Xcloud.id

Tag: Laksana Tri Handoko

  • Prabowo Reshuffle, Ini Profil Arif Satria Kepala BRIN Baru Dilantik

    Prabowo Reshuffle, Ini Profil Arif Satria Kepala BRIN Baru Dilantik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Arif menggantikan Laksana Tri Handoko yang sudah menjabat sejak 2021.

    Arif sebelumnya menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University sejak 2018. Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 17 September 1971 itu memulai perjalanan akademiknya di IPB pada tahun 1990.

    Ia menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Penyuluhan Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB pada 1995.

    Gelar magister diraihnya dari Program Sosiologi Pedesaan IPB pada 1999, dan gelar doktor dari Kagoshima University, Jepang, dalam bidang Marine Policy pada 2006.

    Karier akademiknya dimulai pada 1997 sebagai dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB.

    Pada 2019, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dalam bidang Ekologi Politik.

    Ia menjabat Rektor IPB University pada periode 2017-2022, dan kembali melanjutkan kepemimpinan pada periode 2023-2028.

    Arif juga pernah menduduki jabatan penting di sejumlah organisasi, di antaranya Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026, Ketua Umum Forum Rektor Indonesia periode 2020-2021, dan Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia periode 2011-2016.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN

    Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN

    Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
    Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
    Arif Satria
    menggantikan Laksana Tri Handoko di posisi Kepala BRIN. Prabowo juga melantik Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo mendiktekan yang diikuti Arif dan Amarulla di Istana Negara.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” sambungnya.
    Arif Satria merupakan akademisi Indonesia yang dikenal luas lewat kiprahnya di dunia pendidikan tinggi dan kebijakan publik.
    DIlansir dari laman resmi Institut Pertanian Bogor (
    IPB
    ), Arif lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 17 September 1971. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya sebelum melanjutkan studi ke Institut Pertanian Bogor (IPB).
    Dari kampus tersebut, Arif meraih gelar sarjana Ilmu Ekonomi Pertanian pada 1995, lalu melanjutkan studi magister di bidang Sosiologi Pedesaan pada 1999.
    Minatnya pada kebijakan kelautan dan masyarakat pesisir membawanya menempuh pendidikan doktor di Kagoshima University, Jepang.
    Karier akademiknya dimulai sebagai dosen di IPB pada akhir 1990-an. Reputasinya sebagai peneliti muda menonjol membuat Arif dipercaya menjadi Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) pada 2010.
    Tujuh tahun kemudian, Arif terpilih sebagai
    Rektor IPB
    dan kembali mendapat mandat untuk periode kedua pada 2023–2028.
    Namanya juga kerap terlibat di lembaga riset, menjadi penasihat kementerian, hingga duduk sebagai anggota panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada satu periode.
    Keahliannya banyak berkaitan dengan ekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, hingga kebijakan maritim. Ia juga dikenal melalui gagasannya tentang ekonomi biru dan kebijakan pengelolaan pesisir serta pulau-kecil.
    Kiprahnya di dunia riset membuat Arif Satria banyak mendapat pengakuan, salah satunya penghargaan internasional seperti Yamamoto Prize pada 2008.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kontainer Cengkih Suspek Radioaktif Cs-137 Tiba di Surabaya, Khofifah Pastikan BRIN Tangani Surabaya 30 Oktober 2025

    Kontainer Cengkih Suspek Radioaktif Cs-137 Tiba di Surabaya, Khofifah Pastikan BRIN Tangani Surabaya 30 Oktober 2025

