Xcloud.id

Tag: Lamhot Sinaga

  • Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata Nasional 6 September 2025

    Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata Nasional 6 September 2025

    Kelola Momentum Bonus Demografi, Lamhot: Alumni Untirta Harus Beri Kontribusi Nyata
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Lamhot Sinaga menegaskan bahwa momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia harus dikelola secara tepat agar menjadi pendorong kemajuan bangsa.
    Saat ini, Indonesia berada pada fase bonus demografi dengan 70 persen populasi tergolong usia produktif antara 15–64 tahun. Kondisi ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030–2040 ketika 24 persen penduduk Indinesia atau 65,8 juta jiwa adalah pemuda.
    Lamhot menekankan bahwa bonus demografi adalah peluang emas dan tidak datang dua kali. Karena itu, jika tidak dikelola dengan strategi yang matang, peluang ini akan berubah menjadi beban.
    “Kuncinya ada pada penyediaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan investasi pada pendidikan serta kesehatan generasi muda,” ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (6/9/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Lamhot dalam pidatonya di acara Pelantikan Pengurus Wilayah IKA Untirta Provinsi Lampung.
    Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kalangan intelektual dan alumni perguruan tinggi.
    “IKA Untirta harus ikut memberikan kontribusi nyata untuk membantu pemerintah. Peran alumni perguruan tinggi sangat vital dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, baik melalui gagasan, karya, maupun jejaring strategis,” tegas Lamhot.
    Ia menyebutkan dua bidang yang dapat menjadi ruang kontribusi.
    Pertama
    , inovasi teknologi dan digitalisasi industri untuk mempercepat transformasi ekonomi.
    Kedua
    , pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
    “Keduanya juga harus ditunjang dengan kolaborasi riset dan industri untuk menciptakan produk bernilai tambah, termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian rakyat,” kata Lamhot.
    Sebagai Ketua IKA Untirta sekaligus Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lamhot juga menyoroti kondisi ekonomi nasional.
    Ia memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia relatif stabil dibandingkan sejumlah negara mitra dagang utama.
    Berdasarkan data pada kuartal III-2025, sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan atau manufaktur, pertanian, konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi.
    “Pertumbuhan ini tidak semata digerakkan oleh pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga karena sektor riil bergerak tumbuh sehat. Industri manufaktur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadi motor utama yang menopang ketahanan ekonomi kita,” jelas Lamhot.
    Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, tetapi perlu konsistensi dengan fokus pada kegiatan hilirisasi industri, peningkatan daya saing ekspor, dan penguatan ketahanan energi yang harus terus dikawal.
    “Dengan begitu, bonus demografi benar-benar akan menjadi modal pembangunan menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia di 2045,” ucapnya.
    Sebagai informasi, acara pelantikan IKA Untirta Provinsi Lampung dihadiri juga oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela.
    Selain itu, hadir pula sejumlah anggota DPR RI dari Dapil Lampung, antara lain Chusnunia Halim, Hanan A. Rozak, dan Rycko Mendoza, serta para pengurus wilayah IKA Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 yang dipimpin Mohammad Hatta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    Kabupaten Serang (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam memperkuat Politeknik Industri Petrokimia Banten guna menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor kimia dan petrokimia.

    “Politeknik Petrokimia ini punya potensi luar biasa. Di Banten saja ada lebih dari 20 perusahaan petrokimia, dan masing-masing butuh ribuan tenaga kerja. Tapi sekarang baru 124 lulusan, meskipun semuanya terserap,” kata Evita saat meninjau Kampus Politeknik Banten di Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa.

    Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, khususnya di Kementerian Perindustrian, menurut Evita, perlu adanya investasi langsung dari industri dalam bentuk beasiswa, pelatihan, hingga dukungan sarana laboratorium.

    “Menyekolahkan SDM (sumberdaya manusia) itu bukan pengeluaran, tapi investasi karena nanti mereka (industri) juga yang pakai,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Komisi VII DPR RI akan mendorong dari sisi alokasi anggaran. Namun ia juga menekankan kolaborasi konkret antara politeknik dan dunia usaha menjadi kunci.

    “Kita ini jangan hanya andalkan APBN, tapi industri harus ikut membesarkan kampus ini,” ujarnya.

