Xcloud.id

Tag: Kwik Kian Gie

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • Pemkot Jakut edukasi UMKM tentang keuangan digital

    Pemkot Jakut edukasi UMKM tentang keuangan digital

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengedukasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang keuangan digital melalui pelatihan yang melibatkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

    “Saya berharap kegiatan ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan keterampilan praktis bagi pelaku UMKM,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat membuka kegiatan “Literasi Digital Pelatihan UMKM” di Jakarta, Kamis.

    Ia mengajak agar seluruh pihak menjadikan kegiatan ini sebagai momen bersama membangun ekosistem digital yang memperkuat ekonomi lokal Jakarta Utara.

    Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara Sonny Agustinus mengatakan puluhan pelaku UMKM Jakarta Utara dibekali dengan berbagai pengetahuan seputar pemasaran digital, literasi keuangan, dan aktivasi akun coretax DJP.

    “Hari ini, kita melaksanakan pelatihan UMKM agar UMKM itu bisa tumbuh bersama. Bukan hanya sekedar menjual produk tapi juga bisa menyenangkan pembeli,” katanya.

    Ia mengatakan kegiatan yang mengusung tema “Go Digital, Grow Together” menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kolaborasi pemerintah, kampus, dan UMKM menuju kemandirian ekonomi.

    Dirinya berharap pelatihan ini dapat berjalan dengan baik dan para peserta bisa meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. “Kami mengucapkan terima kasih untuk sinergi dan kolaborasi,” kata Sonny.

    Salah satu pelaku UMKM, Sarah menilai pelatihan ini dapat menambah wawasan baik itu dari bidang pemasaran produk, mengelola keuangan, pajak, dan lainnya.

    “Ternyata semua itu berkaitan dan ini akan menjadi bekal bagi kami yang sedang berjuang untuk memajukan usaha,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perjalanan Sri Mulyani Kawal Kebijakan Fiskal SBY, Jokowi, hingga Prabowo

    Perjalanan Sri Mulyani Kawal Kebijakan Fiskal SBY, Jokowi, hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sri Mulyani Indrawati akhirnya menyelesaikan jabatan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Dia resmi digeser dari posisi yang dipegangnya secara berturut-turut sejak Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016.

    Sejatinya ekonom senior perempuan lulusan Indonesia hingga Amerika Serikat (AS) itu sudah mengemban tugas sebagai Menkeu pada tiga rezim presiden dan lima kabinet. Perempuan akrab disapa Ani itu pertama kali mengemban amanah sebagai Menkeu pada 2005 atau Kabinet Indonesia Bersatu pada pemerintahan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Saat itu, dia menggantikan Jusuf Anwar. Sebelumnya, dia lebih dulu dilantik sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

    Sri Mulyani lalu melanjutkan kiprahnya sebagai Bendahara Negara pada 2009 ketika SBY kembali menjadi presiden untuk memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, jabatan itu tidak lama dipegangnya. Umur jabatan itu hanya sampai pertengahan 2010 ketika akhirnya dia memilih untuk mengambil pekerjaan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. 

    Jabatan Menkeu lalu diduduki oleh tiga orang ekonom pria, yaitu Agus Martowardojo dan Chatib Basri pada sisa periode pemerintahan SBY, kemudian Bambang Brodjonegoro. Bambang menjadi Menkeu pertama yang ditunjuk Presiden Jokowi pada 2014.

    Namun, hanya sampai sekitar 2016, jabatan Menkeu kembali ke pangkuan Sri Mulyani. Jokowi memanggilnya untuk kembali ke Indonesia dan menjadi Bendahara Negara pada sisa periode Kabinet Kerja yakni 2016-2019, kemudian lanjut ke Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. 

    Isu terkait dengan rencana mundurnya Sri Mulyani dari jabatan itu mulai berembus di akhir pemerintahan Jokowi. Isu penyaluran bantuan sosial (bansos) besar-besaran di era Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 turut menyeretnya. 

    Bahkan, pada April 2024, dia dan tiga orang lainnya termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dihadirkan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang mana akhirnya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming secara berkekuatan hukum tetap dinyatakan memenangkan kontestasi. 

