Xcloud.id

Tag: Lamhot Sinaga

  • Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai mekanisasi pertanian merupakan hal penting penting untuk mempercepat peningkatan produksi dan efisiensi pertanian.

    Dia mengatakan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern akan membantu petani menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Dengan peralatan yang lebih baik, menurut dia, petani bisa bekerja lebih efisien.

    “Kalau produktivitas naik, kesejahteraan petani juga meningkat,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Terkait mekanisasi pertanian itu, dia pun menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, senilai Rp2,7 miliar, untuk dukungan pada sektor pertanian dan pengembangan pariwisata daerah.

    Bantuan tersebut disalurkan ke empat kecamatan serta dua destinasi wisata unggulan di Tapanuli Utara. Di sektor pertanian, bantuan berupa traktor roda empat untuk Kecamatan Garoga senilai Rp500 juta, mesin panen padi untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp500 juta, penggiling padi untuk Kecamatan Purba Tua senilai Rp80 juta, dan handtraktor untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp200 juta.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun terakhir tercatat sekitar 4,3 persen. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan kontribusi lebih dari 30 persen.

    Selain itu, dia mengatakan pengembangan sektor pariwisata juga harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

    Dia menyampaikan bahwa CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung.

    “Salib Kasih adalah ikon wisata religi, sedangkan Huta Ginjang menjadi titik pandang terbaik Danau Toba. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” kata dia.

    Dia pun menegaskan bahwa akan terus mendorong kemitraan antara BUMN, DPR, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi rakyat.

    “Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari petani, dan dari desa. Ketika rakyat kuat, ekonomi bangsa ikut kokoh,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR harapkan Pesparawi jadi agenda tahunan

    Wakil Ketua Komisi VII DPR harapkan Pesparawi jadi agenda tahunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengharapkan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi bisa menjadi agenda tahunan nasional di Salib Kasih, Medan, Sumatera Utara.

    “Di sini (Salib Kasih) harus ada event reguler. Ke depan kita berharap ada kegiatan yang bersifat permanen dan reguler. Jadi, Pesparawi ini bisa dilaksanakan setiap tahun,” ujar Lamhot saat menghadiri kejuaraan pesparawi di kawasan Salib Kasih, seperti dikutip siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Menurut Lamhot, Salib Kasih bukan sekadar objek wisata religi, tetapi titik nol kekristenan di Tanah Batak.

    Tempat ini menjadi awal dari seorang misionaris asal Jerman Ingwer Ludwig Nommensen menapakkan kaki untuk menyebarkan Injil pada abad ke-19.

    Dari titik inilah, agama Kristen mulai menyebar ke seluruh Tanah Batak dan Sumatera Utara.

    “Bagi saya, Salib Kasih bukan hanya simbol iman, tetapi juga simbol peradaban dan perubahan. Dari sinilah kekristenan menyebar, membentuk karakter masyarakat Batak yang dikenal rajin, berpendidikan, dan beriman,” tutur Lamhot.

    Tidak hanya untuk memperkuat nilai kekiristenan, kegiatan Pesparawi juga diharapkan menjadi salah satu daya tarik wisatawan dalam maupun luar negeri agar mau mengunjungi kawasan tempat wisata Salib Kasih.

    Ia berharap kegiatan seperti Pesparawi menjadi salah satu motor penggerak wisata rohani dan ekonomi masyarakat sekitar.

    “Pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama menjaga dan mengembangkan kawasan Salib Kasih. Kita ingin menjadikan tempat ini bukan hanya untuk berwisata, tapi juga tempat orang datang untuk merenung, belajar, dan merasakan kedamaian,” tambahnya.

    Untuk diketahui, perhelatan Mini Pesparawi Salib Kasih 2025 di Bukit Doa Salib Kasih, Tarutung, Tapanuli Utara, berlangsung meriah dan sangat berkesan, Minggu (10/11).

    Ajang ini diikuti berbagai kelompok paduan suara dari kalangan gereja, sekolah, dan perguruan tinggi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan talenta dan pengabdian mereka melalui musik rohani.

    Penampilan para peserta tidak hanya menghibur, tetapi juga menghadirkan suasana kekhidmatan dan sukacita iman di kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon rohani masyarakat Batak.

