Xcloud.id

Tag: Kim Jong Un

  • Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Video: Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Video Derita Warga Tangsel: Rumah Hampir Terkubur Gunung Sampah

    1,668 Views |

    Minggu, 14 Des 2025 10:21 WIB

    Kim Jong Un bersedih ketika menyambut kepulangan prajurit militer Korea Utara yang gugur di perang Rusia-Ukraina. Upacara militer besar-besaran pun digelar di Pyongyang.

    Diketahui Korea Utara telah mengirimkan 14.000 tentara untuk membantu Rusia. Dari jumlah tersebut, sudah ada 6.000 tentara Korea Utara yang gugur.

    Cariss Nayla/Ashri Fathan – 20DETIK

  • Kim Jong Un Bersumpah Berantas Pejabat Korut yang Jahat-Tidak Aktif

    Kim Jong Un Bersumpah Berantas Pejabat Korut yang Jahat-Tidak Aktif

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un bersumpah untuk memberantas “praktik jahat” di kalangan pejabat di negara tersebut. Dia juga menegur sikap kerja beberapa pejabat Korut yang disebutnya “tidak aktif” dan “tidak bertanggung jawab”.

    Teguran itu, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), disampaikan Kim Jong Un saat berbicara dalam rapat komite pusat Partai Buruh Korea, partai yang berkuasa di Korut, yang digelar selama tiga hari di Pyongyang pada pekan ini. Rapat besar itu dihadiri para petinggi partai penguasa Korut.

    Pertemuan itu membahas isu-isu kebijakan utama serta rencana untuk kongres partai penguasa yang akan datang — kongres partai pertama dalam lima tahun terakhir di Korut. Diperkirakan kongres Partai Buruh Korea itu akan digelar bulan depan.

    Saat menutup rapat besar itu pada Kamis (11/12), menurut laporan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), Kim Jong Un mengecam “sudut pandang ideologis yang keliru dan sikap kerja yang tidak aktif dan tidak bertanggung jawab” dari beberapa pejabat Korut.

    Kim Jong Un menyerukan kepada para pejabat Korut untuk memiliki “keyakinan dan keberanian yang besar untuk masa depan perjuangan dan tujuan kita”.

    Tidak hanya itu, pemimpin tertinggi Korut ini juga “menegaskan bahwa praktik jahat harus dikoreksi”.

    KCNA tidak memberikan rincian spesifik soal “kekurangan dan praktik jahat” yang dimaksud Kim Jong Un itu.

    Namun laporan KCNA menyebut bahwa partai berkuasa di Korut telah mengungkap banyak “penyimpangan” disiplin — istilah lebih halus untuk praktik korupsi — beberapa waktu terakhir.

    Kim Jong Un juga melontarkan pujian kepada tentara-tentara Korut yang bertempur bersama militer Rusia dalam melawan Ukraina. Menurut perkiraan Korea Selatan (Korsel) — negara tetangga Korut, sedikitnya 600 tentara tewas dan ribuan tentara lainnya mengalami luka-luka dalam perang itu.

    “Kinerja mereka menunjukkan kepada dunia mengenai prestise yang dimiliki tentara dan negara kita sebagai tentara yang selalu menang dan menjadi pelindung sejati keadilan internasional,” kata Kim Jong Un dalam pujiannya.

    Para analis mengatakan bahwa Pyongyang menerima bantuan keuangan, teknologi militer, serta pasokan makanan dan energi dari Moskow sebagai imbalan atas pengiriman pasukan.

    Kim Jong Un, dalam pernyataannya, juga memuji upaya tahun ini dalam “memodernisasi” pertahanan negara untuk menghadapi “perubahan geopolitik dan teknologi global” yang besar.

    Rapat komite pusat Partai Buruh Korea dimulai pada Selasa (9/12) waktu setempat, hari yang sama ketika Korut menembakkan salvo artileri dari sistem peluncur roket multiple, yang menurut para analis dapat menjangkau wilayah Korsel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Jakarta –

    Dua anak Ukraina disebut-sebut dikirim ke sebuah kamp untuk anak-anak elite Korea Utara. Kedua anak itu dipandang sejumlah analis sebagai pion dalam perang propaganda yang dijalankan Moskow dan Pyongyang. Sementara itu, seorang aktivis HAM mengatakan kedua anak tersebut adalah korban kejahatan perang.