    Akan tetapi, pada akhirnya dia tetap menuntaskan jabatannya sebagai Menkeu dalam satu periode penuh. Apabila ditarik mundur, baru pada Kabinet Indonesia Maju Sri Mulyani tuntas menjabat Menkeu dari awal sampai akhir periode. 

    “Hari ini adalah titik di mana saya mengakhiri tugas, dari kabinet di bawah pimpinan Pak Jokowi dan wakil Ma’ruf Amin,” lanjutnya dengan suara bergetar saat membacakan ucapan perpisahan di DPR ketika pengesahan APBN 2025, September 2024 lalu. 

    Saat hampir diyakini tak akan melanjutkan jabatannya, Sri Mulyani ternyata menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo, saat itu masih Presiden Terpilih, ke Kertanegara IV untuk ditawarkan menjadi Menkeu yakni 14 Oktober 2024. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie, di RSPAD Jakarta, Selasa (29/7/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

    Enam hari setelahnya, Sri Mulyani diumumkan sebagai Menkeu Kabinet Merah Putih pada malam hari setelah Prabowo mengucapkan sumpah jabatan di DPR pada 20 Oktober 2024. Dia kemudian kembali dilantik memimpin Kemenkeu pada 21 Oktober 2024. 

    Seperti halnya periode jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu II, posisi itu tak lama dipegang oleh Sri Mulyani. Dia akhirnya digeser oleh Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, rekannya di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

    Tantangan Ekonomi

    Selama di pemerintahan, Sri Mulyani pernah juga memegang jabatan sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, Plt. Menko Perekonomian serta Ketua KSSK. 

    Doktor lulusan AS itu turut menghadapi berbagai tantangan perekonomian, utamanya krisis akibat bencana alam. Saat menjadi menteri, dia ikut menangani bencana alam yakni tsunami di Aceh 2004 (sebagai Menteri PPN/Bappenas), gempa Yogyakarta 2006 hingga likuifaksi di Palu pada 2018. 

    Bencana terbesar yang pernah dihadapinya sebagai Menkeu adalah pandemi Covid-19. Tingkat penyebaran dan kematian akibat virus tersebut utamanya tinggi pada 2020, dan lanjut saat merebaknya virus Corona varian Delta pada 2021. 

    Hal itu turut berdampak pada pengelolaan fiskal. Dampak terdalam adalah pada tahun pertama pagebluk yakni 2020. Dengan melonjaknya kebutuhan belanja pemerintah untuk penanggulangan pandemi, pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan fiskal ekspansif dan menetapkan defisit APBN 2020 melampaui batas UU yakni 3% terhadap PDB. 

    Realisasinya, pada 2020 APBN mengalami defisit sampai 6,09% terhadap PDB. Belanja diutamakan untuk penanganan Covid-19, bansos hingga pemulihan ekonomi nasional. 

    Pada saat itu juga Sri Mulyani atas restu Presiden Jokowi menggaet Bank Indonesia (BI) untuk bersama-sama menanggung beban biaya fiskal atau burden sharing. Bank sentral saat itu berperan untuk membeli SBN pemerintah pada pasar primer. Kebijakan itu pun dilanjutkan setidaknya melalui pasar sekunder sampai dengan pemerintahan Prabowo saat ini. 

    Defisit pun menyusut menjadi 4,65% terhadap PDB pada 2021. Setelahnya, sampai dengan outlook 2025 sebesar 2,78%, defisit kini terjaga pada level di bawah 3% PDB.  

    Perempuan yang pernah menjabat di Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu juga pernah menghadapi krisis keuangan global pada 2008, yang dipicu oleh subprime mortgage crisis di AS. 

    Kenaikan Pajak

    Kendati kerap menorehkan prestasi dan pengakuan di level internasional, kebijakan-kebijakan Sri Mulyani tak selalu disambut positif. Beberapa yang disambut positif yakni saat program pengampunan pajak atau tax amnesty pada periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi. 

