Xcloud.id

Tag: Kwik Kian Gie

  • 4 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun Nasional

    4 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun Nasional

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berita duka datang dari mantan Menteri Koodinator Bidang Ekonomi, keuangan, dan Industri (Menko Ekuin)
    Kwik Kian Gie
    yang meninggal dunia pada Senin (28/7/2025).
    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) yang lahir di Juwana, Pati pada 11 Januari 1935 tersebut meninggal dunia pada usia 90 tahun.
    Kabar meninggalnya Kwik Kian Gie dikonfirmasi politikus senior PDI-P, Andreas Hugo Pareira.
    “Ya betul, 28 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dalam usia 90 tahun,” ujar Andreas kepada Kompas.com, Selasa (29/7/2025) dini hari.
    Sebelum tutup usia, Kwik Kian Gie disebut sempat mengelukan masalah pencernaan hingga harus menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit.
    “Selama ini beliau selalu mengeluh tentang pencernaannya yang sering terganggu,” kata politikus PDI-P, Hendrawan Supratikno, kepada Kompas.com, Selasa dini hari.
    Menurut Hendrawan, Kwik Kian Gie sempat dirawat selama dua bulan di RS Medistra.
    “Beliau meninggal dunia setelah dirawat sekitar dua bulan di RS Medistra,” kata ujarnya.
    Selain dipercaya menjabat sebagai Menko Ekuin oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kwik Kian Gie juga pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).
    Kemudian, Kwik Kian Gie juga meninggalkan sejumlah warisan di bidang pendidikan. Dia pernah mendirikan SMA Erlangga di Surabaya pada tahun 1954.
    Selanjutnya, Kwik Kian Gie mendirikan sekolah MBA pertama di Indonesia pada 1982 bersama dengan Prof. Panglaykim yang diberi nama Institut Manejemen Prasetya Mulya.
    Upayanya mencerdaskan anak bangsa berlanjut pada 1987, bersama-sama dengan Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko mendirikan Institut Bisnis dan Infomatika Indonesia (IBII) yang kini berganti nama menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business).
    Kemudian, sejak tahun 1968 sampai saat ini, Kwik Kian Gie tercatat menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Kwik Kian Gie, Menteri Era Gus Dur yang Kini Meninggal Dunia Nasional 29 Juli 2025

    Profil Kwik Kian Gie, Menteri Era Gus Dur yang Kini Meninggal Dunia Nasional 29 Juli 2025

    Profil Kwik Kian Gie, Menteri Era Gus Dur yang Kini Meninggal Dunia
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ekonom senior sekaligus Politikus PDI Perjuangan (PDI-P),
    Kwik Kian Gie
    meninggal dunia pada Senin (28/7/2025) malam hari pukul 22.00 WIB di Rumah Sakit Medistra.
    Kwik Kian Gie meninggal pada usia 90 tahun. 
    “Selamat jalan menuju keabadian, ekonom andal berintegritas.
    You’ll be missed
    ,” kata Hendrawan Suparatikno menyampaikan
    kabar duka
    , Selasa (29/7/2025) dini hari.
    Kwik Kian Gie lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.
    Kemudian, pada tahun 1956, dia melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam. Kwik menyelesaikan studinya pada tahun 1963.
    Lalu pada tahun 1987, dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun yang sama, Kwik mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR.
    Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan. Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI.
    Lalu di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (
    Gus Dur
    ), Kwik Kian Gie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) periode 1999-2000. 
    Kemudian pada tahun 2001-2004, Kwik Kian Gie dipercata Megawati Soekarnoputri untuk mengemban jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.
    Kwik Kian Gie pun diganjar Bintang Mahaputra Adipradana pada tahun 2005. 
    Kwik Kian Gie tak hanya aktif di bidang ekonomi maupun politik. Dia juga dikenal sosok yang peduli dengan dunia pendidikan.
    Pada 1954, Kwik ikut mendirikan SMA Erlangga di Surabaya, yang menjadi salah satu kiprah awalnya dalam dunia pendidikan. Beberapa tahun kemudian, pada 1968, ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Trisakti, yayasan yang menaungi Universitas Trisakti di Jakarta.
    Perhatiannya terhadap pengembangan pendidikan manajemen mendorongnya mendirikan Institut Manajemen Prasetiya Mulya pada 1982, bersama ekonom dan cendekiawan Prof. Panglaykim.
    Tak berhenti di situ, Kwik juga turut mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) bersama Djoenadi Joesoef dan Kaharuddin Ongko. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, yang kini dikenal sebagai Kwik Kian Gie School of Business.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia Nasional

