Tag: Kim Jong Un

  • E-Commerce Korsel Kasih Kompensasi Rp25,2 Triliun ke Pengguna Imbas Data Bocor

    E-Commerce Korsel Kasih Kompensasi Rp25,2 Triliun ke Pengguna Imbas Data Bocor

    Bisnis.com, JAKARTA—  Perusahaan e-commerce raksasa asal Korea Selatan Coupang, mengumumkan rencana kompensasi senilai US$1,5 miliar atau setara dengan Rp25,2 triliun. Hal ini diakibatkan karena kebocoran data pribadi pengguna pada November lalu.

    Setidaknya terdapat 33,7 juta pengguna terdampak yang mengalami kebocoran data. Rencananya Coupang akan memberikan kupon senilai US$35 atau sekitar Rp590 ribu.

    Informasi dari KBS, Rabu (31/12/2025), kupon ini dibagi menjadi empat bagian dan hanya bisa digunakan di layanan milik Coupang sendiri, seperti belanja produk, Coupang Eats, Perjalanan, dan R.LUX. 

    Rencana ini diumumkan setelah pendiri Coupang, Bom Kim, menyampaikan permintaan maaf pada publik dan berjanji akan mempercepat proses kompensasi.

    Namun, itu bukan menjadi penyelesaian masalah. kebijakan tersebut justru memicu kritik luas dari publik, politisi, dan kelompok advokasi konsumen. 

    Banyak pihak menilai bahwa kompensasi dalam bentuk voucher bukanlah ganti rugi yang adil atas kebocoran data pribadi yang serius, karena voucher tersebut hanya bisa digunakan di ekosistem Coupang. 

    Artinya, pengguna dipaksa kembali berbelanja di platform yang justru telah gagal melindungi data mereka. 

    Kritik ini semakin kuat karena beberapa layanan yang disertakan dalam voucher dianggap jarang digunakan, sehingga nilainya tidak benar-benar setara bagi semua korban.

    Masalah semakin diperparah oleh sikap manajemen Coupang. Bom Kim menolak menghadiri sidang parlemen Korea Selatan yang dijadwalkan untuk membahas kasus kebocoran data ini, dengan alasan memiliki agenda lain pada awal Desember lalu. 

    Ketidakhadirannya dipandang sebagai bentuk kurangnya tanggung jawab moral terhadap publik dan pembuat kebijakan. Sejumlah anggota parlemen menilai Coupang mencoba mengubah krisis perlindungan data menjadi peluang bisnis, karena voucher berpotensi mendorong konsumsi tambahan alih-alih benar-benar mengganti kerugian pengguna.

    Masalah lain  juga muncul dari penyajian informasi itu sendiri. Dalam beberapa laporan, terdapat kesalahan penyebutan tokoh, pengulangan informasi yang berlebihan, serta inkonsistensi angka dan bahasa. 

    Kesalahan paling serius adalah penyebutan nama Kim Jong-un, yang sama sekali tidak terkait dengan Coupang, sehingga menunjukkan lemahnya verifikasi fakta. (Nur Amalina)

  • Kim Jong Un Sesumbar Bilang Peluncur Roket Korut Bisa Musnahkan Musuh

    Kim Jong Un Sesumbar Bilang Peluncur Roket Korut Bisa Musnahkan Musuh

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengklaim kemampuan sistem peluncur roket multiple buatan negaranya mampu “menghancurkan musuh”. Klaim ini disampaikan Kim Jong Un ketika mengunjungi sebuah pabrik yang memproduksi sistem persenjataan tersebut.

    Kunjungan Kim Jong Un ke pabrik tersebut, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), dilaporkan pada Selasa (30/12), atau sehari setelah Pyongyang mengumumkan telah melakukan uji tembak dua rudal jelajah jarak jauh strategis sebagai bentuk “kesiapan tempur” terhadap ancaman asing.

    Didampingi oleh para pejabat tinggi dari program rudal Korut, menurut laporan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) yang dikelola pemerintah, Kim Jong Un mengatakan sistem senjata baru tersebut akan berfungsi sebagai “sarana serangan utama” militer Korut.

    Kim Jong Un, sebut KCNA, juga mengatakan bahwa sistem roket multiple itu merupakan “sistem senjata super ampuh karena dapat memusnahkan musuh melalui serangan mendadak dan tepat sasaran dengan akurasi tinggi dan daya hancur yang dahsyat”.

    Sistem persenjataan ini, menurut KCNA, akan “digunakan dalam jumlah besar untuk serangan terkonsentrasi dalam operasi-operasi militer”.

    Foto-foto yang dirilis media pemerintah Korut menunjukkan Kim Jong Un berdiri di samping sistem rudal baru yang besar di sebuah pabrik yang luas dengan propaganda terpasang di dindingnya.

    Korut secara teknis masih berperang dengan Korea Selatan (Korsel), dan persenjataan artilerinya yang sangat banyak telah sejak lama diyakini oleh para analis sebagai inti dari strateginya jika konflik pecah di Semenanjung Korea.

    Sebuah studi tahun 2020 oleh lembaga think-tank RAND memperkirakan sistem artileri Korut dapat memicu 10.000 korban jiwa hanya dalam satu jam jika dikerahkan dalam serangan menargetkan pusat-pusat populasi utama seperti Seoul, ibu kota Korsel.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Pyongyang secara signifikan juga meningkatkan uji coba rudal.

    Para analis menilai upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serangan presisi, menantang Amerika Serikat (AS) dan Korsel, serta menguji senjata sebelum berpotensi diekspor ke Rusia, sekutu dekatnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Kim Jong Un Sesumbar Bilang Peluncur Roket Korut Bisa Musnahkan Musuh

    Arahan Kim Jong Un agar Produksi Rudal Besar-besaran

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un telah memerintahkan produksi rudal besar-besaran tahun depan. Kim mengatakan produksi rudal harus ditingkatkan seiring kebutuhan militer.

    Dilansir AFP, Jumat (26/12/2025), Korut secara signifikan meningkatkan uji coba rudal dalam beberapa tahun terakhir. Uji coba itu dinilai para analis ditujukan untuk meningkatkan kemampuan serangan presisi, menantang Amerika Serikat (AS) serta Korea Selatan, dan menguji senjata sebelum mengekspornya ke Rusia.

    Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah Korut melaporkan Kim memerintahkan pabrik-pabrik yang dikunjunginya untuk bersiap menghadapi tahun yang sibuk di depan. Dia mengatakan pabrik-pabrik itu perlu ‘memperluas kapasitas produksi secara keseluruhan’.

    Menurutnya, hal itu penting untuk mengimbangi permintaan dari angkatan bersenjata Pyongyang. Dia juga memerintahkan pembangunan pabrik amunisi baru.

    “Sektor produksi rudal dan peluru sangat penting dalam memperkuat pencegahan perang,” kata Kim.

    Korut dan Rusia semakin dekat sejak invasi ke Ukraina diluncurkan 4 tahun lalu. Pyongyang telah mengirim pasukan untuk berperang bagi Rusia, bersama dengan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

    Para analis menyebut Rusia memberi imbalan bantuan keuangan, teknologi militer, serta pasokan makanan dan energi ke Korut. AS telah menunjukkan bukti Rusia meningkatkan dukungan untuk Korea Utara.

    AS menyebut Rusia memberikan bantuan dalam teknologi ruang angkasa dan satelit canggih sebagai imbalan atas bantuan Korut dalam perang di Ukraina. Para analis mengatakan peluncur satelit dan rudal balistik antarbenua (ICBM) memiliki banyak teknologi dasar yang sama.

    Kim Jong Un cek pabrik rudal (Foto: KCNA via Reuters)

    “Dengan program ICBM-nya yang sudah berada pada tahap yang secara luas dianggap telah mencapai tujuan inti, Pyongyang kemungkinan akan semakin mempercepat pengembangannya tahun depan,” kata peneliti asal Korea Utara, Ahn Chan-il.

    Kunjungan Kim dilaporkan sehari setelah media pemerintah mengatakan Kim telah mengunjungi pabrik kapal selam nuklir dan berjanji untuk melawan ‘ancaman’ Korea Selatan yang memproduksi kapal selam semacam itu sendiri dengan dukungan AS. Pemimpin Korea Utara itu juga mempelajari tentang penelitian ‘senjata rahasia bawah air baru’.

    Korut diperkirakan akan mencari teknologi militer canggih dari Rusia, termasuk kemampuan kapal selam bertenaga nuklir dan jet tempur. Mereka diprediksi berupaya mengatasi kelemahan relatif angkatan udaranya.

    Kim dilaporkan mengawasi uji peluncuran rudal anti-pesawat jarak jauh ketinggian tinggi tipe baru di atas Laut Jepang pada Kamis lalu. Dia mengatakan rencana modernisasi dan produksi baru akan diumumkan pada kongres pertama Partai Buruh Korea yang berkuasa dalam setengah dekade terakhir yang diperkirakan akan diadakan pada awal tahun 2026.

    Resmikan Hotel Mewah Baru

    Selain menggenjot industri senjata, Kim baru-baru ini juga meresmikan hotel mewah baru. Dia mengatakan hotel mewah itu menunjukkan peningkatan status rakyat Korut.

    Dilansir DW, ada lima hotel baru yang dibuka di Samjiyon, dekat perbatasan China. Saat meresmikan hotel-hotel itu, Kim Jong Un memuji ‘meningkatnya status’ rakyat Korea Utara.

    Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), lima hotel mewah telah mulai beroperasi di kota terpencil tersebut. Pyongyang mempromosikan hotel-hotel mewah terbarunya ini, yang dilengkapi fasilitas seperti restoran barbeku, pemandian air panas, dan area rekreasi, meskipun kesulitan ekonomi masih meluas di seluruh negeri.

    Kim sempat mengecek kamar-kamar tidur dan berbagai fasilitas hotel baru tersebut dalam upacara peresmian pada Sabtu (20/12). Kim menyebut resor itu sebagai ‘bukti nyata meningkatnya status rakyat kami’ meski sebagian besar warga Korea Utara masih menghadapi kesulitan hidup.

    Menurut KCNA, Kim secara langsung memeriksa fasilitas hotel, bahkan mengetes seberapa nyaman kasur di kamar hotel. Putrinya, yang oleh banyak analis diyakini sebagai calon penerusnya, mendampinginya dalam tur tersebut.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan putrinya Ju Ae meninjau Hotel Mihyong di Samjiyon di kawasan wisata Provinsi Ryanggang pada 20 Desember 2025. (Foto: AFP/STR)

    Media pemerintah menyebut hotel-hotel itu merupakan bukti bahwa warga negara ‘tidak memiliki apa pun untuk diirikan di dunia’. Peresmian ini berlangsung ketika Kim berupaya menonjolkan kemajuan ekonomi negara menjelang kongres partai tahun depan, di mana rencana pembangunan baru diperkirakan akan diumumkan.

    KCNA mengutip pernyataan Kim yang menyebut resor baru tersebut sebagai ‘bukti nyata cita-cita rakyat kami yang terus berkembang dan potensi pembangunan negara’.

    Pariwisata di Korea Utara sendiri masih berlangsung sangat terkontrol dan sebagian besar terbatas pada tur yang disetujui pemerintah. Tur itu hanya menampilkan potongan kehidupan yang telah diatur di negara tersebut.

    Kim kini berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan pembukaan hotel-hotel baru di Samjiyon menyusul peluncuran Zona Wisata Pesisir Wonsan Kalma awal tahun ini. Kim menyebut Samjiyon sebagai ‘kota inovatif dan sangat beradab yang merepresentasikan budaya pariwisata negara’.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Kim Jong Un Genjot Produksi Rudal Tahun Depan

    Kim Jong Un Genjot Produksi Rudal Tahun Depan

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memerintahkan para pejabat untuk meningkatkan produksi rudal. Dia juga memerintahkan pembangunan lebih banyak pabrik untuk memenuhi kebutuhan militer yang terus meningkat.

    Dilansir AFP, Jumat (26/12/2025), Pyongyang telah secara signifikan meningkatkan uji coba rudal dalam beberapa tahun terakhir, yang menurut para analis, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serangan presisi, menantang Amerika Serikat serta Korea Selatan, dan menguji senjata sebelum mengekspornya ke Rusia.

    Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah melaporkan Kim telah memerintahkan pabrik-pabrik yang dikunjunginya untuk bersiap menghadapi tahun yang sibuk di depan. Dia mengatakan mereka perlu ‘memperluas kapasitas produksi secara keseluruhan” untuk mengimbangi permintaan dari angkatan bersenjata Pyongyang dan memerintahkan pembangunan pabrik amunisi baru’.

    “Sektor produksi rudal dan peluru sangat penting dalam memperkuat pencegahan perang,” kata Kim.

    Korea Utara dan Rusia telah semakin dekat sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina hampir empat tahun lalu. Pyongyang telah mengirim pasukan untuk berperang bagi Rusia, bersama dengan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

    Para analis menyebut Rusia mengirimkan bantuan keuangan, teknologi militer, serta pasokan makanan dan energi sebagai imbalan untuk Korea Utara. Washington juga menunjukkan bukti Rusia meningkatkan dukungan untuk Korea Utara, termasuk memberikan bantuan dalam teknologi ruang angkasa dan satelit canggih, sebagai imbalan atas bantuannya dalam memerangi Ukraina.

    “Dengan program ICBM-nya yang sudah berada pada tahap yang secara luas dianggap telah mencapai tujuan inti, Pyongyang kemungkinan akan semakin mempercepat pengembangannya tahun depan,” kata peneliti asal Korea Utara, Ahn Chan-il.

    Kunjungan Kim dilaporkan sehari setelah media pemerintah mengatakan Kim telah mengunjungi pabrik kapal selam nuklir dan berjanji untuk melawan ‘ancaman’ Korea Selatan yang memproduksi kapal selam semacam itu sendiri dengan dukungan AS. Pemimpin Korea Utara itu juga mempelajari tentang penelitian ‘senjata rahasia bawah air baru’.

    Korea Utara diperkirakan akan mencari teknologi militer canggih dari Rusia, termasuk kemampuan kapal selam bertenaga nuklir dan jet tempur. Mereka diprediksi berupaya mengatasi kelemahan relatif angkatan udaranya.

    Kim dilaporkan mengawasi uji peluncuran rudal anti-pesawat jarak jauh ketinggian tinggi tipe baru di atas Laut Jepang pada Kamis lalu. Dia mengatakan rencana modernisasi dan produksi baru akan diumumkan pada kongres pertama Partai Buruh Korea yang berkuasa dalam setengah dekade terakhir yang diperkirakan akan diadakan pada awal tahun 2026.

    Lihat juga Video ‘Kode Keras Korut! Kim Jong Un Keliling Pabrik Rudal’:

    (haf/dhn)

  • Kim Jong Un Pamer Hotel Mewah Baru, Klaim Status Rakyat Korut Meningkat

    Kim Jong Un Pamer Hotel Mewah Baru, Klaim Status Rakyat Korut Meningkat

    Pyongyang

    Lima hotel baru telah dibuka di Samjiyon, dekat perbatasan China. Saat meresmikan hotel-hotel itu Kim Jong Un memuji “meningkatnya status” rakyat Korea Utara.

    Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), lima hotel mewah telah mulai beroperasi di kota terpencil tersebut. Pyongyang mempromosikan hotel-hotel mewah terbarunya ini, yang dilengkapi fasilitas seperti restoran barbeku, pemandian air panas, dan area rekreasi, meskipun kesulitan ekonomi masih meluas di seluruh negeri.

    Kim menengok kamar-kamar tidur dan berbagai fasilitas hotel baru tersebut. Hadir dalam upacara peresmian pada hari Sabtu (20/12), Kim menyebut resor itu sebagai “bukti nyata meningkatnya status rakyat kami,” meski sebagian besar warga Korea Utara masih menghadapi kesulitan hidup.

    Didampingi sang putri, calon penerus

    Menurut KCNA, ia secara langsung memeriksa fasilitas hotel, bahkan mengetes seberapa nyaman kasur di kamar hotel. Putrinya, yang oleh banyak analis diyakini sebagai calon penerusnya, mendampinginya dalam tur tersebut.

    Media pemerintah menegaskan bahwa hotel-hotel ini merupakan bukti bahwa warga negara “tidak memiliki apa pun untuk diirikan di dunia.”

    Peresmian ini berlangsung ketika Kim berupaya menonjolkan kemajuan ekonomi negara menjelang kongres partai tahun depan, di mana rencana pembangunan baru diperkirakan akan diumumkan.

    KCNA mengutip pernyataan Kim yang menyebut resor baru tersebut sebagai “bukti nyata cita-cita rakyat kami yang terus berkembang dan potensi pembangunan negara.”

    Wisatawan asing jadi target utama

    Kim menyebut Samjiyon sebagai “kota inovatif dan sangat beradab yang merepresentasikan budaya pariwisata negara.””Target utama adalah wisatawan asing,” ujar Peter Ward, seorang peneliti di Sejong Institute, Seoul, kepada AFP.

    Namun, ia menambahkan bahwa kunjungan ke Samjiyon juga dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan bagi kelompok pekerja yang dianggap produktif.

    Sementara itu, profesor di Institute for Far Eastern Studies, Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul mengatakan bahwa “pariwisata kelompok skala besar kemungkinan akan segera difasilitasi melalui wilayah perbatasan dengan China.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Haru! Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    (haf/haf)

  • Ambisi Jepang Punya Nuklir Bikin Korut Kesal

    Ambisi Jepang Punya Nuklir Bikin Korut Kesal

    Pyongyang

    Ambisi Jepang memiliki senjata nuklir membuat Korea Utara kesal. Korut, yang punya senjata nuklir dan dihantam beragam sanksi internasional, menyebut Jepang ‘harus dicegah dengan segala cara’ agar tak punya nuklir.

    Dilansir AFP, Minggu (21/12/2025), reaksi Pyongyang muncul setelah seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Jepang yang dikutip oleh Kyodo News mengatakan ‘Saya pikir kita harus memiliki senjata nuklir’.

    Pejabat tersebut dilaporkan terlibat dalam merancang kebijakan keamanan Jepang. Laporan Kyodo News itu juga mengutip sumber yang mengatakan ‘Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri’ ketika menjelaskan perlunya hal tersebut.

    Korut kemudian menyebut pernyataan tersebut menunjukkan Tokyo ‘secara terbuka mengungkapkan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah’. Korut menganggap Jepang, yang pernah menjajah Korea di masa lalu, akan membawa bencana besar bagi umat manusia jika memiliki senjata nuklir.

    “Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir harus dicegah dengan segala cara karena akan membawa bencana besar bagi umat manusia,” kata Direktur Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

    Korut menyebut Jepang memang mengidam-idamkan senjata nuklir. Pejabat itu menambahkan, jika Jepang memperoleh senjata nuklir, ‘negara-negara Asia akan menderita bencana nuklir yang mengerikan dan umat manusia akan menghadapi bencana besar’.

    “Ini bukan pernyataan yang salah atau klaim yang gegabah, tetapi jelas mencerminkan ambisi Jepang yang telah lama diidam-idamkan untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir,” kata pejabat Korea Utara yang tidak disebutkan namanya.

    Pernyataan itu tidak membahas program nuklir Pyongyang sendiri. Korut telah melakukan uji coba atom pertama pada tahun 2006 yang melanggar resolusi PBB.

    Korut juga diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir dan telah berulang kali bersumpah untuk mempertahankannya meski dijatuhi sejumlah sanksi internasional. Korut mengatakan mereka membutuhkannya untuk mencegah ancaman militer yang dirasakan dari Amerika Serikat dan sekutunya.

    Dalam pidato di PBB pada bulan September, Wakil Menteri Luar Negeri Pyongyang, Kim Son Gyong, mengatakan negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.

    “Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir yang merupakan hukum negara kami, kebijakan nasional, dan kekuasaan kedaulatan kami serta hak untuk hidup. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini,” katanya.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga mengatakan dirinya terbuka untuk berdialog dengan Washington. Asalkan, katanya, Pyongyang diizinkan untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya.

    Reaksi soal Nuklir di Jepang

    Dilansir DW, Persoalan nuklir juga memicu perdebatan di Jepang pada November lalu. Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang memang membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut.

    Jepang saat ini menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip nonnuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata anggota komite eksekutif NGO Peace Boat, Akira Kawasaki, yang juga koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut ‘padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki’.

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Kontroversi soal nuklir di Jepang muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip nonnuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971. Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran dengan mengatakan tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    “Ini adalah tanggung jawab kami sebagai partai berkuasa untuk mengadakan pembicaraan tanpa ada hal yang tabu. Kita harus membahas berbagai topik,” ujarnya.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan ‘mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi’.

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau ‘tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius’ dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    Yoshihiko Noda, mantan Perdana Menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi telah menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus ‘memimpin’ dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip nonnuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H- juga mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025 yang menyatakan mereka ‘menolak keras’ upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan para penyintas Hiroshima dan Nagasaki ‘tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir’.

    Tonton juga video “Kala Jepang Kembali Diguncang Gempa hingga Sirine Tsunami meraung”

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Bisa Bawa Bencana bagi Manusia

    Bisa Bawa Bencana bagi Manusia

    Pyongyang

    Korea Utara (Korut) mengatakan ambisi nuklir Jepang ‘harus dicegah dengan segala cara’. Hal itu disampaikan Korut, yang punya senjata nuklir, setelah seorang pejabat Tokyo dilaporkan menyarankan agar negara tersebut memiliki senjata atom.

    Dilansir AFP, Minggu (21/12/2025), reaksi Pyongyang muncul setelah pejabat yang tidak disebutkan namanya di kantor Perdana Menteri Jepang yang dikutip oleh Kyodo News pada hari Kamis mengatakan ‘Saya pikir kita harus memiliki senjata nuklir’.

    Pejabat tersebut dilaporkan terlibat dalam merancang kebijakan keamanan Jepang. Laporan Kyodo juga mengutip sumber tersebut yang mengatakan ‘Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri’ ketika menjelaskan perlunya hal tersebut.

    Pyongyang mengatakan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tokyo ‘secara terbuka mengungkapkan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah’.

    “Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir harus dicegah dengan segala cara karena akan membawa bencana besar bagi umat manusia,” kata Direktur Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

    “Ini bukan pernyataan yang salah atau klaim yang gegabah, tetapi jelas mencerminkan ambisi Jepang yang telah lama diidam-idamkan untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir,” kata pejabat Korea Utara yang tidak disebutkan namanya.

    Pejabat itu menambahkan, jika Jepang memperoleh senjata nuklir, ‘negara-negara Asia akan menderita bencana nuklir yang mengerikan dan umat manusia akan menghadapi bencana besar’. Pernyataan itu tidak membahas program nuklir Pyongyang sendiri, yang mencakup uji coba atom pertama yang dilakukan pada tahun 2006 yang melanggar resolusi PBB.

    Korea Utara diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir dan telah berulang kali bersumpah untuk mempertahankannya meskipun ada sejumlah sanksi internasional. Korut mengatakan mereka membutuhkannya untuk mencegah ancaman militer yang dirasakan dari Amerika Serikat dan sekutunya.

    Dalam pidato di PBB pada bulan September, Wakil Menteri Luar Negeri Pyongyang, Kim Son Gyong, mengatakan negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.

    “Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir yang merupakan hukum negara kami, kebijakan nasional, dan kekuasaan kedaulatan kami serta hak untuk hidup. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini,” katanya.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga mengatakan bahwa dia terbuka untuk berdialog dengan Washington asalkan Pyongyang diizinkan untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Video: Haru Biru Kim Jong Un Sambut Militer Korut seusai Misi di Rusia

    Video Derita Warga Tangsel: Rumah Hampir Terkubur Gunung Sampah

    1,668 Views |

    Minggu, 14 Des 2025 10:21 WIB

    Kim Jong Un bersedih ketika menyambut kepulangan prajurit militer Korea Utara yang gugur di perang Rusia-Ukraina. Upacara militer besar-besaran pun digelar di Pyongyang.

    Diketahui Korea Utara telah mengirimkan 14.000 tentara untuk membantu Rusia. Dari jumlah tersebut, sudah ada 6.000 tentara Korea Utara yang gugur.

    Cariss Nayla/Ashri Fathan – 20DETIK

  • Kim Jong Un Bersumpah Berantas Pejabat Korut yang Jahat-Tidak Aktif

    Kim Jong Un Bersumpah Berantas Pejabat Korut yang Jahat-Tidak Aktif

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un bersumpah untuk memberantas “praktik jahat” di kalangan pejabat di negara tersebut. Dia juga menegur sikap kerja beberapa pejabat Korut yang disebutnya “tidak aktif” dan “tidak bertanggung jawab”.

    Teguran itu, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), disampaikan Kim Jong Un saat berbicara dalam rapat komite pusat Partai Buruh Korea, partai yang berkuasa di Korut, yang digelar selama tiga hari di Pyongyang pada pekan ini. Rapat besar itu dihadiri para petinggi partai penguasa Korut.

    Pertemuan itu membahas isu-isu kebijakan utama serta rencana untuk kongres partai penguasa yang akan datang — kongres partai pertama dalam lima tahun terakhir di Korut. Diperkirakan kongres Partai Buruh Korea itu akan digelar bulan depan.

    Saat menutup rapat besar itu pada Kamis (11/12), menurut laporan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), Kim Jong Un mengecam “sudut pandang ideologis yang keliru dan sikap kerja yang tidak aktif dan tidak bertanggung jawab” dari beberapa pejabat Korut.

    Kim Jong Un menyerukan kepada para pejabat Korut untuk memiliki “keyakinan dan keberanian yang besar untuk masa depan perjuangan dan tujuan kita”.

    Tidak hanya itu, pemimpin tertinggi Korut ini juga “menegaskan bahwa praktik jahat harus dikoreksi”.

    KCNA tidak memberikan rincian spesifik soal “kekurangan dan praktik jahat” yang dimaksud Kim Jong Un itu.

    Namun laporan KCNA menyebut bahwa partai berkuasa di Korut telah mengungkap banyak “penyimpangan” disiplin — istilah lebih halus untuk praktik korupsi — beberapa waktu terakhir.

    Kim Jong Un juga melontarkan pujian kepada tentara-tentara Korut yang bertempur bersama militer Rusia dalam melawan Ukraina. Menurut perkiraan Korea Selatan (Korsel) — negara tetangga Korut, sedikitnya 600 tentara tewas dan ribuan tentara lainnya mengalami luka-luka dalam perang itu.

    “Kinerja mereka menunjukkan kepada dunia mengenai prestise yang dimiliki tentara dan negara kita sebagai tentara yang selalu menang dan menjadi pelindung sejati keadilan internasional,” kata Kim Jong Un dalam pujiannya.

    Para analis mengatakan bahwa Pyongyang menerima bantuan keuangan, teknologi militer, serta pasokan makanan dan energi dari Moskow sebagai imbalan atas pengiriman pasukan.

    Kim Jong Un, dalam pernyataannya, juga memuji upaya tahun ini dalam “memodernisasi” pertahanan negara untuk menghadapi “perubahan geopolitik dan teknologi global” yang besar.

    Rapat komite pusat Partai Buruh Korea dimulai pada Selasa (9/12) waktu setempat, hari yang sama ketika Korut menembakkan salvo artileri dari sistem peluncur roket multiple, yang menurut para analis dapat menjangkau wilayah Korsel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Jakarta

    Dua anak Ukraina disebut-sebut dikirim ke sebuah kamp untuk anak-anak elite Korea Utara. Kedua anak itu dipandang sejumlah analis sebagai pion dalam perang propaganda yang dijalankan Moskow dan Pyongyang. Sementara itu, seorang aktivis HAM mengatakan kedua anak tersebut adalah korban kejahatan perang.

    Pemindahan keduanya terungkap dalam kesaksian di hadapan subkomite Kongres AS pada 3 Desember yang disampaikan Kateryna Rashevska, pakar hukum dari Regional Center for Human Rights (RCHR) Ukraina.

    Kedua anak tersebut adalah Misha, 12 tahun, dari wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, dan Liza, 16 tahun, dari Simferopol, ibu kota Krimea. Mereka termasuk di antara lebih dari 19.500 anak Ukraina yang menurut Kyiv ‘diculik’ dari wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia.

    Sebagian besar dari 165 kamp anak yang didokumentasikan RCHR berada di Rusia dan Belarus. Namun, kedua negara tampak mempererat hubungan mereka sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

    Sebagai bagian dari persekutuan baru antara kedua negara, Korea Utara memasok amunisi dan pasukan untuk perang di Ukraina, sementara Rusia membalas dengan bantuan pangan, bahan bakar dan teknologi militer.

    Aktivis HAM kecam langkah ‘propaganda’

    Rashevska mengatakan kepada DW bahwa kedua anak yang sempat tinggal di Songdowon International Children’s Camp, dekat kota pelabuhan Wonsan di Korea Utara, kemudian dipulangkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Mereka menggunakan anak-anak kami untuk membangun kemitraan strategis dengan negara yang oleh AS ditetapkan sebagai sponsor terorisme, dan pada kenyataannya, ikut dalam kejahatan agresi terhadap tanah air anak-anak ini, terhadap Ukraina. Itu sama sekali tidak bisa diterima.”

    Kamp Songdowon yang dibangun pada 1960 awalnya ditujukan untuk menampung anak-anak dari negara-negara blok Komunis, dengan fasilitas seperti taman air, pantai, lapangan sepak bola, gimnasium, akuarium dan berbagai kegiatan, serta asrama di dalam kompleks.

    Setelah Uni Soviet runtuh, kamp ini bergeser menjadi tempat menginap anak-anak pejabat tinggi Korea Utara. Sejak hubungan Moskow dan Pyongyang kembali menghangat, kamp ini juga menerima anak-anak dari luar negeri.

    Kamp menanamkan propaganda sejak dini

    “Bentuknya sedikit mirip seperti kamp pramuka, tetapi dengan keluarga Kim sebagai pusatnya,” kata Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University kampus Seoul, yang pernah mengunjungi fasilitas itu pada 2013.

    “Bagi anak-anak Korea Utara, kamp ini hampir seperti ritus kedewasaan. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas rekreasi, tetapi semua itu dibarengi porsi besar propaganda dan indoktrinasi. Ada poster, papan informasi dan slogan yang menyerang imperialisme.”

    “Tetapi, yang menarik adalah bagaimana Korea Utara dan Rusia kini semakin sering bekerja sama, termasuk mengatur kunjungan wisatawan, pebisnis, dan kini pelajar,” tambahnya.

    Pinkston menilai dua anak Ukraina yang dikirim ke Korea Utara mungkin bagian dari percobaan untuk melihat dampak indoktrinasi yang dibungkus sebagai ‘penghargaan’ atas perilaku baik mereka.

    “Ini semua bagian dari proses ‘Russifikasi’ terhadap anak-anak ini dan saya memperkirakan kunjungan serupa bisa bertambah ke depannya,” katanya.

    Analis lain melihatnya hanya sebagai propaganda. Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional asal Rusia di Kookmin University, Seoul, menyebut kunjungan itu sebagai “manipulasi yang sangat terang-terangan.”

    Apa pun motif Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rashevska menegaskan komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak Ukraina.

    ‘Perlakuan tidak manusiawi’

    “Bagi rezim Kim Jong Un, ini adalah cara yang lebih halus dan dapat diterima publik untuk memperdalam ‘kemitraan strategis’ dengan Rusia melalui ‘diplomasi anak’,” katanya.

    “Bagi Rusia, langkah ini efektif karena anak-anak dibawa ke negara yang kondisi hak asasi manusianya bahkan lebih buruk daripada Rusia. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada kemungkinan tetap menjalin kontak setelah pulang.”

    “Bahkan jika hanya satu anak yang terdampak. Bahkan jika hanya dua anak yang terdampak. Karena mereka adalah anak-anak kami. Anak bukan angka statistik. Anak bukan alat untuk mengguncang opini publik,” kata Rashevska.

    “Anak adalah masa depan kita. Dan masa depan itu seharusnya milik kita, tetapi telah dicuri. Itu perlu disuarakan.”

    Desakan pengembalian anak-anak Ukraina

    Majelis Umum PBB pekan lalu menyerukan pengembalian segera dan tanpa syarat anak-anak Ukraina yang “dipindahkan secara paksa” ke Rusia.

    Majelis mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menuntut “Federasi Rusia menjamin pemulangan segera, aman dan tanpa syarat semua anak Ukraina yang telah dipindahkan atau dideportasi secara paksa.”

    Resolusi itu juga mendesak Moskow untuk menghentikan tanpa penundaan praktik pemindahan paksa, deportasi, pemisahan dari keluarga dan wali, perubahan status pribadi termasuk melalui kewarganegaraan, adopsi, atau penempatan di keluarga asuh, serta indoktrinasi terhadap anak-anak Ukraina.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan resolusi tersebut memuat tuduhan yang mereka nilai berlebihan terhadap Rusia dengan menuduhnya mendeportasi anak-anak Ukraina, berbicara tentang ‘adopsi paksa’ dan upaya menghapus identitas mereka.

    “Rusia kembali menegaskan bahwa tuduhan deportasi anak-anak Ukraina tidak berdasar dan menyesatkan,” menurut pernyataan kementerian itu.

    “Ini sepenuhnya soal mengevakuasi anak-anak dari zona pertempuran ketika nyawa mereka terancam.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)