Xcloud.id

Tag: Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro

  • Polisi tangkap empat jukir liar yang keroyok warga di Jakpus

    Polisi tangkap empat jukir liar yang keroyok warga di Jakpus

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap empat preman yang menjadi tukang parkir (jukir) liar karena memeras dan mengeroyok warga karena enggan membayar uang parkir sebesar Rp20 ribu.

    “Ini tindakan brutal dan tak bisa ditoleransi,” tegas Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

    Empat pelaku berinisial AC (39), AP (27), FZ (22), dan AS (30) ditangkap dalam Operasi Berantas Jaya 2025. Mereka mengeroyok warga secara brutal di depan Cafe BMART, Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/5) malam.

    Dia menjelaskan bahwa korban berinisial IA mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah, perut, dan tangan akibat dikeroyok saat mencoba menawar uang parkir.

    Dari keterangan saksi berinisial PF, kata Susatyo, para pelaku bahkan mengancam tak akan menjamin keamanan kendaraan jika permintaan mereka tidak dipenuhi.

    “Pelaku memaksa meminta uang parkir Rp20 ribu, lalu memukul korban karena tidak diberi sesuai keinginan,” ujarnya.

    Menurut keterangan, korban awalnya hanya sanggup memberikan uang parkir sebesar Rp5.000. Namun pelaku menolak, lalu terjadi adu mulut yang berujung pada aksi pemukulan terhadap korban oleh para pelaku secara bergantian.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, pelaku dijerat pasal berlapis atas perbuatannya. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp460 ribu.

    Dari hasil gelar perkara, menetapkan empat pelaku sebagai tersangka dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selanjutnya, penyidik akan melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses pemberkasan.

    “Mereka dijerat Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara,” kata Firdaus.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi kerahkan 511 personel amankan sidang Hasto

    Polisi kerahkan 511 personel amankan sidang Hasto

    Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 511 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakpus dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pola pengamanan kali ini merupakan kelanjutan dari strategi minggu sebelumnya, dengan beberapa penyesuaian berdasarkan dinamika lapangan.

    “Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami,” kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

    Ia menekankan sidang ini bersifat terbuka untuk umum, namun dengan pengawasan ketat untuk mencegah tindakan provokatif.

    Polisi kata Susatyo, telah menyiapkan area pemisahan bagi massa pro dan kontra agar tidak terjadi gesekan, dengan pendekatan persuasif kepada seluruh pengunjung.

    “Kami imbau massa untuk menempati areal masing-masing secara tertib. Setelah terdakwa tiba, Jalan Bungur Besar akan kami alihkan sementara demi kelancaran sidang,” ujarnya.

    Kapolres Jakarta Pusat berharap seluruh rangkaian sidang dapat berjalan aman, tertib, dan damai.

    “Kami jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Semoga pengamanan hari ini berjalan lancar tanpa gangguan,” ujarnya.

    Diketahui, sidang kasus Hasto kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi dimaksud, yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2016-2024 Hasyim Asyari dan penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Budi Raharjo.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019–2024.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya bernama Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam untuk mengantisipasi adanya upaya paksa dari penyidik KPK.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini penegasan Polres Jakarta Pusat terkait premanisme

    Ini penegasan Polres Jakarta Pusat terkait premanisme

    Jakarta harus bebas dari intimidasi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan, premanisme tidak punya tempat di kota itu sehingga penindakan dan patroli serta operasi penertiban secara rutin akan gencar dilakukan.

    “Premanisme tidak punya tempat di Jakarta Pusat. Kami akan hadir di lapangan dan menindak siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Susatyo juga menegaskan bahwa pemberantasan premanisme adalah prioritas utama polisi.

    Selain itu, pihaknya telah memetakan titik-titik rawan premanisme di wilayah hukumnya dan akan terus melakukan patroli serta operasi penertiban secara rutin untuk memastikan ketertiban umum.

    Menurut dia, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk tidak ragu menindak segala bentuk premanisme, termasuk juru parkir liar.

    “Ini bukan hanya soal pelanggaran perda, tapi juga tentang rasa aman masyarakat. Jakarta harus bebas dari intimidasi dan pungutan liar,” ujarnya.