    Tax amnesty ditujukan untuk mengincar pajak konglomerat yang memiliki tunggakan besar. Kebijakan itu lalu dilanjutkan kedua kalinya usai pandemi melandai yakni 2022, dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hal itu berbarengan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

    Spanduk iklan program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2016. / dok. Kominfo

    Namun demikian, dalam catatan Bisnis, realisasinya masih jauh panggang dari api. Dari tingkat partisipasi, wajib pajak (WP) yang ikut tax amnesty jilid pertama hanya kurang dari 1 juta WP. Jumlah tersebut hanya 2,4% dari wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 yakni pada angka 39,1 juta. 

    Sementara itu untuk uang tebusan, dengan realisasi Rp114,5 triliun jumlah tersebut masih di luar ekspektasi pemerintah yang sebelumnya berada pada angka Rp165 triliun. Realisasi repatriasi juga sama, dari janji yang dalam pembahasan di DPR sebesar Rp1.000 triliun, otoritas pajak ternyata hanya bisa merealisasikan sebesar Rp146,7 triliun.

    Kenaikan pajak pun turut membayangi kiprah Sri Mulyani sebagai pemegang kuasa otoritas fiskal. Pada 2023, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi dikerek dari 10% menjadi 11%. Kenaikan itu awalnya ingin dilanjutkan menjadi 12% pada awal 2025, tetapi batal usai masyarakat ramai-ramai menolaknya. 

    Pemerintah kemudian mengakalinya dengan menerapkan tarif PPN 12% hanya pada barang terkategorikan mewah atau dalam daftar kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

    Tidak hanya pajak yang dipungut oleh pusat, kenaikan pajak di daerah juga terjadi utamanya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PPB-P2) oleh pemda.

    Dalam catatan Kemendagri, penaikan tarif PBB-P2 adalah cara pemda untuk mengerek pendapatan asli daerah (PAD), yang wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU itu juga menjadi warisan Sri Mulyani yang disahkan pada 2022 lalu 

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada lima daerah yang menerapkan kebijakan kenaikan PBB-P2 pada 2025, di antaranya Pati dan Jepara yang kini sudah dibatalkan. Namun, dia juga mengungkap ada 15 pemda lain yang mengerek tarif PBB-P2 di atas 100% kendati pada periode 2022-2024, atau sebelum kebijakan efisiensi. 

    “Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah, tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024. Nah jadi sekali lagi inilah inisiatif baru dari teman-teman daerah, hanya lima daerah yang melakukan kenaikan NJOP dan PBB di tahun 2025. Yang lainnya 2022-2024,” terang Tito di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan pajak ini pun menjadi salah satu hal yang disoroti publik terhadap Sri Mulyani belakangan ini. Ditambah lagi dengan kejadian penjarahan di rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan, 31 Agustus dini hari lalu, hal itu semakin memicu berembusnya kabar Sri Mulyani ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 

    Tanggapan Ahli

    Para ekonom maupun analis memberikan respons beragam. Center of Law and Economic Studies (Celios) blak-blakan menyebut berita penggantian kursi Menkeu dari Sri Mulyani adalah berita positif bagi ekonomi. 

    “Tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal,” terang Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, Senin (9/9/2025). 

    Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memandang bahwa figur Sri Mulyani selama ini diakui dan dipercaya terutama oleh dunia usaha dan lembaga internasional sebagai pejabat yang berhasil menjaga kebijakan fiskal secara stabil, prudent, dan sustainable. 

    Dengan demikian, terangnya, Indonesia masih merupakan salah satu dari negara yang dipercaya mengelola ekonominya dengan baik dan masih menarik untuk investasi. 

    “Walau dalam beberapa tahun terakhir terutama di masa kedua Jokowi banyak melakukan akomodasi terhadap keinginan Presiden sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya utang publik dan menurunnya kredibilitas kebijakan fiskal sendiri,” paparnya. 