    Evita juga menyoroti pentingnya penguatan kurikulum berbasis teknologi dan digitalisasi karena Politeknik Petrokimia Banten telah memiliki visi besar ke arah sana, sehingga perlu dukungan anggaran dan SDM berkualitas untuk mewujudkannya.

    “Saya sudah sampaikan ke Pak Dirut dan Kementerian Perindustrian agar duduk bersama industri. Harus ada grand design Politeknik ke depan, ini kan dibentuk juga atas dorongan industri waktu itu,” ujar dia.

    Menurut Evita, komitmen industri selama ini sudah terlihat, termasuk melalui hibah tanah dan keterlibatan dalam kerja sama pendidikan.

    Namun, dia berharap kontribusi itu tidak berhenti di awal. “Kita nggak boleh puas. Industri harus lebih aktif lagi dalam membesarkan kualitas pendidikan vokasi ini,” katanya.

    Ia menegaskan pentingnya politeknik sebagai penopang hilirisasi industri petrokimia, yang disebutnya sebagai mother of industrial.

    “Petrokimia itu sektor strategis karena jadi bahan baku banyak industri lain. Maka politeknik seperti ini adalah fondasi,” ujar Evita.

    Dia menyampaikan bahwa kunjungan Komisi VII DPR RI ini akan dilanjutkan dialog dengan perusahaan-perusahaan petrokimia besar di Banten.

    “Kami akan kunjungi industri-industri setelah ini. Kita ingin tahu seberapa besar komitmen mereka terhadap pendidikan vokasi yang mereka sendiri usulkan saat awal berdirinya politeknik ini,” ucapnya.

    Evita berharap agar kampus politeknik ini menjadi contoh sukses pendidikan vokasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri.

    “Bukan hanya outputnya terserap, tapi juga kampusnya jadi pusat inovasi dan keunggulan vokasi petrokimia Indonesia,” katanya.

    Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Banten, selain dipimpin oleh Evita Nursanty sebagai ketua tim dan Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), juga hadir anggota komisi dewan tersebut, seperti Banyu Biru Djarot, Maria Lestari, Muzakkir Zuhri, H. Kardaya Warnika, Jamal Mirdad, Rico Sia, Siti Mukaromah, Alifudin serta Muhammad Hatta.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII minta TVRI, RRI dan ANTARA tingkatkan tayangan berkualitas

    Komisi VII minta TVRI, RRI dan ANTARA tingkatkan tayangan berkualitas

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk meningkatkan inovasi dalam menggagas tayangan berkualitas agar diminati masyarakat.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan ketiga lembaga itu perlu mengoptimalkan efektivitas alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi konten dan perluasan area layanan publikasi publik.

    “Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam mendukung komunikasi publik event daerah berbasis kearifan lokal,” kata Lamhot saat membacakan kesimpulan rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dalam rapat tersebut, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran bagi LPP TVRI untuk tahun 2026 sebesar Rp1,18 triliun, dan menyetujui usulan tambahan bagi LPP RRI untuk tahun 2026 sebesar Rp628,8 miliar.

    Selain itu, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga masih menunggu keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk merealisasikan anggaran Public Service Obligation (PSO) bagi LKBN ANTARA untuk tahun 2025 sebesar Rp184,6 miliar.

    Dia juga meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk merevitalisasi infrastruktur dan sarana-prasarana dalam memperluas cakupan media publikasi publik, serta memperbaiki pengelolaan manajemen agar lebih berkualitas.

    “Kesimpulan ini dapat kita sahkan ya, oke,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir mengatakan bahwa pada pelaksanaan PSO bidang pers kepada ANTARA pada tahun 2024 mencapai 100 persen.

    Maka dari itu, dia menargetkan agar PSO tahun 2025 juga mencapai hal yang serupa dengan tahun sebelumnya.

    “Kami juga menggencarkan program bisnis kami, dengan meningkatkan pengembangan bisnis dengan mitra kami,” kata Munir.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, membahas rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2026.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa rapat itu juga membahas laporan keuangan yang berasal dari APBN pada tahun 2024. Dia pun mempersilakan kepada tiga lembaga tersebut untuk menyampaikan paparannya masing-masing.