    Pemindahan keduanya terungkap dalam kesaksian di hadapan subkomite Kongres AS pada 3 Desember yang disampaikan Kateryna Rashevska, pakar hukum dari Regional Center for Human Rights (RCHR) Ukraina.

    Kedua anak tersebut adalah Misha, 12 tahun, dari wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, dan Liza, 16 tahun, dari Simferopol, ibu kota Krimea. Mereka termasuk di antara lebih dari 19.500 anak Ukraina yang menurut Kyiv ‘diculik’ dari wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia.

    Sebagian besar dari 165 kamp anak yang didokumentasikan RCHR berada di Rusia dan Belarus. Namun, kedua negara tampak mempererat hubungan mereka sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

    Sebagai bagian dari persekutuan baru antara kedua negara, Korea Utara memasok amunisi dan pasukan untuk perang di Ukraina, sementara Rusia membalas dengan bantuan pangan, bahan bakar dan teknologi militer.

    Aktivis HAM kecam langkah ‘propaganda’

    Rashevska mengatakan kepada DW bahwa kedua anak yang sempat tinggal di Songdowon International Children’s Camp, dekat kota pelabuhan Wonsan di Korea Utara, kemudian dipulangkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Mereka menggunakan anak-anak kami untuk membangun kemitraan strategis dengan negara yang oleh AS ditetapkan sebagai sponsor terorisme, dan pada kenyataannya, ikut dalam kejahatan agresi terhadap tanah air anak-anak ini, terhadap Ukraina. Itu sama sekali tidak bisa diterima.”

    Kamp Songdowon yang dibangun pada 1960 awalnya ditujukan untuk menampung anak-anak dari negara-negara blok Komunis, dengan fasilitas seperti taman air, pantai, lapangan sepak bola, gimnasium, akuarium dan berbagai kegiatan, serta asrama di dalam kompleks.

    Setelah Uni Soviet runtuh, kamp ini bergeser menjadi tempat menginap anak-anak pejabat tinggi Korea Utara. Sejak hubungan Moskow dan Pyongyang kembali menghangat, kamp ini juga menerima anak-anak dari luar negeri.

    Kamp menanamkan propaganda sejak dini

    “Bentuknya sedikit mirip seperti kamp pramuka, tetapi dengan keluarga Kim sebagai pusatnya,” kata Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University kampus Seoul, yang pernah mengunjungi fasilitas itu pada 2013.

    “Bagi anak-anak Korea Utara, kamp ini hampir seperti ritus kedewasaan. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas rekreasi, tetapi semua itu dibarengi porsi besar propaganda dan indoktrinasi. Ada poster, papan informasi dan slogan yang menyerang imperialisme.”

    “Tetapi, yang menarik adalah bagaimana Korea Utara dan Rusia kini semakin sering bekerja sama, termasuk mengatur kunjungan wisatawan, pebisnis, dan kini pelajar,” tambahnya.

    Pinkston menilai dua anak Ukraina yang dikirim ke Korea Utara mungkin bagian dari percobaan untuk melihat dampak indoktrinasi yang dibungkus sebagai ‘penghargaan’ atas perilaku baik mereka.

    “Ini semua bagian dari proses ‘Russifikasi’ terhadap anak-anak ini dan saya memperkirakan kunjungan serupa bisa bertambah ke depannya,” katanya.

    Analis lain melihatnya hanya sebagai propaganda. Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional asal Rusia di Kookmin University, Seoul, menyebut kunjungan itu sebagai “manipulasi yang sangat terang-terangan.”

    Apa pun motif Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rashevska menegaskan komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak Ukraina.

    ‘Perlakuan tidak manusiawi’

    “Bagi rezim Kim Jong Un, ini adalah cara yang lebih halus dan dapat diterima publik untuk memperdalam ‘kemitraan strategis’ dengan Rusia melalui ‘diplomasi anak’,” katanya.

    “Bagi Rusia, langkah ini efektif karena anak-anak dibawa ke negara yang kondisi hak asasi manusianya bahkan lebih buruk daripada Rusia. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada kemungkinan tetap menjalin kontak setelah pulang.”

    “Bahkan jika hanya satu anak yang terdampak. Bahkan jika hanya dua anak yang terdampak. Karena mereka adalah anak-anak kami. Anak bukan angka statistik. Anak bukan alat untuk mengguncang opini publik,” kata Rashevska.

    “Anak adalah masa depan kita. Dan masa depan itu seharusnya milik kita, tetapi telah dicuri. Itu perlu disuarakan.”

    Desakan pengembalian anak-anak Ukraina

    Majelis Umum PBB pekan lalu menyerukan pengembalian segera dan tanpa syarat anak-anak Ukraina yang “dipindahkan secara paksa” ke Rusia.

    Majelis mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menuntut “Federasi Rusia menjamin pemulangan segera, aman dan tanpa syarat semua anak Ukraina yang telah dipindahkan atau dideportasi secara paksa.”

    Resolusi itu juga mendesak Moskow untuk menghentikan tanpa penundaan praktik pemindahan paksa, deportasi, pemisahan dari keluarga dan wali, perubahan status pribadi termasuk melalui kewarganegaraan, adopsi, atau penempatan di keluarga asuh, serta indoktrinasi terhadap anak-anak Ukraina.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan resolusi tersebut memuat tuduhan yang mereka nilai berlebihan terhadap Rusia dengan menuduhnya mendeportasi anak-anak Ukraina, berbicara tentang ‘adopsi paksa’ dan upaya menghapus identitas mereka.

    “Rusia kembali menegaskan bahwa tuduhan deportasi anak-anak Ukraina tidak berdasar dan menyesatkan,” menurut pernyataan kementerian itu.

    “Ini sepenuhnya soal mengevakuasi anak-anak dari zona pertempuran ketika nyawa mereka terancam.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang –

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Presiden Korsel Berniat Minta Maaf ke Korut soal Selebaran Propaganda dan Drone Pendahulunya

    Presiden Korsel Berniat Minta Maaf ke Korut soal Selebaran Propaganda dan Drone Pendahulunya

    JAKARTA – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mempertimbangkan kemungkinan permintaan maaf kepada Korea Utara atas kecurigaan pendahulunya sengaja berupaya meningkatkan ketegangan militer antara kedua negara dalam persiapan untuk deklarasi darurat militer singkatnya pada Desember 2024.

    Berbicara kepada wartawan pada peringatan satu tahun perebutan kekuasaan yang gagal oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol, Lee menekankan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.

    Namun, ketika ditanya tentang penahanan beberapa warga negara Korea Selatan selama bertahun-tahun oleh Korea Utara, Lee mengatakan ia tidak mengetahui masalah tersebut, yang menuai kritik dari keluarga yang menuntut agar mereka dipulangkan dengan selamat.

    Seorang jaksa khusus pada bulan lalu mendakwa Yoon dan dua pejabat tinggi pertahanannya atas tuduhan bahwa ia memerintahkan penerbangan pesawat nirawak/drone di atas Korea Utara untuk memicu ketegangan.

    Media Korea Selatan juga melaporkan pada Senin, militer Korea Selatan di bawah kepemimpinan Yoon menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran propaganda melintasi perbatasan.

    Lee mempertimbangkan permintaan maaf kepada Korea Utara

    Meskipun tuduhan drone dan penyebaran selebaran belum terbukti di pengadilan, Lee tetap mengatakan ia secara pribadi ingin meminta maaf kepada Korea Utara.

    “Saya rasa kita perlu meminta maaf, tetapi saya belum bisa mengatakannya karena saya khawatir itu dapat digunakan untuk mencemarkan nama baik (saya) sebagai pro-Korea Utara atau memicu pertikaian ideologis politik” di Korea Selatan, kata Lee dilansir Associated Press, Rabu, 3 Desember.

    “Hanya itu yang akan saya katakan untuk saat ini,” sambungnya.

    Korea Utara secara terbuka menuduh pemerintahan Yoon menerbangkan drone di atas Pyongyang untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-Korea Utara tiga kali pada Oktober 2024. Militer Korea Selatan menolak untuk mengonfirmasi klaim tersebut, dan pengakuan publik apa pun atas aktivitas pengintaian di Korea Utara akan sangat tidak lazim.

    Sejak menjabat pada bulan Juni, Lee telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk meredakan ketegangan antar-Korea, termasuk mematikan pengeras suara garis depan yang menyiarkan berita K-pop dan dunia, serta melarang aktivis menerbangkan balon yang membawa selebaran propaganda melintasi perbatasan.

    Korea Utara sejauh ini mengabaikan ajakan Lee, dengan pemimpin Kim Jong Un menyatakan pemerintahnya tidak tertarik untuk berdialog dengan Seoul.

  • Korea Nyaris Chaos Karena Orang Ini, Rela Perang Demi Tetap Berkuasa

    Korea Nyaris Chaos Karena Orang Ini, Rela Perang Demi Tetap Berkuasa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, diduga terlibat dalam rencana rahasia untuk memprovokasi Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un melalui penerbangan drone ke jantung Pyongyang.

    Jaksa Korsel merilis detail plot tersebut, yang diklaim mendahului upaya Yoon mendeklarasikan undang-undang darurat militer yang gagal pada Desember tahun lalu.

    Jaksa merilis bukti tersebut pada Senin (10/11/2025), yang tampaknya mengonfirmasi klaim Korut bahwa Korsel mengirim drone terselubung untuk menjatuhkan selebaran anti-rezim pada Oktober tahun lalu. Penerbangan tersebut memicu pernyataan keras dari adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, yang mengancam akan memutuskan semua koneksi ke Selatan.

    Di antara catatan yang ditemukan, terdapat referensi untuk menciptakan situasi yang tidak stabil. Hal ini untuk melanggengkan darurat militer

    “Harus mencari dan memanfaatkan peluang sekali seumur hidup yang dapat menghasilkan efek jangka pendek. Untuk melakukan itu, kita harus menciptakan situasi yang tidak stabil atau memanfaatkan peluang yang telah tercipta,” tulis memo itu.

    Memo lain bahkan secara spesifik menargetkan lokasi sensitif Korut Lokasi yang didaftar termasuk ibu kota, dua fasilitas nuklir, rumah liburan Kim, serta situs suci Samjiyon dan kawasan wisata Wonsan.

    “Menargetkan di mana (Korea Utara) kehilangan muka sedemikian rupa sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain merespons.”

    Rencana tersebut tampak bertujuan untuk menciptakan kondisi perang. Hal ini diketahui dari memo lain tertanggal 5 November.

    “Tindakan musuh harus datang lebih dulu. Harus ada situasi perang atau situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh pasukan polisi. Ciptakan kondisi musuh… kita harus menunggu kesempatan yang menentukan,” tambahnya.

    Kim Byung-joo, pensiunan jenderal Tentara Korea dan anggota parlemen, mengatakan kepada CNN bahwa drone tersebut terbang setidaknya pada tiga kesempatan dan bertujuan untuk memprovokasi respons militer dari Utara.

    “Itu seperti menodongkan pisau ke leher (Korea Utara),” ujarnya.

    Para analis mengatakan pengiriman drone ke Korut dapat ditafsirkan sebagai tindakan perang yang dapat memicu konflik. Victor Cha, Ketua Korea di Center for Strategic and International Studies, mencatat bahwa penerbangan drone ke Korut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang membagi Semenanjung Korea sejak tahun 1953.

    Meskipun darurat militer yang dideklarasikan Yoon pada Desember lalu dicabut dalam hitungan jam setelah parlemen membatalkannya, tindakannya memicu protes massa, tantangan hukum, dan akhirnya pemakzulan.

    (luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik

    Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) kembali meluncurkan rudal balistik dari wilayahnya pada Jumat (7/11) waktu setempat. Peluncuran terbaru Pyongyang ini terjadi sepekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyetujui rencana Seoul untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

    Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), seperti dilansir AFP, Jumat (7/11/2025), mendeteksi aktivitas peluncuran terbaru negara tetangganya tersebut, dan menyebut rudal balistik yang tidak teridentifikasi jenisnya itu diluncurkan ke perairan Laut Timur atau Laut Jepang.

    “Korea Utara menembakkan rudal balistik tak teridentifikasi ke arah Laut Timur,” ujar JCS dalam pernyataannya.

    Aktivitas balistik terbaru Korut itu dilakukan sepekan setelah Trump mengumumkan bahwa Korsel akan membangun kapal selam di AS, di mana teknologi nuklir buatan Washington merupakan salah satu rahasia militer yang paling sensitif dan dijaga ketat.

    Tidak seperti kapal selam bertenaga diesel, yang harus muncul ke permukaan laut secara teratur untuk mengisi ulang baterainya, kapal selam bertenaga nuklir dapat bertahan di dalam air jauh lebih lama.

    Para analis mengatakan bahwa pengembangan kapal selam bertenaga nuklir akan menandai lompatan signifikan dalam basis industri Angkatan Laut dan pertahanan Korsel, bergabung dengan sekelompok kecil negara yang telah memiliki kapal selam jenis tersebut.

    Sejauh ini, menurut laporan media dan analisis, hanya AS, Australia, China, Rusia, India, Prancis, dan Inggris yang telah beralih ke kapal selam bertenaga nuklir.

    Kantor kepresidenan Korsel mengatakan bahwa Seoul membutuhkan persetujuan Washington karena membutuhkan bahan baku yang diperlukan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir, yang dibatasi untuk penggunaan militer.

    Sejak pertemuan puncak antara pemimpin Korut Kim Jong Un dan Trump pada tahun 2019 lalu berujung kegagalan terkait masalah denuklirisasi dan pencabutan sanksi, Pyongyang telah berulang kali mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Awal pekan ini, Korut menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth berkunjung ke Korsel. Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar satu jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara.

    Sementara pekan lalu, Korut melakukan uji coba rudal jelajah di lepas pantai barat Semenanjung Korea, sebelum Trump mendarat di Korsel. Pyongyang pada saat itu menyebut uji coba rudal itu menjadi pesan untuk “musuh-musuhnya”.

    Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Korut, Pak Jong Chon, yang mengawasi uji coba rudal pada saat itu mengatakan bahwa “keberhasilan penting” sedang dicapai dalam pengembangan “kekuatan nuklir” Korut sebagai pencegah perang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dengan Kapal Selam Nuklir, Korsel Masuki Era Perlombaan Senjata

    Dengan Kapal Selam Nuklir, Korsel Masuki Era Perlombaan Senjata

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump yang ingin memulai babak baru aliansinya dengan Asia Timur, mendukung gagasan Korea Selatan untuk membangun dan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Dia menambahkan bahwa kapal pertama akan dibuat di AS.

    “Korea Selatan akan membangun Kapal Selam Bertenaga Nuklirnya di Philadelphia,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

    Seoul menyambut gembira keputusan ini. Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back mengatakan dalam pertemuan parlemen yang digelar bersamaan dengan pengumuman Trump itu bahwa kapal selam bertenaga nuklir akan berdampak signifikan memperkuat militer Korsel.

    Saat ini, Korea Selatan mengoperasikan kapal selam konvensional bertenaga hibrid – diesel dan listrik. Namun menurut Ahn, kapal selam bertenaga nuklir akan menawarkan kecepatan dan daya jelajah yang lebih baik untuk menandingi kemampuan kapal selam tempur nuklir Korea Utara.

    Meskipun Pyongyang belum memberikan komentar resmi, para analis mengatakan bahwa rezim Kim Jong Un hampir pasti akan bereaksi dengan marah dan kemungkinan besar mengumumkan langkah balasan terhadap keputusan Korea Selatan.

    Korea Selatan memasuki era perlombaan senjata

    Para ahli memperingatkan bahwa Korea Utara dan Selatan kini dengan cepat meningkatkan perlombaan senjata, sementara negara-negara lain di Asia Timur Laut lainnya terpantau turut menambah anggaran pertahanan mereka.

    “Tidak diragukan lagi, kita sudah berada dalam era perlombaan senjata,” kata Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional di Universitas Kookmin, Seoul.

    “Trump tampaknya tidak henti mengatakan bahwa ia sudah jemu dengan sekutu-sekutu parasitnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Ia bisa mengumumkan bahwa AS akan hengkang dari sekutunya kapan saja,” tambah Lankov.

    Bagi kedua negara, lanjut Lankov, hal itu akan menjadi ancaman. Terutama Korsel yang berbatasan langsung dengan musuh bersenjata nuklir yang berulang kali menyerangnya di masa lalu.

    “Sehingga sangat wajar jika Seoul meningkatkan kemampuan militernya secara drastis dan mungkin juga mengembangkan senjata nuklir,” tambahnya.

    Lankov juga menyoroti faktor kedua yakni perkembangan militer Korea Utara yang sangat cepat selama satu dekade terakhir, termasuk keberhasilan mengembangkan rudal balistik antarbenua dengan bahan bakar padat dan memperluas arsenal hulu ledak nuklirnya.

    Kemajuan militer tersebut didukung oleh Rusia. Moskow diperkirakan telah memasok Pyongyang dengan reaktor miniatur untuk mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.

    Faktor ketiga yang tak terhindarkan, menurut Lankov, adalah Cina yang berupaya menguatkan kekuatan militernya dan melengkapinya dengan sistem persenjataan yang paling mutakhir.

    Pyongyang unjuk kekuatan jelang kunjungan Trump

    “Cina ingin menegaskan perannya di Asia Timur sebagai pusat kekuatan utama yang tidak dapat ditantang siapa pun,” kata Lankov.

    Sementara itu, menurut Lankov, AS tampak semakin ingin mengurangi keterlibatannya di kawasan meski beberapa pasukan AS masih bertahan di Semenanjung Korea.

    Ancaman terhadap Korea Selatan semakin serius karena aliansi Pyongyang yang semakin erat dengan Rusia serta kekerabatan lamanya dengan Cina. Aliansi tersebut memungkinkan Pyongyang bertindak lebih agresif.

    Bahkan rezim Korea Utara menguji rudal hipersonik seminggu sebelum kedatangan Trump di Korea Selatan jelang forum APEC pada 1 November lalu serta menembakkan sejumlah rudal jelajah sesaat sebelum kedatangan Trump.

    Pyongyang juga meluncurkan rudal dan artileri pada Senin (3/11) saat Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengunjungi Zona Demiliterisasi (DMZ).

    Taipei dan Tokyo meningkatkan anggaran Pertahanan

    Masih di kawasan, Cina sedang melakukan uji kapal induk ketiganya, Fujian, dan semakin sering menguji pertahanan udara dan laut negara tetangganya. Jepang di sekitar Kepulauan Okinawa serta Filipina di Laut Cina Selatan.

    Beijing juga memiliki ambisi jangka panjang untuk mengambil alih Taiwan, yang dianggapnya sebagai bagian dari provinsinya yang memisahkan diri. Taipei kini meningkatkan anggaran pertahanan, termasuk pembelian 66 jet tempur F-16V dan bom luncur dari AS.

    Jepang mulai secara signifikan membangun sistem pertahanannya, mengucurkan investasi besar pada pertahanan laut dan udara dengan rudal baru yang canggih, pasukan kapal selam yang lebih besar, serta drone laut dan udara.

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kepada Trump dalam pertemuan mereka di Tokyo akhir Oktober lalu bahwa Jepang akan meningkatkan pengeluaran pertahanan dari 1% menjadi 2% dari PDB pada awal tahun fiskal berikutnya (1 April).

    Jepang juga menandatangani kesepakatan untuk memasok Australia dengan 11 fregat kelas Mogami dan tengah bernegosiasi dengan Selandia Baru untuk kesepakatan serupa.

    Selain itu, Tokyo juga sepakat untuk memberikan Filipina pesawat patroli pantai dan sistem radar canggih guna membantu Manila memantau kapal-kapal Cina di Laut Cina Selatan.

    Masa damai di Asia Timur mulai berakhir

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul Universitas Troy, mengatakan bahwa negara-negara Asia telah menikmati masa damai selama beberapa dekade, namun masa-masa mungkin akan perlahan berakhir.

    Pinkston menjelaskan kepada DW bahwa banyak negara Asia Timur kini memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk meningkatkan kekuatan militer mereka.

    Ia juga memperingatkan bahwa pembelian kapal selam bertenaga nuklir dapat menjadi langkah awal bagi Korsel untuk memperoleh senjata nuklir, meskipun Seoul secara resmi mendukung Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

    “Kita tidak pernah bisa menduga detail kesepakatan yang dibuat Trump atau apa yang akan dia usulkan selanjutnya,” kata Pinkston, menyinggung dukungan mendadak presiden AS terhadap rencana kapal selam bertenaga nuklir Korsel.

    “Namun apakah berarti Korsel akan bergerak sendirian?” tanyanya.

    Menurut Pinkston, Korea Selatan berencana membeli uranium yang diperkaya dari AS untuk reaktor kapal selam bertenaga nuklir. Korsel juga sudah memiliki fasilitas dan teknologi nuklir sendiri, sehingga bisa saja ia memperkaya bahan bakar nuklirnya. Langkah berikutnya, Korsel bisa mengembangkan senjata nuklirnya sendiri, katanya.

    “Jika kapal-kapal selam itu dirancang untuk membawa rudal dengan hulu ledak konvensional, maka itu tidak terlalu jauh dari rencana perancangan hulu ledak nuklir yang menurut Seoul penting bagi keamanan nasionalnya. Korsel semakin mendekat ke rencana tersebut,” pungkas Pinkston.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga Video: Cekcok Dengan Eks Presiden Rusia, Trump Kirim 2 Kapal Selam Nuklir

    (ita/ita)

  • Tanda Tanya Ribuan Tentara Korut Dikirim ke Rusia

    Tanda Tanya Ribuan Tentara Korut Dikirim ke Rusia

    Jakarta –

    Korea Utara (Korut) lagi-lagi mengirim pasukan tentara ke Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina. Pengiriman pasukan tentara Pyongyang ke Moskow ini masih mengandung tanda tanya.

    Korut dilaporkan telah mengirimkan lagi sekitar 5.000 tentaranya ke Rusia sejak September lalu. Pengiriman personel militer Pyongyang itu disebut untuk membantu “rekonstruksi infrastruktur” di Rusia.

    Informasi terbaru soal pengiriman tentara Korut itu, dilansir AFP, Rabu (5/11), diungkapkan oleh seorang anggota parlemen Korea Selatan (Korsel), Lee Seong Kweun, setelah mendapatkan penjelasan dari badan intelijen Seoul (NIS) pada Selasa (4/11) waktu setempat.

    Pemimpin Korut Kim Jong Un disebut menjadi semakin berani dengan perang di Ukraina. Kim dilaporkan mengamankan dukungan penting dari Moskow setelah mengirimkan ribuan tentaranya untuk bertempur bersama pasukan militer Rusia.

    Saat berbicara kepada wartawan, Lee mengatakan bahwa ribuan tentara Korut kembali dikerahkan ke Rusia secara bertahap untuk misi “rekonstruksi infrastruktur”.

    “Sekitar 5.000 tentara konstruksi Korea Utara telah dipindahkan ke Rusia secara bertahap sejak September dan diperkirakan akan dimobilisasi untuk rekonstruksi infrastruktur,” sebutnya.

    Lee menambahkan bahwa “tanda-tanda berkelanjutan untuk pelatihan dan seleksi personel dalam persiapan pengerahan pasukan tambahan telah terdeteksi”.

    Badan intelijen Korsel mengatakan kepada para anggota parlemen, menurut Lee, bahwa sekitar 10.000 tentara Korut diperkirakan saat ini dikerahkan ke dekat perbatasan Rusia-Ukraina.

    2.000 Tentara Korut Tewas dalam Perang Rusia-Ukraina

    Pada September lalu, Badan intelijen Korsel melaporkan sekitar 2.000 tentara Korut diperkirakan tewas setelah dikerahkan untuk membantu Rusia bertempur melawan Ukraina. NIS, dilansir AFP, Selasa (2/9), melaporkan pada April lalu bahwa “jumlah korban perang setidaknya 600 perang”.

    “Namun, berdasarkan penilaian terbaru, kini diperkirakan jumlahnya sekitar 2.000 tentara,” kata anggota parlemen Korsel, Lee Seong Kweun, saat berbicara kepada wartawan setelah mendapatkan pengarahan intelijen terbaru dari NIS.

    Badan-badan intelijen Korsel dan Barat mengatakan bahwa Korut mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke wilayah Rusia pada tahun 2024, terutama ke wilayah Kursk. Pyongyang juga diduga telah mengirimkan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan keluarga tentara yang berpartisipasi dalam operasi militer di luar negeri, di Pyongyang, Korea Utara, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea pada 30 Agustus 2025. (Reuters)

    Lee mengatakan bahwa NIS meyakini Korut berencana untuk mengerahkan 6.000 tentara dan teknisi tambahan ke Rusia, dengan sekitar 1.000 personel di antaranya telah tiba.

    “Diperkirakan dari rencana pengerahan ketiga 6.000 tentara baru-baru ini, sekitar 1.000 teknisi tempur telah tiba di Rusia,” ungkapnya pada September lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/ygs)

  • Siaga Perang, Ini Gaya Kim Jong Un Sidak Markas Pasukan Khusus Korut

    Siaga Perang, Ini Gaya Kim Jong Un Sidak Markas Pasukan Khusus Korut

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }