Xcloud.id

Tag: Lamhot Sinaga

  • Wakil Ketua Komisi VII usulkan bentuk pansus soal Krakatau Steel

    Wakil Ketua Komisi VII usulkan bentuk pansus soal Krakatau Steel

    “Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengurai persoalan Krakatau Steel di antaranya terkait utang, produk yang dinilai kurang kompetitif, serta bahan baku yang masih bergantung pada impor.

    Lamhot dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan penyelesaian masalah tidak cukup hanya dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR, tetapi perlu ditingkatkan ke pansus.

    “Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan,” kata dia.

    Menurut Lamhot, pansus diperlukan karena persoalan Krakatau Steel melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta lintas komisi di DPR. “Idealnya pansus, supaya bisa melibatkan lintas komisi dan menghasilkan rekomendasi politik yang lebih komprehensif,” ucapnya.

    Dia menyebut usulan pembentukan pansus merupakan bentuk keseriusan DPR untuk mencari solusi menyeluruh. Dengan pansus, parlemen bisa memanggil kementerian/lembaga dan pihak terkait secara lebih luas, sekaligus mengawal restrukturisasi Krakatau Steel agar berjalan efektif.

    “Kalau masalah hulunya bisa diselesaikan melalui koordinasi pansus, hilirisasi baja akan lebih kokoh, dan Krakatau Steel bisa kembali menjadi industri besi dan baja kebanggaan nasional,” ujarnya.

    Adapun dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR di Senayan, Senin (29/9), Lamhot menuturkan ketergantungan penuh pada bahan baku impor membuat biaya produksi baja Krakatau Steel jauh lebih tinggi dibandingkan harga market di tingkat global.

    Sebagai contoh, kata dia, harga slab baja di pasar internasional berkisar 500 dolar AS per ton, sementara produk Krakatau Steel bisa mencapai 535 dolar AS per ton. “Ada gap sekitar 35 dolar AS per ton sehingga industri pengguna baja pasti akan lebih memilih harga yang jauh lebih murah,” katanya.

    Di sisi lain, Lamhot menyebut restrukturisasi utang saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Dia menekankan bahwa perbaikan Krakatau Steel tidak bisa hanya mengandalkan proteksi berupa bea masuk atau kebijakan safeguard.

    “Kalau bahan baku masih 100 persen impor, harga produk KS (Krakatau Steel) tidak akan pernah bisa kompetitif. Investasi di hulu harus segera dilakukan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Petani tulang punggung kedaulatan pangan

    Komisi VII DPR: Petani tulang punggung kedaulatan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menegaskan peringatan Hari Tani Nasional 2025 harus menjadi momentum refleksi untuk meneguhkan komitmen negara terhadap kedaulatan pangan.

    Ia mengatakan sektor pertanian bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga tulang punggung masa depan ekonomi dan kemandirian bangsa.

    “Industri pangan yang kuat akan menjadi fondasi kedaulatan pangan,” ujar Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia menyoroti kontribusi industri makanan dan minuman yang pada 2024 menyumbang lebih dari 36 persen PDB industri pengolahan nonmigas dengan nilai ekspor menembus 50 miliar dolar AS. Namun, ketergantungan impor bahan baku dinilai masih tinggi.

    Lamhot menegaskan arah kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto bertransformasi dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, yang menekankan kemandirian rakyat dan produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor.

    Menurut dia, potensi hortikultura Indonesia besar, tetapi pasar masih dipenuhi produk impor seperti beras dan buah.

    Ia mendorong pemerintah menutup kran impor secara bertahap sambil memperkuat produksi lokal melalui benih unggul, pupuk dan logistik yang efisien.

    Lamhot menekankan pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Ia menyebut kapasitas produksi pupuk nasional saat ini 14,5 juta ton per tahun dengan alokasi subsidi 9,55 juta ton pada 2025.

    Penyaluran pupuk hingga Mei 2025 tercatat lebih dari 3 juta ton, sementara stok tersisa 2 juta ton di 27 ribu kios resmi.

    “Jika petani dijamin akses pupuk, benih, dan pasar, mereka akan berani meningkatkan produksi. Kepastian pasar adalah jantung keberlanjutan pertanian,” katanya.

    Selain itu, Lamhot mendorong mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan menarik minat generasi muda, melalui pemanfaatan alat panen modern, sistem irigasi otomatis, hingga drone pertanian.

    Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi agraria dengan memanfaatkan lahan tidur untuk meningkatkan produktivitas.