    “Jadi fokus di masalah anggaran, serapan anggaran 2024 dan rencana kerja dan anggaran, dan usulan tambahan anggaran,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun TVRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp1,18 triliun untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan belanja operasional, hingga kebutuhan produksi siaran.

    Kemudian RRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp628,8 miliar agar operasional bisa ideal demi menjalankan seluruh amanat undang-undang dan menjawab tantangan jaman.

    Sedangkan untuk LKBN ANTARA menyatakan bahwa pihaknya berbeda dari dua lembaga lainnya karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk tahun 2026, ANTARA menargetkan pendapatan perusahaan sebesar Rp612,3 miliar, selain mendapatkan penugasan dari PSO sebesar Rp194,8 miliar.

    Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai bahwa anggaran bagi lembaga-lembaga penyiaran itu perlu ditambah karena penting sekali untuk fungsi pemersatu bangsa.

    Selain itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah juga mempunyai fungsi untuk mengedukasi masyarakat. Pasalnya, kata dia, 62,1 persen masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya yakni SMP ke bawah.

    “Ini yang perlu diperbaiki, sehingga saya setuju untuk penambahan anggaran,” kata Bambang.

    Menurut dia, penambahan anggaran itu diperlukan demi harga diri dan muruah bangsa Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Hormuz ditutup, tak sebegitu mengerikan industri nasional

    Komisi VII: Hormuz ditutup, tak sebegitu mengerikan industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai dampak apabila Selat Hormuz ditutup oleh Iran imbas konfliknya dengan Israel tidak akan begitu mengerikan terhadap industri nasional di tanah air.

    “Menurut saya tidak terlalu mengerikan begitu dampak daripada Selat Hormuz karena industri kita sekarang sudah banyak industri yang menggunakan listrik dan gas, bukan lagi minyak,” kata Lamhot dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, menurut dia, industri nasional saat ini sudah banyak yang menggunakan energi hijau dan tidak lagi menggunakan bahan baku minyak.

    “Setahu saya industri itu sudah sangat minim pengguna minyak ya karena sekarang industri green, itu sudah jarang lah orang industri sekarang menggunakan minyak,” ucapnya.

    Meski demikian, dia meminta agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuat secara rinci tantangan ataupun persoalan yang dihadapi oleh industri nasional untuk dicarikan solusi agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi ketegangan global.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Antara Komisi VII dan Kemenperin, kami intensifkan kira-kira regulasi apa yang kami bisa buat untuk membuat mereka survive, mereka bisa bertahan dari tekanan-tekanan yang terjadi daripada efek global ini,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, Komisi VII DPR bersedia untuk beraudiensi dengan industri-industri nasional yang sekiranya terkena dampak ketegangan geopolitik global.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengkhawatirkan dampak bila Selat Hormuz ditutup oleh Iran terhadap industri nasional sebab seperlima dari suplai energi dunia melintas wilayah tersebut setiap harinya.

    Oleh sebab itu, dia meminta Kemenperin mengambil langkah mitigasi dengan membuat daftar prediksi industri nasional yang akan terdampak bila Selat Hormuz diputuskan untuk ditutup Iran.

    “Saran saya, Kementerian Perindustrian membuat perkiraan kalau Hormuz ditutup, mana dulu yang pingsan dari industri kita ini? Mana dulu? Jangan sampai begitu Hormuz-nya ditutup, baru ngitung. Jadi harus dipersiapkan kira-kira mana dulu yang terdampak dari Hormuz itu,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) guna menjaga hubungan baik dengan mitra dagang Indonesia di berbagai negara dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan situasi konflik yang memanas di timur tengah. Menurut dia, timur tengah adalah kawasan strategis bagi perekonomian.

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengatakan bahwa ada sebagian besar bahan baku di ekosistem industri dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Menurut dia, Kemenperin perlu mengecek dampak ketersediaan bahan baku di saat kondisi timur tengah yang memanas tersebut.

    “Nah itu tentu kalau datang dari luar negeri pasti ada kewaspadaan tertentu, atau mungkin bisa jadi barang-barang itu naik (harga),” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Kemenperin membuat secara rinci tantangan-tantangan perindustrian agar bisa mencari solusi demi industri-industri di Indonesia bisa bertahan.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI dorong Kaltara kembangkan pariwisata

    Komisi VII DPR RI dorong Kaltara kembangkan pariwisata

    “Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru,”

    Tanjung Selor (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas.