    Dalam kompetisi tersebut, Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UKM IAKN Tarutung tampil gemilang dan berhasil meraih juara pertama.

    Dengan harmoni vokal yang kuat dan interpretasi lagu yang penuh penghayatan, tim ini memukau dewan juri serta penonton yang memenuhi area perbukitan Salib Kasih.

    Posisi kedua diraih PS.PP GKPI Tarutung Kota, yang juga menyabet penghargaan Dirigen Terbaik berkat kepiawaian dalam mengatur dinamika paduan suara.

    Sementara itu, SMANSA Pangaribuan berhasil membawa pulang tropi peringkat ketiga dengan penampilan enerjik dan disiplin musikal yang solid.

    Untuk kategori harapan pertama, predikat diberikan kepada SMA Santa Maria Choir, sementara Akperta Choir dinobatkan sebagai harapan kedua.

    Seluruh peserta mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan semangat pelayanan melalui musik gerejawi.

    Ajang Mini Pesparawi ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat kebersamaan lintas gereja dan generasi muda Kristen di wilayah Tapanuli Utara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR ungkap ada dugaan monopoli di dunia perfilman-bioskop

    Komisi VII DPR ungkap ada dugaan monopoli di dunia perfilman-bioskop

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengungkapkan adanya dugaan monopoli dalam bisnis di dunia perfilman, impor film, hingga pengelola bioskop, saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa saat ini ada pihak-pihak memiliki production house (PH) atau rumah produksi film, sekaligus pengimpor film, dan juga sekaligus pemilik bioskop. Dia menilai hal itu tidak sehat untuk industri perfilman nasional.

    “Kalau kemudian dia punya bioskop, dia importir, dia PH, tentu berarti orang tersebut akan memprioritaskan film-filmnya masuk ke layar lebar,” kata Lamhot saat memimpin rapat tersebut.

    Dalam hal itu, dia pun belum mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun, dia menilai monopoli itu akan membuat rumah produksi film lainnya kesulitan untuk menayangkan filmnya di bioskop, meskipun kualitas filmnya bagus.

    Secara ekonomi, dia mengungkapkan bahwa perputaran uang di dunia perfilman itu bisa mencapai Rp3,2 triliun. Angka itu, kata dia, terus naik sejak masa pandemi COVID-19 selesai.

    Namun, kata dia, kenaikan perputaran ekonomi di dunia perfilman itu tidak serta merta membuat bisnisnya merata, karena hanya dikuasai oleh pelaku bisnis tertentu saja.

    Di sisi lain, dia juga mengungkapkan data bahwa 60 persen film nasional hanya ditayangkan di bioskop-bioskop besar saja, sehingga merata di semua wilayah. Terlebih lagi, 60 persen film nasional itu hanya berasal dari rumah produksi tertentu saja.

    “Hanya dari 2, nggak sampai 3 PH lah, kenapa? Itu yang tadi disampaikan Pak Menteri ada kesulitan mengakses untuk masuk kepada layar lebar,” katanya.

    Menurut dia, Komisi VII DPR RI menginginkan agar perputaran ekonomi yang besar dari dunia perfilman itu bisa merata dan tidak dimonopoli, agar sejalan dengan visi pemerintahan saat ini. Maka, kata dia, ekosistem perfilman perlu diatur untuk bisa menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi.

    “Saya kira itu tujuan Presiden Prabowo membuat Kementerian Ekonomi Kreatif dalam satu kementerian tersendiri, ingin menjadikan ekonomi kreatif menjadi instrumen untuk menopang APBN kita,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi Golkar tampung aspirasi musisi soal reformasi royalti musik

    Fraksi Golkar tampung aspirasi musisi soal reformasi royalti musik

    “Saya sudah menyimak dua presentasi: AKSI dan VISI. Konstruksi berpikirnya sama, banyak kesamaan. Mudah-mudahan ini bisa jadi titik temu dari aspirasi VISI dengan AKSI. Kami menyerap aspirasi dari semua stakeholder,”

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin Armand Maulana dan Nazril Irham (Ariel NOAH) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Dalam audiensi tersebut, para musisi dari VISI menyampaikan keresahan mereka atas tata kelola royalti dan praktik perizinan yang dinilai membebani penyanyi, bahkan berpotensi mengkriminalisasi pelaku seni.

    Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji menilai aspirasi yang disampaikan VISI sejalan dengan banyak pihak yang menyoroti persoalan transparansi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

    “Saya sudah menyimak dua presentasi: AKSI dan VISI. Konstruksi berpikirnya sama, banyak kesamaan. Mudah-mudahan ini bisa jadi titik temu dari aspirasi VISI dengan AKSI. Kami menyerap aspirasi dari semua stakeholder,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Sarmuji menegaskan bahwa inti persoalan ini terletak pada transparansi tata kelola LMKN. Ia menilai perlunya aturan yang lebih rasional dan berpihak pada semua pihak dalam ekosistem musik.

    Ia menilai langkah VISI yang memperhatikan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pencipta lagu, penyanyi, hingga penyelenggara konser, adalah sesuatu yang menggembirakan dan layak diformulasikan bersama Fraksi Golkar.

    Sarmuji menegaskan komitmen partainya untuk mengawal aspirasi para pencipta lagu. Menurutnya, tata kelola royalti tidak boleh berbelit-belit sehingga merugikan pencipta.

    Ia menegaskan agar sistem pembayaran royalti harus sederhana dan memberikan kemudahan. Kalau sistemnya rumit, dunia usaha kesulitan membayar, dan akhirnya pencipta lagu tidak mendapatkan haknya.

    Sarmuji menambahkan, dukungan Fraksi Golkar berpijak pada semangat menghadirkan sistem yang adil dan memudahkan semua pihak.

    “Sistemnya memang perlu diperbaiki, dan sistem itu harus transparan, berkeadilan, serta memudahkan semua pihak, tidak hanya bagi para pencipta lagu tetapi juga bagi dunia usaha. Memudahkan ini maksudnya, misalnya, dunia usaha—pertunjukan, kafe, restoran, hotel, dan lain-lain—mudah meminta izin menggunakan lagu dari pencipta lagu,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan agar keberadaan aturan tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha.

    Dia berharap agar dunia usaha tidak merasa terbebani. Sistem yang sederhana dan jelas akan membuat semua pihak lebih taat sekaligus memastikan pencipta lagu mendapatkan haknya.

    Sementara itu, Ketua Umum VISI Armand Maulana menjelaskan akar permasalahan yang menumpuk di dunia musik Indonesia.

    “Masalah ini bermula dari ketidaksempurnaan kerja, ketidakkompetenan, dan ketidaktransparanan LMK-LMK serta LMKN di masa lalu,” ujar vokalis grup band GIGI itu.

    Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti kasus Agnez Mo yang diwajibkan membayar dan meminta izin setiap kali tampil di atas panggung.

    Atas dasar itu, VISI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan praktik selama lebih dari satu dekade.

    “Performing rights itu bersifat masif, berulang, dan terjadi dalam waktu bersamaan. Jadi meminta izin langsung ke pencipta lagu setiap kali tampil itu tidak realistis dan kontraproduktif,” kata Armand.

    Menurutnya, fokus utama seharusnya bukan pada perizinan, melainkan pada tata kelola dan distribusi royalti yang adil dan transparan.

    “Sering kali seorang penyanyi diminta mendadak untuk menyanyikan lagu tertentu. Kalau tetap diwajibkan izin di muka, maka harus diberi tenggat waktu, misalnya tujuh hari setelah pertunjukan. Jangan sampai penyanyi, bahkan pelajar yang tampil di pensi, justru dikriminalisasi,” ujarnya.

    Armand menilai penekanan berlebihan pada aspek izin justru berpotensi menutupi masalah utama yakni distribusi royalti yang tidak tepat sasaran.

    “Perhatian publik dan penyelenggara akan tertuju pada aspek hukum, bukan pada bagaimana hak pencipta dan penyanyi bisa didistribusikan secara adil,” tambahnya.

    Menanggapi wacana pembentukan lembaga baru khusus untuk konser, Armand menilai langkah itu tidak akan menyelesaikan masalah.

    “Yang penting bukan membuat lembaga baru, tapi memperbaiki tata kelola dan transparansi sistem yang sudah ada,” katanya.