    1 Kwik Kian Gie Meninggal Dunia Nasional

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri,
    Kwik Kian Gie
    ,
    meninggal dunia
    pada Senin (28/7/2025) malam.
    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh senior PDI-P, Andreas Hugo Pareira.
    “Ya betul, 28 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dalam usia 90 tahun,” ujar Andreas kepada
    Kompas.com
    , Selasa (29/7/2025) dini hari.
    Andreas mengatakan, Kwik Kian Gie merupakan sosok ekonom andal.
    Dia juga menyebut fungsionaris PDI-P tersebut sebagai tokoh ekonom besar.
    “Selamat jalan menuju keabadian, ekonom andal berintegritas. You’ll be missed. Kita kehilangan tokoh ekonom besar,” ucapnya.
    Sementara itu, mantan Cawapres 2019, Sandiaga Uno, turut mengucapkan dukacita atas meninggalnya Kwik Kian Gie. 
    Seperti diketahui, Kwik Kian Gie sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang pemilu 2019 lalu.
    Menurut Sandi, Kwik Kian Gie adalah mentor yang tidak pernah lelah memperjuangkan kebenaran.
    Sandi bahkan mengunggah foto bersama Kwik Kian Gie dan Prabowo Subianto.
    ”
    Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,
    ” kata Sandi dalam akun resmi Instagram-nya.
    Kwik Kian Gie lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.
    Kemudian, pada tahun 1956, dia melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam. Kwik menyelesaikan studinya pada tahun 1963.
    Lalu pada tahun 1987, dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun yang sama, Kwik mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR.
    Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan. Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI.
    Lalu di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) periode 1999-2000.
    Kemudian pada tahun 2001-2004, Kwik Kian Gie dipercata Megawati Soekarnoputri untuk mengemban jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.
    Kwik Kian Gie pun diganjar Bintang Mahaputra Adipradana pada tahun 2005.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Klaim Selesaikan Kasus BLBI hingga Utang IMF saat Jadi Presiden

    Megawati Klaim Selesaikan Kasus BLBI hingga Utang IMF saat Jadi Presiden

    Jakarta –

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan dirinya berhasil menyelesaikan kasus skandal BLBI hingga melunasi utang Indonesia. Hal ini dilakukan Megawati saat menjadi Presiden Indonesia pada rentang waktu 2001 hingga 2004.

    Megawati mengatakan, saat itu dia mendapatkan tugas sebagai pemimpin Indonesia untuk menyelesaikan kasus piutang negara dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Semua kasus tersebut diklaim Megawati sudah selesai.

    “Saya pernah menjadi Presiden kelima dan ditugasi negara untuk apa? Selesaikan BLBI, kredit macet, 300 ribuan, tapi selesai,” beber Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDI Perjuangan yang disiarkan virtual, Jumat (10/1/2025).

    Dalam catatan detikcom, keputusan besar Megawati untuk kasus BLBI adalah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2002 Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham pada 30 Desember 2022.

    Bukan cuma kasus BLBI, Megawati juga mengklaim dirinya berhasil menyelesaikan utang pemerintah kepada lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

    “Jangan lupa saya kan pernah presiden, semua urusannya selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF,” beber Megawati.

    Indonesia memang bisa perlahan-lahan bisa keluar dari jeratan utang IMF saat Megawati menjabat sebagai presiden. Namun, utang IMF benar-benar bisa selesai alias menyentuh angka 0 pada 2006.

    Mengutip dari situs buatan pemerintah Indonesiabaik.id, Indonesia berasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 saat Megawati jadi presiden, lalu dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    “Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya ‘mencekik leher’ bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF,” ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

    Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    Kebijakan yang didorong Megawati kala itu terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

    Lalu di sektor investasi, anak proklamator itu mendorong pemberlakuan peninjauan Daftar Negatif Investasi, penyederhanaan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta pemberantasan korupsi. Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

    (hal/ara)

  • Takdir Sejarah Metro TV

    Takdir Sejarah Metro TV

    LEBIH dari dua dekade lalu, saat Surya Paloh mendirikan Metro TV, banyak yang menyebut televisi berita pertama di Indonesia itu tak bakal berumur panjang. Bak ahli nujum, mereka meramal usia Metro TV paling lama lima tahun. Malah, ada yang memperkirakan cuma bisa ‘bernapas’ satu tahun.

    Umumnya para ‘peramal’ dadakan itu menujum Metro TV bakal berumur singkat karena dua musabab. Pertama, masyarakat Indonesia lebih ‘ramah’ dengan televisi hiburan, tidak tahan menonton berita terus-menerus. Alhasil, Metro TV yang notabene menyiarkan berita dan dialog dalam porsi lebih dari 80% tak akan dilirik pemirsa.

    Kedua, karena sebab pertama tadi, para pemasang iklan pun diramal enggan menempatkan produk mereka di acara-acara berita Metro TV. Dampaknya, televisi yang pertama kali mengudara pada 25 November 2000 tersebut akan merasakan situasi ‘besar pasak daripada tiang’ alias terus merugi dan akhirnya mati.

    Faktanya, semua ramalan pesimistis itu kandas. Bahkan, tak cuma hidup lima tahun atau sepuluh tahun, Metro TV tetap hidup, sehat, kukuh, segar hingga usianya yang ke-24 tahun, atau lebih dari dua dasawarsa, hari ini. Seperti sajak klasik Chairil Anwar, Metro TV tidak cuma ‘sekali berarti sesudah itu mati’, tetapi mungkin akan ‘hidup seribu tahun lagi’.

    Ada pertanyaan serius mengapa Metro TV layak terus hidup di Tanah Air? Jawabannya juga sangat sangat serius; karena televisi yang mengusung tekad knowledge to elevate itu telah menjadi penanda penting perjalanan bangsa ini.

    Ia menjadi penyaksi pasang surut demokrasi. Ia ikut menjaga warisan mahal kebangsaan. Ia hadir dalam banyak kegelisahan, kegetiran, keriaan, dan kecemerlangan kemanusiaan. Pokoknya, ia hadir dengan paket penting; kredibilitas, intelektualitas, inspirasi kreativitas, juga inklusivitas.
     

    Peran Metro TV dalam demokrasi, misalnya, sudah seperti dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan. Ia termasuk televisi pertama yang memperkenalkan hitung cepat hasil pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kali di 2004 oleh lembaga survei. Saat itu, quick count adalah barang aneh.

    Dalam buku Surya Paloh yang ditulis ’empat serangkai’ wartawan dan mantan wartawan Media Group dikisahkan bagaimana hitung cepat pertama kali itu membuat geger jagat politik Tanah Air. Penghitungan cepat oleh lembaga survei yang hasilnya disiarkan langsung oleh Metro TV itu dilakukan pada putaran kedua Pilpres 2004. Yang membawa gagasan quick count itu ke Metro TV ialah Rizal Mallarangeng, doktor ilmu politik dari Ohio State University, AS, yang baru kembali ke Tanah Air.

    Hitung cepat Pilpres 2004 menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla unggul telak atas Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Rizal Mallarangeng yang memandu dan membahas acara itu di Metro TV langsung memberikan selamat kepada SBY. Apa yang terjadi? Hitung cepat itu dikecam Prof Dr Bambang Sudibyo (kubu Amien Rais) dan Kwik Kian Gie (kubu Megawati). Mereka tak percaya pada validitas dan reliabilitas hitung cepat.

    Hingga kemudian, KPU resmi mengumumkan SBY-JK menang dengan mendapatkan 60,62% suara, mengungguli Megawati-Hasyim Muzadi yang meraih 39,38% suara. Hasil resmi itu menguatkan kepercayaan publik kepada KPU karena hasilnya tak beda dengan quick count. Sebaliknya hasil KPU itu juga memperkuat kepercayaan pada hasil quick count yang berbasiskan metodologi ilmiah. Metro TV pun terbukti menjadi trend setter di negeri ini. Sejak Pilpres 2004 itu pula hitung cepat menjadi perkara biasa, bukan hanya dalam pilpres, tapi juga pemilihan kepala daerah.

    Dalam dua dasawarsa usianya, Metro TV juga terus menjadi bagian penting bagi kanalisasi ruang publik. Berbagai debat politik, diskursus intelektual, pembiakan politik gagasan bisa leluasa menemukan ‘rumahnya’. Semua dilakukan dalam pagar akal sehat dan demi keutuhan serta kemajuan bangsa.

    Di tengah gempuran media sosial yang kerap dikritik sebagai biang pendangkalan berpikir, tantangan besar Metro TV hari ini ialah bagaimana menggeser kembali pendulum intelektualisme ke arus utama. Metro TV punya takdir sejarah untuk terus terlibat merawat akal sehat publik, pula mengawasi jalannya demokrasi agar tidak terseret ke arah mobokrasi.

    Dirgahayu Metro TV.

    LEBIH dari dua dekade lalu, saat Surya Paloh mendirikan Metro TV, banyak yang menyebut televisi berita pertama di Indonesia itu tak bakal berumur panjang. Bak ahli nujum, mereka meramal usia Metro TV paling lama lima tahun. Malah, ada yang memperkirakan cuma bisa ‘bernapas’ satu tahun.
     
    Umumnya para ‘peramal’ dadakan itu menujum Metro TV bakal berumur singkat karena dua musabab. Pertama, masyarakat Indonesia lebih ‘ramah’ dengan televisi hiburan, tidak tahan menonton berita terus-menerus. Alhasil, Metro TV yang notabene menyiarkan berita dan dialog dalam porsi lebih dari 80% tak akan dilirik pemirsa.
     
    Kedua, karena sebab pertama tadi, para pemasang iklan pun diramal enggan menempatkan produk mereka di acara-acara berita Metro TV. Dampaknya, televisi yang pertama kali mengudara pada 25 November 2000 tersebut akan merasakan situasi ‘besar pasak daripada tiang’ alias terus merugi dan akhirnya mati.
    Faktanya, semua ramalan pesimistis itu kandas. Bahkan, tak cuma hidup lima tahun atau sepuluh tahun, Metro TV tetap hidup, sehat, kukuh, segar hingga usianya yang ke-24 tahun, atau lebih dari dua dasawarsa, hari ini. Seperti sajak klasik Chairil Anwar, Metro TV tidak cuma ‘sekali berarti sesudah itu mati’, tetapi mungkin akan ‘hidup seribu tahun lagi’.
     
    Ada pertanyaan serius mengapa Metro TV layak terus hidup di Tanah Air? Jawabannya juga sangat sangat serius; karena televisi yang mengusung tekad knowledge to elevate itu telah menjadi penanda penting perjalanan bangsa ini.
     
    Ia menjadi penyaksi pasang surut demokrasi. Ia ikut menjaga warisan mahal kebangsaan. Ia hadir dalam banyak kegelisahan, kegetiran, keriaan, dan kecemerlangan kemanusiaan. Pokoknya, ia hadir dengan paket penting; kredibilitas, intelektualitas, inspirasi kreativitas, juga inklusivitas.
     

    Peran Metro TV dalam demokrasi, misalnya, sudah seperti dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan. Ia termasuk televisi pertama yang memperkenalkan hitung cepat hasil pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kali di 2004 oleh lembaga survei. Saat itu, quick count adalah barang aneh.
     
    Dalam buku Surya Paloh yang ditulis ’empat serangkai’ wartawan dan mantan wartawan Media Group dikisahkan bagaimana hitung cepat pertama kali itu membuat geger jagat politik Tanah Air. Penghitungan cepat oleh lembaga survei yang hasilnya disiarkan langsung oleh Metro TV itu dilakukan pada putaran kedua Pilpres 2004. Yang membawa gagasan quick count itu ke Metro TV ialah Rizal Mallarangeng, doktor ilmu politik dari Ohio State University, AS, yang baru kembali ke Tanah Air.
     
    Hitung cepat Pilpres 2004 menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla unggul telak atas Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Rizal Mallarangeng yang memandu dan membahas acara itu di Metro TV langsung memberikan selamat kepada SBY. Apa yang terjadi? Hitung cepat itu dikecam Prof Dr Bambang Sudibyo (kubu Amien Rais) dan Kwik Kian Gie (kubu Megawati). Mereka tak percaya pada validitas dan reliabilitas hitung cepat.
     
    Hingga kemudian, KPU resmi mengumumkan SBY-JK menang dengan mendapatkan 60,62% suara, mengungguli Megawati-Hasyim Muzadi yang meraih 39,38% suara. Hasil resmi itu menguatkan kepercayaan publik kepada KPU karena hasilnya tak beda dengan quick count. Sebaliknya hasil KPU itu juga memperkuat kepercayaan pada hasil quick count yang berbasiskan metodologi ilmiah. Metro TV pun terbukti menjadi trend setter di negeri ini. Sejak Pilpres 2004 itu pula hitung cepat menjadi perkara biasa, bukan hanya dalam pilpres, tapi juga pemilihan kepala daerah.
     
    Dalam dua dasawarsa usianya, Metro TV juga terus menjadi bagian penting bagi kanalisasi ruang publik. Berbagai debat politik, diskursus intelektual, pembiakan politik gagasan bisa leluasa menemukan ‘rumahnya’. Semua dilakukan dalam pagar akal sehat dan demi keutuhan serta kemajuan bangsa.
     
    Di tengah gempuran media sosial yang kerap dikritik sebagai biang pendangkalan berpikir, tantangan besar Metro TV hari ini ialah bagaimana menggeser kembali pendulum intelektualisme ke arus utama. Metro TV punya takdir sejarah untuk terus terlibat merawat akal sehat publik, pula mengawasi jalannya demokrasi agar tidak terseret ke arah mobokrasi.
     
    Dirgahayu Metro TV.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Jakarta –

    Kabar duka untuk Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz, meninggal dunia di usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

    Selama menjabat Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz terbukti banyak membantu pemerintah kala itu khususnya dalam hal ekonomi. Sebab di masa pemerintahannya Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang International Monetary Fund (IMF) yang kemudian disusul dengan pengeluaran paket kebijakan ekonomi.

    Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (24/7/2024), Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 silam dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    “Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya ‘mencekik leher’ bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF,” ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

    Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    Kebijakan ini terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

    Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

    Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan Daftar Negatif Investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi serta pemberantasan korupsi.

    Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

    Walaupun dalam catatan detikcom pada 2004, pelaksanaan white paper atau paket kebijakan pasca-pelunasan utang IMF selama pemerintahan Megawati bersama Hamzah Haz belum mencapai 90%. Hal ini seperti disampaikan langsung oleh Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan white paper Jannes Hutagalung beberapa hari sebelum pengungkapan laporan akhir pelaksanaan white paper.

    “Penyelesaiannya tidak sampai 90 persen. Mudah-mudahan 2-3 hari angka pastinya bisa disampaikan,” kata Jannes Hutagalung di Gedung Depkeu, Jakarta, Oktober 2024 silam.

    “Pelaksanaan white paper cukup tinggi. White paper cukup berhasil walaupun masih ada yang belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada laporan akhir pelaksanaan 13 bulan white paper,” tegas Jannes.

    Beberapa kebijakan yang belum bisa diselesaikan diantaranya revisi UU Pajak, sejumlah Kepmen Perburuhan dan juga program divestasi perbankan seperti BNI. Namun di luar itu, tidak berlebihan jika sosok Hamzah Haz disebut-sebut sebagai orang yang berhasil menjaga APBN RI tetap aman di masa reformasi.

    Sebab sebelum ia menjadi Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz sudah banyak menulis berbagai macam artikel yang membahas permasalahan APBN RI sebelum menjabat di pemerintahan.

    “Tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an,” ungkap ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini.

    “Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR dimana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal,” tambahnya.

    Lebih lanjut Didik mengatakan pada tahun 2000-an sampai 2005, Hamzah Haz juga terlibat langsung untuk menenangkan masyarakat yang kala itu ribut karena pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM yang disebabkan adanya pengurangan subsidi.

    “Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus protensi krisis politik,” ucap Didik.

    “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” jelasnya lagi.

    (fdl/fdl)