    Pada Kamis ini, Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, menangkap tiga pria yang beraksi sebagai juru parkir liar alias pak ogah. Ketiganya tertangkap tangan meminta uang parkir kepada pengendara di lokasi umum tanpa izin resmi.

    Polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp250.000 sebagai barang bukti hasil pungli.

    Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Adriansyah menyebut aksi para pelaku ini merupakan bentuk nyata untuk memberantas premanisme yang merugikan masyarakat.

    “Ini bentuk premanisme berkedok juru parkir. Mereka meminta uang seenaknya di jalan tanpa dasar hukum. Kami tindak tegas,” kata Kompol Agung.

    Ketiga pelaku yakni DP (37), E (38), dan AMI (18), kerap mangkal di kawasan permukiman dan pusat keramaian. Mereka tak mengantongi izin dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola parkir.

    Setelah ditangkap, ketiga pelaku didata dan dibina, serta diserahkan kepada Bhabinkamtibmas untuk pengawasan lebih lanjut.

    Polisi juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan aktivitas serupa.

    “Jangan takut melapor. Kami butuh partisipasi warga untuk menekan premanisme di wilayah hukum kami,” kata Kompol Agung.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penertiban atribut ormas dilakukan untuk cegah potensi konflik sosial

    Penertiban atribut ormas dilakukan untuk cegah potensi konflik sosial

    Kami tidak sedang memusuhi ormas, tapi kami ingin menegakkan aturan demi kebaikan bersama

    Jakarta (ANTARA) – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa penertiban atribut organisasi masyarakat (ormas) dilakukan untuk menjaga ruang publik tetap bersih dan netral, serta mencegah potensi konflik sosial.

    “Kami tidak sedang memusuhi ormas, tapi kami ingin menegakkan aturan demi kebaikan bersama,” kata Susatyo di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, premanisme bukan soal tampilan, tapi soal sikap memaksakan kehendak dan membuat ketidaknyamanan masyarakat atas prilaku mereka.

    Susatyo mengatakan penertiban atribut ormas dilakukan untuk menjaga ruang publik agar tetap bersih dan netral.

    Sehingga kata dia, potensi gesekan antar ormas pun dapat dihindarkan ketika atribut masing-masing ormas tidak ada dan membuat semua wilayah atau ruang publik menjadi milik bersama.

    “Masyarakat Jakarta punya hak untuk hidup tenang tanpa rasa takut. Penertiban ini adalah upaya menjaga ruang publik tetap netral, bersih, dan damai,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam penegakan hukum dan menghormati eksistensi ormas yang bergerak sesuai aturan.

    “Tapi jika ada simbol-simbol yang dipasang sembarangan dan menimbulkan kesan intimidatif, tentu akan kami tertibkan dengan pendekatan yang dialogis,” kata dia.

    Pada Rabu aparat gabungan dari tiga pilar Kecamatan Tanah Abang menertibkan atribut ormas yang terpasang secara ilegal di wilayah Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah aktif penegakan ketertiban umum dan pencegahan premanisme di lingkungan warga.

    Tim menyisir beberapa titik rawan pemasangan atribut ormas. Di Jalan Petamburan II RT 12 RW 03, petugas mencopot satu bendera FBR dan menyerahkannya langsung kepada pemilik.

    Kemudian, di depan Rumah Pompa Jalan Petamburan II, dua bendera Pemuda Pancasila yang sudah rusak turut ditertibkan. Operasi selesai pada pukul 11.30 WIB dalam suasana tertib dan kondusif.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polres Jakpus berkomitmen berantas aksi premanisme

    Polres Jakpus berkomitmen berantas aksi premanisme

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme dan menertibkan atribut organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan.

    “Tidak ada ruang bagi premanisme di Jakarta Pusat,” tegas Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, saat ini Polres Metro Jakarta Pusat terus menggencarkan Operasi Berantas Jaya 2025, operasi khusus Polda Metro Jaya yang berlangsung dari 9 Mei hingga 23 Mei 2025.

    Operasi ini, lanjut dia, menyasar aksi-aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat serta “debt collector” yang mengambil paksa kendaraan bermotor.

    Untuk penertiban atribut ormas sendiri dilakukan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang melarang pemasangan atribut tanpa izin di fasilitas umum.

    Kepolisian memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan di wilayah lain yang masih ditemukan atribut ormas ilegal.

    “Kami ingin memastikan semua pihak patuh pada aturan. Premanisme dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan berkembang,” tegas Susatyo.

    Sebelumnya, Polsek Metro Tanah Abang menertibkan sejumlah atribut ormas yang dipasang secara ilegal di wilayah Kebon Melati, Tanah Abang.

    Salah satu atribut yang ditertibkan adalah bendera milik organisasi masyarakat Pemuda Pancasila yang sebelumnya terpasang di Pos Jalan Tenaga Listrik.

    Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki, menyampaikan bahwa pendekatan persuasif tetap diutamakan.

    “Kami berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan warga. Syukurlah, kesadaran ormas cukup tinggi dan mereka bersinergi dalam menjaga kondusifitas wilayah,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1.146 personel gabungan amankan Sidang OKI di DPR RI

    1.146 personel gabungan amankan Sidang OKI di DPR RI

    pengamanan dilakukan tidak hanya di lokasi utama sidang, tetapi juga mencakup rute kedatangan tamu negara, area penginapan, dan titik-titik strategis lainnya di kawasan Senayan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 1.146 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang digelar di Gedung DPR/MPR RI.

    “Kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan sebanyak 1.146 personel gabungan akan dikerahkan ke sejumlah titik seputar kawasan DPR/MPR RI.

    Susatyo menjelaskan pengamanan dilakukan tidak hanya di lokasi utama sidang, tetapi juga mencakup rute kedatangan tamu negara, area penginapan, dan titik-titik strategis lainnya di kawasan Senayan.

    Menurut dia, pengamanan skala besar ini bukan sekedar penjagaan tetapi juga mencerminkan wajah Indonesia di mata dunia.

    “Kami sudah petakan semua potensi kerawanan, dari lalu lintas, unjuk rasa, hingga gangguan non-fisik seperti siber. Semua kami antisipasi bersama instansi terkait,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh petugas bukan sekadar tugas pengamanan. Ini tentang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, tertib, dan bisa dipercaya sebagai tuan rumah acara internasional.

    “Karena itu, kami instruksikan seluruh jajaran untuk bekerja dengan hati, menjaga etika, dan mengedepankan sikap profesional,” katanya.

    Susatyo juga meminta dukungan masyarakat agar acara ini berjalan lancar dan bersama-sama menjaga Jakarta tetap aman, tertib, dan menjadi rumah yang nyaman bagi para tamu internasional.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi tangkap empat preman berkedok jukir liar di Jakpus

    Polisi tangkap empat preman berkedok jukir liar di Jakpus

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap empat preman berkedok juru parkir (jukir) liar yang memaksa warga membayar parkir sebesar Rp20 ribu di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

    “Aksi premanisme kembali meresahkan warga Jakarta. Empat pria berinisial T (45), F (52), I (41), dan H (51) ditangkap Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat setelah memaksa warga membayar parkir ilegal,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus di Jakarta, Sabtu.

    Aksi para pelaku itu terungkap setelah seorang warga IF melaporkan bahwa dirinya dipaksa membayar parkir di luar ketentuan oleh sekelompok pria yang mengaku sebagai petugas.

    Salah satu pelaku diketahui merupakan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial G.

    “Korban awalnya memberi Rp 5.000, namun ditolak. Pelaku memaksa agar semua pengendara dikenakan tarif Rp20 ribu. Karena jumlah pelaku empat orang dan ada yang berbadan kekar, korban merasa tertekan sehingga terpaksa menyerahkan uangnya,” ujar Firdaus.

    Menurut Firdaus, pelaku T berperan sebagai koordinator lapangan yang mengumpulkan uang hasil pungutan. Sementara F, I, dan H merupakan eksekutor yang langsung menarik uang dari pengendara mobil yang parkir di TKP.

    “Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp660 ribu dan kartu anggota ormas milik T. Saat ini keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” ujar Firdaus.

    Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan, kepolisian akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang menyusup dalam aktivitas sehari-hari, termasuk yang berlindung di balik organisasi.

    “Kami akan tindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan. Tidak boleh ada lagi praktik intimidasi terhadap warga dengan dalih parkir. Negara tidak boleh kalah,” tegas Susatyo.