    Kontainer Cengkih Suspek Radioaktif Cs-137 Tiba di Surabaya, Khofifah Pastikan BRIN Tangani
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turun ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk menangani satu kontainer berisi cengkih yang dinyatakan sebagai suspek radioaktif Cesium (Cs)-137.
    “BRIN turun untuk mengidentifikasi,” katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/10/2025).
    Satu kontainer cengkih telah diekspor tetapi dinyatakan sebagai suspek radioaktif Cs-137 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) sehingga dikembalikan ke Tanah Air.
    Kontainer itu telah tiba di Dermaga Terminal Petikemas Surabaya.
    Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 melakukan penanganan lebih lanjut dengan menutup kawasan Terminal Petikemas Surabaya.
    Sementara itu, pihak Terminal Petikemas Surabaya ketika dihubungi sejak sepekan yang lalu terkait persiapan penanganan kedatangan kontainer cengkih suspek Cs-137 menyatakan kewenangan untuk menyampaikan keterangan pers terpusat di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak Surabaya.
    Saat dihubungi, Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya Agustinus Maun menegaskan bahwa wewenang penanganannya terpusat di Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137.
    Gubernur Jatim Khofifah mengungkapkan, kontainer cengkih suspek Cs-137 ini harus ditangani dengan serius.
    Untuk itu, gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menghubungi sendiri secara langsung Kepala BRIN Laksana Tri Handoko untuk minta bantuan penanganan saat kontainer cengkih Cs-137 tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
    “Dua hari lalu, saya berdiskusi panjang dengan Kepala BRIN Pak Laksana terkait tahapan-tahapan penanganannya,” ujarnya.
    Khofifah khawatir jika kedatangan kontainer cengkih Cs-137 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak ditangani dengan serius akan berdampak pada ekonomi, terutama produk-produk yang ekspor.
    “Juga jangan sampai produk-produk yang domestik tidak sehat. Produk-produk domestik pun harus sehat dan saya telah berdiskusi cukup panjang dengan Pak Laksana terkait penanganan kontainer cengkih suspek Cs-137 ini,” ucap Khofifah. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Tolak Pengalihan Jalan Puspitek oleh BRIN: Sama Saja dengan Penutupan Megapolitan 20 Oktober 2025

    Warga Tolak Pengalihan Jalan Puspitek oleh BRIN: Sama Saja dengan Penutupan Megapolitan 20 Oktober 2025

    Warga Tolak Pengalihan Jalan Puspitek oleh BRIN: Sama Saja dengan Penutupan
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
     Ketua RT Muncul, Aziz, menegaskan bahwa warga menolak rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan pengalihan Jalan Puspitek, Tangerang Selatan (Tangsel).
    Menurut warga, pengalihan yang dimaksud tetap berarti penutupan jalan utama yang selama ini menjadi akses utama masyarakat, padahal status jalan tersebut masih milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
    “Kalau untuk pengalihan silakan. Cuma untuk posisi jalan yang sekarang, jalan provinsi ini, kami keberatan kalau nanti dialihkan atau ditutup. Pengalihan itu kan berarti ditutup jalan yang sekarang ini,” ujar Aziz saat ditemui di lokasi, Senin (20/10/2025).
    Ia menambahkan, hingga kini belum ada keputusan resmi dari Pemprov Banten terkait perubahan status jalan tersebut.
    “Belum ada pengalihan dari pihak gubernur pun belum ada,” imbuhnya.
    Selain alasan hukum, warga juga menilai penutupan jalan akan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
    Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggantungkan penghasilan dari lalu lintas warga di Jalan Puspitek.
    “Kalau ditutup, walaupun katanya dialihkan, ya otomatis UMKM di situ mati juga,” jelas Aziz.
    Meski BRIN mengaku akan menjadikan para pelaku UMKM sebagai mitra, Aziz menilai hal tersebut masih belum jelas dan cenderung memberatkan pedagang.
    “Itu kan dari bahasa dia. Kita sama sekali sejauh ini belum ada kabar itu. Dan prinsipnya kayaknya sih masyarakat keberatan karena itu kan lahan pribadi semuanya,” ujarnya.
    Polemik tersebut kini dilaporkan warga ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangerang Selatan, Suhendar, mengatakan laporan itu diajukan karena BRIN dinilai melanggar sejumlah ketentuan hukum, salah satunya terkait tata ruang wilayah.
    “Dalam undang-undang disebut, kewenangan mengatur tata ruang itu ada di presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Nah, di Banten dan Tangsel sudah jelas ditetapkan bahwa jalan itu adalah jalan provinsi,” ujar Suhendar saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/10/2025).
    Ia menilai BRIN bertindak sewenang-wenang karena berencana menutup Jalan Puspitek tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
    “Perbuatan permulaan sudah ada, seperti membatasi akses jalan. Itu sebabnya kami laporkan karena melanggar rencana tata ruang,” kata dia.
    Selain dugaan pelanggaran tata ruang, laporan ke Kejati juga mencakup dugaan penyalahgunaan aset negara. Suhendar menduga ada penyewaan fasilitas milik BRIN secara komersial yang perlu diawasi.
    “Lapangan dan gedung-gedung milik BRIN disewakan ke pihak ketiga. Kami ingin memastikan apakah penyewaan itu sesuai ketentuan dan hasilnya masuk ke kas negara atau tidak,” ujar Suhendar.
    Sebelumnya, BRIN berencana melakukan pengalihan akses Jalan Puspitek dengan alasan keamanan dan keselamatan operasional fasilitas teknologi serta nuklir di kawasan tersebut.
    “KST B.J. Habibie menjadi area yang memerlukan tingkat pengamanan tinggi, mengingat di dalamnya terdapat fasilitas nuklir, area pengembangan roket dan propelan, serta laboratorium berstandar internasional,” kata Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
    Rencana itu juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 serta Keputusan Kepala BRIN Nomor 191/I/HK/2024 yang menyebut kawasan tersebut sebagai objek vital nasional yang harus dijaga keamanan dan keselamatan operasionalnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek Megapolitan 14 Oktober 2025

    BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek Megapolitan 14 Oktober 2025

    BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan telah menyiapkan jalur alternatif baru bagi warga yang terdampak pengalihan akses di Jalan Puspitek, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel).
    Selain itu, BRIN juga membuka peluang kemitraan ekonomi bagi pelaku usaha kecil di sekitar kawasan yang terdampak pengalihan jalan tersebut.
    “Kami memahami kekhawatiran warga, terutama pelaku usaha kecil di sekitar kawasan. Hal ini penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan akses baru,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Selasa (14/10/2025).
    Handoko menjelaskan, BRIN telah menyiapkan Jalan Lingkar Luar sebagai akses pengganti bagi masyarakat yang sebelumnya melintas di Jalan Puspitek.
    Ia memastikan, jalan baru tersebut dibangun sesuai standar jalan tingkat provinsi dan akan menjadi jalur utama baru menuju wilayah Muncul dan Serpong.
    “Jalan lingkar luar telah kami siapkan sebagai jalur alternatif yang memenuhi standar jalan tingkat provinsi,” katanya.
    BRIN juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, untuk memastikan jalur baru berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas warga.
    Koordinasi dilakukan, antara lain, untuk pemasangan marka jalan, lampu penerangan umum, dan rambu peringatan.
    “Kami akan mengatur tata lalu lintas agar tidak merugikan warga, khususnya yang ada di area Muncul dan Serpong,” tambah Handoko.
    Pengalihan Jalan Puspitek dilakukan karena kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BRIN Nomor 191/I/HK/2024.
    Handoko menuturkan, kawasan ini membutuhkan tingkat pengamanan tinggi karena di dalamnya terdapat fasilitas nuklir, area pengembangan roket, serta laboratorium berstandar internasional.
    “Pengalihan ini sangat penting untuk memastikan integrasi kawasan dan mencegah risiko akses ilegal yang dapat membahayakan fasilitas vital negara,” ujarnya.
    Selain alasan keamanan, lanjut Handoko, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari strategi pengembangan kawasan riset BRIN.
    Mulai 2026, BRIN berencana membangun reaktor baru dan fasilitas siklotron di kawasan tersebut.
    “Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk memastikan pemahaman yang merata dan dukungan dari seluruh pihak terkait,” ujar Handoko.
    Sebelumnya, sejumlah warga menolak rencana pengalihan akses Jalan Puspitek. Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    spanduk penolakan terpasang di sepanjang jalan tersebut hingga dekat gerbang masuk BRIN Tangsel.
    Dalam spanduk itu, warga menyampaikan keberatan karena jalan tersebut merupakan jalur penghubung utama antara Tangsel dan Bogor.
    Beberapa spanduk bertuliskan, “Tolak dan Lawan Penutupan Jalan Provinsi Banten–Jawa Barat oleh BRIN” dan “Ayo Kita Lawan Kesombongan dan Kesewenang-wenangan BRIN, Tolak Penutupan Jalan Serpong–Muncul–Parung oleh BRIN.”
    Ada pula spanduk yang menyinggung dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan tulisan, “KKN Tolong Usut!! Apakah penutupan jalan oleh BRIN sepihak ada unsur KKN?”
    Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menilai alasan BRIN yang menyebut kawasan Puspitek sebagai objek vital nasional tidak masuk akal, karena di dalam area tersebut justru terdapat aktivitas komersial.
    “Katanya objek vital, tapi di dalam banyak tempat disewakan, ada lapangan sepak bola, gedung serbaguna, sampai
    guest house
    yang dikomersialkan. Jadi alasan itu kontradiktif,” ujar Suhendar.
    Ia juga menilai kebijakan BRIN bertentangan dengan aturan daerah yang menegaskan status Jalan Serpong–Muncul–Parung sebagai jalan provinsi milik Pemerintah Provinsi Banten.
    Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-HUK/2023 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Banten.
    Selain itu, aturan serupa juga terdapat dalam Perda Kota Tangsel Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Tangsel 2011–2031.
    “Kalau dasar hukumnya masih hidup, artinya itu aset daerah. Tapi BRIN menutup jalan tanpa mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
    Menurut Suhendar, BRIN yang hanya berkoordinasi dengan polisi tanpa melibatkan DPRD maupun Pemprov Banten menunjukkan sikap arogan dan mengabaikan proses hukum serta politik daerah.
    “Ini bentuk arogansi. Mereka mengabaikan proses hukum dan politik daerah. Kalau memang mau ubah status jalan, harus dibahas dengan DPRD,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRIN Siapkan Jalan Baru dan Program untuk Warga Terdampak Pengalihan Jalan Puspitek Megapolitan 14 Oktober 2025