  • Mantan menteri yang juga ekonom senior Kwik Kian Gie wafat

    Mantan menteri yang juga ekonom senior Kwik Kian Gie wafat

    Selasa, 29 Juli 2025 13:38 WIB

    Jurnalis merekam layar digital informasi wafatnya mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) periode 1999-2000 Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Ekonom yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas periode 2001-2004 tersebut wafat di usai 90 tahun karena sakit. ANTARA FOTO/Reno Esnir/bar

    Sejumlah pelayat melintas di dekat karangan bunga duka cita atas wafatnya mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) periode 1999-2000 Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Ekonom yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas periode 2001-2004 tersebut wafat di usai 90 tahun karena sakit. ANTARA FOTO/Reno Esnir/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom yang Tak Pernah Takut Berbeda

    Ekonom yang Tak Pernah Takut Berbeda

    Jakarta –

    Kepergian Kwik Kian Gie tentu membuat kita kehilangan satu dari sedikit ekonom publik yang mampu menggabungkan intelektualitas dengan nilai dan keberanian. Kwik tidak sekedar paham data dan angka, tetapi juga memiliki moral courage.

    Keberanian moral itu yang membuat Kwik sering dikenal sebagai ekonom ‘lone ranger’. Kwik tidak pernah takut berbeda walaupun kadang berjalan sendirian. Kwik selalu berpihak pada kepentingan publik dengan berbagai gagasan yang logis dan kritis.

    Kwik Kian Gie merupakan satu dari sedikit tokoh Tionghoa pada generasinya yang memilih tetap mempertahankan nama Tionghoa-nya secara utuh.

    Anda tentu masih ingat, pada 1966 Pemerintah Orde Baru membuat sebuah kebijakan yang mendorong warga keturunan Tionghoa untuk mengganti nama menjadi nama yang ‘lebih berbunyi Indonesia’. Banyak warga keturunan Tionghoa pada masa itu mengganti namanya demi penerimaan sosial dan kemudahan birokrasi.

    Dengan tetap menggunakan nama aslinya, Kwik Kian Gie meniti kariernya sebagai pengusaha dan ekonom. Kwik kemudian memilih jalan yang lagi-lagi berbeda: keluar total dari dunia bisnis dan masuk ke dunia politik di tahun 1987.

    Dalam wawancara-nya kepada Majalah Tempo pada Agustus 2000, Kwik mengungkapkan alasan menarik mengapa ia keluar dari dunia bisnis dan masuk ke dunia politik: “Saya sudah punya uang untuk membiayai semua yang saya butuhkan.”

    Perjalanan politik akhirnya membawa Kwik dipercaya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) pada Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.

    Kwik Kian Gie merupakan Menteri Tionghoa pertama di era reformasi. Munculnya Kwik sebagai Menteri saat itu mematahkan ‘tabu politik’ yang terbangun selama masa Orde Baru.

    Kwik adalah simbol keberagaman yang substansial, bukan hanya sekedar ‘kosmetik politik’. Ia menunjukkan contoh bahwa setiap anak bangsa, apapun latar belakangnya, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mencintai dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.

    Mengawal Reformasi Ekonomi Pasca Krisis

    Kwik Kian Gie dilantik sebagai Menko Ekuin Kabinet Persatuan Nasional pada 29 Oktober 1999, hanya 19 bulan setelah kurs rupiah terhadap US Dollar melemah pada level: Rp 16.900. Indonesia saat itu masih berada dalam bayang – bayang krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997.

    Sebagai Gambaran, pada tahun 1998 ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi pada level 13,1% dengan inflasi yang sebesar 77,63%. Sebagai Menko Ekuin saat itu, Kwik tentu menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian yang porak poranda akibat krisis dan mereformasi keuangan negara.

    Pemerintah saat itu juga mewarisi program Stand By Arrangement (SBA) dan Extended Fund Facility (EFF) sebuah program bantuan jangka menengah dari International Monetary Fund (IMF) untuk negara-negara yang mengalami defisit neraca secara serius. IMF sendiri berkomitmen untuk memberikan bantuan sebesar total 15 Milyar US Dollar lewat program ini.

    Letter of Intent (LoI) pertama antara Indonesia dengan IMF untuk program ini pertama kali ditandatangani pada 31 Oktober 1997 oleh Presiden Soeharto. Sampai saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat, LoI antara Indonesia dengan IMF sudah ditandatangani sebanyak tujuh kali. Setiap LoI bersifat evaluatif dan berisi komitmen baru atau lanjutan untuk memperoleh pencairan likuiditas dari IMF pada tiap tahapannya.