    Hal ini disampaikannya usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kamis (19/6).

    “Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru, baik untuk Kaltara maupun secara nasional,” ujar Lamhot.

    Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

    “Komisi VII ingin mendorong agar masyarakat di Kaltara juga diberdayakan menjadi pelaku ekonomi, baik melalui UMKM maupun sektor ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata. Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.

    Di sisi lain, Lamhot mengakui bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk mendorong peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk transportasi dan layanan hospitality.

    “Untuk menjangkau Kaltara saja masih butuh effort. Karena itu ke depan, kita akan dorong bagaimana aksesibilitas dan konektivitas ini bisa diperbaiki. Hospitality juga harus disiapkan agar wisatawan merasa nyaman,” katanya.

    Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap sektor pariwisata daerahnya. Ia berharap aspirasi pembangunan sektor pariwisata Kaltara bisa diperjuangkan DPR melalui kementerian mitra kerja.

    “PAD kami masih kecil, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur Komisi VII sangat responsif dan bisa melihat langsung betapa sulitnya menjangkau Kaltara. Konektivitas dan promosi adalah dua hal penting yang perlu dibantu,” ujar Zainal.

    Gubernur juga menyoroti berbagai potensi wisata unggulan di Kaltara yang menurutnya masih belum tergarap maksimal, seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon raksasa yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain.

    “Kaltara punya banyak daya tarik, tapi siapa yang tahu kalau tidak dipromosikan? Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh DPR ke kementerian terkait,” tutupnya.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong Kaltara kembangkan pariwisata dan UMKM

    Komisi VII DPR dorong Kaltara kembangkan pariwisata dan UMKM

    Tanjung Selor (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong Provinsi Kalimantan Utara mengembangkan sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif sebagai sumber ekonomi baru.

    “Menurut kami di berbagai belahan dunia saat ini, di tengah-tengah ekonomi global yang sangat dinamis dan tidak menentu, maka semua negara dan termasuk semua daerah juga dituntut untuk kreatif mendapatkan sumber-sumber ekonomi baru,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga pada rapat dengar pendapat (RDP) kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Kaltara, bertempat di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kamis malam.

    Di beberapa negara, kata Lamhot, walaupun minim investasi, tetapi ekonominya tetap berkembang karena sektor pariwisatanya berkembang.

    Pariwisata ke depan menjadi sumber ekonomi yang sangat menjanjikan, baik itu terhadap sebuah negara maupun sebuah daerah, seperti Provinsi Kaltara.

    Menurut ia, berbagai negara, baik di Eropa maupun sekarang Jepang mengandalkan sektor pariwisata untuk menghasilkan devisa negara. Jepang sekarang sumber devisa negara terbesar keduanya adalah industri pariwisata.

    “Pak Gubernur sudah presentasikan bahwa banyak objek atau destinasi wisata Kaltara yang saat ini belum terpromosikan dengan baik atau belum optimal digarap secara serius. Nah, untuk ke depan, ini adalah sebuah potensi sumber ekonomi untuk Kaltara apabila digarap,” kata Lamhot.

    Ia mendengar pertumbuhan ekonomi Kaltara di atas rata-rata nasional, yakni lebih kurang 10,6 persen. Namun, ia yakin semua itu berbasis pertambangan dan pertanian sawit.

    Menurut ia, sektor pertambangan tidak selamanya bisa diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

    Di Kaltara, lanjutnya, juga memiliki potensi besar di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang dan Kayan yang kapasitasnya mencapai ribuan megawatt.

    “Ini mungkin nanti potensi-potensi kita optimalkan melalui mitra kerja kami Komisi VII. Dari sektor industrinya kita naikkan, potensi wisatanya kita garap secara serius, lalu kemudian Kawasan Industri Hijau Indonesia yang ada di Tanah Kuning bagaimana bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya seluruh masyarakat Kaltara,” kata Lamhot.

    Anggota DPR RI Dapil Sumatera II ini juga menegaskan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi Kaltara di atas rata-rata nasional, tidak boleh melupakan sektor UMKM dan ekonomi kreatif karena sektor ini sangat penting supaya ground ekonominya merata.

    “Karena kekuatan ekonomi kita, backbone ekonomi rakyat adalah UMKM. Nah untuk itulah makanya UMKM juga menjadi prioritas yang menjadi perhatian kita bersama ke depan akan kita dorong menjadi sumber ekonomi,” tuturnya.

    Ia menambahkan sektor UMKM selama ini belum tergarap secara optimal, tetapi UMKM ini menghasilkan produk domestik bruto (PDB) terbesar, yaitu hampir 57 persen bahkan sampai 60 persen menyumbang sektor devisa negara Indonesia.

    “Ini luar biasa apabila digarap dengan betul. Karena itu, di pemerintahan Prabowo-Gibran, ada Kementerian UMKM yang berdiri sendiri. Ini saking seriusnya pemerintah untuk menggarap UMKM ini. Nah untuk itu, harapan kita nanti di Provinsi Kaltara UMKM-nya akan kita kembangkan,” ujarnya.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara

    Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara

    Tanjung Selor (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga mengharapkan mitra kerjanya harus bisa membantu dan mendukung Provinsi Kalimantan Utara dalam pengembangan dan peningkatan perindustrian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi.

    “Mitra-mitra Komisi VII ini berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat langsung, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan lain sebagainya,” kata politisi Lamhot saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dalam rangka kunjungan kerja reses di Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Kamis malam.

    Hal tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh masyarakat serta pihak swasta terkait di Provinsi Kaltara yang turut hadir dalam RDP reses tersebut.

    Adapun mitra kerja Komisi VII yang hadir dari Kementerian Perindustrian, yaitu Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri International, Tri Supondy, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Binoni Tio A Napitupulu.

    Kemudian dari Kementerian Pariwisata, yaitu Asisten Deputi Manajemen Industri, Budi Supriyanto, dan Asisten Deputi Strategi Event, Fransiskus Handoko.

    Hadir pula mitra kerja Komisi VII lainnya, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik dari Antara, TVRI dan RRI.

    RDP reses yang dilaksanakan di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga bersama Wakil Ketua Komisi VII lainnya, yaitu Chusnunia Chalim, Evinta Nursanty, Banyu Biru Djarot, Beniyanto, Andhika Satya Wasistho, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Kaisar Abu Hanifah, Eva Monalisa, Hendry Munief dan Tifatul Sembiring.

    “Suatu kehormatan bagi kami Komisi VII bisa hadir di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Lamhot.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jamal Mirdad sumbangkan dua lagu saat kunker Komisi VII ke Kaltara

    Jamal Mirdad sumbangkan dua lagu saat kunker Komisi VII ke Kaltara

    Anggota Komisi VII DPR RI Jamal Mirdad saat kunjungan kerja ke Kalimantan Utara menyanyi pada malam ramah tamah di Tanjung Selor, Kamis malam (19/6/2025). ANTARA/Susylo Asmalyah

    Jamal Mirdad sumbangkan dua lagu saat kunker Komisi VII ke Kaltara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 07:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI Jamal Mirdad saat kunjungan kerja ke Kalimantan Utara menghibur dengan dua lagu yang Yang Penting Hepi dan Hati Lebur Jadi Debu.

    Jamal menyumbangkan tembang lawas yang pernah membuat dia populer pada malam ramah tamah di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis malam.

    Suasana semakin meriah ketika anggota DPR RI Komisi VII menyanyi dengan diiringi grup musik dengan pemain drum Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.

    Selain Jamal, anggota DPR RI Komisi VII Banyu Biru Djarot juga turut menyumbangkan suaranya.

    Kunker Komisi VII DPR ke Kaltara dipimpin Ketua Tim Lamhot Sinaga yang disertai Wakil Ketua Tim Evinta Nursanty dan Chusnunia Chalim.

    Anggota Komisi VII lain Banyu Biru Djarot, Beniyanto, Andhika Satya Wasistho, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Kaisar Abu Hanifah, Eva Monalisa, Hendry Munief, Tifatul Sembiring dan Muhammad Hatta.

    Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada anggota DPR RI yang melakukan kunker ke Kaltara.

    “Hanya Komisi VII yang pertama kunker ke Kaltara, selama ini tidak pernah ada kunker ke Kaltara,” kata Zainal.

    Sumber : Antara