    Berdasarkan Data Sensus Pertanian 2023 mencatat lebih dari 27 juta rumah tangga usaha tani dengan kontribusi sektor yang menyerap sekitar 38 juta tenaga kerja atau seperempat angkatan kerja nasional.

    Di sisi lain, luas perkebunan kelapa sawit nasional telah mencapai 16,8 juta hektare dengan produksi tahunan sekitar 50 juta ton. Nilai ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2025 diperkirakan mencapai 0,57 triliun dolar AS.

    “Tanpa petani tidak ada pangan, dan tanpa pangan tidak ada kedaulatan bangsa. Petani adalah tulang punggung pangan nasional, negara harus berdiri di belakang mereka,” tegas Lamhot.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII apresiasi efisiensi dan kesehatan fiskal APBN 2026

    Komisi VII apresiasi efisiensi dan kesehatan fiskal APBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyambut positif pengesahan Undang-Undang APBN 2026 yang ditetapkan dengan belanja negara sebesar Rp3.842,73 triliun, pendapatan negara Rp3.153,58 triliun, dan defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

    Ia menekankan bahwa APBN yang baru saja disahkan ini menunjukkan peningkatan penting dalam hal efisiensi, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan fiskal.

    Menurutnya, APBN saat ini didesain lebih efisien karena terjadi pemangkasan besar-besaran pada pos-pos perjalanan dinas di kementerian dan lembaga. Menurutnya, beberapa jabatan seperti pejabat eselon tinggi dan sektor administrasi lainnya sebelumnya memiliki alokasi biaya perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri yang cukup besar.

    “Pemangkasan ini mencakup pengurangan frekuensi perjalanan dinas protokoler, inspeksi, pengawasan, dan studi banding luar negeri, yang dianggap tidak esensial atau dapat digantikan dengan media komunikasi digital dan koordinasi virtual,” ujar Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan dana yang tadinya digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, dan fasilitas protokoler dapat dialihkan ke program-program produktif yang langsung menyentuh masyarakat.

    Menurutnya, alokasi APBN sudah mencerminkan orientasi yang lebih kuat terhadap pemerataan. Contohnya: Penambahan transfer ke daerah (TKD) dari yang sebelumnya diusulkan sekitar Rp 650 triliun menjadi Rp693 triliun, sebagai bagian dari belanja negara total yang disepakati sebesar Rp3.842,73 triliun.

    Selanjutnya program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi Rp 335 triliun, pendidikan Rp769,1 triliun, ketahanan pangan Rp164,7 triliun, dan ketahanan energi Rp402,4 triliun.

    “Dari sini saja nampak bahwa sasaran makro ekonominya juga realistis dan jelas, antara lain pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,2-5,8%, inflasi 1,5-3,5 persen, dan kurs rupiah stabil sekitar Rp 16.500-16.900 per dolar AS,” ujarnya.

    Terkait pemangkasan anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L), terutama pada pos-non-produktif seperti perjalanan dinas dan fasilitas protokoler, dianggap Lamhot sebagai langkah strategis untuk membuat APBN lebih “sehat” dan tepat sasaran.

    “Saya pikir, pengurangan tersebut memungkinkan konsentrasi anggaran kepada belanja publik yang langsung berdampak ke masyarakat: sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal,” tuturnya.

    Menurutnya pemangkasan inefisiensi memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi program-program prioritas nasional tanpa harus meningkatkan defisit secara drastis di luar batas aman.

    Namun, meskipun APBN 2026 sudah lebih efisien dan proporsional dalam belanja, Lamhot memperingatkan bahwa target defisit sebesar 2,68 persen mendesak pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara agar APBN tetap seimbang dan tidak membebani ke depan.

    “Terutama peningkatan penerimaan pajak harus menjadi fokus, baik dari penerapan kebijakan pemajakan yang adil, penguatan administrasi pajak, dan pengurangan kebocoran,” kata Lamhot.

    Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga perlu dioptimalkan, terutama dari sektor energi, migas, sumber daya alam, dan regulasi yang memudahkan investasi yang menghasilkan PNBP.

    “Tujuannya bukan hanya menutupi defisit, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan inklusif, kedaulatan pangan dan energi, serta keadilan sosial,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII dorong RUU RTRI masuk prioritas Prolegnas pada Tahun 2026

    Komisi VII dorong RUU RTRI masuk prioritas Prolegnas pada Tahun 2026

    Selama ini, RRI dan TVRI itu masih sangat bergantung kepada alokasi dana APBN, sehingga ketika alokasi APBN tidak memenuhi pendanaan operasional dari dua lembaga penyiaran publik tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik

    Palembang (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Tahun 2026.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat kunjungan ke Kantor RRI Palembang, Jumat, mengatakan RUU RTRI itu sedang dalam tahapan pembahasan dan telah masuk ke dalam ke longlist Prolegnas.

    “Harapannya kita di tahun 2026, RUU RTRI ini dari longlist ke prioritas, setelah itu kemudian pimpinan DPR bisa menyerahkan ke komisi VII untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.

    Ia menjelaskan RUU itu diharapkan menjadi dasar hukum untuk menggabungkan RRI dan TVRI dalam satu sistem penyiaran publik milik negara agar mereka mampu bersaing secara sehat dengan media-media swasta lainnya.

    Selama ini, RRI dan TVRI itu masih sangat bergantung kepada alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga ketika alokasi APBN tidak memenuhi pendanaan operasional dari dua lembaga penyiaran publik tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik.

    “Ketergantungan terhadap APBN ini juga menjadi salah satu norma hukum yang nanti kita atur dalam Undang-Undang RTRI dalam rangka membuka ruang komersil secara besar, tetapi tidak juga mengabaikan independensinnya sebagai lembaga negara dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

    RUU RTRI dirancang sebagai lanjutan dari revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR RI.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata Nasional 6 September 2025

    Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata Nasional 6 September 2025

    Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Lamhot Sinaga menegaskan bahwa momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia harus dikelola secara tepat agar menjadi pendorong kemajuan bangsa.
    Saat ini, Indonesia berada pada fase bonus demografi dengan 70 persen populasi tergolong usia produktif antara 15–64 tahun. Kondisi ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030–2040 ketika 24 persen penduduk Indinesia atau 65,8 juta jiwa adalah pemuda.
    Lamhot menekankan bahwa bonus demografi adalah peluang emas dan tidak datang dua kali. Karena itu, jika tidak dikelola dengan strategi yang matang, peluang ini akan berubah menjadi beban.
    “Kuncinya ada pada penyediaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan investasi pada pendidikan serta kesehatan generasi muda,” ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (6/9/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Lamhot dalam pidatonya di acara Pelantikan Pengurus Wilayah IKA Untirta Provinsi Lampung.
    Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kalangan intelektual dan alumni perguruan tinggi.
    “IKA Untirta harus ikut memberikan kontribusi nyata untuk membantu pemerintah. Peran alumni perguruan tinggi sangat vital dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, baik melalui gagasan, karya, maupun jejaring strategis,” tegas Lamhot.
    Ia menyebutkan dua bidang yang dapat menjadi ruang kontribusi.
    Pertama
    , inovasi teknologi dan digitalisasi industri untuk mempercepat transformasi ekonomi.
    Kedua
    , pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
    “Keduanya juga harus ditunjang dengan kolaborasi riset dan industri untuk menciptakan produk bernilai tambah, termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian rakyat,” kata Lamhot.
    Sebagai Ketua IKA Untirta sekaligus Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lamhot juga menyoroti kondisi ekonomi nasional.
    Ia memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia relatif stabil dibandingkan sejumlah negara mitra dagang utama.
    Berdasarkan data pada kuartal III-2025, sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan atau manufaktur, pertanian, konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi.
    “Pertumbuhan ini tidak semata digerakkan oleh pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga karena sektor riil bergerak tumbuh sehat. Industri manufaktur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadi motor utama yang menopang ketahanan ekonomi kita,” jelas Lamhot.
    Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, tetapi perlu konsistensi dengan fokus pada kegiatan hilirisasi industri, peningkatan daya saing ekspor, dan penguatan ketahanan energi yang harus terus dikawal.
    “Dengan begitu, bonus demografi benar-benar akan menjadi modal pembangunan menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia di 2045,” ucapnya.
    Sebagai informasi, acara pelantikan IKA Untirta Provinsi Lampung dihadiri juga oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela.
    Selain itu, hadir pula sejumlah anggota DPR RI dari Dapil Lampung, antara lain Chusnunia Halim, Hanan A. Rozak, dan Rycko Mendoza, serta para pengurus wilayah IKA Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 yang dipimpin Mohammad Hatta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    Kabupaten Serang (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam memperkuat Politeknik Industri Petrokimia Banten guna menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor kimia dan petrokimia.

    “Politeknik Petrokimia ini punya potensi luar biasa. Di Banten saja ada lebih dari 20 perusahaan petrokimia, dan masing-masing butuh ribuan tenaga kerja. Tapi sekarang baru 124 lulusan, meskipun semuanya terserap,” kata Evita saat meninjau Kampus Politeknik Banten di Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa.

    Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, khususnya di Kementerian Perindustrian, menurut Evita, perlu adanya investasi langsung dari industri dalam bentuk beasiswa, pelatihan, hingga dukungan sarana laboratorium.

    “Menyekolahkan SDM (sumberdaya manusia) itu bukan pengeluaran, tapi investasi karena nanti mereka (industri) juga yang pakai,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Komisi VII DPR RI akan mendorong dari sisi alokasi anggaran. Namun ia juga menekankan kolaborasi konkret antara politeknik dan dunia usaha menjadi kunci.

    “Kita ini jangan hanya andalkan APBN, tapi industri harus ikut membesarkan kampus ini,” ujarnya.

    Evita juga menyoroti pentingnya penguatan kurikulum berbasis teknologi dan digitalisasi karena Politeknik Petrokimia Banten telah memiliki visi besar ke arah sana, sehingga perlu dukungan anggaran dan SDM berkualitas untuk mewujudkannya.

    “Saya sudah sampaikan ke Pak Dirut dan Kementerian Perindustrian agar duduk bersama industri. Harus ada grand design Politeknik ke depan, ini kan dibentuk juga atas dorongan industri waktu itu,” ujar dia.

    Menurut Evita, komitmen industri selama ini sudah terlihat, termasuk melalui hibah tanah dan keterlibatan dalam kerja sama pendidikan.

    Namun, dia berharap kontribusi itu tidak berhenti di awal. “Kita nggak boleh puas. Industri harus lebih aktif lagi dalam membesarkan kualitas pendidikan vokasi ini,” katanya.

    Ia menegaskan pentingnya politeknik sebagai penopang hilirisasi industri petrokimia, yang disebutnya sebagai mother of industrial.

    “Petrokimia itu sektor strategis karena jadi bahan baku banyak industri lain. Maka politeknik seperti ini adalah fondasi,” ujar Evita.

    Dia menyampaikan bahwa kunjungan Komisi VII DPR RI ini akan dilanjutkan dialog dengan perusahaan-perusahaan petrokimia besar di Banten.

    “Kami akan kunjungi industri-industri setelah ini. Kita ingin tahu seberapa besar komitmen mereka terhadap pendidikan vokasi yang mereka sendiri usulkan saat awal berdirinya politeknik ini,” ucapnya.

    Evita berharap agar kampus politeknik ini menjadi contoh sukses pendidikan vokasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri.

    “Bukan hanya outputnya terserap, tapi juga kampusnya jadi pusat inovasi dan keunggulan vokasi petrokimia Indonesia,” katanya.

    Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Banten, selain dipimpin oleh Evita Nursanty sebagai ketua tim dan Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), juga hadir anggota komisi dewan tersebut, seperti Banyu Biru Djarot, Maria Lestari, Muzakkir Zuhri, H. Kardaya Warnika, Jamal Mirdad, Rico Sia, Siti Mukaromah, Alifudin serta Muhammad Hatta.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII minta TVRI, RRI dan ANTARA tingkatkan tayangan berkualitas

    Komisi VII minta TVRI, RRI dan ANTARA tingkatkan tayangan berkualitas

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk meningkatkan inovasi dalam menggagas tayangan berkualitas agar diminati masyarakat.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan ketiga lembaga itu perlu mengoptimalkan efektivitas alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi konten dan perluasan area layanan publikasi publik.

    “Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam mendukung komunikasi publik event daerah berbasis kearifan lokal,” kata Lamhot saat membacakan kesimpulan rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dalam rapat tersebut, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran bagi LPP TVRI untuk tahun 2026 sebesar Rp1,18 triliun, dan menyetujui usulan tambahan bagi LPP RRI untuk tahun 2026 sebesar Rp628,8 miliar.

    Selain itu, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga masih menunggu keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk merealisasikan anggaran Public Service Obligation (PSO) bagi LKBN ANTARA untuk tahun 2025 sebesar Rp184,6 miliar.

    Dia juga meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk merevitalisasi infrastruktur dan sarana-prasarana dalam memperluas cakupan media publikasi publik, serta memperbaiki pengelolaan manajemen agar lebih berkualitas.

    “Kesimpulan ini dapat kita sahkan ya, oke,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir mengatakan bahwa pada pelaksanaan PSO bidang pers kepada ANTARA pada tahun 2024 mencapai 100 persen.

    Maka dari itu, dia menargetkan agar PSO tahun 2025 juga mencapai hal yang serupa dengan tahun sebelumnya.

    “Kami juga menggencarkan program bisnis kami, dengan meningkatkan pengembangan bisnis dengan mitra kami,” kata Munir.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, membahas rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2026.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa rapat itu juga membahas laporan keuangan yang berasal dari APBN pada tahun 2024. Dia pun mempersilakan kepada tiga lembaga tersebut untuk menyampaikan paparannya masing-masing.

    “Jadi fokus di masalah anggaran, serapan anggaran 2024 dan rencana kerja dan anggaran, dan usulan tambahan anggaran,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun TVRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp1,18 triliun untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan belanja operasional, hingga kebutuhan produksi siaran.

    Kemudian RRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp628,8 miliar agar operasional bisa ideal demi menjalankan seluruh amanat undang-undang dan menjawab tantangan jaman.

    Sedangkan untuk LKBN ANTARA menyatakan bahwa pihaknya berbeda dari dua lembaga lainnya karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk tahun 2026, ANTARA menargetkan pendapatan perusahaan sebesar Rp612,3 miliar, selain mendapatkan penugasan dari PSO sebesar Rp194,8 miliar.

    Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai bahwa anggaran bagi lembaga-lembaga penyiaran itu perlu ditambah karena penting sekali untuk fungsi pemersatu bangsa.

    Selain itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah juga mempunyai fungsi untuk mengedukasi masyarakat. Pasalnya, kata dia, 62,1 persen masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya yakni SMP ke bawah.

    “Ini yang perlu diperbaiki, sehingga saya setuju untuk penambahan anggaran,” kata Bambang.

    Menurut dia, penambahan anggaran itu diperlukan demi harga diri dan muruah bangsa Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Hormuz ditutup, tak sebegitu mengerikan industri nasional

    Komisi VII: Hormuz ditutup, tak sebegitu mengerikan industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai dampak apabila Selat Hormuz ditutup oleh Iran imbas konfliknya dengan Israel tidak akan begitu mengerikan terhadap industri nasional di tanah air.

    “Menurut saya tidak terlalu mengerikan begitu dampak daripada Selat Hormuz karena industri kita sekarang sudah banyak industri yang menggunakan listrik dan gas, bukan lagi minyak,” kata Lamhot dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, menurut dia, industri nasional saat ini sudah banyak yang menggunakan energi hijau dan tidak lagi menggunakan bahan baku minyak.

    “Setahu saya industri itu sudah sangat minim pengguna minyak ya karena sekarang industri green, itu sudah jarang lah orang industri sekarang menggunakan minyak,” ucapnya.

    Meski demikian, dia meminta agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuat secara rinci tantangan ataupun persoalan yang dihadapi oleh industri nasional untuk dicarikan solusi agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi ketegangan global.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Antara Komisi VII dan Kemenperin, kami intensifkan kira-kira regulasi apa yang kami bisa buat untuk membuat mereka survive, mereka bisa bertahan dari tekanan-tekanan yang terjadi daripada efek global ini,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, Komisi VII DPR bersedia untuk beraudiensi dengan industri-industri nasional yang sekiranya terkena dampak ketegangan geopolitik global.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengkhawatirkan dampak bila Selat Hormuz ditutup oleh Iran terhadap industri nasional sebab seperlima dari suplai energi dunia melintas wilayah tersebut setiap harinya.

    Oleh sebab itu, dia meminta Kemenperin mengambil langkah mitigasi dengan membuat daftar prediksi industri nasional yang akan terdampak bila Selat Hormuz diputuskan untuk ditutup Iran.

    “Saran saya, Kementerian Perindustrian membuat perkiraan kalau Hormuz ditutup, mana dulu yang pingsan dari industri kita ini? Mana dulu? Jangan sampai begitu Hormuz-nya ditutup, baru ngitung. Jadi harus dipersiapkan kira-kira mana dulu yang terdampak dari Hormuz itu,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) guna menjaga hubungan baik dengan mitra dagang Indonesia di berbagai negara dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan situasi konflik yang memanas di timur tengah. Menurut dia, timur tengah adalah kawasan strategis bagi perekonomian.

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengatakan bahwa ada sebagian besar bahan baku di ekosistem industri dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Menurut dia, Kemenperin perlu mengecek dampak ketersediaan bahan baku di saat kondisi timur tengah yang memanas tersebut.

    “Nah itu tentu kalau datang dari luar negeri pasti ada kewaspadaan tertentu, atau mungkin bisa jadi barang-barang itu naik (harga),” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Kemenperin membuat secara rinci tantangan-tantangan perindustrian agar bisa mencari solusi demi industri-industri di Indonesia bisa bertahan.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.