    Menko Ekuin Kwik Kian Gie saat itu secara terbuka mempertanyakan dan mengkritik intervensi IMF dalam letter of intent yang memberikan banyak tekanan soal kebijakan fiskal dan privatisasi BUMN. Kwik berpendapat bahwa bantuan dari IMF tidak akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia, alih – alih justru menambah ketergantungan negara pada kreditor asing.

    Kwik secara logis dan kritis menyampaikan gagasan mengenai pentingnya ekonomi yang berdaulat. Kwik berpendapat bantuan luar negeri dari berbagai lembaga kreditor asing saat itu sejatinya adalah ‘jebakan’ yang akan mengakibatkan negara lama-kelamaan kehilangan kendali dan kedaulatan atas ekonominya sendiri.

    Objektif di Setiap Zaman

    Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie kembali dipercaya masuk kabinet sebagai Kepala Bappenas. Walau berada di dalam pemerintahan, Kwik tak kehilangan independensi berpikir. Ia tetap bersikap kritis dan objektif menyuarakan pandangan serta pemikiran yang terkadang berbeda dari arus utama.

    Setelah pensiun dari posisi di pemerintahan, Kwik tidak pernah kehilangan semangatnya dalam menyuarakan pandangan dan gagasannya mengenai kebijakan ekonomi dan arah pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

    Kwik selalu konsisten pada pemikiran yang logis dan objektif tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak berarti apa-apa tanpa pemerataan yang nyata. Ia percaya bahwa indikator makro ekonomi tidak boleh menjadi ilusi yang menutupi permasalahan utama : disparitas sosial dan ekonomi.

    Bagi Kwik Kian Gie, keberhasilan ekonomi bukan hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat inflasi yang terkendali atau neraca perdagangan yang positif.

    Tapi lebih daripada itu, bagaimana negara dapat mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pandangan inilah yang selalu menjadi pondasi pemikiran dari berbagai kritiknya yang objektif terhadap kebijakan ekonomi di setiap zaman.

    Kwik Kian Gie akan selalu dikenang sebagai ekonom yang tidak pernah takut berbeda.

    Ketika banyak intelektual dan pembuat kebijakan memuji angka dan statistik makro ekonomi, Kwik kadang bersuara dengan lugas dan objektif menyuarakan realitas riil yang tersembunyi di balik statistik.

    Kwik Kian Gie telah tiada, ia meninggalkan sebuah warisan berharga berupa sikap dan pemikiran yang akan terus relevan di tiap zaman: bahwa kebijakan yang paling baik bukanlah yang paling populer, melainkan kebijakan yang paling benar dan yang paling berpihak pada rakyat.

    Terimakasih dan Selamat Jalan Pak Kwik!

    A Renard Widarto. Pengusaha dan Doktor Ilmu Ekonomi.

    (rdp/rdp)

  • Pendiri Sekolah hingga Ekonom Tionghoa yang Jadi Menteri Gus Dur

    Pendiri Sekolah hingga Ekonom Tionghoa yang Jadi Menteri Gus Dur

    YOGYAKARTA – Profil Kwik Kian Gie menjadi perbincangan hangat setelah ia dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 28 Juli sekitar pukul 22.00 WIB. Kwik Kian Gie sendiri dikenal sebagai ekonom keturunan Tionghoa yang berdedikasi terhadap pembangunan Indonesia. Artikel ini akan membahas siapa dan rekam jejak Kwik Kian Gie.

    Profil Kwik Kian Gie

    Kwik Kian Gie adalah putra Bangsa kelahiran Pati, Jawa Tengah. Ia lahir pada tahun 1935 di Juwana dan meninggal dunia pada tahun 2025 di usia 90 tahun. Semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli ekonom keturunan Tionghoa. Menariknya, ia beberapa kali dipercaya menduduki jabatan penting di pemerintahan Indonesia.

    Kwik Kian Gie memang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Setelah tamat SMA, Kwik Kian Gie lanjut kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun.

    Setelah lulus SMA, pada tahun 1956 ia melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana (S1) di Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam, perguruan tinggi yang kini menjadi Erasmus Universiteit Rotterdam. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1963.

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie di Bidang pendidikan

    Salah satu fakta yang tak bisa ditepis dari Kwik Kian Gie adalah jasanya mendirikan sekolah bermutu di Indonesia. Upaya pendidian sekolah bahkan sudah ia mulai sejak muda.

    Kwik menjadi salah satu pendiri SMA Erlangga di Surabaya pada tahun 1954. Kala itu usianya belum genap 20 tahun. Tak hanya mendirikan, Kwik juga memutuskan untuk sekolah di SMA yang ia dirikan dan berhasil lulus di tahun 1955.

    Tidak sampai situ saja, Kwik kembali mendirikan Institut Manajemen Prasetiya Mulya di tahun 1982. Ia tak sendiri karena menggandeng Prof. Panglaykim rekan sesama ekonomnya. Kwik kemudian dikenal sebagai pendiri lembaga pendidikan Master of Business Administration (MBA) pertama Tanah Air.

    Sekolah bisnis yang didirikan oleh Kwik dan masih ada sampai sekarang adalah Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie atau dikenal pula dengan Kwik Kian Gie School of Business. Sekolah bisnis tersebut ia dirikan di tahun 1987 bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko. Ketiganya berkomitmen untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis.

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie di Politik

    Dilansir dari website resmi Kwik Kian Gie School of Business, setelah kembali ke Indonesia Kwik sering menulis di berbagai media massa. Tulisan yang dimuat di koran bertema ekonomi dan politik. Kritik yang sering dilontarkan Kwik lewat tulisannya adalah terkait kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada rakyat.

    Selain itu masih banyak kritik yang ia gaungkan terkait pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah Kwik Kian Gie sebut jalan tol kemewahan khusus orang kaya.

    Di 1987 Kwik kemudian mendaftarkan diri dengan Partai Demokrasi Indonesia. Bahkan di tahun yang sama ia menjadi anggota Badan Pekerja MPR mewakili partai berlogo kepala banteng tersebut.

    Kwik juga menjabat sebagai Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan di PDI Perjuangan. Kader PDIP tersebut makin memperpanjang rekam jejak politiknya setelah ia berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI.

    Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie juga dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) untuk periode 1999-2000. Di era Presiden Megawati, Kwik juga dipercaya duduk di kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.

    Sosok Kwik juga menuai sorotan saat Pemilu Presiden 2019. Kala itu ia menjadi salah satu penasihat ekonomi Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat nomor urut 02.

    Itulah informasi terkait profil Kwik Kian Gie. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Mantan menteri yang juga ekonom senior Kwik Kian Gie wafat

    Kwik Kian Gie dikenang sebagai penjaga nurani publik pada skandal BLBI

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mengatakan mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie dikenang sebagai penjaga nurani publik dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    Dia menuturkan mendiang Kwik memiliki sikap tegas dalam menolak skema penyelesaian skandal BLBI yang dinilai merugikan negara, sehingga memiliki kontribusi dalam upaya penyelamatan keuangan negara yang sangat besar.

    “Wafatnya ekonom dan politikus Indonesia, Kwik Kian Gie, merupakan momen penting bangsa ini untuk mengingat kembali warisan sikap tegasnya,” kata Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Bahkan tercatat dalam sejarah, kata dia, Kwik merupakan satu-satunya menteri dalam kabinet Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang secara terbuka menolak pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada para obligor BLBI.

    Menurut dia, penolakan Kwik tak hanya disampaikan dalam rapat kabinet, tetapi juga terus diulang dalam tulisan dan wawancara hingga masa tuanya.

    “Beliau berdiri sendirian menolak penerbitan SKL, ketika semua pihak lain memilih jalan kompromi. Ini adalah keberanian langka dalam sejarah kabinet Indonesia,” ujarnya.

    Selain SKL atas BLBI, Hardjuno menambahkan Kwik juga menjadi orang yang paling menentang penjualan Bank Central Asia (BCA).

    Di masa itu, disebutkan bahwa BCA merupakan bank yang memegang obligasi rekap BLBI senilai Rp60 triliun serta pada 2004–2009 menerima subsidi bunga Rp7 triliun per tahun, sehingga secara total BCA menerima subsidi bunga Rp42 triliun.

    Ia menuturkan warisan intelektual Kwik terbukti relevan saat ini karena penerbitan SKL yang dulu ditentang Kwik, justru di kemudian hari menimbulkan banyak masalah hukum.

    Beberapa obligor yang pernah menerima SKL, sambung dia, tetap diproses hukum bertahun-tahun kemudian karena penyelesaian kewajiban mereka dipertanyakan.

    Lebih lanjut, Hardjuno menyerukan agar generasi baru ekonom dan pembuat kebijakan bisa belajar dari integritas Kwik yang tak pernah goyah dalam membela keadilan fiskal dan kedaulatan ekonomi.

    “Bangsa ini berutang moral pada sosok seperti Kwik Kian Gie. Ia bukan hanya teknokrat, tapi penjaga nurani publik dalam sejarah ekonomi kita,” tutur Hardjuno.

    Kwik Kian Gie wafat pada Senin (28/7). Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935.

    Ia merupakan seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa. Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri periode 1999-2000 serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas periode 2001-2004.

    Sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, Kwik Kian Gie juga mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nasihat Terakhir Kwik Kian Gie yang Melekat di Ingatan Prabowo

    Nasihat Terakhir Kwik Kian Gie yang Melekat di Ingatan Prabowo

    Jakarta –

    ⁠Kepergian ekonom senior sekaligus tokoh politik nasional, Kwik Kian Gie, meninggalkan kenangan di benak para tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berdukacita setelah mendengar kabar meninggalnya Kwik.

    Prabowo mengaku belum lama ini sempat berkomunikasi dengan Kwik lewat WhatsApp (WA). Dalam percakapan itu, Prabowo mengaku mendapat nasihat dari Kwik yang kini menjadi nasihat terakhir yang diterimanya.

    Kwik Kian Gie Meninggal Dunia

    Kwik berpulang pada usia 90 tahun. Waktu meninggalnya Kwik dikabarkan pada Senin, 28 Juli 2025, pukul 22.00 WIB.

    Kwik Kian Gie dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan keadilan ekonomi bagi rakyat kecil. Ia dijuluki ‘Bapak Ekonomi Kerakyatan’ karena pandangan dan sikapnya yang tegas membela kepentingan publik serta keberpihakan pada ekonomi berbasis rakyat.

    Kwik Kian Gie pernah menduduki jabatan publik, seperti Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri; Kepala Bappenas; Wakil Ketua MPR; dan anggota DPR.

    Prabowo Kenang Sosok Kwik

    Prabowo mengenang sosok Kwik sebagai tokoh yang selalu mempertahankan ekonomi Pancasila. Prabowo turut mengenang kedekatannya dengan mendiang Kwik.

    “Ya saya datang hanya untuk menghormati, berbelasungkawa terhadap tokoh bangsa yang sangat berjasa, pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau tokoh sangat luar biasa,” kata Prabowo setelah melayat di Rumah Duka Sentosa di RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD (Foto: Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo menyebut kepergian sosok Kwik menjadi sebuah kehilangan bagi negeri. “Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, kita, Indonesia kehilangan putra terbaik,” ujarnya.

    Prabowo menyebut Kwik selalu mempertahankan ekonomi berdasarkan Pancasila. Dia mengatakan Kwik terus menekankan pentingnya ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

    “Pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau tokoh sangat luar biasa,” kata Prabowo.

    Nasihat Terakhir

    Prabowo mengaku memiliki kedekatan dengan Kwik. Prabowo bercerita sempat berkomunikasi lewat WA dan mendapat nasihat dari mendiang.

    “Saya merasa dekat sama beliau, beliau banyak kasih nasihat ke saya,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Prabowo memberikan penghormatan terakhir ke mendiang Kwik Kian Gie. Foto: (Eva Safitri/detikcom)

    Prabowo menyebut dirinya dan Kwik masih bertukar pesan via WA pada beberapa hari lalu.

