Kemudian dilakukan blokir reguler senilai Rp0,05 triliun. 

    Selanjutnya dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 terkait efisiensi, anggaran Kemenhub dipangkas senilai Rp17,87 triliun, sehingga tersisa hanya Rp13,58 triliun. 

    Usai mengajukan usulan tambahan anggaran, imbas efisiensi, pada akhirnya pagu efektif didapat senilai Rp17,72 triliun. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan relaksasi efisiensi pada Maret 2025 senilai Rp5,37 triliun untuk Kemenhub, sehingga pagu efektif menjadi Rp23,09 triliun. 

    Kemudian dengan peluncuran anggaran TA 2024 senilai Rp3,29 triliun dan lanjutan relaksasi efisiensi senilai Rp0,37 triliun, anggaran Kemenhub menjadi Rp26,76 triliun. 

    Sepanjang tahun ini, anggaran kementerian/lembaga (K/L) memang dinamis karena terjadi efisiensi sejak awal tahun. Sementara realisasi anggaran Kemenhub per 2 Juli 2025 tercatat senilai Rp8,5 triliun atau 32,36% dari pagu efektif tahun 2025. 

    Sementara itu per 2 Juli 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenhub mencapai Rp6,76 triliun atau 60,20% dari target tahun 2025 sebesar Rp12 triliun.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun. 

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

  • Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025

    Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025

    Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusinya dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman bagi rakyat.
    Tito dinilai berperan penting dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
    Salah satu langkah konkret yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Selain itu, Kemendagri juga mendorong agar MBR dibebaskan dari pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah terobosan yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Indonesia.
    Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini, Tito berperan aktif menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di daerah.
    Dukungan Tito juga ditunjukkan melalui keterlibatannya langsung di lapangan. Salah satunya dalam rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang merupakan perintah langsung Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
    Tito memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025).
    Program tersebut mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
    “Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Dua ribu untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh masyarakat,” ujar Tito melalui siaran persnya, Selasa (26/8/2025).
    Acara penghargaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
    Melalui penghargaan ini, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya tersebut diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara

    Tak Pakai APBN, DPR Sebut Proyek Giant Sea Wall Bakal Gandeng Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus mengungkap rencana pemerintah yang hendak membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall usai Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Dalam informasi yang diterimanya, Lasarus menegaskan pengembangan Giant Sea Wall tidak akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kemudian saya dapat informasi, ini kan [tanggul laut] investasi bukan APBN tadi menurut Menko Infrastruktur [AHY] pembiayaannya investasi,” jelasnya saat ditemui di Balai Kartini, Senin (25/8/2025).

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai skema investasi apa yang akan digunakan pemerintah, Lasarus mengaku belum mengetahui pasti. 

    Hanya saja, dia menyinggung mengenai rencana pemerintah yang hendak menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan pengembangan Giant Sea Wall.

    Lebih lanjut, Lasarus juga menegaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu konsep lengkap terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Jawa yang akan di eksekusi pemerintah.

    “Ya itu investasi, soal sumber pembiayaanya kita belum tahu ya. Mungkin juga ke Danantara juga terlibat,” tandasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, konstruksi Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa diproyeksikan bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyeksi kebutuhan biaya itu diasumsikan bila Tanggul Laut Raksasa benar-benar akan dibangun di sepanjang Pantura dari Banten hingga Gresik sepanjang 500 kilometer (Km).

    “Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

    Pemerintah Bentuk Otorita Baru

    Wacana pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) memang telah disampaikan Prabowo pada awal tahun lalu. Di mana, rencana itu resmi dilakukan pada hari ini, Senin (25/8/2025).

    Adapun, Prabowo menunjuk Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. 

    Didit sendiri bukanlah orang baru di lingkarang Kabinet Merah Putih besutan Prabowo. Pasalnya, dia hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan terhitung sejak 21 Oktober 2025.

    Tak hanya Didit, Prabowo juga melantik dua Wakil Kepala Otorita yang akan turut serta menjalankan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Jawa. Keduanya yakni Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata.

    Untuk diketahui, Suhajar Diantoro sendiri menjabat sebagai Wakil Rektor IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejak 2024. Akan tetapi, pada 21 Maret 2025 dirinya ditunjuk sebagai Plt. Rektor IPDN tahun 2025.

    Sementara itu, Darwin Trisna Djajawinata yang juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantura Jawa saat ini merupakan Dewan komisaris Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Cimanggis – Cibitung Tolways.

    Darwin sempat juga menjabat sebagai jajaran direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana, Darwin merupakan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI periode 2019 – 2024.

  • Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan

    Prabowo Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, DPR Wanti-Wanti soal Dampak Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nantinya, badan ini bakal fokus melakukan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantura.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lasarus mengaku bakal mendukung penuh pembentukan Otorita Pantura. 

    Meski demikian, dia meminta agar Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dapat segera merilis sejumlah potensi dampak lingkungan dari rencana pengembangan Giant Sea Wall.

    “Kita dukung, cuma kita mungkin me-warning juga ya dampak lingkungannya, tolong dicermati. Kemudian desainnya ya kami berharap desainnya sudah selesai,” kata Lasarus saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    Lasarus membocorkan, nantinya Badan Otorita ini juga diamanahkan untuk dapat mencari investasi guna mendukung pembangunan Giant Sea Wall yang direncanakan akan terbentang dari Banten hingga Gresik.

    “Kami berharap desainnya sudah selesai. Kemudian saya dapat informasi, ini kan investasi bukan dari APBN,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Badan Otorita pada hari ini, Senin (25/8/2025). 

    Didit ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. 

    Lebih lanjut, Prabowo juga menunjuk Nama Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Djajawinata menjadi Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan alasan pemerintah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa guna memastikan proyek strategis, termasuk pembangunan giant sea wall, berjalan lebih efektif.

    “Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menjadi dewan pengarahnya, tetapi badan otorita khusus untuk penanganan Pantai Utara Jawa ini memang secara khusus dibentuk untuk memastikan segala sesuatunya berjalan secara efektif,” kata AHY kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (23/8/2025).

    Menurut AHY, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa tersebut akan memiliki mandat besar, terutama dalam memutakhirkan konsep dan rancangan proyek-proyek sebelumnya terkait giant sea wall. “Betul, termasuk untuk giant sea wall,” ujarnya.

    Selain aspek teknis, AHY menegaskan bahwa badan ini juga akan memainkan peran penting dalam menarik investasi, baik domestik maupun internasional. Menurutnya, rencana pembentukan Badan Otorita Pantura ini disebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketahanan iklim, sekaligus melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman rob dan kenaikan muka air laut.

  • Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya

    Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya

    Pontianak (ANTARA) – Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan kawasan kumuh sekaligus penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.

    “Ini akan kita masukan dalam program penataan kawasan kumuh pada APBN 2025. Kita anggarkan Rp20 miliar, namun daya serap dengan kondisi yang ada sekitar Rp8,7 miliar,” kata Ketua Komisi V DPR RI dari dapil Kalbar, Lasarus di Sungai Raya, Jumat.

    Menurut dia, fokus penataan diarahkan pada lingkungan, bukan rumah warga, mengingat sebagian besar rumah berdiri di atas lahan sewa yang sudah ditempati puluhan tahun.

    “Lingkungannya yang kita tata, bukan rumahnya. Mudah-mudahan setelah ditata lebih layak dan humanis,” tuturnya.

    Selain penataan lingkungan, Lasarus juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang masih minim. Ia menilai, masalah tersebut berdampak langsung terhadap Pasar Sejati yang tidak berfungsi maksimal karena pedagang enggan menempati kios tanpa akses air bersih.

    “Ini juga akan kita tindaklanjuti agar pasar bisa difungsikan. Dengan begitu, pedagang yang berjualan di depan rumah atau pinggir jalan bisa dipindahkan ke pasar ini,” katanya.

    Lasarus menambahkan, dari sembilan kecamatan di Kubu Raya, enam kecamatan hingga kini masih belum terlayani akses air bersih sama sekali. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera ditangani melalui program pembangunan infrastruktur dasar.

    “Kabupaten Kubu Raya ini daerah penyangga, tapi masih banyak daerah kumuhnya. Dan dari sembilan kecamatan, masih ada enam kecamatan yang pelayanan air bersihnya nol persen. Ini PR besar yang harus segera kita tuntaskan,” kata Lasarus.

    Dalam kunjungan tersebut, Lasarus turut didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), antara lain Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Oscar Siagian. Kehadiran mereka bertujuan melihat langsung kondisi lapangan dan merespons kebutuhan infrastruktur di Kubu Raya.

    Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyambut baik dukungan DPR RI dan Kementerian PUPR. Ia menegaskan, percepatan pembangunan di Kubu Raya hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan provinsi.

    “Seperti janji kampanye saya, saya serius berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar mereka mengambil peran sebagai booster percepatan pembangunan di Kubu Raya. Kalau tidak, pembangunan akan stagnan,” kata Sujiwo.

    Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPR RI, tidak hanya soal anggaran tetapi juga teknis perencanaan, data yang akurat, dan kesiapan lahan. Dengan begitu, pembangunan bisa tepat sasaran sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V

    Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V

    ANTARA – Kapal Motor Barcelona V mengalami kebakaran di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Minggu (20/7) sore lalu. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, ditemui di Jakarta, Selasa (22/7), mengatakan akan menginvestigasi kecelakaan ini, terutama terkait dugaan adanya perbedaan, antara jumlah korban yang sebanyak 571 orang, dengan jumlah manifes penumpang, yang hanya 280. (Sanya Dinda Susanti/Putri Hanifa/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah

    Komisi V DPR desak Kementerian PUPR prioritaskan jalan daerah

    “Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya,”

    Pontianak (ANTARA) – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih serius dalam menangani persoalan infrastruktur jalan daerah yang hingga kini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

    “Saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri PUPR, bapak Dodi Hanggono yang digelar di Kompleks Parlemen, belum lama ini kita membahas soal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 serta evaluasi pelaksanaan APBN hingga Juli 2025. Dalam rapat ini saya secara khusus meminta Menteri PUPR untuk serius menangani jalan-jalan daerah,” kata Lassarus saat dihubungi melalui media sosialnya, Sabtu.

    Menurutnya, banyak daerah saat ini kesulitan anggaran bahkan hanya untuk sekadar mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.

    Ia menyoroti kondisi fiskal di daerah yang semakin terbebani akibat efisiensi anggaran, sehingga membutuhkan intervensi nyata dari pemerintah pusat.

    Lasarus juga menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan yang telah direvisi untuk membuka ruang intervensi pusat terhadap jalan-jalan daerah.

    “Revisi UU Jalan pada 2024 lalu menjadi dasar hukum agar pemerintah pusat bisa masuk langsung memperbaiki jalan daerah, terutama jika pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menanganinya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Lasarus menyatakan tidak ada lagi alasan untuk menjadikan status jalan, apakah jalan kabupaten/kota atau provinsi, sebagai hambatan regulatif bagi pusat untuk bertindak.

    “Jalan itu fungsinya sama, yaitu menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Yang membedakan hanyalah ego sektoral, dan itu yang seharusnya kita hilangkan,” tambahnya.

    Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat melalui regulasi yang adaptif dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

    Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Komisi V untuk mendorong perbaikan tata kelola pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.