    Ia mengingatkan bahwa kemunculan banyak LMK baru justru bermula dari rasa ketidakadilan dan kurangnya representasi di sistem lama.

    VISI, lanjut Armand, memilih fokus pada reformasi sistem dan percepatan digitalisasi pengelolaan royalti.

    “Dengan teknologi saat ini, sangat mungkin dibuat sistem digital yang akurat dan transparan. Akar masalahnya bukan di izin, tapi di ketidaktepatan dan ketidaktransparanan distribusi royalti,” tegasnya.

    Wakil Ketua Umum VISI, Ariel NOAH, turut menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk memihak satu kelompok, melainkan memperjuangkan keseimbangan hak antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara.

    “Kita ingin sistem yang adil dan transparan untuk semua pelaku musik. Kalau sistemnya jelas, semua pihak diuntungkan,” ujar Ariel.

    Fraksi Golkar berkomitmen menindaklanjuti aspirasi VISI sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem musik nasional yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

    “Kami akan formulasikan aspirasi VISI dengan aspirasi AKSI untuk disampaikan ke pemerintah,” kata Sarmuji.

    Pertemuan antara Fraksi Golkar dan VISI ini menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola royalti di Indonesia. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebangkitan industri musik, sinergi antara dunia politik dan komunitas musisi menjadi kunci agar keadilan royalti tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga kenyataan yang dirasakan semua pelaku seni.

    Pertemuan ini juga dihadiri oleh Bendahara Fraksi Sari Yuliati, serta sejumlah pimpinan komisi dari Fraksi Golkar, antara lain Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga, dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara. Serta Vina Panduwinata dan Sammy Simorangkir yang turut tergabung dalam VISI.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI minta ANTARA, TVRI dan RRI perdalam informasi pariwisata Bali

    DPR RI minta ANTARA, TVRI dan RRI perdalam informasi pariwisata Bali

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI memperdalam diseminasi informasi publik terkait potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

    “Ketiga media itu kami harapkan menjadi pilar diseminasi informasi publik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela kunjungan kerja dan diskusi dengan ANTARA, TVRI dan RRI di Denpasar, Bali, Jumat.

    Ada pun sektor di Pulau Dewata yang perlu diperdalam diseminasi informasinya kepada publik di antaranya potensi wisata medis dan desa wisata sehingga menarik kunjungan wisatawan dan memberikan pemerataan ekonomi di Bali.

    Destinasi wisata medis itu saat ini dapat diakses di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar salah satunya fasilitas di Bali International Hospital (BIH), rumah sakit yang menjadi bagian Holding Rumah Sakit BUMN Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

    Layanan unggulan di BIH yaitu jantung, kanker, syaraf, pencernaan dan tulang dengan dilengkapi teknologi canggih.

    Tak hanya itu, ada juga klinik terapi sel dari Jerman, Bali Beach Hotel, gedung konvensi yang sudah beroperasi.

    Sedangkan dalam tahap konstruksi yakni pembangunan 20 klinik untuk operasi kosmetik, transplantasi rambut, hingga layanan antipenunaan dini.

    Ada juga dalam tahap perencanaan yakni layanan stem sel, rumah sakit dan klinik mata, layanan bayi tabung dan fasilitas lainnya.

    Hadirnya fasilitas kesehatan kelas dunia itu di KEK Sanur diharapkan menekan devisa yang menguap keluar negeri yang diperkirakan per tahun mencapai Rp150 triliun dengan jumlah orang Indonesia berobat atau mengakses layanan kesehatan ke luar negeri per tahun diperkirakan mencapai dua juta orang.

    “Tidak perlu jauh-jauh ke Korea, Brasil untuk operasi kecantikan, ada 15 merek kecantikan terbaik yang didatangkan ke Indonesia yaitu Bali,” ucapnya.

    Potensi lain di Bali yakni desa wisata yang perlu diperbanyak dan memperdalam informasi potensi pariwisata tersebut.

    Total hingga saat ini ada 238 desa wisata tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali dengan ciri khas dan keunikan tersendiri.

    Desa wisata itu di antaranya bahkan mendapatkan penghargaan dunia misalnya Desa Jatiluwih di Kabupaten Tabanan yang masuk 55 desa wisata di dunia dengan predikat terbaik pada 2024 dari Organisasi PBB bidang Pariwisata Dunia, UNWTO atau UN Tourism.

    Kemudian terbaru, Desa Wisata Pemuteran di Kabupaten Buleleng meraih predikat bergengsi “Best Tourism Village 2025” dari UN Tourism.

    “Desa wisata itu menjadi destinasi baru untuk pariwisata di Bali sehingga tidak terjadi penumpukan di satu titik saja,” ucapnya.

    Dalam pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, serta tiga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, Chusnunia Chalim, dan Lamhot Sinaga, serta dihadiri jajaran Anggota Komisi VII DPR RI lainnya.

    Sementara itu, dari ANTARA dihadiri Direktur Pemberitaan Irfan Junaidi, Kepala Biro Bali Widodo Suyamto Jusuf, dari LPP TVRI yakni Direktur Utama Imam Brotoseno, Direktur Teknik Bernadus Satrio Dharmanto, dan Kepala Stasiun Bali I Gede Mustito, kemudian dari LPP RRI yakni Direktur Utama Hendrasmo, Direktur Keuangan Muhammad Fauzan, dan Kepala Stasiun Denpasar Taufan Pamungkas.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta InJourney tak hanya membangun di Bali

    Komisi VII DPR minta InJourney tak hanya membangun di Bali

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta InJourney atau PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) tidak hanya membangun di Bali.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Denpasar, Kamis, mengatakan semestinya dilakukan pemerataan sehingga “kue pariwisata” tidak hanya dinikmati Bali.

    “InJourney ini punya tugas sangat penting dalam konteks aksesibilitas dan konektivitas, misal wisatawan mancanegara mau datang ke Gili Trawangan pasti selalu lewat Bali kemudian naik boat dan padatnya ya ke Bali,” kata dia.

    Oleh karena itu, menurut dia semestinya InJourney membangun akses ke daerah tujuan wisata potensial lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan penerbangan langsung ke Bali.

    DPR RI juga meyakini penumpukan wisatawan ke Bali yang menyebabkan tingginya biaya penerbangan domestik.

    “Ini agar devisa menyebar, pemerataan, kemudian ke Danau Toba yang katanya Bandara Silangit internasional tapi konektivitas ke Bali saja tidak ada, konektivitas sesama destinasi harusnya diatur bahkan konektivitas ke negara-negara lain, harus diatur InJourney maka wisman bisa difasilitasi dari sisi aksesibilitas dan konektivitas,” ujar Lamhot Sinaga.

    Lebih jauh, Komisi VII DPR RI kompak menyatakan bahwa InJourney tak boleh cukup berbangga dengan segala kesuksesannya di Bali, sebab Bali memang banyak dikunjungi wisatawan sehingga tak aneh jika okupansi hotel di bawah PT. Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality selalu penuh.

    Berbeda hal jika InJourney Hospitality berani membangun di Kaldera Toba yang sejak lama didorong pembangunannya oleh pemerintah, namun tak satupun berhasil menarik swasta berinvestasi.

    “Maka saya beri tantangan Direktur InJourney Hospitality besok ketika berhubungan dengan Danantara usulkan ini (pembangunan di Kaldera Toba) karena ini bisa jadi pemantik masuknya investasi swasta,” kata Lamhot Sinaga.

    Dari catatan dewan, saat ini sejumlah hotel berbintang lima yang berencana masuk ke sana tak berani, sehingga diyakini jika InJourney lebih dulu mengawali, investasi oleh swasta dapat terealisasi.

    “Sama halnya dengan InJourney Airport, pengembangan Bandara Silangit karena itu gerbang wisata Danau Toba, saya minta InJourney komunikasi dengan Danantara, ya syukur-syukur ada penerbangan langsung dari Bali ke Danau Toba,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lamhot Sinaga: Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai energi persatuan

    Lamhot Sinaga: Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai energi persatuan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan Hari Sumpah Pemuda seharusnya bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum menyalakan kembali semangat persatuan dan kontribusi nyata generasi muda dalam pembangunan nasional.

    Dalam konteks Indonesia hari ini, Sumpah Pemuda memiliki makna yang semakin relevan dengan kondisi bangsa dan negara. Pasalnya, peran pemuda kini tidak bisa dipisahkan dari arah pembangunan bangsa.

    “Semangat persatuan yang diwariskan oleh para pemuda tahun 1928 harus menjadi energi utama dalam membangun bangsa di tengah tantangan global dan transformasi ekonomi yang sedang dijalankan,” kata Lamhot di Jakarta, Selasa.

    Apalagi dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, generasi muda diberi ruang yang luas untuk mengambil peran strategis di berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha, maupun inovasi teknologi.

    Presiden Prabowo, kata dia, memberi contoh nyata bahwa anak muda bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga penggerak utama saat ini. Maka, saat ini banyak posisi penting di pemerintahan diisi oleh generasi muda yang visioner dan berintegritas.

    “Itu membuktikan bahwa negara percaya kepada kemampuan mereka,” kata dia.

    Dia menekankan pemuda adalah katalis pembangunan. Dengan semangat, energi, dan kreativitas yang dimiliki, pemuda menjadi motor yang menggerakkan perubahan dan inovasi di berbagai bidang.

    Ia menyebut, sejarah telah membuktikan bahwa setiap kemajuan besar bangsa selalu diawali oleh semangat anak muda yang berani bermimpi dan bertindak.

    Maka dari itu, dia mengatakan bahwa makna Sumpah Pemuda harus diterjemahkan dalam kerja nyata, yakni memperkuat kemandirian ekonomi, mendorong kemajuan sains dan teknologi, serta meneguhkan rasa nasionalisme di tengah arus globalisasi.

    “Persatuan bukan hanya soal simbol atau slogan, tetapi tentang kolaborasi konkret antara generasi muda di seluruh daerah untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri,” kata dia.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga idealisme dan semangat kebangsaan di kalangan muda, terutama di tengah tantangan era digital. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan berpendapat harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap tanah air.

    “Di era media sosial ini, anak muda memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi opini publik. Namun kekuatan itu harus digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan memecah belah,” katanya.

    Untuk itu, dia yakin masa depan Indonesia akan cerah apabila generasi muda mampu memadukan semangat nasionalisme dengan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam hal ini, pemerintah dan partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ruang partisipasi dan pemberdayaan yang inklusif bagi anak muda.

    “Bangsa ini akan maju jika para pemudanya bersatu, produktif, dan berkontribusi nyata,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII minta pemerintah perkuat kebijakan pertanian-energi daerah

    Komisi VII minta pemerintah perkuat kebijakan pertanian-energi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan sektor pertanian, industri, hingga energi yang berpihak kepada masyarakat daerah.

    Menurut dia, pembangunan nasional harus berjalan seimbang antara pusat dan daerah. Program yang dijalankan di tingkat nasional, kata dia, dampaknya harus terasa hingga ke tingkat kabupaten.

    “Karena itu kami mendorong agar setiap kebijakan bisa diterjemahkan dalam bentuk nyata di lapangan,” kata Lamhot dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pada masa reses ini, dia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara. Menurut dia, potensi pertanian Labusel perlu terus didorong dengan bantuan peralatan modern serta pendampingan teknis agar hasil pertanian bisa meningkat dan kesejahteraan petani terjamin.

    Dia menjelaskan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan wilayah yang didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Komoditas utama daerah ini meliputi kelapa sawit, karet, dan padi, serta memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro dan ekonomi rakyat.

    Dia juga menyalurkan ratusan paket sembako dan alat-alat pertanian kepada masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Untuk itu, dia memastikan aspirasi warga yang diterimanya di Labusel akan menjadi bahan pembahasan di DPR, terutama dalam upaya peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian dan infrastruktur dasar.

    “Semua masukan dari masyarakat akan saya bawa ke Senayan. Tugas kami memastikan suara rakyat dari daerah seperti Labusel tidak hilang di tengah hiruk-pikuk politik nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga membagikan paket sembako di beberapa kabupaten dalam rangkaian kegiatan resesnya di daerah pemilihannya, yakni Sumatera Utara (Sumut) III.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekaligus mendengarkan ragam keluhan dan aspirasi.

    “Sesuai arahan Ketua Umum kami, Pak Bahlil Lahadalia, momentum HUT Golkar ke-61 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk program politik, tetapi juga melalui aksi nyata seperti berbagi sembako dan bantuan alat pertanian,” kata Lamhot dalam siaran pers tersebut.

    Lamhot melanjutkan kegiatan itu dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di halaman SMA Tunas Karya, Kabupaten Labuhan Batu.

    Tercatat, ada 200 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan itu. Lamhot mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk terus bertahan hidup.

    “Bantuan ini memang tidak besar, tapi kami berharap dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Lamhot Sinaga ke daerah pemilihan.

    Ia menyebut kegiatan itu menjadi bukti nyata perhatian Lamhot Sinaga dan DPP Partai Golkar terhadap masyarakat di daerahnya.

    “Pak Lamhot selalu menunjukkan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata. Ini contoh yang patut diikuti oleh seluruh kader Golkar di daerah,” kata Andi Suhaimi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ziarah ke TMP Kalibata, Golkar DKI: Penghormatan terhadap sejarah

    Ziarah ke TMP Kalibata, Golkar DKI: Penghormatan terhadap sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta turut serta dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 partai tersebut dengan mengikuti ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin.

    Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar dalam keterangannya, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari penghormatan terhadap sejarah dan para pendiri partai.

    “Kegiatan ini adalah rangkaian HUT Partai Golkar ke-61 tahun,” ujar Zaki.

    Tradisi dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar itu menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan HUT Golkar yang setiap tahunnya diisi dengan refleksi nilai perjuangan dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ziarah berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara tokoh-tokoh nasional, termasuk sejumlah pendiri dan pejuang Partai Golkar yang turut menorehkan sejarah dalam perjalanan politik Indonesia.

    Tak hanya itu, kata Zaki, ziarah itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada tokoh-tokoh nasional serta pendiri Golkar yang telah berjasa dalam membangun partai, mulai dari masa sekretariat pertama hingga saat ini.

    “Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari ini memberikan penghormatan ziarah kepada tokoh nasional dan tokoh Golkar yang berjasa membangun Partai Golkar,” kata Zaki.

    Menurut dia, upacara ziarah itu tidak hanya sekadar memperingati sejarah, tetapi juga meneguhkan komitmen Partai Golkar untuk selalu eksis dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera.

    Khusus untuk kader Golkar di Jakarta, dia menyampaikan harapannya agar seluruh kader di ibu kota mampu menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.

    “Harapannya, seluruh kader Partai Golkar, utamanya yang ada di Jakarta, agar terus membuat suasana yang nyaman, aman, damai, dan tenteram dalam rangka mendukung pemerintah membangun, baik Provinsi Jakarta maupun Indonesia pada umumnya,” tutur Zaki.

    Dia pun menekankan seluruh program yang telah digariskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader Golkar di wilayah Jakarta.

    “Tentu saja, seluruh program-program Ketua Umum Partai Golkar harus dan wajib dilaksanakan oleh seluruh kader di Jakarta,” tegas Zaki.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pesannya menegaskan pentingnya menanamkan nilai perjuangan dalam konteks kekinian, bahwa kader Partai Golkar harus mampu berpikir dan bertindak tanpa meninggalkan akar nilai kebangsaan dan semangat pengabdian.

    Melalui ziarah tersebut, Partai Golkar meneguhkan kembali jati dirinya sebagai partai yang berakar kuat pada sejarah perjuangan bangsa, sekaligus menatap masa depan dengan semangat pembaruan.

    Semangat para pahlawan harus dijadikan inspirasi untuk terus memperjuangkan kemajuan Indonesia, dengan karya nyata dan dedikasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Jajaran pengurus DPP Partai Golkar hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal M Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yuliati, serta para Wakil Ketua Umum, di antaranya Wihaji, Meutya Hafid, dan Ace Hasan Syadzily.

    Sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPR juga turut hadir, yakni Misbakhun, Muhidin M. Said, Dewi Asmara, Lamhot Sinaga, dan Ravindra Airlangga.

    Kegiatan yang juga diikuti oleh perwakilan organisasi pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar itu menandakan semangat kebersamaan dan kesinambungan perjuangan lintas generasi dalam tubuh partai.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.