    “Bahkan beberapa hari yang lalu pun ngirim WA ya, memberi saran-saran, beliau masih terus memberi WA,” ujarnya.

    Beri Penghormatan Terakhir

    Kedekatan Prabowo dan Kwik terlihat saat Kwik menuju peristirahatan terakhir. Prabowo sempat memberikan penghormatan terakhir ke mendiang Kwik.

    Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka ekonom senior Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Foto: (Dok. Istimewa)

    Saat di dalam rumah duka, Prabowo berdiri di samping peti. Prabowo terlihat memberikan hormat ke mendiang Kwik beberapa saat.

    Setelah itu, Prabowo duduk di meja bersama keluarga Kwik Kian Gie. Tak lama Prabowo tiba, sejumlah tokoh menyusul, yakni Penasihat Khusus Presiden Wiranto dan Terawan Agus Putranto.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)

  • Prabowo Mengenang Kwik Kian Gie: Tetap Beri Saran Perekonomian sebelum Berpulang

    Prabowo Mengenang Kwik Kian Gie: Tetap Beri Saran Perekonomian sebelum Berpulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya tokoh ekonomi nasional, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie.

    Dalam keterangannya kepada media, Presiden ke-8 RI itu mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat berjasa bagi bangsa dan pemikir ulung dalam bidang ekonomi.

    “Saya datang hanya untuk menghormati, belasungkawa, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33. Beliau seorang tokoh yang luar biasa,” ujar Prabowo usai melayat.

    Prabowo juga mengungkapkan hubungan kedekatannya secara pribadi dengan Kwik Kian Gie. Menurutnya, almarhum kerap memberikan nasihat dan pandangan, termasuk melalui pesan singkat hingga beberapa hari sebelum wafat.

    “Beliau banyak kasih nasihat kepada saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA [pesan WhatsApp], memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan,” tuturnya dengan nada haru.

    Kepala negara menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya.

    Kwik Kian Gie dikenal luas sebagai ekonom senior yang teguh memperjuangkan prinsip ekonomi Pancasila. 

    Dia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada era Presiden Abdurrahman Wahid, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

  • Prabowo Kenang Pemikiran Ekonomi Pancasila Kwik Kian Gie

    Prabowo Kenang Pemikiran Ekonomi Pancasila Kwik Kian Gie

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Sentosa RSPAD, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025). Tempat ekonom senior Kwik Kian Gie disemayamkan.

    Dari pantauan CNBC Indonesia, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 13.34 WIB, mengenakan pakaian kemeja berwarna coklat dengan kopiah di kepalanya. Prabowo langsung menuju dalam ruang duka untuk menemui keluarga Kwik Kian Gie untuk menyampaikan dukanya.

    Usai berpamitan dengan keluarga, Prabowo memberikan keterangan pers. Dia mengatakan bahwa dirinya mengenang sosok Kwik terhadap pemikirannya tentang ekonomi pancasila.

    “Saya datang hanya untuk menghormati belasungkawa pak Kwik seorang tokoh bangsa berjasa, pemikiran beliau, beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33. Beliau tokoh luar biasa. Saya merasa sangat dekat dengan beliau, beliau banyak kasih nasihat ke saya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers.

    Prabowo juga bercerita komunikasi terakhir dengan Kwik yakni beberapa hari sebelum meninggal. Prabowo mengatakan dirinya sempat bertukar pesan dan memberikan saran untuk pembangunan Indonesia.

    “Beberapa hari lalu mengirim WA, memberi saran saran. Dia terus memberi wa. Saya kira itu yg bisa saya sampaikan. Indonesia kehilangan putra terbaik,” katanya.

    Seperti diketahui, Kwik meninggal di usia 90 tahun. Beliau lahir pada 11 Januari 1935, di Pati, Jawa Tengah.

    Dia adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa. Kwik dikenal dengan nama Guo Jianyi.

    Selama karirnya, dia pernah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004). Pada 2004, dia juga diketahui pernah menjabat sebagai Kepala BPPN. Kwik dikenal aktif sebagai fungsionaris PDI-Perjuangan.

    (emy/haa)

    [Gambas:Video CNBC]