    Meski bersikap tegas, Susatyo juga menunjukkan sisi humanis dalam penanganan kasus ini. Pihaknya juga akan mengedukasi dan membina agar masyarakat yang terlibat tidak terus-menerus menggantungkan hidup dari cara-cara yang melanggar hukum.

    “Penegakan hukum harus seimbang dengan pemberdayaan,” ucap Susatyo.

    Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan, dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara.

    Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan parkir liar lainnya yang dikelola dengan cara serupa.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amankan sidang Hasto, polisi kerahkan 833 personel di PN Jakpus

    Amankan sidang Hasto, polisi kerahkan 833 personel di PN Jakpus

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 833 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

    “Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi bukan untuk menakuti, tapi untuk memberikan rasa aman,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa tim gabungan itu berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.

    Susatyo menegaskan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali dengan senjata api maupun senjata tajam untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

    Sidang yang digelar hari ini diperkirakan akan dihadiri massa dari dua kelompok berbeda, baik yang mendukung maupun yang menolak terdakwa.

    Oleh karena itu, petugas telah disebar di tiga ring pengamanan, masing-masing mencakup ruang sidang, halaman, serta area kolam utara dan selatan untuk memisahkan kedua kelompok massa.

    “Kami sudah antisipasi titik-titik rawan gesekan. Massa pro dan kontra kami tempatkan di lokasi berbeda agar tidak terjadi konflik. Petugas juga sudah mendapatkan pengarahan untuk bersikap netral, tenang, dan tidak mudah terprovokasi,” kata dia.

    Pengamanan ini juga melibatkan negosiator Polwan dan tim pengendali massa, serta mengutamakan komunikasi dalam menghadapi potensi gangguan.

    “Kami tekankan kepada anggota, tugas utama adalah melayani dan melindungi masyarakat. Tidak boleh arogan, tidak boleh terpancing emosi. Ini bukan hanya soal pengamanan, tapi soal menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” kata Susatyo.

    Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hari buruh, Polisi siagakan petugas di titik strategis

    Hari buruh, Polisi siagakan petugas di titik strategis

    Sejumlah petugas kepolisian saat mengikuti apel gelar pasukan di Jakarta. ANTARA/HO/Humas Polres Metro Jakpus

    Hari buruh, Polisi siagakan petugas di titik strategis
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian bersama, TNI dan Pemda mengerahkan sebanyak 13.701 personel gabungan untuk melayani dan mensukseskan peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta. 

    “Mereka, kita siagakan di titik-titik strategis berdasarkan potensi kerawanan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Ia menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa buruh yang merayakan Hari Buruh Internasional tetap merasa aman dan dilayani. 

    Menurut dia, acara peringatan Hari Buruh di Monas dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan diperkirakan akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah, termasuk dari Banten dan Jawa Barat.

    Ia mengatakan, seluruh personel pengamanan telah disiagakan di titik-titik strategis berdasarkan potensi kerawanan.

    Meski pengamanan berskala besar dilakukan, Susatyo menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi prioritas utama mereka.

    “Anggota kami tidak ada yang membawa senjata api,” ujarnya.

    Ia menambahkan, seluruh petugas telah dibekali arahan untuk mengedepankan melayani dan pendekatan persuasif.

    “Kita layani saudara-saudara kita ini dengan ramah, tegas, tapi tetap mengedepankan komunikasi supaya acara ini berjalan lancar dan sukses,” kata dia.

    Susatyo menambahkan bahwa dari sisi lalu lintas, pihaknya tidak memberlakukan penyekatan. Namun, pengaturan arus kendaraan tetap dilakukan demi menjaga kelancaran mobilitas warga.

    Selain itu, masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan Monas dan mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan.

    Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, kepolisian berharap Hari Buruh 2025 dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.

    Sumber : Antara

  • Kapolda Metro Jaya Minta Seluruh Anggota Sadar Kamera, Hindari Intimidasi Saat Pengamanan May Day  – Halaman all

    Kapolda Metro Jaya Minta Seluruh Anggota Sadar Kamera, Hindari Intimidasi Saat Pengamanan May Day  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  –Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto memimpin apel gelar pasukan pengamanan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Jenderal polisi bintang dua itu menekankan pentingnya sikap humanis dan profesional dalam berinteraksi dengan para buruh. 

    Dia mengingatkan bahwa banyak buruh saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi dan ancaman PHK sehingga pendekatan persuasif harus diutamakan.

    “Tindakan kekerasan tidak dibenarkan seluruh personel diminta untuk sadar kamera dan menghindari intimidasi dalam bentuk apapun,” ujar Kapolda.

    Diperkirakan sekitar 140.000 buruh dan 60.000 masyarakat umum akan memadati kawasan Monas dan sekitarnya. 

    Sejumlah titik konsentrasi massa diidentifikasi seperti Patung Kuda, Bundaran HI, Gedung DPR, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

    Pengamanan dibagi dalam sektor-sektor strategis yang disesuaikan dengan potensi kerawanan, termasuk upaya pengaturan arus masuk kendaraan massa dari Banten dan Jawa Barat.

    Selain itu, persiapan teknis seperti penyediaan air minum, toilet portabel, ambulans, dan oksigen juga menjadi perhatian utama. 

    Arahan pun diberikan terkait larangan membawa senjata api, pengendalian aksi pembakaran ban, serta pentingnya pengawasan terhadap massa yang diduga dapat menunggangi aksi dengan kepentingan lain.

    “Pengaturan lalu lintas dan pengawalan kendaraan massa tidak ada penyekatan, namun pengaturan arus akan dilakukan untuk menjamin kelancaran pergerakan,” imbuhnya.

    Koordinasi lintas wilayah, soliditas antar instansi, serta kesiapan individu menjadi kunci keberhasilan pengamanan.

    “Kita harus menjaga momentum May Day ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” tegas Irjen Pol Karyoto.

    Dalam peringatan Hari Buruh Internasional tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan hadir.

    Sebelumnya, Polri menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dan pemerintah daerah di Aula Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Senin (28/4/2025).

    Rapat yang dimulai pukul 13.45 hingga 16.50 WIB dihadiri Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Syahardiantono, Astamaops Polri Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kapusdokkes Polri Irjen Pol dr. Asep Hendradiana.
    Selain itu pula sejumlah pejabat dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Banten, dan Pemprov DKI Jakarta.

    Astamaops Polri Irjen Pol Akhmad Wiyagus menekankan bahwa pola pengamanan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sekaligus Penempatan tim kesehatan (dokkes) harus di lokasi strategis untuk melayani peserta yang membutuhkan. 

    “Penggunaan gas air mata hanya akan menjadi opsi terakhir apabila situasi benar-benar mendesak,” ungkapnya.

    Kabaintelkam Polri Komjen Pol Syahardiantono meminta seluruh jajaran untuk aktif melaksanakan deteksi dini.

    “Pencegahan kemungkinan penyusupan provokator yang berupaya mengganggu jalannya acara,” tambahnya.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan pengawalan dan pengaturan arus kendaraan massa buruh sejak titik keberangkatan hingga lokasi aksi. 

    “Di samping itu pengamanan tol dan jalan-jalan protokol di Jakarta akan diperketat,” paparnya.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menambahkan, sistem pengamanan akan dibagi ke dalam delapan sektor dengan total kekuatan lebih dari 13.000 personel gabungan. 

    “Terkait akan adanya potensi gangguan dari kelompok tertentu seperti anarko sehingga langkah deteksi dini dan pengawasan ketat akan terus dilakukan,” ujar Susatyo.

    Pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) dan simulasi pengamanan akan terus dilakukan dalam rangka mematangkan kesiapan seluruh personel.

    Perwakilan serikat buruh Said Iqbal di dalam rapat koordinasi menyampaikan bahwa massa aksi akan mulai bergerak sejak pukul 07.00 WIB.

    Acara May Day Fiesta akan dimulai pukul 09.00 WIB di titik masuk pertama berada di pintu Monas, dan titik kedua di depan Kedutaan Besar Amerika.

    Dari Jakarta, sekitar 20.000 peserta akan menggunakan sepeda motor menuju Monas.

    Sedangkan dari wilayah Banten dan Jawa Barat akan datang menggunakan sekitar 200 bus dengan total peserta sekitar 11.000 orang yang telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. 

    Peserta aksi diimbau untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. 

    Masyarakat umum, khususnya yang beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat, diharapkan mengantisipasi kemungkinan rekayasa lalu lintas dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan