Xcloud.id

Tag: Kristia Budiyarto

  • Bagikan Video Lawas Adian Napitupulu Bela Jokowi, Dede Budhyarto: Masih Relevan Buat Ditonton

    Bagikan Video Lawas Adian Napitupulu Bela Jokowi, Dede Budhyarto: Masih Relevan Buat Ditonton

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisaris PT Pelni. Kristia Budiyarto alias Dede Budhyarto membagikan sebuah video. Menunjukkan politisi PDIP Adian Napitupulu membela pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

    “Untuk Janggar mania, Janggar lover’s, Janggar garis keras, garis bling-bling, bajer mitra judol, dan moncong bodas, mungkin video ini masih relevan buat ditonton,” tulis Dede dikutip dari unggahannya di X, Rabu (29/10/2025).

    Dia mengungkapkan pernyataan satire. Meminta yang menonton menjauhkan diri dari barang pecah belah.

    “…tapi tulung, emosi dijaga. Tontonlah jauh-jauh dari barang mudah pecah belah — takutnya nanti benturannya bukan di logika, tapi di kepala,” terangnya.

    Adapun video dimaksud, Adian nampak tampil di program Mata Najwa. Dia menggembar-gemborkan pembangunan di era Jokowi.

    ‘Jokowi sudah membangun 4.000 Km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bdandara,” ujar Adian.

    Menurut Adian, semua pembangunan itu, bukan untuk pembangunan itu sendiri.

    “Semua dibangun untuk meningkatkan pertaninan, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua,” ucapnya.

    “Semua berarti kesejahteraan buat kita semua,” sambungnya.

    Adian menjelaskan, pemerintah tidak pernah menyetujui rancangan anggaran alias APBN sendiri. Tapi membahas bersama DPR.

    “Mungkinkah tidak, pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran itu,” jelasnya.

  • Bagikan Video Lawas Adian Napitupulu Bela Jokowi, Dede Budhyarto: Masih Relevan Buat Ditonton

    Prabowo Bantah Disetir Jokowi, Dede Budhyarto Sentil Loyalis Anies dan Ganjar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto atau Dede Budyarto, menyindir polemik yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Salah satu polemik yang marak diperbincangkahhn publik, yakni tudingan matahari kembar atau kepemimpinan yang dikuasai oleh dua orang.

    Dia menyentil loyalis Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang merupakan rival Prabowo dalam Pilpres 2029 silam.

    “Anak Abah dan Janggar mania banting-banting palanya ditiang listrik nonton video ini,” tulis Dede Budyarto dilansir X @kangdede78 Selasa, (6/5/2025).

    Adapun lampiran video yang Dede unggah berupa pidato beserta klarifikasi dari Presiden Prabowo Subianto terkait tudingan-tudingan yang tidak benar kepada dirinya.

    Presiden RI Prabowo Subianto membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa ia adalah ‘Presiden Boneka’ dan dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya dibilang apa itu, ‘Presiden Boneka, Saya dikendalikan oleh pak Jokowi’ seolah-olah pak Jokowi tiap malam telpon saya, saya katakan itu tidak benar,” ungkap Prabowo Subianto.

    Dengan tegas, Prabowo mengakui bahwa dirinya hanya sebatas berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau tahun berkuasa, saya menghadap beliau nggak ada masalah,” sambungnya.

    Bahkan ia berulang menegaskan, bahwa pertemuan untuk meminta saran dan pendapat bukan hanya dilakukan kepada Jokowi tapi juga kenapa Presiden sebelumnya.

  • Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!

    Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto rasanya perlu kembali merotasi para pejabat yang menduduki posisi strategis di sejumlah BUMN. Sebab, keberadaan para relawan dan buzzer politik peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terbukti membawa dampak buruk bagi kinerja dan citra perusahaan pelat merah.

    Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah ketika disinggung soal dugaan pemalsuan riwayat pekerjaan dan pendidikan oleh Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sekaligus buzzer Jokowi, Kristia Budiyarto.

    “BUMN kita bangkrut, sejak tahun 2014 itu mengalami bangkrut, karena itu Mulyono (Jokowi) itu menerapkan itu, relawan-relawan ditempatkan jadi komisaris,” kata Trubus saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Bahkan, Trubus juga menyinggung ketidaktepatannya pemerintah mempercayakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Keberadaan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer (Noel) yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Keternagakerjaan juga tak lepas dari sorotannya.

    Trubus pun mengingatkan akan dampak dari penunjukan loyalis tanpa kompetensi ini. Ia menyebut sistem pemerintahan akan memburuk jika tindakan ini tidak segera dihentikan. “Jadi ujung-ujungnya ini merusak birokrasi gitu, karena itu akhirnya ditiru oleh yang lainnya,” tuturnya.

    Diketahui, Kristia Budiyarto sedang jadi sorotan, diduga memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan). Pihak Universitas Hasanuddin juga membantah pria yang akrab disapa Kang Dede ini adalah alumnusnya, Selain itu, perusahaan yang dicantumkan sebagai riwayat pekerjaan juga tak terdaftar.

    Kristia menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

    Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

    Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

    Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.

    Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.

    “Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.

  • Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Jangan Diamkan Kelakuan tak Beretika Buzzer Jokowi

    Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Jangan Diamkan Kelakuan tak Beretika Buzzer Jokowi

    GELORA.CO – Sikap PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang bungkam atas dugaan Komisarisnya Kristia Budiyarto memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan), menuai kritik. Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro menegaskan tindakan pemalsuan data pribadi merupakan sebuah pelanggaran etik yang harus ditindak perusahaan.

    “Yang dipalsukan itu kan sebetulnya dokumen pribadi ya, bukan ijazah, bukan akte lahir, artinya bukan dokumen negara. Artinya itu dokumen pribadi yang ditulis tidak sejujurnya. Maka hal itu sebetulnya masuk pelanggaran etik,” kata Riko ketika dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Riko mengungkap, pelanggaran etik menjadi indikasi pejabat yang bersangkutan itu tidak memiliki integritas cukup baik. Selanjutnya, jika dugaan itu adalah benar, maka Kristia perlu melepaskan jabatan tersebut. “Sebagai wujud ketanjungan moral dan mewujudkan integritas di lembaga BUMN,” ucapnya.

    Dia mendesak pihak perusahaan jangan diam segera ambil Langkah, entah itu membantah atau menindak yang bersangkutan. Karena citra baik PT Pelni sedang dipertaruhkan. “Artinya BUMN harus melakukan penyataan sikap untuk menjawab segala kekhawatiran publik,” ungkap Riko menambahkan.

    Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

    Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

    Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.

    Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.

    “Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.

    Kristia bisa menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

    Peran Kristia jadi buzzer Jokowi rupanya sudah lama dilakoni. Melalui akun X @kangdede78 dia aktif  meramaikan sejumlah tagar dukungan kepada pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin seperti tagar #Albantani, merujuk pada Imam Besar Masjidil Haram, Muhammad Nawawi al-Bantani yang merupakan kakek buyut dari Ma’ruf Amin, cara ini dilakukannya agar Jokowi bisa memenangkan kontestasi kala itu.

    Hingga saat ini, Kristia masih aktif mengkampanyekan dukungan terhadap pemerintah. Dukungan itu berlanjut kepada Presiden Prabowo Subianto setelah masa jabatan Jokowi berakhir pada akhir 2024 lalu.

    Aktivitasnya sebagai buzzer menimbulkan perdebatan. Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda menyatakan bahwa kegiatan Kristia di media sosial adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. “Tentu (promosi) menjadi hal positif bagi perusahaan,” ujar dia.

    Sembari membela Kristia, Ditto menyatakan aktivitas bosnya di media sosial tak melulu soal politik, ada juga promosi seputar PT Pelni. Terlepas dari itu, dia kembali menegaskan bahwa perusahaan memisahkan dengan jelas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai komisaris.

    “Cuitan Kristia di luar informasi tentang PT Pelni adalah ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan tugasnya di perusahaan,” katanya.

  • Kristia Budiyarto alias Kang Dede, Buzzer Jokowi Jabat Komisaris PT Pelni Punya Riwayat Pendidikan Janggal

    Kristia Budiyarto alias Kang Dede, Buzzer Jokowi Jabat Komisaris PT Pelni Punya Riwayat Pendidikan Janggal

    GELORA.CO – Kristia Budiyarto atau dikenal sebagai Dede Budhyarto saat ini menjadi sorotan publik. Sejak menjabat sebagai Komisaris PT Pelni, ia tidak lepas dari kontroversi.

    Hal ini bermula dari kabar yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam riwayat pendidikan dan pekerjaan yang tercantum di profil resminya sebagai Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

    Penunjukan Kristia sebagai Komisaris sejak November 2020 menimbulkan berbagai pertanyaan setelah beberapa informasi profilnya diduga tidak sesuai fakta.

    Riwayat Pendidikan yang Dipertanyakan

    Dalam laman resmi PT Pelni, Kristia Budiyarto tercatat sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas), Sulawesi Selatan. Namun, informasi ini diragukan setelah hasil verifikasi menyatakan bahwa nama Kristia tidak tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

    Abdullah Sanusi, Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Unhas, mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa maupun alumnus universitas tersebut.

    “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” ujar Abdullah, seperti dikutip dari Tempo, Sabtu (18/1/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa Unhas tidak memiliki Fakultas Ilmu Komunikasi, melainkan Program Studi Ilmu Komunikasi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP).

    Riwayat Pekerjaan yang Janggal

    Selain kejanggalan dalam riwayat pendidikan, profil Kristia juga mencantumkan pengalaman kerja sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager di PT Planet Tecno.

    Namun, hasil penelusuran menyebutkan bahwa PT Planet Tecno tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

    Lebih jauh, pencarian melalui mesin Google juga tidak menemukan informasi terkait perusahaan tersebut. Lokasi perusahaan maupun detail aktivitasnya tidak dapat dikonfirmasi.

    Karier dan Aktivitas Sosial Kristia Budiyarto

    Melansir tribunnews.com, Kristia Budiyarto lahir di Cirebon, Jawa Barat. Ia memulai karier sebagai penyiar radio, termasuk di Radio Republik Indonesia (RRI) Kendari, Sulawesi Selatan, sebelum akhirnya bergabung dengan beberapa radio swasta lainnya.

    Setelah aktif di dunia radio, Kristia berhasil menjadi Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio. Ia memegang posisi tersebut di Makassar (2005–2008), Bandung (2008–2009), dan Jakarta (2009–2011). Kristia juga tercatat sempat menjadi General Manager di e-Commerce PT Planet Tecno.

    Selain berkarier di bidang penyiaran, Kristia dikenal aktif sebagai pegiat sosial. Ia menggunakan media sosial untuk menyuarakan pandangan dan dukungan politik.

    Di platform Twitter, ia memakai akun @kangdede78 untuk menyosialisasikan program pemerintah serta meng-counter berbagai isu yang menyerang Presiden Jokowi.

    Kristia Budiyarto juga memiliki rekam jejak politik yang erat dengan Presiden Joko Widodo. Ia pernah menjadi relawan Jokowi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta serta Pilpres 2014 dan 2019.

    Dalam kedua pilpres tersebut, ia bertugas sebagai koordinator tim media sosial, membantu menyebarkan program kerja serta meredam serangan politik di dunia maya.

    Pada Pilpres 2019, Kristia turut mengorganisasi Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf untuk berperang di udara melalui media sosial. Salah satu upayanya adalah meramaikan tagar #Albantani di Twitter, yang merujuk pada nama ulama besar asal Banten, Muhammad Nawawi al-Bantani.

    Kontroversi yang Pernah Muncul

    Sejak menjabat sebagai Komisaris PT Pelni, Kristia Budiyarto tidak lepas dari kontroversi. Salah satu yang mencuat adalah pembatalan acara bertajuk “Kajian Online Zoom Meeting Ramadhan 1442 H” yang seharusnya menghadirkan sejumlah ulama terkemuka.

    Kristia menyebut pembatalan acara tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara panitia dan direksi PT Pelni.

    Selain itu, Kristia juga pernah menjadi perbincangan publik karena cuitannya di Twitter pada Oktober 2022. Ia membuat plesetan diksi “khilafah” menjadi “khilaf*ck,” yang memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.

    Sejauh ini, Kristia Budiyarto belum memberikan tanggapan atas berbagai isu yang beredar, informasi lebih lanjut terus dikumpulkan.

  • Pendukung Jokowi Wajib Baca! YLBHI Paparkan 10 Alasan Jokowi Layak Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia

    Pendukung Jokowi Wajib Baca! YLBHI Paparkan 10 Alasan Jokowi Layak Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia

    “Omnibus Law berakhir disahkan, namun dibatalkan oleh MK dengan syarat perlu melakukan revisi dengan prinsip partisipasi bermakna. Jokowi tidak mendengarkan putusan tersebut, namun malah membangkan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) dengan substansi yang sama tanpa menyerap aspirasi rakyat,” cetus Arif.

    Keempat, Rezim Nihil Meritokrasi. YLBHI menyebut, merupakan rahasia umum bahwa selama Jokowi menjabat, ia mengangkat beberapa individu yang mendukungnya dalam Pilpres masuk ke jabatan-jabatan spesial. 

    Setidaknya, terdapat 13 relawan Jokowi dalam Pemilu 2019 telah menjadi komisaris BUMN. Mereka adalah Rizal Mallarangeng, Lukman Edy, Zulnahar Usman, Arya Sinulingga, Arief Budimanta, Irma Suryani Chaniago, Dudy Purwagandhi, Fadjroel Rachman, Andi Gani Nena Wea, Ukin Ni’am Yusron, Eko Sulistyo, Dyah Kartika Rini, Kristia Budiyarto. 

    “Ditempatkannya orang-orang dekat Jokowi menunjukan praktik reformasi birokrasi dengan skema meritokrasi hanya jargon belaka,” ujar Arif.

    Kelima, menghidupkan kembali dwifungsi militer. YLBHI menuturkan, dwifungsi ABRI di Indonesia adalah sejarah lambang kekuasaan yang korup. Di masa kekuasaannya, Jokowi mencoba kembali menghidupkan praktek tersebut.

    Berdasarkan catatan Mahkamah Rakyat beberapa poin penting yang dapat menunjukkan kembalinya praktek ini, melalui pengesahan Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia mengungkapkan, di undang-undang ini jabatan sipil yang dapat diisi oleh militer aktif diperluas.