    BRIN Sebut Alihkan Jalan Puspitek karena Masuk Kawasan Objek Vital Nasional Megapolitan 14 Oktober 2025

    BRIN Sebut Alihkan Jalan Puspitek karena Masuk Kawasan Objek Vital Nasional
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan, pengalihan Jalan Puspitek di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), dilakukan karena kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas).
    Penetapan itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BRIN Nomor 191/I/HK/2024.
    “Pengalihan akses jalan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan KST B.J. Habibie sebagai Obvitnas,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Selasa (14/10/2025).
    Handoko menegaskan, BRIN tidak menutup jalan yang melintasi kawasan riset tersebut, melainkan mengalihkan arus kendaraan ke jalur baru yang sudah disiapkan.
    “Jalan lingkar luar telah kami siapkan sebagai jalur alternatif yang memenuhi standar jalan tingkat provinsi,” katanya.
    Menurut Handoko, pengalihan dilakukan karena Jalan Puspitek harus steril dari aktivitas masyarakat umum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasional fasilitas teknologi serta nuklir di kawasan itu.
    “Pengalihan ini sangat penting untuk memastikan integrasi kawasan dan mencegah risiko akses ilegal yang dapat membahayakan fasilitas vital negara,” jelasnya.
    BRIN juga mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kepolisian, terkait pelaksanaan pengalihan jalan tersebut.
    Koordinasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan marka jalan, lampu penerangan umum, dan rambu peringatan di jalur baru.
    Selain alasan keamanan, Handoko menyebut pengalihan jalan juga menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan riset BRIN. Mulai 2026, BRIN berencana membangun reaktor baru dan fasilitas siklotron di area tersebut.
    “Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk memastikan pemahaman yang merata dan dukungan dari seluruh pihak terkait,” ujarnya.
    Namun, langkah BRIN menuai penolakan dari sejumlah warga. Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    spanduk-spanduk penolakan terlihat terpasang di sepanjang Jalan Puspitek dan dekat gerbang masuk kawasan BRIN Tangsel.
    Dalam spanduk itu, warga menolak penutupan akses jalan yang selama ini menjadi jalur penghubung utama antara Tangsel dan Bogor.
    Beberapa spanduk bertuliskan, “Tolak dan Lawan Penutupan Jalan Provinsi Banten–Jawa Barat oleh BRIN” dan “Ayo Kita Lawan Kesombongan dan Kesewenang-wenangan BRIN, Tolak Penutupan Jalan Serpong–Muncul–Parung oleh BRIN.”
    Ada pula spanduk yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam kebijakan tersebut.
    Salah satu spanduk berbunyi, “KKN Tolong Usut!! Apakah penutupan jalan oleh BRIN sepihak ada unsur KKN?”
    Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menilai alasan BRIN yang menyebut kawasan Puspitek sebagai objek vital nasional tidak masuk akal, karena di dalam area tersebut masih ada aktivitas komersial.
    “Katanya objek vital, tapi di dalam banyak tempat disewakan, ada lapangan sepak bola, gedung serbaguna, sampai guest house yang dikomersialkan. Jadi alasan itu kontradiktif,” kata Suhendar.
    Suhendar juga menilai penutupan jalan bertentangan dengan sejumlah aturan daerah yang menetapkan Jalan Serpong–Muncul–Parung sebagai jalan provinsi milik Pemerintah Provinsi Banten.
    Hal itu tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-HUK/2023 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Banten, yang menyebut ruas tersebut termasuk jalan provinsi.
    “Kalau dasar hukumnya masih hidup, artinya itu aset daerah. Tapi BRIN menutup jalan tanpa mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
    Selain itu, ketentuan serupa juga termuat dalam Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Tangsel 2011–2031.
    Menurut Suhendar, langkah BRIN yang hanya berkoordinasi dengan polisi tanpa melibatkan DPRD maupun Pemprov Banten menunjukkan bentuk arogansi kelembagaan.
    “Ini bentuk arogansi. Mereka mengabaikan proses hukum dan politik daerah. Kalau memang mau ubah status jalan, harus dibahas dengan DPRD,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Dilantik Jadi Kepala BRIN, Arif Satria Resmikan Sistem AI di IPB

    Jelang Dilantik Jadi Kepala BRIN, Arif Satria Resmikan Sistem AI di IPB

    Bisnis.com, JAKARTA — Rektor IPB University Arif Satria dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih jilid III hari ini, Rabu (17/9/2025). 

    Dikabarkan bahwa dirinya akan menggantikan Laksana Tri Handoko yang sebelumnya memimpin lembaga riset tersebut. BRIN sendiri beberapa kali menjadi sorotan publik pada era Laksana Tri Handoko.

    Pada 2023, Komisi VII DPR sempat mendesak Handoko mundur akibat berbagai persoalan, mulai dari transparansi penggunaan anggaran 2022 hingga konflik internal antarperiset.

    Dengan rekam jejaknya sebagai akademisi sekaligus rektor, Arif Satria diharapkan mampu membawa nuansa baru dan memperkuat kredibilitas BRIN.

    Menariknya, jelang kabar pelantikannya Arif baru saja meresmikan penerapan Talent Management berbasis Artificial Intelligence (AI).

    Sebagai nahkoda di perguruan tinggi itu inovasi ini diklaim menjadikan IPB sebagai kampus negeri pertama di Indonesia yang mengimplementasikan manajemen talenta berbasis teknologi cerdas. 

    “IPB University didukung oleh Pak Ary Ginanjar yang sudah menyiapkan tools dalam kerangka Talent Management, sehingga kita bisa mengarahkan karier mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berbasis pada talenta yang sudah kita identifikasi,” ujar Arif dalam rilisnya, Jumat (19/9/2025). 

    Dia menambahkan, sistem ini akan membantu pengembangan kemahasiswaan secara lebih komprehensif, mulai dari pemetaan karier hingga dukungan isu kesehatan mental mahasiswa.

    Menurutnya, penerapan sistem ini dilatarbelakangi oleh tantangan besar dunia pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data ESQ, 87 persen mahasiswa merasa salah jurusan, sementara 74 persen pekerja menempati posisi yang tidak sesuai dengan bakat mereka. Kondisi ini memicu penurunan motivasi, produktivitas, bahkan risiko drop out.

     “Apabila IPB University dan perguruan tinggi lain memiliki talent pool yang baik, maka perguruan tinggi bisa menyiapkan Indonesia Emas 2045 dengan lebih maksimal,” katanya.

     

    Profil Arif Satria

    Arif Satria lahir sebagai akademisi yang berakar di IPB. Ia meraih gelar Sarjana Penyuluhan Pertanian IPB pada 1995, kemudian Magister Sosiologi Pedesaan IPB pada 1999. Pada 2006, ia menuntaskan program doktor bidang Marine Policy di Kagoshima University, Jepang, serta mengikuti program visiting student di Fisheries Center, University of British Columbia, Kanada.

    Arif mulai berkarier sebagai dosen di IPB pada 1997, hingga akhirnya diangkat menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia dalam bidang Ekologi Politik. Ia menjabat sebagai Rektor IPB dua periode (2017–2022 dan 2023–2028).

    Selain itu, Arif aktif di berbagai organisasi seperti Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2021–2026, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia 2021–2023, dan Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia 2011–2016

  • Manufaktur Antariksa Kejauhan, Kepala BRIN Ngide Genjot Remote Sensing

    Manufaktur Antariksa Kejauhan, Kepala BRIN Ngide Genjot Remote Sensing

    Jakarta –

    Ketimbang menjadi manufaktur di bidang antariksa, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko memberi ide agar Indonesia mengembangkan ekosistem remote sensing atau penginderaan jauh.

    Menurut Handoko, ekosistem remote sensing adalah salah satu model bisnis baru ekonomi keantariksaan yang relevan bagi Indonesia, dan bisa dimaksimalkan potensinya untuk berbagai penggunaan dan industri.

    “Ekonomi antariksa kita sebenarnya sudah ada kan, basisnya telekomunikasi. Sudah eksis dan berjalan bagus. Nah, kita kembangkan ekonomi antariksa yang basisnya adalah citra, data dari remote sensing,” kata Handoko saat berbicara di acara diskusi panel bertajuk ‘Antariksa: Urgensi dan Relevansi untuk Indonesia’, di The Residence Onfive, Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Disebutkan Handoko, Indonesia harus fokus menciptakan ekosistem baru antariksa. Ia menilai bahwa pemanfaatan antariksa berbasis remote sensing adalah salah satu model ekonomi yang cocok untuk Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara offtaker atau pembeli terbesar data remote sensing, mengingat wilayahnya terdiri dari kepulauan.

    Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    “Kita tidak bisa serta merta mencontoh negara lain, akan tidak relevan pasti. Kalau kita mencontoh mereka, mereka itu basis ekonomi antariksanya adalah di manufakturnya, peluncuran, dan sebagainya. Kalau di kita tidak mungkin bisa masuk ke situ. Butuh waktu, mohon maaf ya,” papar Handoko.

    “Indonesia wilayahnya lebih banyak lautnya, sehingga tidak mungkin kita hidup tanpa data remote sensing, dan pembelian data remote sensing memerlukan biaya yang tidak murah karena luasnya wilayah Indonesia. Banyak customer memerlukan itu,” imbuhnya.

    Sejak 2022, BRIN menaruh perhatian pada pengembangan konstelasi satelit pengindraan jauh demi menghemat anggaran dan bahkan dapat menjadi salah satu sumber pemasukan negara di kemudian hari.

    “Jadi pilihan yang smart adalah kita kembangkan remote sensing, harus kita mainkan. Dan kita bahkan bisa menjadi pemasok data remote sensing terbesar di dunia, karena domestik marketnya saja sudah besar. Kita harus mulai dari hal yang seperti itu, yang memang sudah jelas domestik marketnya ada,” sebutnya.

    (rns/rns)

  • Indonesia Kini Punya Asosiasi Antariksa, Ini Tugas-tugasnya

    Indonesia Kini Punya Asosiasi Antariksa, Ini Tugas-tugasnya

    Jakarta –

    Sejak didirikan 21 Januari 2025, Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) menjadi wadah bagi para pelaku, pakar, profesional, dan pemerhati dunia antariksa, berkolaborasi mengembangkan industri antariksa Tanah Air.

