Xcloud.id

Tag: Kombes Ade Ary Syam Indradi

  • Deretan Tersangka Kasus Demo Ricuh – Page 3

    Deretan Tersangka Kasus Demo Ricuh – Page 3

    Polisi mengungkap peran Khariq Anhar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan hingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan demo di depan gedung DPR/MPR.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, KA merupakan salah satu admin instagram @AliansiMahasiswaPenggugat. Dia dituding jadi salah satu provokator yang mematik terjadi kerusuhan di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus lalu.

    Dia diduga menyebar konten kebencian, ampai konten hoaks dengan cara mengedit seolah-olah asli.

    “Saudara KA ditangkap atas dugaan tindak pidana penyebaran dokumen elektronik berupa konten yang mengandung berita kebencian dan pengancaman terhadap keselamatan jiwa, penyebaran konten hoaks dengan cara mengubah/mengedit seolah-olah konten otentik/asli, dan provokasi,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).

    Tak cukup di situ, KA juga dituduh melibatkan pelajar dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh. Sehingga pelaku disebut melakukan pidana perlindungan anak.

    “Berupa pelibatan anak dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, dan penyalahgunaan dalam kegiatan politik berupa pelajar dalam kegiatan unras dengan kekerasan tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR,” ujar dia.

    KA ditangkap polisi saat hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (29/8/2025) sekitar pukul 07.00 WIB. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa dua unit handphone.

    “KA ditangkap di pintu keberangkatan bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 1A, Tangerang, Banten,” ucap dia.

    Atas perbuatannya, KA dijerat Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) dan atau Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) dan atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 160 KUHP.

    “Tersangka KA telah dilakukan penahanan,” terang dia.

  • Polda Metro Taksir Kerugian Imbas Demo Ricuh di Jakarta Tembus Rp180 Miliar Lebih – Page 3

    Polda Metro Taksir Kerugian Imbas Demo Ricuh di Jakarta Tembus Rp180 Miliar Lebih – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menginventarisir kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan yang terjadi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025. Tak tanggung-tanggung kerugian ditaksir mencapai Rp 180 miliar.

    “Kerusakan yang kami alami terkait fasilitas atau bangunan di Polda Metro Jaya senilai lebih dari Rp 180 miliar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

    Ade Ary menerangkan, angka itu dihitung dari jumlah fasilitas maupun bangunan milik Polda Metro Jaya yang mengalami kerusakan seperti Mapolres, Polsek, Polsubsektor, maupun Pospol.

    “Peralatan atau sarana bangunan, gedung-gedung dari mapolres, mako polsek, Polsubsektor, Pospol lalu lintas. Kemudian beberapa material dan peralatan ada 3.430 unit. Kemudian kendaraan ada 108 unit Kemudian fasilitas bangunan lainnya ada 76 unit,” ucap dia.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkap kerugian materil akibat kerusuhan di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar.

    Pramono menyebut sisanya 16 halte juga tak luput dari aksi vandalisme dan kaca pecah, kursi hancur, serta dinding penuh coretan.

    “Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2025).

     

  • Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Aksi Anarkis saat Demo di Jakarta

    Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Aksi Anarkis saat Demo di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menetapkan total 43 tersangka dalam kasus kericuhan di tengah aksi massa atau demonstrasi di Jakarta pada akhir Agustus 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan puluhan tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai melakukan aksi anarkis.

    “Setidaknya ada 43 tersangka yang sudah kami tetapkan atas peristiwa dugaan aksi anarkis,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Kamis (4/9/2025).

    Dia menambahkan, jumlah tersebut bertambah dari 38 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Para tersangka ini diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap anggota saat aksi unjuk rasa.

    Ade juga menuturkan bahwa sebagian besar tersangka ini tengah ditahan untuk dilakukan pengembangan terkait kepentingan penyidikan. Sementara, untuk tersangka di bawah umur telah dipulangkan.

    “38 ditahan, satu masuk daftar pencarian orang, satu ditahan Direktorat Siber, dua tersangka wajib lapor, dan satu anak tidak dilakukan penahanan,” imbuhnya.

    Adapun, kepolisian secara total telah mengamankan total 1.240 orang, terdiri dari 611 orang dewasa dan 629 anak-anak.

    Dari total massa yang telah diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya menjalani proses hukum.

    Di samping itu, kata Ade, Pemprov Jakarta telah mengumumkan total kerugian akibat kerusakan fasilitas umum di Jakarta terkait kericuhan mencapai Rp80 miliar.

    Sementara itu, kerugian yang dialami Polda Metro Jaya dan Polres serta Polsek jajaran akibat kericuhan ini mencapai Rp180 miliar.

    “Kerusakan yang kami alami terkait fasilitas atau bangunan di PMJ senilai lebih dari Rp180 miliar,” pungkasnya.

  • Yusril Ingatkan Aparat Tangani Massa Ikuti Kaidah Hukum dan Hormati HAM Nasional 4 September 2025

    Yusril Ingatkan Aparat Tangani Massa Ikuti Kaidah Hukum dan Hormati HAM Nasional 4 September 2025

    Yusril Ingatkan Aparat Tangani Massa Ikuti Kaidah Hukum dan Hormati HAM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra berpesan kepada aparat penegak hukum tentang kaidah dalam menangani massa.
    Selain menaati aturan hukum, aparat juga diminta untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).
    “Tapi kami pun menekankan juga kepada aparat bahwa tindakan hukum yang tegas itu juga mengikuti kaidah hukum yang berlaku dan juga menghormati HAM,” ucap Yusril di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Yusril menekankan soal hak tersangka dalam hukum.
    Mereka tetap harus didampingi pengacara demi terjaminnya HAM selama proses hukum berjalan.
    Bahkan, kata Yusril, pemerintah perlu menyediakan pengacara.
    “Jadi kalau mereka mau didampingi pengacara, harus disediakan pengacaranya, juga memiliki asas praduga tidak bersalah dan sebagainya, sehingga hak asasi manusia terjamin kepada siapa saja, mereka yang mungkin akan dipanggil, diperiksa, ditahan, dan lain-lain itu tetap harus mengikuti koridor hukum yang benar,” kata dia lagi.
    Yusril menegaskan, jika kaidah hukum dan kaidah HAM dilanggar aparat, tentu harus dihukum tegas.
    “Apabila itu dilanggar, maka aparat juga harus ditindak karena melakukan satu pelanggaran terhadap norma-norma penegakan hukum itu sendiri,” tegasnya.
    Selain itu, ia meminta masyarakat tidak khawatir karena pemerintah terus menjamin kebebasan masyarakat berpendapat sepanjang dilakukan secara damai, tertib, dan mengikuti koridor hukum yang berlaku.
    Yusril menjelaskan arahan Presiden RI Prabowo Subianto soal tindakan hukum tegas hanya dilakukan kepada orang yang bertindak anarkis.
     
    “Beliau (Prabowo) mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang melakukan, memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan seperti melakukan perusakan, pembakaran, apa namanya, dan lain-lain seperti itulah, dan pencurian, dan lain-lain,” ujar Yusril.
    Polda Metro Jaya menetapkan 43 tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pada Jumat, 29 Agustus 2025.
    “43 tersangka yang sudah kami tetapkan atas peristiwa dugaan rangkaian aksi anarkis, 42 diantaranya adalah dewasa dan satu adalah anak-anak, berusia sebelum 18 tahun,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Kamis (4/9/2025).
    Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap 1.240 orang terkait kericuhan Agustus 2025.
    Selain itu, Polri menyatakan ada tujuh orang tersangka yang melakukan provokasi via media sosial.
    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkap bahwa kepolisian telah menangkap sekira 3.095 orang terkait demonstrasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
    “Hari-hari terakhir ini, Jakarta itu kurang lebih 1.438, Jawa Barat itu 386, Jawa Tengah itu 479, Yogyakarta paling tidak sembilan kasus penangkapan, Jawa Timur itu 556 korban penangkapan,” ujar Usman dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan aksi makar dalam aksi demo yang ditunggangi hingga berakhir ricuh. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

    Prabowo menyinggung aksi demo di Sulawesi Selatan. Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena aksi pembakaran Gedung DPRD.

    “Di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo.

    Prabowo telah memerintahkan aparat negara untuk melakukan penyelidikan. Dia minta dalang di balik demonstrasi anarkis diungkap.

    “Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab,” jelas Prabowo.

    Polda Metro Jaya telah menangkap lebih dari 1.000 orang buntut demo ricuh dan pembakaran di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya, ada 38 orang jadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, demo ricuh terjadi di sekitar gedung DPR RI dan daerah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 25 Agustus. Ada sebanyak 337 massa anarkis ditangkap pada hari itu.

    Lalu, sebanyak 765 orang juga ditangkap pada demo ricuh di Jakarta pada 28 Agustus. Mereka juga melakukan aksi anarkis di sekitaran gedung DPR RI dan Gelora, Tanah Abang.

    “Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang,” ujarnya.

    Pada 30 dan 31 Agustus, polisi menangkap 205 orang. 25 Di antaranya ditetapkan tersangka. Para tersangka itu diduga melakukan perusakan fasilitas umum.

  • Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi di Jakarta saat ini mulai mereda. Unjuk rasa itu dimulai saat massa protes terkait dengan tunjangan DPR RI yang dinilai fantastis sejak 25 Agustus 2025.

    Meski sempat landai keesokan harinya. Massa kembali melakukan aksi akbar pada Kamis (28/8/2025). Di hari yang sama, terjadi peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan oleh mobil Brimob Polri.

    Kemudian, peristiwa brutal itu memicu protes di sejumlah titik. Misalnya, pengemudi ojol langsung menggeruduk Mako Brimob Polri di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

    Keesokan harinya, markas Polda Metro Jaya hingga Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Dalam serangkaian aksi protes itu, terdapat orang tidak dikenal telah melakukan pengrusakan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta hingga penjarahan di rumah pejabat publik.

    Ini fakta-fakta ricuh demo Jakarta akhir Agustus 2025:

    1. 38 Tersangka Anarkis

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengamankan total 1.240 orang diamankan, terdiri atas 611 orang dewasa dan 629 anak-anak.

    Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya menjalani proses hukum. Kemudian, setelah dilakukan pendalaman, kepolisian telah menetapkan 38 tersangka kasus dugaan pengrusakan fasilitas umum hingga penyerangan petugas.

    “38 tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik terkait dengan peristiwa anarkis, pengrusakan umum, pengrusakan fasilitas umum hingga pengrusakan kantor-kantor kepolisian dan juga tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah petugas dan lain sebagainya,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (3/9/2025) malam.

    2. Ada 6 Tersangka Penghasutan 

    Selain tersangka terkait kerusakan fasum, Ade juga menyatakan pihaknya telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan penghasutan atau provokasi masyarakat, khususnya pelajar untuk melakukan unjuk rasa.

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan, dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka,” ujar Ade.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR); admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).

    Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai admin media sosial Instagram masing-masing. Pada intinya, enam orang tersangka ini diduga memprovokasi atau menghasut masyarakat untuk melakukan demo.

    “Peran tersangka DMR adalah melakukan col/ab, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi,” imbuhnya.

    Kemudian, MS, SH, dan KA ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama diduga melakukan kolaborasi dengan beberapa akun lain untuk melakukan ajakan pengrusakan.

    Selanjutnya, RAP diduga membuat konten tutorial pembuatan serta koordinator kurir bom di lapangan. Sementara, FL perannya diduga menyiarkan langsung aksi dan mengajak pelajar demo.

    Atas perbuatan itu, keenam tersangka ini diduga melanggar pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    3. Data Kerusakan Fasum

    Pemprov Jakarta mengemukakan total kerugian kerusakan infrastruktur dalam kericuhan di Jakarta mencapai Rp80 miliar. Fasilitas yang rusak meliputi halte Transjakarta, CCTV, pintu tol hingga infrastruktur lainnya.

    Selanjutnya, kata Ade, total ada 37 sarana prasarana Polri yang mengalami kerusakan. Misalnya, markas Polres, Polsek, Pospol hingga sejumlah kendaraan.

    “Ada 37 sarana prasarana polri dari mulai polres polsek, polsub Sektor, pospol, polantas dan beberapa kendaraan,” imbuhnya.

    4. Rumah Pejabat Dijarah

    Adapun, dalam serangkaian ricuh-ricuh ini setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara.

    Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.

    Dalam hal ini kepolisian telah mendalam serangkaian aksi penjarahan itu. Tercatat, khusus di rumah Uya Kuya, kepolisian telah menetapkan 10 tersangka dengan perincian enam terkait dan empat lainnya terkait penyerangan petugas.

    “10 tersangka, empat menyerang petugas, enam penjarahan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).

    5. Jakarta Sudah Aman

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung resmi mencabut himbauan Work From Home (WFH) bagi semua perusahaan yang ada di Jakarta mulai hari ini Rabu 3 September 2025.

    Dia menilai bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah mulai normal dan kondusif, tidak ada aksi lagi yang digelar oleh demonstran di Jakarta. 

    Maka dari itu, Pramono memerintahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta untuk mencabut imbauan WFH tersebut maksimal hari ini, sehingga besok Kamis 4 September 2025 warga bisa bekerja normal.

    “Saya sudah minta agar aturan itu dicabut karena kondisi sudah normal,” tuturnya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Pramono mengatakan bahwa seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Jakarta sudah mulai masuk kerja dan bekerja normal seperti biasanya per hari ini Rabu 3 September 2025.

    “Bahkan semua ASN Jakarta sudah mulai masuk hari ini dan menghadiri pelantikan pejabat fungsional, saya tetap minta agar mereka naik transportasi umum,” katanya.

    Pramono membeberkan seluruh layanan transportasi umum yang ada di Jakarta juga sudah mulai beroperasi dengan normal, meskipun masih ada perbaikan sejumlah ruas jalan yang sempat dirusak massa aksi beberapa waktu lalu.

    “Mudah-mudahan perbaikan ini bisa selesai hari Senin tanggal 8 nanti,” pungkasnya.

  • Kronologi Lengkap dan Tuduhan Pasal terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Megapolitan 3 September 2025

    Kronologi Lengkap dan Tuduhan Pasal terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Megapolitan 3 September 2025

    Kronologi Lengkap dan Tuduhan Pasal terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, oleh Polda Metro Jaya menuai sorotan publik.
    Dugaan pelanggaran prosedur sejak awal penangkapan hingga penggeledahan kantor mencuat ke permukaan.
    Informasi tersebut disampaikan Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar, pada Rabu (3/9/2025).
    Penangkapan Delpedro terjadi pada Senin (1/9/2025) malam sekitar pukul 22.45 WIB.
    Sebanyak 7–8 anggota Subdit II Keamanan Negara Polda Metro Jaya mendatangi kantor Lokataru Foundation di Jalan Kunci Nomor 16, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
    Delpedro yang saat itu berada di ruang kerjanya diminta berganti pakaian sebelum dibawa ke Polda Metro Jaya.
    Ia sempat mempertanyakan legalitas dokumen yang ditunjukkan aparat serta meminta pendampingan kuasa hukum, tetapi tidak dikabulkan.
    “Terjadi pembatasan hak konstitusional. Bahkan Delpedro tidak diberi kesempatan menghubungi keluarga atau penasihat hukum,” tulis Haris Azhar.
    Lokataru juga menuding polisi melakukan penggeledahan tanpa surat resmi dan merusak CCTV di lantai dua. Hal ini dinilai sebagai bentuk intimidasi sekaligus pelanggaran hak asasi.
    Selain Delpedro, staf Lokataru, Muzaffar Salim, ikut diamankan pada Selasa (2/9/2025) dini hari sekitar pukul 01.58 WIB di kantin belakang Polda Metro Jaya.
    Penangkapan berlangsung mendadak dan Muzaffar langsung dijadikan tersangka dengan pasal serupa.
    Polda Metro Jaya menjerat Delpedro dan Muzaffar dengan sejumlah pasal, di antaranya:
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penyidik memiliki bukti cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.
    “Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut, menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan, dan memperalat anak,” ujar Ade Ary, Selasa (2/9/2025).
    LBH Jakarta menilai penangkapan tersebut tidak sah karena dilakukan sebelum status tersangka diumumkan.
    “Kalau seseorang belum ditetapkan sebagai tersangka, tidak boleh dilakukan penangkapan. Kami menilai ada tindakan sewenang-wenang,” kata pengacara publik LBH Jakarta, Fadhil Alfathan.
    Menurut LBH, aparat hanya menunjukkan selembar kertas kuning yang disebut sebagai surat penangkapan, tanpa penjelasan isi.
    Proses penangkapan disebut berlangsung sangat cepat, dengan pengawalan enam mobil.
    “Tidak ada kekerasan, tapi sangat janggal karena terburu-buru,” tambah Fadhil.
    Hingga Selasa siang, Delpedro masih diperiksa di Unit II Keamanan Negara Polda Metro Jaya.
    Sementara itu, polisi belum memberikan penjelasan resmi terkait penangkapan Muzaffar.
    Kompas.com
    sudah mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk mengonfirmasi kronologi lengkap penangkapan dan pasal-pasal yang menjerat Delpedro, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir! Nasional 3 September 2025

    Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir! Nasional 3 September 2025

    Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyayangkan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan sejumlah aktivis lain atas dugaan provokasi, oleh polisi.
    Polisi, menurutnya, seharusnya lebih fokus mengusut tuntas kasus penjarahan yang terjadi di sejumlah rumah, seiring dengan berlangsungnya aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.
    “Yang lebih penting diusut Polri ialah tindak pidana penjarahan, bukan malah mengusut dan menahan Delpedro. Negara gagal hadir!” kata Benny dalam siaran pers yang diterima
    Kompas.com
    , Rabu (3/9/2025).
    Benny mengingatkan bahwa Polri seharusnya lebih mementingkan pengusutan pelaku penjarahan di beberapa tempat. Sebab, aksi penjarahan tersebut jelas-jelas termasuk tindakan kriminal.
    Dia juga mempertanyakan dasar penetapan Delpedro dan sejumlah aktivis lainnya sebagai tersangka. Menurutnya, ajakan menggelar atau mengikuti demonstrasi tak bisa menjadi dasar penangkapan.
    “Kalau mengajak orang apa hasut? Kalau saya ajak, ‘eh datang kita demonstrasi di depan kantor polisi, atau di depan gedung kejaksaan, untuk menyampaikan pendapat tangkap koruptor’, apa salah?” ucap Benny.
    Selain salah mengambil langkah soal penangkapan Delpedro, Benny menilai Polri gagal melindungi hak dasar warga negara, yakni rasa aman terhadap diri dan harta bendanya dalam kericuhan yang terjadi.
    Benny menambahkan, negara juga gagal melindungi hak asasi warganya yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait Hak Asasi Manusia.
    Dalam Pasal 28G (1) UUD 1945, kata Benny, diatur bahwa:
    Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
    .
    “Dengan alasan apapun penjarahan tidak dapat dibenarkan. Lalu negara atau Polri ke mana? Usut para pelakunya!” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Polisi resmi menetapkan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen (DMR), sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan yang melibatkan pelajar dalam aksi ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan, Delpedro diduga menghasut dan menyebarkan ajakan provokatif yang berujung aksi anarkis di sekitar Kompleks Parlemen dan sejumlah titik lain di Jakarta.
    Dugaan tindak pidana ini disebut sudah berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Selain Delpedro, polisi menetapkan lima orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial, yakni MS staf Lokataru sekaligus admin @blokpolitikpelajar, SH admin akun @gejayanmemanggil, KA admin Instagram @AliansiMahasiswaPenggugat, RAP, dan FL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3 News: Polisi Ungkap Dua Penyebab Direktur Lokataru Foundation Ditangkap – Page 3

    Top 3 News: Polisi Ungkap Dua Penyebab Direktur Lokataru Foundation Ditangkap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi membenarkan telah menangkap Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. Penangkapan dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin malam 1 September 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memastikan penangkapan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dilakukan sudah sesuai prosedur.

    Dia mengatakan, Delpedro Marhaen diduga menyebar informasi bohong yang menimbulkan keresahan, serta merekrut anak untuk ikut aksi anarkis.

    Sementara itu, polisi sudah menangkap belasan orang terduga penjarah rumah Anggota DPR Surya Utama atau yang kerap disapa Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam 30 Agustus 2025.

    Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan, sudah belasan orang yang diamankan. Namun dia belum merinci total jumlah pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kejadian di rumah politisi PAN itu.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mencatat, berdasarkan data monitoringnya, 10 warga sipil meninggal akibat kerusuhan aksi demo di akhir Agustus 2025.

    Selain korban meninggal dunia, Anis mengaku juga mendapat laporan soal penangkapan sewenang-wenang oleh aparat keamanan. Jumlahnya cukup banyak.

    Anis turut melaporkan, data Komnas HAM juga mencatat mengenai rusaknya fasilitas publik di pelbagai tempat, penjarahan di rumah pribadi, perselusi dan penangkapan aktivis yang terjadi terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 2 September 2025:

    Proses penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sempat terekam kamera CCTV kompleks perumahan di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (1/9) malam. Ia kemudian ditetapkan polisi sebagai tersangka atas dugaan penghasutan aksi ana…

  • Mengapa Prabowo Ngotot Pergi ke China, Meski Ada Aksi Demo di Dalam Negeri?

    Mengapa Prabowo Ngotot Pergi ke China, Meski Ada Aksi Demo di Dalam Negeri?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. 

    Prabowo dijadwalkan menghadiri parade militer angkatan bersenjata China di Beijing pada Rabu (3/9/2025). Didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, bertolak dari Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.

    Di apron Base Ops, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat TNI, dan anggota Kabinet Merah Putih, salah satunya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 [Agustus]. Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda keberangkatan,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, Rabu (3/9/2025). 

    Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke tanah air pada Rabu (3/9/2025) malam, setelah menghadiri parade militer China pada pagi harinya.

    Presiden Prabowo sempat mengumumkan rencananya membatalkan lawatan ke China setelah adanya kericuhan di beberapa daerah di Jakarta, dan kota-kota lainnya pada pekan lalu.

    Presiden China Xi Jinping mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada 31 Agustus—1 September 2025 di Tianjin, China. Agenda kemudian dilanjutkan dengan parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis di Beijing pada 3 September 2025. 

    Namun, Presiden Prabowo memutuskan tidak menghadiri KTT SCO itu yang mendelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Mengapa Prabowo Tetap Pergi ke China?

    Prasetyo menjelaskan alasan Presiden yang pada akhirnya memutuskan melawat ke China, antara lain, situasi keamanan di dalam negeri yang telah kembali normal, begitu pun dengan kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang pekan lalu ricuh telah kembali berjalan seperti sedia kala.

    “Satu hari ini Beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” kata Prasetyo Hadi.

    Pemerintah China, dalam beberapa hari belakangan, sebagaimana disampaikan Mensesneg, juga memohon dengan sangat kehadiran Presiden Prabowo, setidaknya satu hari dalam acara parade militer di Beijing.

    “Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk Beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam, Beliau sudah akan kembali ke tanah air,” ujar Prasetyo

    Di Jakarta Selasa siang, Presiden Prabowo sempat menyambangi Kementerian Pertahanan RI, dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Aksi Demo Masih Berlangsung 

    Meskipun sudah melandai, gelombang atau aksi demonstrasi masih terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Demonstrasi di Jakarta berpusat di depan gedung DPR/MPR RI. Sementara itu, aksi demo di Bandung berubah menjadi bentrokan antara aparat dengan mahasiswa dan warga di sekitar Tamansari. 

    Adapun, Polda Metro Jaya telah menetapkan enam tersangka setelah demonstrasi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025 yang berakhir rusuh. Para tersangka diduga melakukan penghasutan khususnya pelajar untuk melakukan demonstrasi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan aksi demonstrasi di Jakarta berujung bentrok dengan aparat keamanan

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan [tersangka], dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Selasa (2/9/2025) malam.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru Delpedro Marhaen (DMR), admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).