    Kehadiran asosiasi antariksa ini sekaligus memperkuat posisi dan peran strategis Indonesia di industri antariksa internasional. Pendirian ARIKSA dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional.

    Pendiri dan Ketua Umum ARIKSA Adi Rahman Adiwoso memperkenalkan asosiasi ini beserta jajaran kepengurusannya saat membuka diskusi panel bertajuk ‘Antariksa: Urgensi dan Relevansi untuk Indonesia’, di The Residence Onfive, Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    (kika) Adi Rahman Adiwoso Ketum ARIKSA & CEO PSN, Tatacipta Dirgantara Rektor ITB, Marsma TNI Dr. Penny Rajendra Anggota Dewan Pembina ARIKSA, Sofyan A. Djalil Anggota Dewan Pengawas ARIKSA, Laksana Tri Handoko Kepala BRIN, Stella Christie Wamen Dikti Saintek, Nia Asmady Space Technology Manager PSN (moderator). Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    “Rencana kerja jangka Panjang ARIKSA adalah mewujudkan visi dan misi asosiasi dengan menciptakan ekosistem yang kondusif dalam menunjang industri keantariksaan,” sebutnya.

    Selain Adi Rahman yang juga merupakan CEO PT Pasifik Satelit Nusantara, jajaran pendiri dan dewan pengurus ARIKSA juga diisi oleh pengusaha muda nasional Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.

    Pendirian ARIKSA turut disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Robertus Heru Triharjanto.

    Nama-nama lain yang tak asing di industri ini juga terlihat dalam daftar susunan organisasi ARIKSA 2025-2029, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika ke-5 Rudiantara sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Menteri Luar Negeri ke-17 Retno Marsudi sebagai anggota Dewan Pengawas.

    Menyadari usia ARIKSA yang masih seumur jagung, salah satu rencana kerja jangka pendek ARIKSA adalah gencar melakukan sosialisasi tentang organisasi ini, termasuk menggelar diskusi panel yang berlangsung hari ini.

    “Tahap awal rencana kerja jangka pendek ARIKSA meliputi, satu, memperkenalkan ARIKSA kepada publik yang meliputi para pemangku kepentingan nasional hingga pihak-pihak internasional,” kata Adi.

    Berikut adalah Rencana Kerja Jangka Pendek ARIKSA:

    Perkenalan asosiasi kepada publikMendorong penyusunan dan pengesahan kebijakan keantariksaanMencanangkan program pemberdayaan SDM antariksa nasionalMewujudkan kolaborasi peluncuran roket di IndonesiaMendukung percepatan pendirian bandara antariksa dan kapabilitas manufaktur satelit di Indonesia.

    Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, kata Adi, ARIKSA memiliki tiga komite utama yaitu Komite Teknologi dan Industri, Komite Regulasi, dan Komite Pengamanan SDM. Masing-masing dai tugas komite dijabarkan di bawah ini.

    Komite Teknologi dan Industri, mendorong penguatan teknologi dan industry keantariksaan melalui riset, pengembangan, dan kolaborasi ekosistem dari hulu ke hilir.

    “Tujuan utamanya adalah mendorong terbangunnya ekosistem antariksa yang mandiri di mana Indonesia memiliki rantai antariksa yang lebih mulai dari dulu sampai kini,” Adi menjelaskan.

    Komite Regulasi, mengadvokasi suara dan aspirasi pelaku industri kepada regulator keantariksaan dalam rangka penyusunan serta kebijakan yang mendukung ekosistem antariksa nasional.

    “Komite ini berperan sebagai pengumpu antara industri dan regulator dengan harapan dapat mendorong pelaksanaan space policy,” kata Adi.

    Komite pengembangan SDM, mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten guna memperkuat ekosistem serta mendukung pertumbuhan industri keantariksaan nasional.

    “Ini salah satu yang paling penting. Upaya pengembangan tidak hanya menyasar ke level akademik, tapi mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Komite diharapkan juga dapat membuat program pelatihan, mendukung partisipasi kompetisi keantariksaan lokal maupun internasional, serta peningkatan kapasitas SDM Indonesia,” urainya.

    Berikut adalah susunan kepengurusan ARIKSA periode 2025-2029.

    Susunan Organisasi ARIKSA 2025-2029

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum ARIKSA

    Adi Rahman Adiwoso (Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara)

    Sekretaris Jenderal

    Aryo PS Djojohadikusumo (WKU Bidang ESDM Kadin)

    Wasekjen dan Ketua Harian

    Sigit Jatiputro (General Manager PT Pasifik Satelit Nusantara)

    Bendahara Umum

    David Fernando Audy (Direktur Dian Swastika Sentosa, Sinar Mas Group)

    Wakil Bendahara Umum

    Anggarini Surjaatmadja (Direktur Strategi dan Korporasi PT Pasifik Satelit Nusantara)

    Juru Bicara

    Ann Cammaro (Founder & CEO Antarexxa)

    Dewan Pembina

    Ketua

    Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika ke-5)

    Anggota

    Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)Tatacipta Dirgantara (Rektor ITB)lda Bagus Rahmadi Supancana (Profesor Hukum Antariksa Universitas Atmajaya)Marsekal Pertama TNI Dr Penny Radjendra (Ketua National Air and Space Power Centre Indonesia)Robertus Heru Triharjanto (Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN)Rokhis Khomarudin (Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN)Polana B. Pramesti (Direktur Utama AirNav Indonesia Periode 2022-2025).

    Dewan Pengawas

    Ketua

    Burhanuddin Abdullah (Gubernur Bank Indonesia ke-12)

    Anggota

    Sofyan Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika ke-2)Retno L.P Marsudi (Menteri Luar Negeri ke-17)Erna Sri Adiningsih (Kepala ORPA BRIN 2021-2022, Sestama LAPAN 2018-2021)Dwi Badarmanto (Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara)Willawati (Pendiri Rumah Produksi Film Kaninga Picture).

    (rns/afr)

  • Prabowo heran menteri kabinet dan dirut BUMN banyak dari lulusan ITB

    Prabowo heran menteri kabinet dan dirut BUMN banyak dari lulusan ITB

    “Menteri dan setingkat menteri yang hadir. Saya bacakan semua ya, karena penting ini, ini budaya kita. Jauh-jauh datang enggak disapa. Enggak apa-apa kan? Saya ga dibatasi waktu? Siapa tahu ITB kan?

    Bandung (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto sempat terheran tentang banyaknya menteri dan kepala lembaga di jajaran Kabinet Merah Putih, hingga direktur utama BUMN yang merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Momen tersebut terjadi saat Presiden Prabowo menyampaikan sambutan dan turut membacakan daftar nama menteri yang hadir pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis.

    “Menteri dan setingkat menteri yang hadir. Saya bacakan semua ya, karena penting ini, ini budaya kita. Jauh-jauh datang enggak disapa. Enggak apa-apa kan? Saya ga dibatasi waktu? Siapa tahu ITB kan? kata Presiden berkelakar yang disambut tepuk tangan dari hadiri.

    Dalam sambutannya saat membacakan nama-nama menteri yang hadir, Presiden Prabowo menyadari bahwa selain Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang merupakan peneliti di ITB, banyak anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan ITB.

    Para menteri itu, antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar.

    Selain menteri, ada juga sejumlah direktur utama BUMN yang hadir dan merupakan lulusan ITB, yakni Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan.

    “Menteri ketenagakerjaan Prof. Yassierli, ITB rupanya nih. ITB banyak sekali nih. Kepala Badan Pusat Statistik Saudara Amalia Adininggar, IPB? ITB? ITB lagi ini. Yang nyusun kabinet siapa ini?” kata Prabowo sembari tertawa.

    Adapun sejumlah menteri lainnya yang hadir pada KSTI 2025, yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Diktisaintek Stella Christie.

    KSTI 2025 yang mengusung tema “Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Penguasaan Sains dan Teknologi”, menjadi forum strategis berskala nasional dan internasional.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, acara ini mempertemukan ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk ilmuwan terkemuka, teknokrat, CEO BUMN, pelaku industri strategis nasional, pengambil kebijakan tingkat tinggi, hingga diaspora Indonesia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.